Transcript Sosialisasi Persaingan Usaha - Lembaga Komisaris dan Direksi

Integrasi Vertikal dan Jabatan Rangkap,
dilarang?
Disampaikan oleh:
A. Junaidi, SH, MH, LLM, M.Kn
Jakarta , 20 Agustus 2014
[email protected]
UU PERSAINGAN USAHA
Persaingan usaha yang sehat
diatur Undang-undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek
Monopoli
dan
Persaingan
Usaha
Tidak
Sehat untuk memelihara pasar
agar kompetitif dan terhindar
dari pengaruh kesepakatan
dan
konspirasi
yang
cenderung mengurangi dan
atau
menghilangkan
persaingan
Tujuan Pembentukan UU No. 5 Th. 1999
Tujuan UU No. 5/1999 (berdasarkan pasal 3):
1. Menjaga Kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha
menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
BIAYA SOSIAL ( SOCIAL COST) MONOPOLI
RP
E
Consumer’s Surplus
WEALTH TRANFER
Dead Weight Loss
MC
A
Pm
Pc
C
B
F
MR
0
Qm
Qc
D
Q
Manfaat UU No. 5 Th. 1999
Konsumen tidak lagi menjadi
korban posisi produsen
sebagai “price taker
Efisiensi
alokasi sumber
daya alam
Keragaman produk dan harga
dapat memudahkan konsumen
menentukan pilihan
MANFAAT
UU NO. 5/1999
Kebutuhan
konsumen dapat
dipenuhi karena
produsen telah
meningkatkan
kualitas dan
Membuka pasar
layanannya
sehingga kesempatan
bagi pelaku usaha
menjadi lebih banyak
Konsumen tidak lagi
diperdaya dengan
harga tinggi tetapi
kualitas seadanya,
yang lazim ditemui
pada pasar monopoli
Menjadikan harga barang dan
jasa ideal, secara kualitas
maupun biaya produksi
Menciptakan inovasi dalam
perusahaan
National Interest versus
Persaingan Bebas
• UU No. 5/1999 adalah Persaingan Sehat bukan
Persaingan Bebas
• Membenarkan perlindungan kepentingan
nasional (national interest) sebagaimana diatur
pasal 33 (2) jis Pasal 3 (1) dan pasal 51 dengan
kebijakan persaingan (competition policy)
berupa :
– membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi
tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor
tertentu sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen
– mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi
6
Substansi UU No. 5 Th.1999
KETENTUAN UMUM Pasal 1
ASAS DAN TUJUAN Pasal 2-3
PERJANJIAN YANG DILARANG Pasal 4-16
KEGIATAN YANG DILARANG Pasal 17-24
POSISI DOMINAN Pasal 25-29
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Pasal 30-37
TATA CARA PENANGANAN PERKARA Pasal 38-49
PENGECUALIAN Pasal 50-51
Perjanjian Yang Dilarang (Pasal 4-16)
Oligopoli
Pasal 4
Penetapan Harga Pasal 5-8
Pembagian Wilayah Pasal 9
Pemboikotan
Kartel
Trust
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Oligopsoni
Pasal 13
Integrasi Vertikal
Perjanjian Tertutup
Pasal 14
Pasal 15
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri Pasal 16
Kegiatan Yang Dilarang (Pasal 17-24)
Monopoli
Monopsoni
Penguasaan Pasar
Persekongkolan
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19-21
Pasal 22-24
Penyalahgunaan Posisi Dominan (Pasal 25-29)
Penyalahgunaan Posisi Dominan
pasal 25
Jabatan Rangkap
Pemilikan Saham
Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Saham
pasal 26
pasal 27
pasal 28-29
Norma
Per se illegal
RULE OF REASON
•
•
Pelanggaran terjadi tanpa harus
melihat justifikasinya
pasal 5
• Pelaku usaha dilarang membuat
kesepakatan dengan pelaku usaha
untuk menetapkan harga atas suatu
barang/jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar
bersangkutan yang sama
pelanggaran pasal terjadi bila terdapat
akibat yang merugikan pesaing,
menghambat persaingan dan
kepentingan umum (konsumen)
pasal 9
Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bertujuan untuk
membagi wilayah pemasaran atau
alokasi pasar terhadap barang dan
atau jasa sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat
11
Integrasi Vertikal vs Jabatan Rangkap?
Integrasi Vertikal (14)
Jabatan Rangkap (26)
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha lain yang bertujuan
untuk menguasai produksi sejumlah
produk termasuk dalam rangkaian
produksi barang dan atau jasa tertentu
yang mana setiap rangkaian produksi
merupakan hasil pengolahan atau proses
lanjutan, baik dalam satu rangkaian
langsung maupun tidak langsung yang
dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan atau
merugikan masyarakat
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai
direksi atau komisaris dari suatu perusahaan
pada waktu yang bersamaan dilarang
merangkap menjadi direksi atau komisaris pada
perusahaan lain, apabila perusahaanperusahaan tersebut :
a.
Berada dalam pasar bersangkutan
yang sama; atau
b.
Memiliki keterkaitan yang erat dalam
bidang dan atau jenis usaha
c.
Secara bersama dapat menguasai
pangsa pasar barang dan atau jasa
tertentu
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak
Sehat
Integrasi vertikal
• Penjelasan pasal 14
•
Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam
rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan
serangkaian proses produksi atau barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau
proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha
tertentu.Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa
dengan harga murah, tetapi dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga
murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendisendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
• Perkom 5 Tahun 2010
Integrasi Vertikal (Perkom 5/ 2010)
• Alasan : Efisiensi, kepastian bahan baku, mempermudah
membangun kekuatan pasar dan transfer pricing
• Ruang lingkup:
– Integrasi produk hulu
– Integrasi produk hilir
• Bentuk :
– Penyewaan jangka panjang
– Joint ventures
– kemitraan
Dampak Integrasi Vertikal
Integrasi vertikal yang dilarang?
Apa saja?
– Integrasi vertikal yang menutup akses
terhadap pasokan penting;
– Integrasi vertikal yang menutup akses pada
pembeli utama
– Integrasi vertikal yang digunakan sebagai
sarana untuk koordinasi kolusi
Jabatan Rangkap Perkom: 7/2009
Jabatan Rangkap yang dilarang?
• Jabatan yang mengontrol atas kebijakan perusahaan
untuk melahirkan strategi bersama : jumlah
produksi,penetapan harga
• Jabatan yang memfasilitasi perjanjian eksklusif, RPM
dan koordinasi sehingga mengurangi interbrandintrabrand competition
• Jabatan di sektor perbankan-non bank berbentuk
tindakan diskriminatif terhadap pihak lain
Sanksi Terhadap Pelanggaran UU No. 5 Th. 1999
Tindakan Administratif
Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagamana dimaksud dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi
dominan; dan atau
5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan
6. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
7. Penetapan penibayaran ganti rugi; dan atau
8. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).
TERIMA KASIH
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120, INDONESIA
Tel. 021-3507015, Fax. 021-3507008
website: http://www.kppu.go.id
e-mail: [email protected]