Transcript Jabatan Struktural
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
ISI TAYANGAN
KENAIKAN PANGKAT PENGANGKATAN PADA JABATAN STRUKTURAL PENGANGKATAN PADA JABATAN FUNGSIONAL POLA MUTASI JABATAN KARIER DIPEKERJAKAN DAN DIPERBANTUKAN PENCALONAN TERBUKA (OPEN BIDDING) MANAJEMEN TALENTA
KENAIKAN PANGKAT
(Sesuai PP 99 Tahun 2000 ttg Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2002 dan Kep. Kepala BKN No. 12 Tahun 2002)
Masa Kenaikan Pangkat: Pangkat:
Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
1.
Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipli ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian .
Kenaikan Pangkat:
Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara, selain itu juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdiannya.
prestasi kerja dan 2.
Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
Jenis Kenaikan Pangkat:
1.
Reguler 2.
Pilihan
PANGKAT & GOLONGAN
No
1 4 5 2 3 6 7 8 9 10
PANGKAT
Juru Muda Juru Muda Tingkat I Juru Juru Tingkat I Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Pengatur Tingkat I Penata Muda Penata Muda Tingkat I
GOL.
I I II I I II II II III III
RUANG
a d a b c b c d a b
No
11 12 13 14 15 16 17 Penata
PANGKAT
Penata Tingkat I Pembina Pembina Tingkat I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama
GOL.
III III IV IV IV IV IV
RUANG
c d a b c d e
KENAIKAN PANGKAT KP REGULER MIN 4 THN DIBERIKAN KPD : PNS YG TIDAK MENDUDUKI JABATAN PANGKAT TERTINGGI BERDASARKAN PDDK YANG DIMILIKI KP PILIHAN 1 THN S.D. 4 THN DIBERIKAN KPD PNS YANG MENDUDUKI JABATAN, KEMAMPUAN & PRESTASI TINGGI PANGKAT TERTINGGI BERDASARKAN JABATAN & JENIS KP-NYA MASA PENETAPAN 1 APRIL & 1 OKT KECUALI DITENTUKAN LAIN DENGAN PERATURAN 5 PENGABDIAN DIBERIKAN KPD PNS YANG:
• ANUMERTA • MENCAPAI BUP • CACAT KARENA
DINAS
PENGANGKATAN PADA JAB. STRUKTURAL
DASAR HUKUM • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 2 3 4 • Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 • Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 63 Tahun 2009 • Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002
PENGANGKATAN PADA JAB. STRUKTURAL
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002: a. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan; b. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; c. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
PENGERTIAN Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002:
Jabatan Karier
adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS.
Jabatan Struktural
adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Tertinggi/Tinggi Negara.
dan adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Pejabat yang berwenang
adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGERTIAN UU ASN (UU NOMOR 5 TAHUN 2014):
Aparatur Sipil Negara
yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jabatan Pimpinan Tinggi
pemerintah.
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
Jabatan Administrasi
berkaitan dengan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan Fungsional
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DALAM & DARI JAB. STRUKTURAL (Kep. Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002)
Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural adalah sebagai berikut: NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ESELON
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
TERENDAH PANGKAT
Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Pembina
JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG GOL/RUANG
IV/d IV/c IV/c IV/b IV/a
TERTINGGI PANGKAT
Pembina Utama Pembina Utama Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tk. I Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda III/d III/c III/b III/a Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I
GOL/RUANG
IV/e IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b
SYARAT UNTUK DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL
(Kep. Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Berstatus PNS Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yg ditentukan Memiliki ditentukan kualifikasi dan tingkat pendidikan yg Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Memiliki kompetensi jabatan yg diperlukan Sehat jasmani dan rohani PNS yg akan diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki kompetensi jabatan yg diperlukan dg tujuan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi, serta untuk optimalisasi kinerja organisasi
PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pengangkatan dalam jabatan struktural ESELON I di lingkungan instansi pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Komisi ASN.
Pengangkatan dalam jabatan struktural ESELON II KE BAWAH pada instansi pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan dari
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi Pusat
(untuk Eselon II dan III) dan Baperjakat Unit Eselon I (untuk jabatan Eselon IV).
PELANTIKAN PNS
a. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk PNS yang menduduki jab. Struktural yang ditingkatkan eselonnya, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yg berwenang.
b. PNS yg menduduki jab. Struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka PNS ybs dilantik dan diambil sumpahnnya kembali.
PENGANGKATAN PNS DALAM JAB. FUNGSIONAL DEFINISI
Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan suatu tugas, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi . Jabatan fungsional umum, lebih sering disebut Pelaksana.
Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan suatu tugas, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Pemeriksa Pajak Penilai PBB Pemeriksa Bea dan Cukai Widyaiswara Pranata Komputer Perawat Dokter Umum/Gigi Peneliti Auditor Perancang Undang-Undang Analis Kepegawaian Arsiparis
CONTOH BATAS MINIMAL ANGKA KREDIT
Gol./Ruang
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
Terampil/Ahli
Terampil Ahli Terampil Ahli Terampil Ahli Terampil Ahli Ahli Ahli Ahli Ket.: Terampil = Pendidikan s.d. Diploma III Ahli = Sarjana (S1) s.d. Doktor (S3)
Nama Jabatan
Rikpa Pelaksana Lanjutan Rikpa Pertama Rikpa Pelaksana Lanjutan Rikpa Pertama Rikpa Penyelia Rikpa Muda Rikpa Penyelia Rikpa Muda Rikpa Madya Rikpa Madya Rikpa Madya
Min. Angka Kredit
100 150 200 300 400 550 700 n.b.: Rikpa = Pemeriksa Pajak
- Berijazah serendah-rendahnya SLTA/DII/DIII/S1/DIV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; - Pangkat serendah-rendahnya gol.IIa /IIb/IIc /IIIa; - Diklat fungsional tingkat terampil/ahli; - Memenuhi angka kredit kumulatif; - Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
DASAR HUKUM:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan.
LATAR BELAKANG : Untuk lebih meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan TUJUAN : Acuan bagi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyusun pola mutasi di lingkungan unit eselon I masing masing.
18
19
20
B. Agar memperhatikan:
standar kompetensi jabatan yang ditetapkan ;
2.
3.
prestasi kerja; jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja;
5.
6.
7.
; hukuman disiplin PNS, dalam hal PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai; kebutuhan organisasi; dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit eselon I Dikecualikan dari ketentuan angka 3, untuk pengangkatan dalam jabatan struktural yang dilakukan melalui Pencalonan Terbuka.
21
Standar Kompetensi meliputi
hard competency
dan
soft competency
.
Hard competency
merupakan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Uraian Jabatan.
Soft competency
pejabat struktural/fungsional merupakan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk masing-masing jabatan, yang diperoleh melalui Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Assessment Center Kementerian Keuangan.
22
Saat ini sedang disusun Pola Mutasi Jabatan Karier (Pola Karier) Kementerian Keuangan Pilot Project pada Bidang Hukum, Pengelolaan Internal, dan Sumber Daya Aparatur, Teknologi Informasi, dan Penegakan Hukum Eksternal.
23
DIPEKERJAKAN DAN DIPERBANTUKAN
PP No. 100 Thn 2000 ttg Pengangkatan PNS dlm Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Thn 2002: “Perpindahan Jabatan Struktural antar instansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan.” PP No. 9 Thn 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Thn 2009: Pegawai Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
Pegawai Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan
.
KMK Nomor 256/KMK.01/2011
Diktum PERTAMA
1. Pegawai dipekerjakan
Keuangan.
adalah PNS Kementerian Keuangan yang dengan Keputusan Menteri Keuangan ditugaskan bekerja pada instansi pemerintah/lembaga negara di luar Kementerian Keuangan dengan ketentuan gaji pegawai tersebut dibebankan kepada Kementerian
2. Pegawai diperbantukan
adalah PNS Kementerian Keuangan yang berdasarkan suatu Keputusan Menteri Keuangan ditugaskan bekerja pada BUMN/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri dengan ketentuan gaji pegawai tersebut dibebankan pada lembaga yang menerima perbantuan.
Masa tugas
untuk sebagai pegawai diperkerjakan/diperbantukan paling lama 4 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 tahun.
KMK Nomor 430/KMK.01/2013
Diktum KETIGA
Status kepegawaian bagi pegawai dipekerjakan/diperbantukan 1. Terhitung sejak tanggal dimulainya penugasan, status kepegawaian bagi pegawai dipekerjakan/diperbantukan berada di Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
2. Terhitung sejak tanggal selesainya penugasan, status pegawai dipekerjakan/diperbantukan untuk sementara waktu berada di Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia sebelum dikembalikan ke unit eselon I dimana pegawai tersebut terakhir tercatat sebagai pegawai (dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan).
3. Penugasan dan pengakhiran status kepegawaian bagi pegawai dipekerjakan/diperbantukan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
KEMENTERIAN KEUANGAN
PENCALONAN TERBUKA (OPEN BIDDING)
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.01/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Melalui Pencalonan Terbuka di Lingkungan Departemen Keuangan
Definisi:
Adalah proses pengisian jabatan struktural tertentu melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.
TUJUAN PENCALONAN TERBUKA
Organisasi:
• menyediakan lebih luas untuk pilihan bagi memperoleh yang organisasi kandidat yang kompeten
Pegawai:
• memberi kesempatan kepada para Pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural tertentu
JENIS SELEKSI PENCALONAN TERBUKA
Seleksi administrasi; Tes kompetensi (soft dan hard competency); dan atau Tes lain yang ditentukan.
PENCALONAN TERBUKA DALAM UU ASN
Pengisian jabatan
pimpinan tinggi utama dan madya
pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan
secara terbuka dan kompetitif
di kalangan PNS.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud dilakukan pada tingkat nasional.
Pengisian jabatan kalangan PNS.
pimpinan tinggi pratama
dilakukan
secara terbuka dan kompetitif
di Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru
1 3
Manajemen Talenta Kementerian Keuangan
Definisi Suatu sistem untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan
mempertahankan
Pegawai Negeri Sipil terbaik Kementerian Keuangan yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan (future leaders) dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang.
Ruang Lingkup Jabatan Es. I dengan talent Pejabat Es. I dan Es. II Jabatan Es. II dengan talent Pejabat Es. II dan Es. III Jabatan Es. III dengan talent Pejabat Es. III dan Es. IV Jabatan Es. IV dengan talent Pejabat Es. IV dan Pelaksana
2
Manfaat
Bagi Kementerian Keuangan
Menemukan mendukung pegawai-pegawai Kementerian terbaik untuk memimpin jabatan-jabatan strategis dalam organisasi guna mengoptimalkan capaian strategi dan tujuan organisasi dan Keuangan menjadi
institution.
World Class government
Melaksanakan
succession plan
yang sistematis, tepat waktu, dan transparan.
Membangun iklim kompetisi positif di antara pegawai Kementerian Keuangan.
Bagi Pegawai
Memperoleh kesempatan yang setara dalam pengembangan karier.
Sarana perwujudan aktualisasi diri melalui pengembangan kompetensi dan karier.
31
Workflow Manajemen Talenta
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 32 32
TERIMA KASIH
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 33 33