P

engadaan B/J Pemerintah

Pengendalian dan Pengawasannya

(Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP

PENGUASA KEUANGAN NEGARA

(6-10 UU No.17 tahun 2003) Bank Sentra l Koordinasi Stabil Rp Jak Moneter Lancar Sist. Byr Presiden APBN Penguasa keuangan negara Menteri /Pimp Lem Menkeu Dikuasakan APBD Gub/Bup /Walikota Diserahkan PengelolaFiskal & Wk Pem. Pemilik KN Pengguna Anggaran APBN: DTP/Dekon

PA/PB

(UU No. 1 tahun 2004 : PP No. 58 tahun 2005, Permendagri 13 2006)

PEJABAT PERBENDAHARAAN N/D

Pemerintah Provinsi, Kab/Kota Kewenangan PA/PB : Gub/Bup/Wali Kebijakan 1.

2.

3.

4.

5.

Susun Dokumen Pelaks Anggaran Lakukan /laksanakan a) Tindakan yg akibatkan beban angg. belanja b) Pengujian tagihan & Perintah Pembayaran (lih ps 18) c) Pemungutan PNBP b) Kelola Utang dan Piutang Gunakan BMD Awasi Pelaks. Anggaran Susun & sampaikan Laporan Keuangan PBJ PA/PB Kepala Satker Perangkat Daerah BUD Kepala Satker Pengelola Keuda Bend. Penerimaan Bend Pengeluaran Pejabat, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah

KERANGKA PENYUSUNAN APBN

(2-7 : PP No. 20 tahun 2004) KN/L Renstra-KL SPM Pemerintah RPJM Nasional Pemda RPJMD/ Renstrada Prioritas Pemb. Nasional & Pagu Indikatif SEB Renja-KL RKP RKA-KL Dimutahirkan Musyawarah Ranc RKP Sidang Kabinet Keppres RKP RKPD (5) Dimutahirkan SEB Bahas dgn DPR -Kebijakan Umum -Prioritas Anggaran Bahas DPR Komisi Terkait RKA-KL Dihimpun Himpunan RKA-KL Rancangan APBN Nota Keuangan Bahas di DPR UU.APBN

Keppres Rincian APBN

1. Swakelola 2. Penyedia B/J

Penganggaran Kedudukan PBJ dalam APBN/D



Penganggaran (K/L/I)

Penganggaran (SKPD)

PROSES PENGADAAN B/J

(Penyedia Barang/Jasa) Perencanaan PBJ PA/KPA 20xx-1 PPK/KPA 20xx-1 20xx Pemilihan Penyedia PBJ ULP/PP 20xx-1 20xx Pelaksanaan Kontrak PBJ PPK/KPA 20xx PPHP 20xx Pengelolaan BMD PA/KPA Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR RUP Lap.

- Spek

Teknis

- HPS - Draft

Kontrak Doc

- Dok Q & Pemilihan - Pemilihan Penyedia - Sanggah - Penetapan

Penyedia Doc Lap.

Lap -SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus? Doc Uji hasil PBJ Buat BAST Doc Lap.

Lap.

Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD Lap.

8

8 5

Perencanaan SWA PA/KPA 20xx-1

PROSES PENGADAAN B/J

(Swakelola PPK/KPA Pelaksanaan Kontrak Swakelola (20xx-1 - 20xx) PPHP 20xx Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR RUP 1. Tim Perencana

- Spek Teknis - RAB - KAK --Draft Kontrak

2. Tim Pelaksana

- Laksanakan proses output B/J - berdasarkan (kontrak.KAK, RAB)

3 Tim Pengawas ULP/PP

- Pilih PBJ

Uji hasil PBJ Buat BAST Pengelolaan BMD PA/KPA Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD Lap.

- Awassi pelaksanaan swakelola, -Berdasarkan kontrak,KAK, RAB )

Lap.

Lap.

9

9 5

Pengawasan PBJ

Pengawasan PBJ  part of internal control system (pasal 1 PP 60/2008).  SPIP Pengelolaan keuangan negara  efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Pimpinan Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  Ps 2 (1) PP 60/08 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain  penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi  dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa  kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

DASAR HUKUM PENGAWASAN (PBJ) Pasal 116 Pasal 32 (4) Pasal 81 (2) Pengadaan : - Barang - Jasa - Modal Pasal 99 Pasal 117 Perpres 54/2010: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah APBN/APBD : Tertib & Manfaat, Efisien & Efektif, Transparan, Adil, Akuntabel UU No.10 Tahun 2011 : (Pelaksanaan APBN/APBD) APBN/APBD : Akkuntabilitas, berorientasi hasil, Terbuka, Pemeriksaan UU No.17 Tahun 2003 : ( Keuangan Negara)

11

K/L/D/I Ps 116

PENGAWASAN PBJ (K/L/D/I)

Melakukan pengawasan :



PPK, ULP, Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP



melakukan Audit sesuai ketentuan.

Ps 32 (4) Ps 81 (2) Ps 99 APIP Pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola. Menindaklanjuti (pantau) atas penyelesaian sanggah yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. APIP mengaudit pemenuhan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan langkah/ tindakan perbaikan bila terjadi ketidaksesuai dalam penggunaan TKPDN)

“PENGAWASAN” (PENYEDIA / MASYARAKAT ) Menteri/PimpLPND /Gub/Bupati/Walikota 1.

2.

3.

Indikasi Penyimpangan Proseedur KKN dalam pelaksanaan PBJ Pelanggaran persaingan Sehat APIP S A N G G A H P E N G A D U A N Penyedia/ Masyarakat

13

Ps 117

PENGAWASAN PBJ - Pengaduan

APIP menindaklanjuti “pengaduan” dari penyedia barang/jasa atau masyarakat atas penyimpangan/KKN dalam proses pengadaan B/J Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.

Ps 116 APIP – WAS -PBJ PROSES PBJ

14

Tindak Lanjut Pengawasan (1)

Menteri/PimpLPND/… dan pejabat ybw keluarkan ijin penyedia B/J 1.

Administrasi ( 3.

2.

Black List Ganti Rugi Proses Pidana ) Dilaporkan Para Pihak Sanksi PPK Anggota ULP/Pejabat pengadaan B/J Penyedia B/J

15

Terima Kasih

16