PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Abdullah Hehamahua Penasihat KPK (Banjarmasin, 18 Maret 2010)

TUJUAN KEMERDEKAAN

• • • •

KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI & TENTERAM MENGGERAKAN LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA MASYARAKAT MADANI a. Sistem b. Hajat hidup c. Kualitas anggota masyarakat

Subjek Pemberantasan Korupsi

Aparat Pemerintah Good Governance Good Corporate Governance Sektor Swasta

Komitmen Semua Pihak

Good Civil Society Governance Masyarakat

Dampak Korupsi

(1)

a. Terhadap Perekonomian Nasional

• • • • Laju pertumbuhan ekonomi yg masih lamban 49 % penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 2/3 penduduk Indonesia mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari (survey WB) Negara masih bergantung pada hutang luar negeri Kebocoran dana pembangunan dan pungutan tidak resmi dari biaya produksi masih tinggi

1

4

2 3

Dampak Korupsi

(2)

b. Terhadap Sumber Daya Alam

• Minyak akan habis sebelum tahun 2030 (52.5% konsumsi enerji bergantung pada BBM. Subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN. 70 juta rakyat Indonesia setiap malam kegelapan, tanpa listrik) • Hutan sudah dalam keadaan stadium 4 (1,6 juta hektar hutan dibabat setiap tahun, 39% habitat alami musnah) • 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia • Pencemaran laut dan hilangnya potensi kelautan sebagai primadona perekonomian nasional • Bencana alam marak secara nasional

1

4

2 3

1 3 2

Dampak Korupsi

(3)

c. Terhadap Keamanan & Keutuhan Negara • Terjadi konflik vertikal & horisontal (18.910 orang meninggal dalam kerusuhan dari tahun 1998 – 2001) • Terjadi isu “sara” dalam setiap Pilkada • Tuntutan daerah tertentu untuk merdeka, atau merubah bentuk negara kesatuan kepada negara federal (Masyarakat Bengkalis, akhir tahun 2006, meminta bergabung dengan Malaysia)

1

4

2 3

Dampak Korupsi

(4)

• • • •

d. Terhadap Sosial Budaya

Keretakan kehidupan rumah tangga Lahir generasi yang

split personality

Lahir budaya keganasan Lahir budaya hedonisme

4

1 2 3

Jenis Korupsi

• Material Corruption • Political Corruption • Intellectual Corruption

Korupsi Berdasarkan Motif

• Corruption by Need • Corruption by Greed • Corruption by Opportunity • Corruption by Exposure

Bentuk Perbuatan Korupsi

• Perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara • Suap Menyuap • Penggelapan • Pemerasan • Perbuatan Curang • Perbenturan Kepentingan • Gratifikasi

Koordinasi (Pasal 7) Supervisi (Pasal 8) Monitoring (Pasal 14)

TUGAS

K P K

(Pasal 6) Pencegahan (Pasal 13) Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)

Peran

Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

dalam Percepatan Pencegahan Korupsi

Prinsip-Prinsip Good Governance (TARIF)

•

T

RANSPARANSI •

A

KUNTABILITAS •

R

ESPONSIBILITAS •

I

NDEPENDENSI •

F

AIRNESS (KEADILAN)

Percepatan Pemberantasan Korupsi INPRES 5/2004

Diktum Umum Diktum Khusus • LHKPN • Penetapan Kinerja • •

Peningkatan kualitas pelayanan publik Penetapan program dan wilayah bebas korupsi

• Pengadaan barang dan jasa • Kesederhanaan dinas & pribadi • Dukungan thd upaya penindakan korupsi •

Kerjasama dengan KPK:kajian sistem yang koruptif

• Peningkatan pengawasan & pembinaan aparatur

Tiga Pilar

Pemerintah Swasta Masyarakat • Uji coba e-proc • Pengawasan pajak, bea • cukai, PNBP, anggaran

Penyusunan RAN – PK

• Kormonev Inpres 5/2004 • Sinkronisasi & optimalisasi upaya pemberantasan TPK • Penerapan GCG • Pendidikan anti korupsi • Kampanye anti korupsi • Optimalisasi upaya penyidikan & penuntutan •

Penerapan GG, yanblik

Diktum-diktum Inpres 5/2004

◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ Ke-1 & 2 : LHKPN Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja.

Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi & standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya.

Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi.

Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah pemborosan.

Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan kehidupan pribadi.

Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan ijin pemeriksaan) Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK, bekerjasama dengan KPK.

Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.

21

Upaya Pencegahan Korupsi di tingkat Lokal: Promosi Good Governance Melalui Pendekatan Percontohan “Island of Integrity”

1.

Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja 2.

Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang & jasa 3.

Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat 4.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah 5.

Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik 6.

Pemberian akses informasi 7.

Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi 8.

Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis 9.

Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.

22

Derajat Daya Saing Daerah

Hasil studi KPPOD

• Pelayanan publik bidang ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh daerah.

• Di 12 dari 243 daerah waktu rata-rata untuk mendapatkan sertifikat tanah memerlukan lebih dari 6 (enam) bulan.

• Pelaku usaha mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha terutama mengenai prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya.

• 2/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota telah melakukan tindakan tegas untuk memberantas korupsi.

• Masih ada 1/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya.

Daya Saing Global (

Global Competitiveness Index

)

Laporan World Economic Forum

• Daya saing global Indonesia menurun: – peringkat 50 di 2006, – peringkat 55 di tahun 2007 dan – peringkat 55 di tahun 2008. • Daya saing Indonesia yang semakin lemah diakibatkan oleh variabel institusi yang diukur dari praktek etika dan korupsi serta inefisiensi birokasi serta adanya persoalan kualitas infrastruktur dan distrosi pasar terutama dalam hal jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha, • Membuat Indonesia tidak menarik buat pelaku usaha

SURVEY INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK

TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

TAHUN 2008

LOKASI PENELITIAN

54 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Sumatera.

– Sampel lokasi ditentukan secara

purposive,

dengan memperhatikan: • Kab/kota yang memiliki unit layanan PDAM • Proporsional terhadap jumlah kab/kota di masing-masing provinsi (Kalimantan, Bali, Sulawesi) • Memperhatikan kategori HDI dan PDRB

METODOLOGI

•

Unit Layanan yang diteliti:

– Layanan Perizinan (IMB dan SIUP) – Layanan Non-Perizinan (KTP) – Layanan Air Minum (PDAM) •

Responden

Merepresentasi pendapat pengguna layanan dan pendapat institusi pemberi layanan.

LOKASI TERPILIH SURVEI INTEGRITAS PUBLIK

SKOR RATA-RATA PER UNIT LAYANAN

7,3 6,42 6,38 6,35 PDAM KTP SIUP IMB

Rata-rata skor integritas layanan publik yang paling tinggi adalah PDAM (7.30), disusul KTP (6.42), kemudian SIUP (6.38) dan yang paling kecil IMB (6.35)

PERBANDINGAN SKOR INTEGRITAS KAB/KOTA DENGAN SKOR RATA-RATA (6,63)

18 Kabupaten, 10 Kota 11 Kabupaten, 15 Kota

Kabupaten: Magelang, Kudus, Brebes, Jepara, Probolinggo, Jember, Bondowoso, Jombang, Bekasi, Subang, Jembarana, Karangasem,

Barito Utara, Kapuas,

Barito Kuala,

Kotawaringin Barat,

Pasir, Ketapang, Kota : Yogyakarta, Bogor, Pangkal Pinang, Palembang , Padang, Banda Aceh, Balikpapan, Kota Gorontalo, Kendari Kabupaten: Kendal, Sleman, Sragen, Banyumas, Sumenep, Bandung, Serang, Hulu Sungai Tengah, Kutai kartanegara, Sambas, Kota Baru.

Kota: Semarang, Malang, Kediri, Bandung, Tangerang, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Banjarmasin,

Palangkaraya

, Kuala Baru, Pontianak, Makasar, Manado.

SKOR PENGALAMAN INTEGRITAS TERTINGGI DAN TERENDAH (SEMUA LAYANAN)

Pengalaman Integritas Layanan berdasarkan Kabupaten/Kota (5 Tertinggi dan 5 Terendah) Kab. M age lang Kota Balik papan Kota Gorontalo Kab. Kapuas Kab. Je m brana Kota M alang Kota Bandung Kab. Kota Baru Kab. Sum e ne p Kota Tanjung Pinang

-

8 . 6 5 8 . 4 0 8 . 11 8 . 0 2 8 . 0 0 5 . 5 7 5 . 4 9 5 . 4 2 5 . 3 7 4 . 7 7

2.00

4.00

6.00

Sk or Inte gritas

8.00

10.00

KABUPATEN/KOTA DENGAN SKOR TERENDAH PADA SEMUA LAYANAN

KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH SKOR 5 TERENDAH DALAM PENGALAMAN INTEGRITAS Kabupaten/Kota 1 Kota Malang 2 Kota Bandung 3 Kota Tanjung Pinang 4 Kota Banjarmasin 5 Kota Tanjung Pinang 6 Kota Palangkaraya 7 Kab. Bandung 8 Kab. Sumenep 9 Kab. Sragen 10 Kab. Subang 11 Kab. Sambas 12 Kab. Kota Baru 13 Kab. Serang 14 Kab. Kutai Kartanegara PDAM √ √ √ - - - √ √ - - - - - - Layanan - √ √ √ √ √ - - KTP - - - - - - SIUP √ - - √ - √ - - - - - - √ √ √ - - - √ √ - IMB - - - √ √ -

Dari segi pengalaman integritas, terdapat 14 kabupaten/kota yang dinilai publik dengan skor “merah”.

FREKUENSI BIAYA TAMBAHAN

Berapa orang/meja/jenjang disediakan gratifikasi untuk petugas layanan?

SIUP PDAM IMB KTP 0% 3 3 . 6 3 2 4 . 57 6 . 79 4 . 4 0 4 . 55 2 . 6 5 55. 19 6 8 . 2 2 3 0 . 3 1 6 . 56 9 . 0 0 7. 8 3 3 . 9 8 54 . 13 3 6 . 9 9 51. 2 0 20% 40% 60% persen dari responden 80%

1 Orang 2 Orang ≥ 3 Orang Tidak ada

100%

Pemkab Sragen

KEBIJAKAN PRO INVESTASI

  Kantor Pelayanan Terpadu:  Melayani 52 perijinan & 10 non-perijinan  Waktu maksimal satu ijin12 hari  Rata-rata 400 ijin/bulan Tahun 2002 (sebelum KPT) ke 2003:    Investasi industri mikro, kecil & menengah:  meningkat dari Rp.30,7 M menjadi Rp. 35,2 M (16,6%) Investasi Industri besar meningkat:  dari Rp. 110 M menjadi Rp. 394,8 M (213%) Penyerapan tenaga kerja:  meningkat dari 28.976 orang menjadi 41.800 orang (44,29%) 2005, 72,767,569,000 2004, 60,806,515,000

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

2003, 67,999,230,000 2002, 22,562,309,000 2001, 14,163,902,000 2000, 7,330,050,000 Sumber: Pemkab Sragen 41

SEKWAN & KPK

1. Mengkoordinasi koleksi LHKPN anggota Dewan 2. Mengendalikan warung jujur di kantor DPRD 3. Menggelar work shop peningkatan kinerja anggota Dewan 4. Melaksanakan pengawasan dini dalam sistem keuangan Dewan 5. Menjadikan daerahnya sebagai island of integrity 6. Melaporkan anggota Dewan yang terindikasi korupsi kepada aparat penegak hukum