Transcript PPh Pasal 23 - Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

BANTUAN
OPERASIONAL
SEKOLAH
Tata Cara Penghitungan dan
Sistem Pembayaran Pajak Dana
BOS
(dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006)
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT
PENERIMA BOS
Hal – hal yang perlu diperhatikan :

Dana BOS diberikan kepada Sekolah Negeri, maka penanggung jawab atau
bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN;

Dana BOS diberikan kepada Sekolah swasta, maka penanggung jawab atau
bendaharawan BOS bukan merupakan Pemungut dan PPN;

Dana BOS tidak dikenakan PPh Pasal 22;

kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut, yaitu:


Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium atau lainnya;

Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan sehubungan pembayaran atas Jasa;

Pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena
Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan
Pemungut PPN.
Penanggung jawab atau bendaharawan BOS pada sekolah swasta penerima dana
BOS harus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.
BENDAHARA
SEKOLAH NEGERI
WAJIB NPWP
MENERIMA DANA BOS
BELANJA BARANG / JASA
HONORARIUM / UPAH
KEWAJIBAN PEMUNGUT
PPH PASAL 22, PPN DAN
PEMOTONG PPH PASAL 23
KEWAJIBAN PEMOTONG
PPH PASAL 21
PPN & PTLL
PPH PASAL 21
DISETOR PALING LAMBAT
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
DISETOR PALING LAMBAT
TGL 7 BULAN BERIKUTNYA
DISETOR PALING LAMBAT
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
DILAPORKAN PALING LAMBAT
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
DILAPORKAN PALING LAMBAT
AKHIR BULAN BERIKUTNYA
PPH PASAL 23
DILAPORKAN PALING LAMBAT
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
BENDAHARA BUKAN SEKOLAH
NEGERI/PESANTREN SALAFIYAH
WAJIB NPWP
MENERIMA DANA BOS
BELANJA BARANG
BELANJA JASA
HONORARIUM / UPAH
TIDAK ADA KEWAJIBAN
PEMOTONG DAN PEMUNGUT
PPH PASAL 22 DAN PPN PTLL
WAJIB MEMOTONG
PPH PASAL 23
WAJIB MEMOTONG
PPH PASAL 21
DISETOR PALING LAMBAT
TANGGAL 10
BULAN BERIKUTNYA
DISETOR PALING LAMBAT
TANGGAL 10
BULAN BERIKUTNYA
DILAPORKAN PALING LAMBAT
TANGGAL 20
BULAN BERIKUTNYA
DILAPORKAN PALING LAMBAT
TANGGAL 20
BULAN BERIKUTNYA
Penghitungan PPh Pasal 21
Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI ATAU
SAMA DENGAN 200.000,-
LEBIH DARI
Rp 200.000,DIKURANGI
Rp 200.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 2.025.000 s.d. Rp 7.000.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +
Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 7.000.000
PKP
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN > Rp 7.000.000
TARIF 5%
TARIF Psl 17
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH
TINGGI
BESARNYA PTKP OP?
(Pasal 7 UU PPh)

WP Sendiri
atau
Rp24.300.000 / tahun
Rp2.025.000 / bulan

Tambahan WP Kawin
Tambahan Isteri bekerja
Tambahan anak (max. 3)
Maksimum PTKP (K/3)
2.025.000 / tahun
Rp24.300.000 / tahun
2.025.000 / tahun
Rp32.400.000 / tahun



BERAPA TARIFNYA?
(Pasal 17 UU PPh)

PPh OP
Ph. (setahun)
s.d.
Rp50.000.000
5%
Ph. Rp50.000.000
s.d.
Rp250.000.000
15%
Ph. Rp250.000.000
s.d.
Rp500.000.000
25%
Rp500.000.000
30%
Ph. Lebih dari
TARIF BAGI YANG TIDAK
BER NPWP


Tarif pemotongan bagi yang tidak ber-NPWP lebih
tinggi 20% daripada yang ber-NPWP
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Sehingga tarif bagi pegawai yg tidak berNPWP
adalah sebagai berikut:
Ph. (setahun)
Ph. Rp50.000.000
Ph. Rp250.000.000
Ph. Lebih dari
s.d.
s.d.
s.d.
Rp50.000.000
Rp250.000.000
Rp500.000.000
Rp500.000.000
6%
18%
30%
36%
Contoh:
Pembayaran honor tukang bangunan atau tukang
kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan
atau perawatan sekolah:
Dipotong PPh Ps. 21 sebesar 5% dari kelebihan
penghasilan (PMK:206/PMK.011/2012) bila:


upah harian >Rp200.000 dan/atau

Dalam satu bulan seluruh penghasilan > Rp2.025.000
Misal :
Penghasilan Rp 160.000/hari = tidak dipotong
Penghasilan Rp 210.000/hari = dipotong 5 % dari
PPh Ps.21 = 5% X Rp (210.000 – 200.000)
PPh Ps.21 = 5% X Rp 10.000 = Rp 500
Tata Cara Penghitungan Pajak
Atas Pemakaian Dana BOS:

PPh Pasal 21 atas Honorarium
Semua bendarahawan/penanggung jawab dana BOS yang
membayar honor kepada guru harus memotong PPh 21 dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Atas Pembayaran honor kepada guru non PNS, atau
pembayaran
honor komite sekolah jika ada, harus
dipotong
PPh Pasal 21
dengan
menerapkan
tarif
Pasal 17 UU PP sebesar 5% dari jumlah
bruto
honor.
2) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IV/a
keatas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final
sebesar 15% dari jumlah honor.
3) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan III/a
keatas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final
sebesar 5%
dari jumlah honor.
4) Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongn II/d
kebawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
PP.80 tahun 2010
Golongan
Gol. I dan II
(atau semisal)
Gol. III
semisal)
Gol IV
(atau semisal)
Tarif
PPh Ps.21
yg dipotong
Sifat
Dilaporkan ke
Kantor Pajak
0%
-
-
5%
Final
Ya dg SPT
Masa
15 %
Final
Ya dg SPT
Masa
(atau
Tata Cara Penghitungan Pajak
Atas Pemakaian Dana BOS:
Contoh Pemotongan PPh Pasal 21 atas
honorarium :
► Pak Maman seorang PNS Golongan III menerima
Honor
sebagai
Pengawas
Ujian
sebesar
Rp.650.000,- Honor tersebut diambil dari dana BOS
► Karena Pak Maman PNS Golongan III maka Honor Ybs
harus
dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5%
dengan Perhitungan sbb :
PPh Pasal 21
= Jumlah Honor
X 5%
= Rp.650.000,X 5%
= Rp.32.500,-
PPh Pasal 23
Tata Cara Penghitungan Pajak Atas
Pemakaian Dana BOS:

PPh Pasal 23
Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS yang
membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan
sekolah yang dibayarkan kepada Badan Usaha bukan orang
pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau
perawatan sekolah harus memotong PPh Pasal 23 sebesar
2% X Jumlah Imbalan Bruto yang dibayarkan, tidak
termasuk PPN.
Apabila rekanan tidak punya NPWP, maka tarif PPh Pasal
23 dikenakan 100% lebih tinggi menjadi 4%.
Tata Cara Penghitungan Pajak
Atas Pemakaian Dana BOS:


Contoh Pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa
pemeliharaan atau perawatan :
►Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa
perawatan gedung sebesar Rp. 11.000.000,00
Dicari dulu DPPnya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian
= 100/110 x Rp 11.000.000,00
= Rp 10.000.000,00
Pasal 23 Terutang = 2% x Rp 10.000.000,00
= Rp 200.000,00
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
1. Jasa Penilai (appraisal)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2. Jasa Aktuaris
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan
atestasi laporan keuangan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
4. Jasa Perancanag (design)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di
bidang penambangan migas,kecuali
yg dilakukan BUT
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang
penambangan Migas
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambangan
selain migas
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
1.
Sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta kecuali Sewa Tanah dan/atau
Bangunan
2.
Imbalan Jasa Lain
*tidak termasuk PPN
Sifat
Objek23
Pemotongan PPh Pasal 23
PPh Pasal
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
8. Jasa penunjang di bidang
penerbangan dan bandar udara
2%
9. Jasa penebangan hutan
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja
(outsourcing service)
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan suratsurat berharga, kecuali yg di lakukan
Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan,
kecuali yg dilakukan KSEI
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
sulih suara
*tidak termasuk PPN
Sifat
PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
16. Jasa mixing film
2%
17. Jasa sehubungan dengan software
komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan
/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan, selain yg dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
20. Jasa maklon
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN
Sifat
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
22. Jasa penyelenggara kegiatan
2%
23. Jasa pengepakan
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau
waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
25. Jasa pembasmi hama
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN
Sifat
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
Tata Cara Penghitungan Pajak
Atas Pemakaian Dana BOS:

PPN
Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS yang
membayar atas Pembelian Barang Kena Pajak atau
membayar imbalan atas Jasa Kena Pajak kepada rekanan
harus memungut PPN sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) atas Pembayaran pembelian bruto atau
imbalan bruto yang dibayarkan sehubungan dengan
penggunaan jasa
Atas pembelian buku pelajaran umum, kitab suci, dan
pelajaran agama PPN yang terutang dibebaskan
KELOMPOK JASA
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN




JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK
JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL
JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI
 JASA DI BIDANG KEAGAMAAN
 JASA DI BIDANG PENDIDIKAN
 JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN
PAJAK TONTONAN
 JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN
 JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR
 JASA DI BIDANG TENAGA KERJA
 JASA DI BIDANG PERHOTELAN
 JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SCR UMUM
 JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR
 JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM
 JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS
 JASA BOGA / KATERING
Tata Cara Penghitungan Pajak
Atas Pemakaian Dana BOS:


Contoh Pemungutan PPN atas pembayaran
Pembelian Barang (Barang Kena Pajak) :
►Bendahara SMU melakukan pembayaran atas
Pembelian 1Unit Komputer senilai Rp. 5.500.000,00
Dicari dulu DPPnya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian
= 100/110 x Rp. 5.500.000,00
= Rp. 5.000.000,00
PPN Terutang
= 10 % x Rp 5.000.000,00
= Rp. 500.000,00
Tata Cara Penghitungan Pajak
Atas Pemakaian Dana BOS:


Contoh Pemungutan PPN atas Imbalan Jasa :
►Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa
perawatan gedung sebesar Rp. 1.100.000,00
Dicari dulu DPPnya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian
= 100/110 x Rp. 1.100.000,00
= Rp. 1.000.000,00
PPN Terutang
= 10 % x Rp. 1.000.000,00
= Rp. 100.000,00
KEWAJIBAN WP SETELAH MEMILIKI
NPWP
SETELAH MEMILIKI NPWP :
Untuk WP Bendaharawan Pemerintah
maka wajib
melaporkan :
1. SPT Masa PPh Pasal 21 (pajak karyawan), harus tetap
dilaporkan baik ada atau tidak ada objek pajaknya
2. SPT Masa PPh Pasal 23 (Jasa) Pemungut, dilaporkan
bila ada objek pajaknya
3. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) (sewa tanah/bangunan,
dll.), dilaporkan bila ada objek pajaknya
4. SPT Masa PPN Pemungut, harus tetap dilaporkan baik
ada atau tidak ada objek pajaknya
JATUH TEMPO SETORAN DAN LAPORAN
No.
Jenis Pajak
Dipotong/
JT Pembayaran/ Jatuh Tempo
Dibayar Sendiri
Penyetoran
Pelaporan
1
PPh Pasal 4 ayat (2)
Dipungut
Tanggal 10 bb
Tanggal 20 bb
2
PPh Pasal 21
Dipotong
Tanggal 10 bb
Tanggal 20 bb
3
PPh Pasal 23 dan 26
Dipungut
Tanggal 10 bb
Tanggal 20 bb
4
PPh Pasal 22 Bendahara
Dipungut
5
PPN dan PPnBM Bendahara
Dipungut
Hari yang sama Tanggal 14 bb
akhir bulan
akhir bulan
berikutnya
berikutnya
Catatan:
Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, atau pelaporan bertep
KODE AKUN PAJAK DAN KODE
JENIS SETORAN UNTUK SSP MASA
JENIS PAJAK
KODE JENIS AKUN
KODE JENIS
SETORAN
PPh Pasal 21
411121
100
PPh Pasal 22
411122
900
PPh Pasal 23
411124
100
PPh Final 4(2)
411128
100
PPN
411211
900
Sanksi Administrasi
(Terlambat/Tidak menyampaikan SPT)
• Sanksi Administrasi Keterlambatan Penyampaian
SPT Masa:
1. SPT Masa PPN
2. SPT Masa Lainnya
: denda Rp 500.000,00
: denda Rp 100.000,00
Sanksi Administrasi
(Terlambat/Tidak Setor)
• Sanksi Administrasi
“Bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan”
dari pajak yang terutang
SANKSI PIDANA
Alpa:
1. Tidak menyampaikan SPT
2. Menyampaikan SPT tidak benar
Sengaja:
1. Tidak mendaftarkan diri
2. Tidak menyampaikan SPT, dll.
Sanksi:
1. Denda, min. 1 x pajak kurang bayar, atau
2. Pidana kurungan paling singkat 3 bulan
Sanksi:
1. Denda, min. 2 x pajak kurang bayar, dan
2. Pidana penjara paling singkat 6 bulan
Terima Kasih