Transcript Asistensi Formasi 2014 - Badan Kepegawaian Daerah

Oleh:
Agus Dwi Lestari
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
2. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2004
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003
4. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002
5. KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 26 TAHUN 2004
6. Surat Ka. BKN Pusat nomor : K 26-30/V 11-7/99 tertanggal
Januari
27
2014 Perihal Penyusunan Formasi PNS Daerah TA 2014
(http://www.bkn.go.id)
PASAL 56
(1) SETIAP INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN KEBUTUHAN
JUMLAH DAN JENIS JABATAN PNS BERDASARKAN ANALISIS
JABATAN DAN BEBAN KERJA
(2) PENYUSUNAN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PNS
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN UNTUK
JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN YANG DIPERINCI PER 1 TAHUN
BERDASARKAN PERIORITAS KEBUTUHAN
PASAL 57
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 56 DIATUR DENGAN PERATURAM PEMERINTAH
PASAL 128
(1)
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTORFAKTOR TERTENTU DAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN
PEMERINTAH
(3) FORMASI DAN PERSYARATAN JABATAN PERANGKAT DAERAH
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DENGAN
BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH
PASAL 132
PASAL 132
PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH PROP/KAB/KOTA SETIAP
TAHUN ANGGARAN DILAKSANAKAN OLEH MENPAN ATAS USUL
GUBERNUR
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN
2003 TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PASAL
11
PASAL
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SELANJUTNYA
DISEBUT DENGAN FORMASI ADALAH JUMLAH DAN
SUSUNAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIPERLUKAN
DALAM
SUATU
SATUAN
ORGANISASI
NEGARA UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS POKOK
DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
AYAT (1)
PASAL
2 2
PASAL
FORMASI PNS SECARA NASIONAL SETIAP TAHUN
ANGGARAN
DITETAPKAN
OLEH
MENTERI
YANG
BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN
APARATUR
NEGARA,
SETELAH
MEMPERHATIKAN
PENDAPAT MENTERI KEUANGAN DAN PERTIMBANGAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PASAL 2 AYAT (2) :
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERDIRI DARI :
A. FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT
B. FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PASAL 3 AYAT (1) :
FORMASI PNS PUSAT UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI
PEMERINTAH PUSAT SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH MENTERI
YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA.
PASAL 3 AYAT (2) :
FORMASI PNS DAERAH UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA SETIAP TAHUN ANGGARAN
DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH MASING-MASING SETELAH MENDAPAT
PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB
DIBIDANG
PENDAYAGUNAAN
APARATUR
NEGARA,
BERDASARKAN
PERTIMBANGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PASAL 3 AYAT (3) :
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN FORMASI PNS PUSAT DAN PNS
DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAN (2)
DILAKUKAN BERDASARKAN USUL DARI :
a. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT;
b. PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
DAERAH
DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR.
YANG
PENJELASAN PASAL 3 AYAT (3) HURUP B :
USUL
PENGAJUAN
FORMASI
PNS
DAERAH
PROPINSI
DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH
PROPINSI YANG BERSANGKUTAN KEPADA MENTERI YANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA.
PERENCANAAN SDM

KEGIATAN MEMPREDIKSI KONDISI MASA DEPAN YANG
DIINGINKAN YANG MELIPUTI JUMLAH, JENIS
KEAHLIAN, TINGKAT KOMPETENSI

MENJAMIN TERSEDIANYA SDM DALAM
KOMPETENSI, TINGKAT KOMPETENSI

UPAYA UNTUK MENYESUAIAKAN ANTARA BIDANGBIDANG YANG TERSEDIA DENGAN KEAHLIAN ATAU
KECAKAPAN YANG TERSEDIA
JUMLAH,
 JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
 FORMASI TERSEDIA ADANYA POSISI JABATAN YANG
LOWONG.
 BEBAN KERJA TIDAK BERUBAH KOMPOSISI JUMLAH
PEGAWAI TIDAK BERUBAH
 KEBUTUHAN
PEGAWAI
DINYATAKAN
JABATAN DAN SYARAT JABATAN
 DITUNJUKAN
JABATAN
DENGAN
JUMLAH
PEG.
DALAM
DALAM
 TERSEDIA PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN
 PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN HASIL ANJAB
 KEBUTUHAN
PEG
MENURUT
JABATAN
ANALISIS
KEBUTUHAN
PEGAWAI
ANALISIS
JABATAN
PETA
JABATAN
 KEBUTUHAN
PEG
MENURUT
SYARAT
JABATAN
PENYUSUNAN
FORMASI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
 SUSUNAN PNS
MENURUT
JAB, GOL
RUANG, JENIS
KELAMIN, &
USIA
 KEBUTUHAN
PEG
MENURUUT
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PROSEDUR DAN STANDAR WAKTU PENETAPAN FORMASI
PROSEDUR
1.
BATAS WAKTU
KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTRIAN PADA AWAL
TIAP TAHUN ANGGARAN MENYUSUN DAFTAR SUSUNAN
KEKUATAN
PEGAWAI
BAGI
TIAP
UNIT
ORGANISASI/KANTOR/SATUAN KERJA.
AKHIR BULAN JANUARI
2.
PPK, PUSAT DAN DAERAH MENYUSUN FORMASI
AKHIR BULAN FEBRUARI
3.
PPK USUL PENETAPAN FORMASI PADA MENPAN DAN BKN
AKHIR BULAN MARET
4.
GUBERNUR MENGAJUKAN USUL FORMASI
KAB/KOTA KEPADA MENPAN DAN KA. BKN
PROPINSI/
5.
PERTIMBANGAN OLEH KEPALA BKN KEPADA MENPAN
6.
PERSETUJUAN PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH OLEH
MENPAN
7.
PERSETUJUAN FORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA
GUBERNUR
GUBERNUR
PPK KAB/KOTA
FORMASI YANG TELAH DITETAPKAN BERLAKU DALAM
TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN
AKHIR BULAN MEI
BULAN JUNI
TUJUH HARI SETELAH PERSETUJUAN
Penetapan
Lowongan
Formasi
a. Jumlah
b. Jenis
c. jabatan
d. Kualifikasi
pendidikan
Penerimaan
CPNS
Pencari
Kerja
(WNI)
•Pemberkasan
•Usul
Pene
tapan
NIP
Seleksi
syaratsyarat
Pelamar
yang
Lulus
Berdasar
Passinggrade
Seleksi
CAT
Pelamar
yang
lulus
dan
diterima
BKN
menetap
kan NIP
SK
CPNS
oleh
Pejabat
ybw




SKPD membuat bezeting PNS sesuai format
SKPD membuat usul tambahan formasi (baik
JFU dan JFT)
Berkas usulan paling lambat tanggal 20
Februari 2014, untuk diadakan rekap data
dan penetapan Formasi tingkat Kab. Kendal
Formasi akan dikirim ke Menpan RB paling
lambat tanggal 28 Februari 2014.
STRUKTURAL
JFU
JFT
1. Jumlah Pegawai
Per Satuan Unit
Daerah. (form 1)
2. Informasi Jabatan
(Uraian dan
Syarat Jabatan).
(form 2)
3. Bezeting tahun
2013
4. Formasi tahun
2014
5. Profil, Kondisi
Geografis, dan
Potensi Daerah
Guru
Tenaga
Kesehatan
Jumlah Sekolah
Dan Rombongan
Jumlah PNS
Belajar pada :
Pada Sarana
1. TK Negeri
Pelayanan
2. SD Negeri
Kesehatan
3. SMP Negeri
Pemerintah :
4. SMA Negeri
1. RSUD
5. SMK Negeri
2. Puskesmas
Penghitungan Kebutuhan PNS
Beban
Kerja
Standar
Kemampuan
Rata2
Waktu
Kerja
Faktor
Lain