Transcript Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi

Pokok-pokok Pengaturan
dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2011
(PMK No. 49/PMK.02/2011, tanggal 17 Maret 2011)
Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011
____
______
1. Pendahuluan;
2. Ruang Lingkup Revisi Anggaran;
3. Batasan Revisi Anggaran;
4. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran;
5. Proses Bisnis Revisi Anggaran;
6. Batas Akhir Pengajuan Revisi Anggaran;
7. Hal-hal Khusus;
8. Penutup.
2
1. Pendahuluan
1) UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 :
a. Dasar Hukum Revisi
Anggaran
 Pasal 22 : Perubahan/pergeseran
 Pasal 23 : Penggunaan Hasil Optimalisasi
Ditetapkan oleh Pemerintah.
2) Perpres No. 26 Tahun 2010 ttg RABPP TA 2011:
 Pasal 2 : Perubahan/pergeseran
Ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
1) Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan
prioritas kebutuhan;
b. Tujuan Revisi
Anggaran
2) Mempercepat pencapaian kinerja;
3) Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan
optimalisasi penggunaan anggaran yang
terbatas.
3
Amanah UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : Pasal 22
1.
Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran bel. Pemerintah Pusat berupa:
a. Pergeseran anggaran belanja :
1) Dari BA 999.08 (Bel. Lainnya) ke BA K/L;
2) Antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tsb mrp hasil
optimalisasi dan tdk mengurangi volume keluaran (output) yg telah
direncanakan; dan/atau
3) Antarjenis belanja dlm satu kegiatan.
b. Perubahan anggaran belanja yg bersumber dari kelebihan realisasi di atas
target PNBP;
c. Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan
hibah dalam negeri (PHDN) sbg akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan
pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar
negeri/hibah dalam negeri setelah UU mengenai APBN ditetapkan; dan
d. Perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan
alokasi pinjaman luar negeri;
Ditetapkan oleh Pemerintah.
4
Amanah Pasal 22 ….2)
2. Penggunaan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk
PTN dan BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sbgmn dimaksud pd ayat (1) dapat
dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/ kota untuk keg yg
dilaks dlm rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dlm satu
provinsi untk keg yg dilaks dlm rangka Dekonsentrasi.
4. Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sbgmn dimaksud pd ayat (1) dapat
dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yg dilaks
oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
5. Perubahan sbgmn dimaksud pd ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan
Pemerintah kepada DPR RI dlm APBN Perubahan TA 2011 dan/atau LKPP Tahun
2011.
5
Amanah UU No. 10 Tahun 2010 ttg APBN TA 2011 : Pasal 23
1. Hasil optimalisasi sbgmn dimaksud dlm Pasal 22 ayat (1) huruf a.2)
hanya dapat digunakan pada tahun anggaran 2012 untuk kegiatan dan
program yg sama atau sbg kegiatan baru, kecuali untuk hal-hal yg
bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat
ditunda, yg penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.
2. Tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat,
termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah.
6
2. Ruang Lingkup Revisi Anggaran
Ruang Lingkup
1
2
3
Perubahan rincian anggaran
yang disebabkan penambahan
atau pengurangan pagu
anggaran belanja termasuk
pergeseran rincian anggaran
belanjanya.
10 jenis revisi
Perubahan atau pergeseran
rincian anggaran belanja
dalam hal pagu anggaran
tetap.
24 jenis revisi
Perubahan/ralat karena
Kesalahan Administrasi.
13 jenis revisi






Pada level APBN;
Pada level Bagian Anggaran;
Pada level Program;
Pada level Kegiatan;
Pada level Keluaran (output);
Pada level Satuan Kerja.






Pada level APBN;
Pada level Bagian Anggaran;
Pada level Program;
Pada level Kegiatan;
Pada level Keluaran (output);
Pada level Satuan Kerja.
 Pada level Satuan Kerja;
 Pada level Eselon I;
 Pada level K/L.
7
a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Bertambah/Berkurang
1.
2.
3.
4.
Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri termasuk hibah yang
diterushibahkan setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh
Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh
K/L/Pemda/BUMN/BUMD;
5. Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011
ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung
oleh K/L;
6. Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah
APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan;
7. Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;
8. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN
untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan Satker Badan Layanan Umum (BLU);
9. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN
untuk Satker BLU; dan/atau
10. Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.
8
b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap ...1)
1.
2.
Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L;
Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi
kebutuhan Biaya Operasional;
3. Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut
merupakan Hasil Optimalisasi;
4. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;
5. Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran
dalam satu Kegiatan dan satu Satker;
6. Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran dalam satu Kegiatan dan
satu Satker;
7. Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang
dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama;
8. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka
Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk
kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
9. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional
yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi
vertikalnya di daerah;
10. Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi stlh kontrak ditandatangani;
11. Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran;
12. Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010;
9
b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap ...2)
13. Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya
operasional;
14. Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi;
15. Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana;
16. Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil
(outcome) program;
17. Penggunaan anggaran yg harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
18. Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk
pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;
19. Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan
yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR
(kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN);
20. Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun
yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan
tidak mengurangi Sasaran Kinerja;
21. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yg sumber dananya berasal dari
PNBP;
22. Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
23. Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak
menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada;
dan/atau
24. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.
10
c. Revisi Anggaran dalam hal Ralat/Kesalahan Administratif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan
sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan
sudah direalisasikan;
ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satuan Kerja sepanjang
kode tetap;
ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
ralat kode kewenangan;
ralat kode lokasi;
perubahan Pejabat Perbendaharaan;
ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
ralat sumber dana;
ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran pada RKA-K/L dan DIPA
sesuai dengan dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR;
ralat kode dan nomenklatur Satuan Kerja;
ralat rumusan Keluaran (Output); dan/atau
ralat rumusan selain rumusan Keluaran (Output).
11
3. Batasan Revisi Anggaran
Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang :
TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK:
a. Biaya Operasional Satker kecuali unt
memenuhi Biaya Operasional pada
Satker lain;
b. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kecuali unt memenuhi tunjangan
profesi dan tunjangan kehormatan pada
Satker lain;
c. Kebutuhan pengadaan bahan makanan
untuk tahanan/narapidana kecuali untuk
memenuhi kebutuhan pengadaan bahan
makanan untuk tahanan/narapidana
pada Satker lain;
d. Pembayaran berbagai tunggakan;
e. Kegiatan yg bersifat multiyears; dan/atau
f. Paket pekerjaan yg sudah dikontrakkan/
direalisasikan dananya shg menjadi
minus.
TIDAK MENGUBAH SASARAN
KINERJA:
a. Mengurangi volume keluaran
(output) Kegiatan Prioritas
Nasional dan/atau Prioritas
Bidang; atau
b. Mengurangi spesifikasi
Keluaran (output).
12
4. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran
DPR RI
Badan
Anggaran
KEWENANGAN
Komisi
Menteri
Keuangan
DJA
PEMERINTAH
DJPBN
KPA
13
a. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan DPR RI
1. Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri Baru setelah
APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan;
2. Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan biaya
operasional;
3. Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi;
4. Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan hasil
(outcome) Program;
5. Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;
6. Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk
pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;
7. Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan
yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR
(kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN).
14
b. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan
1.
Penggunaan hasil Optimalisasi pada tahun anggaran yang sama
untuk kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan
atau yang tidak dapat ditunda;
2.
realokasi rincian anggaran belanja tanggap darurat bencana dari
satuan kerja pusat kepada satuan kerja di daerah atau sebaliknya
dan/atau antarsatker dalam rangka penanganan tanggap darurat
bencana.
15
c. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Anggaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;
Lanjutan pelaks. Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN;
Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima oleh
Pemerintah c.q. Kem. Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L/Pemda/BUMN/BUMD;
Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;
Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk
PTN bukan Satker Badan Layanan Umum (BLU);
Perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.
Pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L;
Pengurangan volume keluaran dalam satu keluaran/satu Kegiatan/satu Satker;
Penambahan atau pengurangan volume keluaran antarsatuan Kerja sepanjang
dalam kegiatan yang sama dan digunakan untuk keluaran yang sama;
Perubahan kurs sepanjang perubahan tsb terjadi setelah kontrak ditandatangani;
Pencairan blokir (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran;
Penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta
rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010.
Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) huruf i sampai dengan huruf m.
16
d. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perbendaharaan
1. Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU APBN TA 2011
ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh
Kementerian Negara/Lembaga;
2. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk
Satker BLU;
3. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan
Biaya Operasional;
4. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan;
5. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas
Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam
rangka Dekonsentrasi;
6. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang
dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di
daerah;
7. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari
PNBP;
8. Perubahan rincian belanja sbg akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu
sepanjang dlm Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengurangi
Sasaran Kinerja;
9. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sbgm dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) huruf a sampai dengan huruf h.
17
e. Revisi Anggaran yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
1. Penambahan volume keluaran dalam satu keluaran dan/atau antarkeluaran dalam
satu Kegiatan dan satu Satker;
2. Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
3. Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran (Output) sepanjang tidak
menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada;
4. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran (Output) dalam satu Kegiatan.
18
4. Proses Bisnis Revisi Anggaran
a.
Revisi yang memerlukan persetujuan DPR RI;
b.
Revisi yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan
c.
Revisi Anggaran pada DJA;
d.
Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kanwil DJPBN;
e.
Revisi Anggaran pada Satuan Kerja.
19
a. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI
K/L
(Eselon I sbg
KPA)
Usul Revisi
RKA-K/L
1
2
DJA
Proses penelaahan unt menilai :
 Substansi revisi, alasan atau dasar
kebijakan;
 Kepatuhan thd penerapan standar biaya
dan kewajaran unit cost;
 Relevansi dgn pencapaian sasaran kinerja.
3
Dokumen
pendukung
4
5
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
RKA-K/L
Setuju?
No
Yes
No
8a
No
Setuju?
7
DPR
Yes
Setuju?
6
Menkeu
Yes
Penetapan Revisi
RKA-K/L
8b
DJPBN
20
b. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menkeu
K/L
(Eselon I
sbg KPA)
Usul Revisi
RKA-K/L
1
DJA
2
3
Dokumen
pendukung
Proses penelaahan unt menilai :
 Substansi revisi, alasan atau dasar
kebijakan;
 Kepatuhan thd penerapan standar
biaya dan kewajaran unit cost;
 Relevansi dgn pencapaian sasaran
kinerja.
4
5
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
RKA-K/L
6a
Setuju?
No
Yes
No
DJPBN
6b
Penetapan
Revisi RKA-K/L
Yes
Setuju?
6
Menkeu
21
c. Revisi Anggaran pada DJA
K/L
(Eselon I
sbg KPA)
1
Usul Revisi
RKA-K/L
DJA
2
3
Dokumen
pendukung
7
Proses penelaahan unt menilai :
 Substansi revisi, alasan atau dasar
kebijakan;
 Kepatuhan thd penerapan standar
biaya dan kewajaran unit cost;
 Relevansi dgn pencapaian sasaran
kinerja.
4
5 hari
kerja
5
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
RKA-K/L
Cetak DIPA
Revisi
Setuju?
No
ADK
RKA-KL
Yes
6a
8
Penetapan Revisi
RKA-K/L
6b
Pengesahan
DIPA Revisi
9
DJPBN
22
d. Revisi Anggaran pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN
KPA
1
melakukan
Revisi RKASatker
2
Cetak DIPA
Revisi
3
DJPBN
ADK RKASatker
Dokumen
pendukung
4
7
melakukan
penelaahan
5
Cetak POK
Penetapan Surat
Pemberitahuan
Penolakan Revisi
DIPA
No
Setuju?
Yes
6
5 hari
kerja
Pengesahan
DIPA Revisi
23
e. Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA
KPA
melakukan
perubahan RKASatker sesuai
dengan
kewenangannya
1
DIPA
berubah?
2
Cetak
POK
No
ADK RKASatker
Yes
6
Cetak DIPA
Revisi
Cetak POK
5
3
Pengesahan
DIPA Revisi
4
2a
ADK RKASatker
DJPBN
5 hari
kerja
24
6. Batas Akhir Pengajuan Usul Revisi Anggaran TA 2011
1.
Batas akhir pengajuan revisi anggaran untuk APBN TA 2011 adalah :
a. tanggal 14 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat
Jenderal Anggaran;
b. Tanggal 28 Oktober 2011, untuk Revisi Anggaran pada Kantor
Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2.
Pengajuan revisi anggaran untuk PNBP, Kredit Ekspor, HLN, HDN
dan/atau BA BUN mengikuti batas waktu penyampaian SPM sbgm
diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun
anggaran.
3.
Pada saat pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan 2, seluruh dokumen telah diterima secara lengkap
termasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atau DPR RI.
25
7. Hal-hal Khusus
a. Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang
sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB/dokumen pendukung terkait lainnya
dan alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya, apabila sampai dengan
akhir bulan Juni 2011 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka
alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran 2011.
b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses revisi, dalam
hal usulan revisi anggaran yang diajukan K/L meliputi 2 kewenangan
(kewenangan DJA dan DJPBN), maka penyelesaiannya dilakukan oleh Ditjen
Anggaran sekaligus.
c. Dalam hal terjadi perubahan rumusan Keluaran (Output) krn adanya perubahan
tupoksi unit atau penugasan, atau dalam hal terjadi reorganisasi dan/atau
dalam rangka penyempurnaan rumusan nomenklatur yang mengakibatkan
perubahan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, IKU, Fungsi, IKK dan
rumusan yang lainnya, maka usulan perubahan diajukan kepada DJA.
26
8. Penutup
a. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran
(rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali.
b. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juga dilakukan
dalam hal terjadi:
1) Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011;
2) Penerapan penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja dan
pemotongan pagu belanja (Reward and Punishment);
3) Instruksi Presiden tentang penghematan Anggaran; dan/atau
4) Kebijakan pemerintah lainnya.
c. Ketentuan teknis pelaksanaan Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini apabila diperlukan
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan
kewenangannya.
27
Alur perubahan database pada DJA
K/L
DJA
DJPBN
KANPUS
ADK
Revisi
RKA-KL
Eselon I
KANWIL
1
DB DJA
3
Data SP
RKA-KL
9b
DB DJPBN
Data
DRA
2b
ADK
RKA-KL
Revisi
4a
ADK SP
RKA-KL
Revisi
2a
9a
6
5
10
KPPN
DB KPPN
8a
DB Bersama
DB DJPBN
8b
Satker Pusat
ADK
RKA-KL
Revisi
4b
Revisi ADK
DIPA Revisi
DIPA
7
Satker Daerah
Revisi
DIPA
ADK
Revisi
DIPA
28
Alur perubahan database pada DJPBN
K/L
DJA
DJPBN
KANPUS
KANWIL
KPPN
3b
DB DJA
DB DJPBN
3a
1a
4
DB KPPN
2a
DB Bersama
DB DJPBN
2b
Satker Pusat
Revisi
DIPA
ADK
Revisi
DIPA
1b
Satker Daerah
Revisi
DIPA
ADK
Revisi
DIPA
29
Alur perubahan database pada PA/KPA
K/L
DJA
DJPBN
KANPUS
KANWIL
KPPN
3b
DB DJA
DB DJPBN
3a
1a
4
DB KPPN
2a
DB Bersama
DB DJPBN
2b
Satker Pusat
ADK
POK
Revisi
1b
Satker Daerah
ADK
POK
Revisi
30
TERIMA KASIH
Terima Kasih
Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan
Tahun 2011
31
Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA
TA 2010
TA 2011
Sebelum
Restrukturisasi
Sesudah
Restrukturisasi
PROGRAM
KEGIATAN
 Tdk spesifik;
 Dpt digunakan oleh bbrp
unit eselon I dan bbrp K/L.
 Tdk spesifik;
 Dpt digunakan oleh bbrp
unit eselon II dan bbrp
Satker.
PROGRAM
 Spesifik unt setiap eselon I
sesuai Tupoksi;
 Dilengkapi dg rumusan
Outcome dan IKU.
KEGIATAN
 Spesifik untk setiap eselon
II/Satker sesuai Tupoksi;
 Dilengkapi dg rumusan
Output dan IKK.
SUB KEGIATAN
 Keluaran yg dihasilkan tdk
spesifik dan terukur;
 Sulit menilai efisiensinya
krn isinya sangat
bermacam-macam
KELUARAN
(OUTPUT)
JENIS BELANJA
(AKUN 4 DIGIT)
 Fleksibilitas pengunaan
hanya pada 2 digit terakhir.
JENIS BELANJA
(AKUN 2 DIGIT)
 Rumusannya sangat spesifik jenis dan satuannya;
 Target sangat jelas
dituangkan dlm volume
keluaran.
 Fleksibilitas pengunaan
pada 4 digit terakhir.
32
Keterkaitan DJA dalam pengelolaan APBN (Macro Budget Process)
Perencanaan
APBN
Penyusunan
APBN
 Perumusan draft Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal;
 Exercise resources envelope;
 Perumusan asumsi sbg parameter APBN;
 Penyesuaian angka dasar sesuai Prakiraan
Maju tahun sebelumnya;
 Penyusunan Pagu Indikatif;
 Pembahasan tiga pihak (trilateral meeting);
Pengalokasian
APBN
 Penyusunan Pagu Definitif (Pagu
Anggaran K/L);
 Penetapan SP RKA-K/L;
 Penyusunan Keppres tentang
Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat.
Pembahasan
APBN
Penyusunan dan
pengesahan DIPA
 Pembicaraan Pendahuluan
Rancangan APBN;
 Pembahasan KEM dan PPKF;
 Pembahasan RKP;
 Penyusunan Pagu Sementara
(Pagu Anggaran K/L);
 Penelaahan RKA-K/L;
 Penyusunan Himpunan RKA-K/L.
 Penyusunan Rancangan APBN,
Nota Keuangan dan RUU APBN;
 Pembahasan dengan Panja dan
Badan Anggaran;
 Pembahasan dengan Komisi XI
DPR.
Pelaksanaan
APBN
Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker)
Target
kinerja
tidak
berubah
Kegiatan A
Output : volume, jenis dan satuan
Komponen-1
Output-1
Jenis Belanja-1
Komponen-2
Jenis Belanja-2
Jenis Belanja-3
Jenis Belanja-1
Komponen-3
Jenis Belanja-2
Jenis Belanja-3
Ketentuan : Pergeseran antar komponen dalam satu Output  tdk mnmbh honorarium dan dlm jenis belanja yg sama.
Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker)
Target
kinerja
tidak
berubah
Kegiatan A
Output : volume, jenis dan satuan
Output-1
Komponen-1
Jenis Belanja-1
Komponen-2
Jenis Belanja-2
Komponen-3
Jenis Belanja-3
Output : volume, jenis dan satuan
Output-2
Komponen-1
Jenis Belanja-1
Komponen-2
Jenis Belanja-2
Komponen-3
Jenis Belanja-3
Ketentuan : Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan
dan dlm jenis belanja yg sama.
Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN)
Output Layanan
Perkantoran
Satker A
Komponen 001
Komponen 002
Kegiatan A
Komponen-1
Output-2
Komponen-2
Target kinerja
tidak berubah
Satker B
Komponen-3
Output Layanan
Perkantoran
Komponen 001
Komponen 002
Kegiatan B
Komponen-1
Output-2
Komponen-2