Transcript PRESENTASI PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA DAN

DIREKTORAT KPM DITJEN PMD
Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa
dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunan
Data Profil Desadan Kelurahan
 Potensi SDA
 Potensi SDM
 Potensi Kelembagaan
 Potensi Prasrana dan Sarana
PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.
 Merumuskan kebijakan
 Fasilitasi daerah dan desa dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dalam bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa.
Upaya Pelaksanaan Pendayagunaan data profil
desa dan kelurahan
 Terdistribusikan Buku Potensi Desa, Tingkat
Perkembangan Desa dan Buku Laporan Profil Desa
dan Kelurahan.
 Mengadakan pelatihan Tata cara pengisian data profil
desa dan kelurahan
 Sosialisasi profil desa dan kelurahan melalui
kecamatan.
 Melakukan pengadaan Form DDK (Data Dasar
Keluarga)
KENDALA
 Keterbatasan SDM
 Ketersedian Perangkat Penujang Data Base (Komputer
dan Jariangn Listrik dan Internet)
ISUE POKOK PROFIL DESA DAN
PEMETAAN SOSIAL (SAID) ACCESS
 Proses penentuan istrumen dan penggalian data
lapang
 Keterpautan antara Profile Desa/Kelurahan dengan
SAID
 Titik temu Profil Desa dan SAID
 Pendayagunaan Data tersebut
- Perencanaan
- Kebijakan
- Penanganan Masalah
UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA
BAB IX
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 86
 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem





informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan
sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan,
serta sumber daya manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan
Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan
Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh
masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.