Transcript Fragmentasi di pusat - Biro Hukum Bappenas

Wariki Sutikno
Direktur Otonomi Daerah
Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Regulasi Perencanaan
Pembangunan dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
Potensi Fragmented Governance
1. Karena multi-actors rules dengan relasi yang
horisontal, maka kebutuhan terhadap
koordinasi dan sinergi semakin besar.
2. Pemerintah akan semakin sulit untuk
mengkoordinasikan aktor governance (statecivil society-business) jika tidak mampu
mengkoordinasikan dirinya sendiri.
3. Oleh karena itu, koordinasi internal pemerintah
adalah krusial & menentukan.
Potensi Fragmented Government
Fenomena kontemporer pemerintahan Indonesia: masih
menghadapi fragmentasi pemerintah:
1. Fragmentasi di pusat:
pendekatan sektoral yang cenderung terlalu kuat; masing2
kementerian relatif otonom; diperparah oleh afiliasi
politik Menteri yang beragam, & koalisi pemerintah yang
rapuh.
2. Fragmentasi Pusat turun ke daerah:
Masing-masing kementerian hadir sendiri-sendiri di
daerah.
3. Fragmentasi antar Level Pemerintahan:
Pusat hadir di daerah dengan Dekonsentrasinya, Provinsi
& Kabupaten/Kota dengan otonominya (produk
desentralisasi pusat)
PEMBANGUNAN NASIONAL =
PEMBANGUNAN OLEH PUSAT+PEMBANGUNAN OLEH DAERAH+
PEMBANGUNAN OLEH SELURUH AKTOR PEMBANGUNAN LAINNYA
Pembangunan Daerah Sebagai Penjabaran
Pembangunan Nasional
Pembangunan daerah merupakan sinergi dari 3
elemen pembangunan, yaitu :
pembangunan
sektoral
• Pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai
kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di
daerah
pembangunan
wilayah
• Pembangunan berbasis kepulauan, perkotaan dan
perdesaan, kawasan strategis, daerah terluar dan
tertinggal
pemerintahan
• Pembangunan daerah merupakan usaha
mengembangkan dan memperkuat pemerintahan
daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah
Alasan Mengapa Perlu Sinergi dalam
Pembangunan
Penyebaran
Potensi dan
Sumber Daya di
Daerah yang
tidak merata
Sinergitas Program
dan Kegiatan
antara Pemerintah
dan Pemerintah
Daerah serta antarPemerintah Daerah
Keterbatasan
sumber
pendanaan
Pemerintah dan
pemerintah
daerah
Untuk
mempercepat
pencapaian
Target
Pembangunan
“Sinergi Pusat – Daerah”
dalam RPJMN 2010 - 2014
Buku I Prioritas Nasional
Buku II Prioritas Bidang
Reformasi Birokrasi; Substansi
Inti “Sinergi antara Pusat dan
Daerah, Kegiatan Prioritas
“Penetapan & Penerapan
Sistem Indikator Utama
Pelayanan Publik yang selaras
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN
BUKU III RPJMN 2010-2014
Sinergi pusat-daerah dan
antar-daerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari
perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi
yang mencakup : kerangka
kebijakan, regulasi, anggaran,
kelembagaan, dan
pengembangan wilayah.
“Sinergi Pusat – Daerah”
dalam RPJMN 2010 - 2014
1
2
3
4
5
• Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan
• Sinergi dalam Kerangka Regulasi
• Sinergi dalam Kerangka Anggaran
• Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah
• Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah
Sinergi Perencanaan Kebijakan
ARAH SINERGI
Sinergi dokumen
perencanaan
pembangunan (RPJP dan
RPJPD, RPJM dan RPJMD,
RKP dan RKPD);
Sinergi penetapan target
pembangunan;
Standarisasi indikator
pembangunan yang
digunakan oleh
kementerian/lembaga
dan satuan perangkat
kerja daerah;
Pengembangan basis data
dan sistem informasi
pembangunan yang
lengkap dan akurat;
Sinergi kebijakan perijinan
investasi di daerah;
Sinergi dalam kebijakan
pengendalian tingkat
inflasi.
Strategi: mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan
pemerintahan
Kaidah Pelaksanaan
Sinergi Pusat - Daerah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat &
Daerah
Kementerian/Lembaga
wajib melaksanakan fokusfokus dan kegiatan serta
mempertimbangkan
dokumen perencanaan
pembangunan nasional
Dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
yang merupakan
penjabaran visi, misi, dan
program Kepala Daerah
wajib
mempertimbangkan
dokumen perencanaan
pembangunan nasional
Kementerian/Lembaga
beserta pemerintah daerah
wajib menjaga
konsistensi antara Buku III
RPJMN 2010-2014,
Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga
2010-2014, dan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
(RPJMD).
UPAYA SINERGI NASIONAL DAN DAERAH
DALAM PENCAPAIAN SURPLUS BERAS 10 JT TON
INPUT/
DUKUNGAN
Pupuk, benih, Air
Irigasi
KEGIATAN/
OUTPUT
INDIKATOR
OUTCOME
SLPTT, SRI, GP3K
PRODUKTIVITAS
Cetak sawah,
optimasi lahan,
LUAS TANAM
SASARAN
ANTARA
SASARAN
UTAMA
PRODUKSI
Manajemen:
Penyuluhan;
Alsintan;
Pengendalian HPT
Alsin pasca panen
SUSUT
Revitalisasi
penggilingan
RENDEMEN
Diversifikasi
(P2KP), olahan
pangan lokal
KONSUMSI
BERAS PER
KAPITA
SURPLUS
BERAS
10 JUTA TON
PER TAHUN
MULAI TAHUN
2014
KONSUMSI
Untuk mensukseskan surplus 10juta ton tahun 2014, peran Pemda sangat sentral terutama:
(1) Dalam penyediaan lahan; (2) Mendorong terjadinya diversifikasi olahan pangan lokal; (3) Memfasilitasi
penyuluhan kepada para petani; (4) mempercepat pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier.
Slide - 11
CONTOH SINERGI
•
•
•
Dalam mencapai sasaran pembangunan dibutuhkan sinergi Pusat dan Daerah
Dalam PP No.38/2007 telah dengan detail membagi kewenangan antara pusat dan
Daerah
Sinergi harus dilaksanakan tepat secara kewenangan dan tidak ada overlap pendanaan
CONTOH PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN
PUSAT
DAK
BIDANG DAK
SASARAN
PRIORITAS
KETAHANAN
PANGAN
PENINGKATAN
PRODUKSI
PANGAN/THN
•PADI (3,2%)
•JAGUNG
(10,2%)
•KEDELAI
(20,1%)
•GULA (12,6%)
•SAPI (7,3%)
LAHAN
Kementan, BPN
INFRA
Kementan, KKP, Kem.PU
LITBANG
Kementan, KKP, LIPI, BPPT, KRT
SUBSIDI
Kementan, KKP, Kemenkeu
PANGAN DAN
GIZI
Kementan, KKP, Kemenkes
ADAPTASI
PERUBAHAN
IKLIM
Kementan, KKP, KLH, BMKG
KEGIATAN
PERTANIAN
• Cetak sawah;
• penyediaan sarana dan
prasarana balai
perbenihan/perbibitan
tanaman pangan/ holtikultura/
perkebunan/peternakan;
• Jalan produksi perdesaan
INFRA.
IRIGASI
Pembangunan/peningkatan/reha
bilitasi jaringan irigasi
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
• Sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan kelas PPI;
12
• Sarana dan prasarana
perbenihan.
CONTOH SINERGI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA
PRIORITAS NASIONAL BIDANG
KESEHATAN:
pendekatan preventif melalui
peningkatan kesehatan
masyarakat dan lingkungan
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG PANGAN:
Peningkatan
ketahanan pangan
dan lanjutan
revitalisasi pertanian
dan perikanan
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN:
akses pendidikan
berkualitas, terjangkau,
relevan, dan efisien
Klaster IV
Rumah Murah
Air Bersih unt Rakyat
Listrik untuk Rakyat
Kehidupan Nelayan
Klaster I
PKH
Raskin
SSM
Jamkesmas
KB
PRIORITAS NASIONAL BIDANG
INFRASTRUKTUR:
Pembangunan infrastruktur yang
memiliki daya dukung dan daya
gerak terhadap pertumbuhan
ekonomi dan sosial
Klaster III
UMKM, KUR
Klaster II
PNPM
MANDIRI
PRIORITAS NASIONAL
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG DAERAH
TERTINGGAL, TERDEPAN,
TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT
13
Contoh Matriks Sinergi Isu Strategis Provinsi
PN
6
Kebutuhan Dukungan
Pemerintah
BUMN/BUMD
Prov/Kab/Kota /Swasta
Pendanaan Target
Isu Strategis Pemerintah
Provinsi
Pusat
Perkuatan Domestic Connectivity
APBD Provinsi
Pembangunan
Jalan dari akses KemenPU K/L Jatim
jembatan
Pembebasan
APBD Prov
suramadu menuju Lahan
pelabuhan socah pembangunan
akses ke
Isu Strategis
pelabuhan socah Penyusunan
750 km (APBN- AMDAL, FS &
Balai V)
DED
Pengaspalan 5
Pembebasan
km, lebar 14 m (4 lahan pemb
jalur) APBN, Nalai akses ke Pel
V TA 2012
Socah 10.475
km
Diharapkan
pembanguna
nnya selesai
tahun 2014
PT. Misi
Pusat: ...
Pembebasan
Lahan pemb
akses ke Pel
Diisi menjadi 1 catatan
Socah 2.500
dalam kolom isian
km
BUMN/BUMD/Swasta
Daerah:....
BUMN/BUM
D/Swasta: ....
Total: ....
Dirinci dalam program dan Kegiatan APBD
Kegiatan Strategis -> Dijabarkan lagi dalam rincian: Program, Kegiatan,
Sasaran, Indikator Sasaran, Lokasi
UPAYA SINERGI NASIONAL DAN DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1.
Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, peran Pemda menjadi sentral untuk:
a.
b.
c.
2.
Peningkatan pro-poor planning and budgeting:
a.
b.
c.
d.
3.
Mengoptimalkan sinergi berbagai program pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik,
dan daya saing ekonomi lokal.
Mengendalian inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin (agar peningkatan pendapatan orang miskin
efektif bagi peningkatan kesejahteraannya).
Mensinergikan kegiatan dan anggaran program sektor dan daerah untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan
keberdayaan masyarakat, dan revitalisasi perdesaan.
Ketepatan sasaran/penerima program (RT dan wilayah miskin) dengan menyepakati penggunaan unified database
berdasarkan hasil PPLS2011.
Kegiatan-kegiatan yang langsung menangani permasalahan kemiskinan (gizi buruk, putus sekolah, air bersih, permukiman
kumuh, dll).
Meningkatkan pertisipasi masyarakat melalui integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan reguler, termasuk
melaksanakan monevnya.
Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.
Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan
a.
b.
c.
d.
Peningkatan kapasitas aparat dalam merespon aspirasi/potensi lokal (berkembangnya sense of urgency terhadap berbagai
masalah kemiskinan)
Membangun kerja sama kemitraan dengan stakeholders (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) untuk mengembangkan
ekonomi lokal dan mobilisasi berbagai sumberdaya
Menjaga keberlanjutan kapasitas dan lembaga masyarakat yang terbangun untuk mengoptimalkan/mengawal
implementasi berbagai program dan hasilnya
Penyederhanaan berbagai prosedur -› penyaluran dana, supervisi pelaksanaan program, penanganan pengaduan
masyarakat, audit, dan pengembangan prinsip-prinsip good governance
Slide - 15
Sinergi Kerangka Regulasi
ARAH SINERGI
Mendorong
harmonisasi peraturan
perundang-undangan
Meningkatkan ketaatan
dalam melaksanakan
peraturan perundangundangan.
Strategi :
(1) Konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundangan;
(2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan
peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
(3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.
HARAPAN: HARMONISASI UU 32/2004 DENGAN UU 25/2004
ISU
UU No 25 Tahun
2004
UU No 32 Tahun 2004
Perbedaan
pengesahan
RPJMD.
Ditetapkan dengan
Perkada
Ditetapkan dengan Perda
ISU
UU No 32 Tahun
2004
Draft Revisi UU No 32 Tahun 2004
Peran BAPPEDA
dalam
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
Pasal 140 ayat (2) :
“Perencanaan
Pembangunan
daerah disusun oleh
pemerintahan
daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota
sesuai dengan
kewenangannya
yang dilaksanakan
oleh BAPPEDA”
Pasal 142 ayat (2): “ Rencana
Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan, disinergikan dan
diharmonisasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah”
Pasal ini mereduksi peran BAPPEDA
dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD).
Isi dari Draft Revisi UU No 32 Tahun 2004 pasal 142 ayat
(2) diubah menjadi: “ Rencana Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun,
dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” Hal ini juga
sejalan dengan UU No 25 Tahun 2004 4 tentang SPPN
(ditambahkan kata “disusun”)
Tidak adanya
pendekatan
politik dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
Tidak diatur
pendekatan
perencanaan
pembangunan
daerah
Pasal 143 ayat (1)
Perencanaan pembangunan daerah
menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, atas-bawah
dan bawah-atas.
(Menurut UU 25/ 2004 ada “
Pendekatan Politik”)
Pemilihan langsung dipandang
sebagai proses perencanaan karena
menghasilkan rencana pembangunan
Memasukkan pendekatan politik dalam perencanaan
pembangunan daerah secara utuh.
Sesuai dengan penjelasan UU No 25 Tahun 2004 bahwa
perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan
teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah dan bawahatas.
Usulan Penyempurnaan
(Catatan Bappenas
Perlu harmonisasi agar tidak terjadi “kebingungan “di
daerah.
Diusulkan paling lama 3 (tiga) bulan pertama harus
ditetapkan dalam Perkada, kemudian 6 (enam) bulan
harus disahkan dengan Perda.
Usulan Penyempurnaan
(Catatan Bappenas)
Rekapitulasi Evaluasi Perda
Perda yang Direkomendasikan dibatalkan per provinsi 2010-2011
50
45
40
35
30
25
20
2011
15
2010
10
5
0
Sumber: Biro Hukum Kemendagri, 2012
Jumlah Perda yang
Dibatalkan Oleh
Kemendagri,
kebanyakan adalah
Perda yang
menyebabkan high
cost economy
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran
Pusat dan Daerah
RPJMD/
RKPD
Kabupaten/
Kota
Sistem berbeda saling berinteraksi
secara tepat menghasilkan outcome
dan impact yang lebih besar 
SINERGI
RPJMD/
RKPD
provinsi
RPJMN
dan
RKP
MP3EI,
MP3KI, RAN
GRK, DLL
APBD
Kabupaten/
Kota
APBD
provinsi
APBN
Dana
BUMN/
BUMD/
Swasta
STRATEGI SINERGI DALAM KERANGKA ANGGARAN
Efektivitas Pemanfaatan Dana
Perimbangan (DAK, DBH, DAU)
Efektivitas Pemanfaatan Dana Otsus
Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah
ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH
WILAYAH
DANA DEKON + TP
RATARATA
20052009
(Rp. Juta)
SHARE
(%)
DANA PERIMBANGAN
RATA-RATA
2005-2009
(Rp. Juta)
SHARE
(%)
RATA-RATA
2005-2008
(US $ JUta)
SHARE
(%)
SUMATERA
37.213
15,65
62.138
27,65
1.133
11,29
JAWA-BALI
157.630
66,31
78.519
34,94
8.516
84,91
KALIMANTAN
11.721
4,93
30.487
13,57
283
2,82
SULAWESI
15.950
6,71
23.811
10,60
76
0,76
5.995
2,52
9.965
4,43
8
0,08
MALUKU
4.278
1,80
5.889
2,62
7
0,07
PAPUA
4.942
2,08
13.890
6,18
5
0,05
TOTAL
237.729
100,00
224.698
100,00
10.030
100,00
NUSA TENGGARA
Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan,
Bank Indonesia dan BKPM
Distriusi Investasi PMDN (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78
2. Kalimantan: 7,19
3. Sulawesi: 5,26
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08
5. Papua: 0,70
Distribusi Kredit Perbankan (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22
2. Kalimantan: 5,18
3. Sulawesi: 4,50
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21
5. Papua: 0,59
Distriusi Dana Dekon+TP (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera:
81,69
2. Kalimantan: 4,93
3. Sulawesi: 6,71
4. Maluku dan Nusa Tenggara:
4,32
5. Papua: 2,08
INVESTASI PMA
WILAYAH
INVESTASI PMDN
RATARATA
20052008
(Rp. MIliar)
Distriusi Dana Perimbangan (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59
2. Kalimantan: 13,57
3. Sulawesi: 10,60
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,30
5. Papua: 6,18
SHARE
(%)
KREDIT PERBANKAN
RATARATA
20072009
(Rp. MIliar)
SHARE
(%)
KKREDIT MIKRO KECIL
MENENGAH
RATARATA
20072009
(Rp.
MIliar)
SHARE
(%)
SUMATERA
8.400
31,52
193.749
15,44
117.393
18,79
JAWA-BALI
14.729
55,26
913.352
72,78
408.768
65,43
KALIMANTAN
1.916
7,19
67.483
5,38
33.704
5,40
SULAWESI
1.402
5,26
56.483
4,50
43.281
6,93
21
0,08
12.436
0,99
11.971
1,92
MALUKU
0,3
0,00
4.006
0,32
3.523
0,56
PAPUA
185
0,70
7.442
0,59
6.068
0,97
NUSA TENGGARA
21
OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DAYA ANTARWILAYAH
Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Perimbangan +
Dana Otsus + Pinjaman/Hibah+ Swasta
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Pembangun
an Wilayah
SUMATERA
Pembangun
an Wilayah
KALIMANTAN
Pembangun
an Wilayah
JAWA-BALI
Pemda
(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
Pemda
Pengeluaran Pemerintah Daerah =
(+) Penguatan Perekonomian daerah
(+)
Pemerintah Pusat
(-)
Pembangu
nan
Wilayah
SULAWESI
Dampak alokasi
sumberdaya terhadap
perkonomian daerah
Pembangu
nan
Wilayah
MALUKU
(-)
(-)
(-)
Pembangun
an Wilayah
PAPUA
Pembangunan
Wilayah
NUSA
TENGGARA
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan kemampuan
daerah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah
Alokasi sumber daya K/Lmemperhatikan prioritas wilayah
22
22
Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan
Aparatur Daerah
Menata dan
menyempurnakan
pengaturan kewenangan
antar tingkat
pemerintahan;
Mengendalikan pemekaran
daerah dan memantapkan
pengelolaan daerah
otonom
Meningkatkan kapasitas
aparatur yang mampu
menjembatani kepentingan
nasional dan daerah serta
kerjasama antardaerah.
Strategi: Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Daerah.
Sinergi dalam Kerangka
Pengembangan Wilayah
Sinkronisasi kebijakan
penggunaan lahan dan
tata ruang;
Meningkatkan
perhatian pemda pada
tata ruang;
Memperhitungkan
harmonisasi wilayah
pelayanan bersama-sama
dalam pembangunan
prasarana dan sarana
Pengaturan bersama
alih fungsi lahan melalui
padu serasi
Penyelesaian segera
aspek pemanfaatan
ruang khususnya
dengan sektor
kehutanan
Mempercepat
penyusunan peraturan
pendukung pelaksanaan
rencana tata ruang
wilayah
Mempercepat
penyusunan rencana
tataruang wilayah
provinsi dan
kabupaten/kota;
Kesepakatan dalam
penentuan lokasi wilayahwilayah cepat tumbuh
terutama Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PERENCANAAN TATA RUANG
DAN PERENCANAAN SEKTORAL
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
TATA RUANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP)
Nasional
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJMN)
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJPD)
Provinsi
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJMD)
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKPD)
Kabupaten/
Kota
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJPD)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJMD)
RENCANA
TATA RUANG
NASIONAL
JARINGAN
INFRASTRUKTUR
ANTARPULAU
DAN ANTARPROVINSI
RENCANA
TATA RUANG
PROVINSI
JARINGAN
INFRASTRUKTUR
ANTARKABUPATEN
ANTARKOTA
RENCANA
TATA RUANG
KABUPATEN/KOTA
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKPD)
Kecamatan
PERENCANAAN
SEKTORAL
RENCANA
TATA RUAG
KECAMATAN
JARINGAN
INFRASTRUKTUR
ANTARKECAMATAN
JARINGAN
INFRASTRUKTUR
ANTARDESA
25
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)
 RTRWN
 pedoman bidang
penataan ruang
 RPJPD
Peraturan Daerah Provinsi
Ps. 23 ayat (6)
ditetapkan
dengan
Ps. 22 ayat (1)
disusun dengan
memperhatikan
RTRWP
jangka waktu
Ps. 23 ayat (2)
ditinjau kembali 1 kali
dalam 5 tahun
Ps. 23 ayat (4)
Ps. 23 ayat (5)
ditinjau kembali lebih dari 1 kali
dalam 5 tahun, dalam hal:
 perubahan kondisi lingkungan
strategis tertentu yang
berkaitan dengan bencana
alam skala besar; dan/atau
 perubahan batas teritorial
negara dan/atau provinsi
BHK-DJPR/Presentasi/DR
 perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian
implikasi penataan ruang provinsi
 upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi provinsi
 keselarasan aspirasi pembangunan provinsi &
pembangunan kabupaten/kota
 daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
 RPJPD
 RTRWP yang berbatasan
 RTR kawasan strategis provinsi
 RTRWK
Ps. 23 ayat (1)
20 tahun
Ps. 23 ayat (3)
Ps. 22 ayat (2)
Ps. 22
 penyusunan RPJPD
 penyusunan RPJMD
 pemanfaatan ruang &
pengendalian pemanfaatan
ruang dalam wilayah provinsi
 mewujudkan keterpaduan,
keterkaitan, & keseimbangan
perkembangan antarwilayah
kabupaten/kota, serta
keserasian antarsektor
 penetapan lokasi dan fungsi
ruang untuk investasi
 penataan ruang kawasan
strategis provinsi
 penataan ruang wilayah
kabupaten/kota
 tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang wilayah provinsi
 rencana struktur ruang wilayah provinsi
yang meliputi sistem perkotaan dalam
wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan
perdesaan dalam wilayah pelayanannya &
sistem jaringan prasarana wilayah provinsi
 rencana pola ruang wilayah provinsi yang
meliputi kawasan lindung dan kawasan budi
daya yang memiliki nilai strategis provinsi
 penetapan kawasan strategis provinsi
 arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan
 arahan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
perizinan, arahan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi
APA YANG DIHARAPKAN?
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan
Harmonisasi
Sinergitas
Keterkaitan antara dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah (RKPD),
dokumen perencanaan pembangunan lima
tahunan daerah (RPJMD) dan dokumen
perencanaan pembangunan jangka
panjang atau 20 (dua puluh) tahunan
(RPJPD).
Keterkaitan antara RKPD, RPJMD, dan
RPJPD dengan dokumen perencanaan
lainnya seperti RTRW serta dokumen
penganggaran KUA-PPAS dan APBD
Harmonisasi
Sinergi
Kualitas Dokumen
Indikator-indikator yang disusun
dalam rencana pembangunan
tersebut (SMART).
Kelembagaan/Institusi
Konsistensi
Keterkaitan antara rencana pembangunan yang
telah termuat dalam RKPD, RPJMD, RPJPD, RTRW
dengan implementasinya, serta keterkaitan
rencana pembangunan antar tahunnya
Kualitas
Konsisten
Dokumen
Kapasitas Aparatur Pemda
BAGAIMANA MELAKUKAN
SINERGI PUSAT-DAERAH
Mengoptimalkan
penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di semua
tingkatan pemerintahan
(desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi dan
nasional)
Menguatkan Peran
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah
Provinsi,
Koordinasi dan Komunikasi
yang Intensif Pusat-Daerah
(formal dan informal), c.q
Konsultasi Triwulanan,
Ratek/Rakor
Review Regulasi
PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI
WILAYAH PROVINSI
(PP 19 Tahun 2010 jo PP 23 tahun 2011)
MEWUJUDKAN SINERGI
PEMBANGUNAN PUSAT DAERAH:
KOORDINASI ANTARA K/L (INSTANSI
VERTIKAL DI DAERAH), DENGAN
PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/KOTA
MENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
GUBERNUR
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI
WILAYAHNYA
MENJADI STIMULATOR DAN
KATALISATOR PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA