Transcript Selengkapnya - DILMIL III

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
TAHAP
PENYIDIKAN
TAHAP
PENUNTUTAN
TNI AD
DASAR
PENYIDIKAN
PERPANJANGAN
PENAHANAN SEMENTARA SETIAP
KALI 30 HARI,
MAKS. 180 HARI
PELAKSANA
POM
TERHADAP TINDAK
PIDANA KHUSUS
PENYIDIKAN
DILAKUKAN POM
DENGAN ODITUR
1. SKEP PENYERAHAN
PERKARA
2. SKEP HUKUMAN
DISIPLIN
3. SKEP PENUTUPAN
PERKARA
DILMIL/
DILMILTI
DILMIL/
DILMILTI
TINGKAT PERTAMA
DILMIL
KAPTEN KEBAWAH
DILMILTI
MAYOR KEATAS
DILMILTI
DILMILTAMA
ODITUR
- PENANGKAPAN
- PENAHANAN MAX
20 HARI
- PENGGELEDAHAN
- PENYITAAN
TAHAP
EKSEKUSI
TNI AU
PAPERA
1. LAPORAN
2. PENGADUAN
3. TERTANGKAP
TANGAN
ANKUM
TNI AL
TAHAP
PERSIDANGAN
OTMIL/
OTMILTI
OTMIL
KAPTEN KEBAWAH
OTMILTI
MAYOR KEATAS
1. BERITA ACARA
PENDAPAT ODITUR
2. PENDAPAT HUKUM,
BERUPA PERMINTAAN :
- SKEP PENYERAHAN
PERKARA, ATAU
- SKEP HUKUMAN
DISIPLIN ATAU
- SKEP PENUTUPAN
PERKARA.
3. SURAT DAKWAAN
4. SURAT TUNTUTAN
5. PELAKSANAAN
EKSEKUSI
TINGKAT BANDING
DILMILTI
KAPTEN KEBAWAH
1. PIDANA PENJARA
2. PIDANA KURUNGAN
3. PIDANA
PERCOBAAN
1.PEMASYARAKATAN
MILITER
2.STALTUNTIBMIL
DILMILTAMA
MAYOR KEATAS
PUTUSAN YANG
TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM
TETAP
KESATRIAAN
KESATUAN
MAHKAMAH
AGUNG RI
TINGKAT KASASI
SEMUA TINGKAT
KEPANGKATAN
DITJEN BADILMILTUN
PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA
7
DILMIL/TI
8
6
1
SKEPPERA
PELANGGARAN
SIDANG
- SKEP TUPRA
- SKEP KUMPLIN
2
3
4
5
ANKUM
POM
ODMIL/TI
PAPERA
Upaya hukum Biasa
10
BANDING
Terima BHT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9
PUTUSAN
Terima BHT
Vonis
(Berkekuatan
Hukum
Tetap)
6A
Upaya hukum luar biasa
11
KASASI
KASASI demi
Kepentingan hukum
PK
BHT
Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI.
Hasil pemeriksaan sementara oleh
Ankum ada unsur pidana.
Ankum serahkan kasus kepada POM.
POM menyerahkan hasil penyidikan
kepada Odmil/ti.
Odmil/Odmilti mengolah perkara dan
selanjutnya memberikan Surat
Pendapat Hukum (SPH) tentang
penyelesaian perkara kepada Papera.
Saran diselesaikan melalui sidang
Dilmil/ti, Papera keluarkan Skeppera
diserahkan melalui Odmil/ti.
6.A
6.A
7.
8.
9.
10.
11.
Diselesaikan melalui hukuman
disiplin, Papera mengeluarkan Skep
untuk didisiplinkan kepada Ankum.
Diselesaikan dengan menutup
perkara, Papera mengeluarkan Skep
Tupra kepada Ankum.
Odmil/Odmilti menyerahkan berkas
dan Skeppera kepada Dilmil/ti.
Dilmil/Ti melaksanakan sidang.
Putusan pengadilan.
Terdakwa/ Oditur mengajukan
banding.
Terdakwa/ Oditur mengajukan kasasi.
DITJEN BADILMILTUN
PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM
DISIPLIN TIDAK MURNI
ORJEN TNI
5
ODMIL/TI
PAPERA
3
6
1
4
2
PELANGGARAN
ANKUM
POM
7
SIDANG
DISIPLIN
Terjadi pelanggaran oleh prajurit TN I :
1. Dilaporkan kepada Ankum.
2. Karena perbuatan tersebut tindak pidana, Ankum menyerahkan ke POM.
3. Hasil penyidikan oleh POM diserahkan ke Odmil/ti.
4. Surat Pendapat Hukum Odmil/ti disarankan kepada Papera untuk didisiplinkan.
5. Papera tanda tangani Skep tentang penyelesaian menurut hukum disiplin dan
kemudian diserahkan kepada Ankum untuk segera gelar sidang disiplin.
6. Ankum menyelenggarakan sidang hukuman disiplin.
DITJEN BADILMILTUN
PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MURNI
7A
6A
SARAN
STAF
YAKIN
SIAPKAN
SIDANG
KEP
KUMPLIN
5
1
2
ANKUM
PELANGGARAN
3
7
4
PA/BA RIK
CATAT DALAM
BUKU HUKUMAN
1. Tegoran
2, Penahanan ringan
3. Penahanan berat
6
TDK YAKIN
CATATAN PADA
BERKAS KARA
Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI :
1. Dilaporkan kepada Ankum.
2.
3.
Ankum perintahkan petugas melakukan pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan dalam bentuk BAP diserahkan Ankum.
4.
5.
Saran dan pertimbangan Staf.
Ankum tidak yakin pelanggar bersalah.
6
Ankum yakin pelanggar bersalah, Ankum perintahkan anggota
siapkan sidang pelanggaran disiplin.
7.
Memberi catatan pada berkas perkara, si pelanggar tidak dihukum
7.A Ankum jatuhkan Kumplin (Hukuman Disiplin) dan dicatat dalam CB.