Transcript PLENO FINAL POKJA LIVELIHOOD

Livelihood
MASALAH DAN SOLUSI
No
MASALAH
SOLUSI
1
Pembangunan
infrastruktur Perlu adanya perlakuan khusus untuk
terutama
yang
mendukung percepatan pengesahan anggaran dan batas
program livellihood masih lamban akhir penyelesaian proyek terutama proyek
pemberdayaan ekonomi rakyat.
2
Pengungsi masih di tempat hunian
sementara sehingga belum fokus
terhadap mata pencaharian utama
dan jauh dari lokasi kerja
3
Fasilitas tempat berusaha dan Segera gulirkan pembiayaan UMKM dan
peralatan kerja belum ada atau kredit mikro untuk memulai usaha dan
tidak memadai
penambahan modal kerja dengan fasilitas
pendanaan dari pemerintah dan donatur
lainnya
Perlu percepatan pembangunan perumahan
yang bersifat permanen yang mengarah
kepada jarak lokasi rumah dengan tempat
kerja yang tidak terlalu jauh sehingga
tenteram dalam berusaha dan mencari
nafkah
No
MASALAH
SOLUSI
4
Alokasi dana APBD 2005 yang
diperuntukkan bagi peningkatan
livelihood korban tsunami/konflik
dan rakyat miskin masih kecil
Untuk APBD 2006 dan 2007 agar
dialokasikan
dana
untuk
korban
tsunami/konflik dan rakyat miskin yang lebih
besar.
5
Peran perbankan (terutama BPD
Aceh) dan lembaga keuangan lainnya
termasuk Micro Finance Institution
belum optimal dalam menggerakkan
UMKM serta terbatasnya akses
pembiayaan karena masalah kolateral
Lembaga keuangan perbankan dan bukan
bank HARUS BERBASIS SYARIAH.
Peran BPD Aceh tidak hanya menjadi
pemegang kas daerah dan menyalurkan kredit
bagi PNS tetapi juga memprioritaskan
pengembangan kredit untuk UMKM
6
Peran serta lembaga adat dalam Meningkatkan peran lembaga adat dalam
penyelesaian dan penyaluran kredit setiap kegiatan ekonomi (seperti pelaksanaan
belum optimal (seperti penjaminan akad kredit di hadapan publik / mesjid)
kredit agunan)
7
Peran serta pengusaha lokal masih
rendah sehingga effek pengganda
terhadap perekono-mian daerah
rendah
Ada produk hukum yang mengatur
keterlibatan pengusaha lokal. Setiap proyek
pembangunan yang dilakukan pengusaha
nasional harus berkolaborasi dengan
pengusaha lokal
No
MASALAH
SOLUSI
8
Pemberian bantuan hanya bersifat
insidental tidak dibekali dengan
keterampilan dan keahlian dan tidak
sesuai dengan jenis pekerjaan atau
mata pencaharian sebelumnya serta
tidak melihat prospek pasar dan
bahkan dapat menimbulkan konflik
internal.
Bantuan yang diberikan hendaknya bersifat
mendidik dan tepat sasaran sehingga
”sustainable livelihood” terpenuhi (seperti
pemberian pelatihan kerja sesuai dengan
standarisasi tertentu dengan memanfaatkan
potensi sumber yang dapat mengupgrade
livelihood).
9
Bantuan bot yang berukuran kecil
tidak sesuai dengan wilayah perairan
laut yang dapat dimanfaatkan sejauh
200
mil
dari
pantai
dan
menyebabkan over fishing.
Perlu pemberian bantuan bot yang berukuran
sedang dan besar (30 GT ke atas) dikelola
secara bersama-sama (gampong) sehingga
nelayan mempunyai penghasilan yang lebih
baik.
10
Bantuan bersifat dana bergulir
kurang diminati, tetapi hibah
menjadi rebutan. Sehingga tidak
menumbuhkan jiwa kewirausahawanan yang dimiliki rakyat Aceh
selama ini.
Mendorong
semangat
berwirausaha
masyarakat Aceh dengan memberikan
bantuan bergulir untuk mata pencaharian
yang dikelola secara lokal sedangkan untuk
fasilitas publik dengan hibah.
No
MASALAH
SOLUSI
11
Pemberian upah pekerja pada
Cash for work menimbulkan
rendahnya minat untuk mencari
dan melanjutkan pekerjaan tetap
serta menimbulkan masuknya
pekerja dari luar daerah yang
upahnya lebih rendah sehingga
dapat menimbulkan kerawanan
sosial
Perlu
pengaturan
ketenagakerjaan
terhadap migran masuk dan pekerja lokal
dengan tetap menjaga keseimbangan dan
persatuan.
12
Selama ini akses produksi dari
petani ke pasar masih belum
lancar
terutama
didaerah
terpencil dan kepulauan sehingga
output yang dihasilkan tidak
menghasilkan pendapatan
Perlu
pengadaan,
perbaikan
dan
peningkatan
jalur
dan
armada
transportasi terutama untuk daerah
terpencil dan antar pulau.
13
Tempat
usaha
seringkali Pemerintah Daerah segera menetapkan
berpindah-pindah
disebabkan segmentasi pasar (lokasi usaha) yang
belum adanya Segmentasi Lokasi bersifat jangka panjang dan marketable
Usaha yang permanen, sehingga
menimbulkan Marketing Loss
No
MASALAH
SOLUSI
14
Seringkali panen raya petani dan
nelayan tidak didukung oleh
teknologi pascapanen (seperti
cold storage), sehingga petani/
nelayan
tidak
sustanaible
livelihood.
Perlu menjaga kestabilan harga dan
ketersediaan teknologi pasca panen
dengan memberikan bantuan teknologi
dan buffer stock.
15
Industri kerajinan tangan yang
telah berhasil diciptakan belum
dapat dipasarkan sebagai ekspor
komoditi dengan jumlah yang
banyak.
Pemerintah daerah perlu menjembatani
antara pengusaha (pengrajin) dengan
pembeli (buyers) dan pengelolaan industri
rakyat yang bersifat Profit Sharing.
16
Petani tambak belum mampu Perlu rehabilitasi tambak beserta irigasi
mengolah tambaknya seperti tambak serta benih dan manajemen-nya.
sebelumnya karena masih adanya
lumpur (air hitam)
17
Masih rendahnya kualitas usaha Perlu penguatan usaha yang dikelola oleh
kaum perempuan (skala kecil dan perempuan melalui kelompok-kelompok
lokal)
yang mengusahakan kegiatan ekonomi.
No
MASALAH
SOLUSI
18
Tidak
adanya
implementasi
ketentuan yang sudah ada dalam
blue print ke dalam bentuk
peraturan yang tegas dan jelas
seperti
kejelasan/ketegasan
tertulis mengenai
ketentuan
impor material dan perubahan
Keppres 80/2000
Ditetapkan aturan yang jelas dan tegas
dalam impor material sehingga tidak
terjadi high cost economy, dan perlu
adanya perubahan Keppres 80 tahun
2000 sesuai dengan kebutuhan di
lapangan.
19
Belum meratanya pembangunan
infrastruktur bagi kebutuhan
petani dan nelayan di berbagai
daerah tsunami seperti TPI,
pasar, irigasi, dsb.
Perlu percepatan pembangunan sarana
pertanian dan perikanan agar petani dan
nelayan dapat berusaha dengan lebih
intensif.
20
Selama
ini
pengembangan Perlu
penanganan
pengembangan
komoditi unggulan (seperti sawit, komoditi unggulan secara strategis di
kopi, kentang, dsb) belum masing-masing daerah
mendapatkan
prioritas
penanganan yang mengarah
kepada livelihood jangka panjang
No
MASALAH
SOLUSI
21
Bahwa produk unggulan dewasa Perlu ditetapkan beberapa pelabuhan
ini masih diekspor melalui medan ekspor di NAD dan menyediakan
sehingga margin keuntungan infrastruktur pendukung secara lengkap
lebih dimiliki daerah di luar Aceh
22
Masih banyak dijumpai tanah Pemanfaatan lahan tidur diarahkan untuk
yang belum dimanfaatkan (lahan korban tsunami/konflik serta rakyat
tidur)
miskin.
23
Selama ini ada hambatan dalam
perizinan memasukkan bantuan
aset kerja ke daerah NAD
(seperti bantuan boat besar yang
masih layak pakai dari Jepang)
Diperlukan
adanya
kemudahankemudahan dalam hal perizinan sehingga
memungkinkan aset produksi tersebut
dapat masuk ke wilayah Aceh.
No
MASALAH
SOLUSI
24
Adanya
illegal
tax
yang Perlu dilakukan penegakan hukum
membebani para pengusaha dan dengan sanksi tegas agar perekonomian
pedagang.
berjalan efisien.
25
Belum adanya koordinasi antar
NGO/LSM, BRR, Pemda, dan
lainnya sehingga terjadi ketidak
seragaman sistem pelaksanaan,
waktu pelaksanaan, perebutan
kapling dan egosentris, yang
dapat merusak tatanan kehidupan
masyarakat.
26
Distribusi bantuan oleh NGO Perlu Pengolahan data yang akurat dan
dan lembaga donor tidak distribusi bantuan yang transparan, tepat
transparan dan tidak tepat sasaran sasaran dan adil
serta data kurang akurat
Pemerintah daerah perlu membentuk
sistem mediasi atau suatu badan
koordinasi yang bersifat integral (siapa
mengerjakan apa : kapan dan dimana ;
bagaimana hasilnya)
No
27
MASALAH
SOLUSI
Peran semua pihak terutama
pemerintah daerah masih lamban
dalam
menyikapi
persoalan
livelihood karena belum adanya
political will dan inner will
Perlu semua pihak berperan aktif dalam
mendorong percepatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di Aceh terutama untuk
pengimplementasian program-program
livelihood yang bertitik tolak pada Qanun
Iskandar Muda.
BERHENTILAH BERPURA-PURA
1. AGAR ARF MELAKUKAN
PUBLIC HEARING DENGAN
DPRD, PEMDA, BRR, AMM
DAN PEMERINTAH PUSAT.
2. PEMBENTUKAN TIM LOBBY
AGAR HASIL REKOMENDASI
SELURUH POKJA DAPAT
DIIMPLEMENTASIKAN.
KASIHTERIMA