Transcript PPN - Direktorat Keuangan
PPN
Pasal 2
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha
• • • • • Melakukan: Penyerahan BKP Penyerahan JKP Ekspor BKP Berwujud Ekspor BKP Tidak Berwujud Ekspor JKP Bermaksud melakukan penyerahan/ekspor Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4,8 M
Wajib
Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun < 4,8 M juta PMK 197/2013
Dapat Memilih Dapat Memilih
PKP Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang
Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
N O N B K P Pasal 7
Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering uang, emas batangan, dan surat berharga N O N JK P Jasa pelayanan kesehatan medis jasa pelayanan sosial jasa pengiriman surat dengan perangko jasa keuangan jasa asuransi jasa keagamaan jasa pendidikan jasa kesenian dan hiburan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I
jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri jasa perhotelan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum jasa penyediaan tempat parkir jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa boga atau katering
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Diatur lebih lanjut di PMK
BACK
Pasal 10 & 11 Kontrak atau Perjanjian PPN = 10 .
110 x harga/pembayaran
Rumus Penghitungan PPN
PPN ditulis terpisah Jika Tidak
ATAU
Harga sudah termasuk PPN
ATAU
Harga termasuk PPN & PPnBM Dianggap belum termasuk PPN PPN = 10 % x harga/pembayaran PPN = 10 .
x harga/pembayaran 110 + t t = Tarif PPnBM PPnBM = t .
110 + t x harga/pembayaran
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Pasal 13 Salah Pungut PPN PPN dipungut terlalu besar PPN seharusnya tidak dipungut
Kesalahan Pemungutan PPN
sepanjang: - belum dikreditkan - belum dibiayakan PPN dapat dimintakan kembali oleh Pihak Yang - belum dikapitalisasi Terpungut PPN tersebut telah disetor dan dilaporkan Pihak Yang Terpungut: a.importir; •pembeli barang atau penerima jasa (termasuk Pemungut PPN) ; •pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean.
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Pasal 4 PENJUAL ?
Pungut PPN
Tanggung Renteng
PEMBELI SKPKB TANGGUNG JAWAB RENTENG Kecuali Menunjukkan bukti telah membayar PPN
AT A U
PPN dapat ditagih kepada penjual Ps 16F UU PPN
Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai tanggung jawab renteng.
Diatur lebih lanjut di PMK Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Faktur Pajak
(Ps. 1 angka 23 UU PPN 1984) Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP Faktur Pajak yg dapat berupa faktur penjualan (Penj. Ps. 13 ay. 1) Faktur Pajak Gabungan (Penj. Ps. 13 ay. 2) Dok. Tertentu yg.
ditetapkan sbg Faktur Pajak (Penj. Ps. 13 ay.1) 7
Melakukan ekspor BKP Berwujud dimaksud da lam Ps. 4 ay. (1) huruf f Melakukan penyer.
BKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf a Melakukan penyer.
BKP dimaksud dlm Ps. 16D PKP (Ps. 13 ay 1 UU PPN 1984) WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : Melakukan ekspor BKP Tdk Berwujud oleh PKP sbgmn dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf g Melakukan penyer.
JKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf c Melakukan ekspor JKP oleh PKP sbgmn dimaksud dlm Ps. 4 ayat (1) huruf h
Pasal 14
Transaksi dengan Mata Uang Asing
Transaksi dengan menggunakan mata uang asing
Termasuk transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah PPN dan PPnBM dikonversi ke dalam mata uang rupiah Sesuai kurs KMK pada saat pembuatan Faktur Pajak Kurs USD: Rp9.076,00 Periode : 2-8 Januari 2012 KMK No : 1571/KM.1/2011 2 Januari Pembayaran Di Muka -FP dibuat -Kurs : Rp9.076,00 Kurs USD : Rp9.136,00 Periode : 9-15 Januari 2012 KMK No : 6/KM.1/2012 11 Januari Barang diserahkan -FP dibuat -Kurs : Rp9.136,00 Kurs USD: Rp9.060,00 Periode : 23-29 Januari 2012 KMK No : 33/KM.1/2012 25 Januari Pelunasan Pembayaran -Tidak perlu buat FP Kurs USD: Rp8.952,00 Periode : 30 Jan – 5 Feb 2012 KMK No : 54 /KM.1/2012 5 Februari Penggantian FP 11 Jan -Kurs : Rp9.136,00
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I
Saat Pembuatan Faktur Pajak
saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
KETER. MINI MAL YG WAJIB DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK (Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984 jo Ps.8 PMK No. 84/ PMK.03/2012, 06-6-2012) a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP b. Nama, alamat, NPWP Pem beli BKP/Penerima JKP c. Jenis barang/jasa, jumlah Harga Jual/Penggantian, dan potongan harga d. PPN yang dipungut e. PPnBM yang dipungut f. Kode, Nomor Seri dan tgl pembuatan Faktur Pajak g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandata ngani Faktur Pajak Memenuhi persyaratan formal & ma terial (Ps. 13 ay (9)
Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/65
.
.
Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun
Jumlah Digit:
8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri Nomor Seri
Penomoran FP Sesuai dengan Per-24
Kode transaksi & status .
.
Nomor Seri Jumlah Digit:
13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
Kendali Nomor Seri Faktur Pajak
e.
f.
g.
Nomor seri Faktur Pajak
hanya dapat diberikan kepada PKP
yang:
a.
b.
c.
d.
Telah dilakukan
registrasi ulang PKP
sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
Telah melakukan
update alamat
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat .
Telah mengajukan surat
permohonan kode aktivasi dan password
.
Telah menerima
surat pemberitahuan kode aktivasi
dari KPP .
h.
Telah menerima
pemberitahuan password melalui e-mail
.
Telah mengajukan surat
permintaan nomor seri faktur pajak
.
Telah memasukkan
kode aktivasi dan password dengan benar
pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.
Telah
menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak
terakhir berturut turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.
Pasal 17 Pasal 11 UU PPN Saat Terutang Pajak
Saat Penyerahan
Saat Penyerahan Pasal 13 UU PPN Saat Pembuatan Faktur Pajak “
Saat penyerahan
yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP” “Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal” “Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang”
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak
saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Pasal 17
Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak
1 Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei 2011. Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2011. FP: 1 Sep 2011 2 Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, rumah telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Pasal 17
Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud
a. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten Dalam hal tidak diketahui b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Pasal 17
Saat Penyerahan JKP
1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten Dalam hal tidak diketahui 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani 3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Pasal 17 1
Contoh Saat Penyerahan JKP
PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak • • • selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011; Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120.000.000,00 Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. FP: 29 Sep 2011 Rp 10.000.000, 2 1. PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 2. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. • Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya.
• Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2011.
FP: 5 Juli 2011
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK
Pasal 18 PKP
Pemusatan PPN
Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha Dapat menyampaikan pemberitahuan Pemusatan Tempat Terutang PPN Administrasi Penjualan wajib terpusat pada tempat pemusatan
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Pasal 19 Faktur Pajak
Faktur Pajak Terlambat
Dibuat > 3 Bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat Bukan Faktur Pajak
PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Pasal 19
Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat
5 Jan Februari Saat penyerahan = saat pembuatan FP FP > 5 Jan s.d 4 April FP terlambat diterbitkan -Sanksi 2% x DPP -PM dapat dikreditkan oleh Pembeli Maret 5 Apr FP > 5 April FP terlambat diterbitkan -Sanksi 2% x DPP -PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Pasal 20 Pedagang Eceran
Pedagang Eceran
Tanpa keterangan :
identitas pembeli
nama dan tanda tangan penjual
Membuat Faktur Pajak tidak lengkap Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak Kegiatan usaha/pekerjaannya penyerahan BKP dengan cara : melakukan a.
melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b.
langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c.
tunai pada umumnya dilakukan secara dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli.
Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : •melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; •langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan •pada umumnya dilakukan secara tunai.
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
BACK