Makalah Wakil Ketua PTA Jambi Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M. Hum

Download Report

Transcript Makalah Wakil Ketua PTA Jambi Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M. Hum

PEMBARUAN HUKUM ISLAM
MELALUI PUTUSAN HAKIM
PEMBINAAN PEMBERKASAN PERKARA
BIMBINGAN TEKNIS
MENYUSUN PUTUSAN YANG BERMUTU
OLEH: A. MUKTI ARTO
WKPTA JAMBI
A. Mukti Arto
09/04/2015
‫ألسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
Pembaruan hukum Islam
melalui putusan hakim
demi pelayanan prima kepada pencari keadilan
2
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
SUB POKOK BAHASAN
Manajemen kepemimpinan
pengadilan
2. Menata pola pikir untuk
mewujudkan putusan yang bermutu
3. Manajemen praktik persidangan
1.
3
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
BAGIAN I
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN
PENGADILAN
4
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
TAMPILKAN DIRI ANDA
SEBAGAI PEMIMPIN YANG BAIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jangan sekedar memerintah
Biasakan berdiskusi dgn pihak terkait
Jangan mudah menyalahkan
Bangunlah karakter staf dengan pujian
Hindari konflik dengan mengalah
Jangan bertindak pilih kasih
Bangunlah komunikasi yang Islami
Pandai2-lah memecahkan masalah
Jangan mengelak dari tanggung jawab
sebagai pemimpin yang amanah
5
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN PENGADILAN
Ketua PA bertanggung jawab atas jalannya
peradilan seutuhnya dengan seksama baik di
bidang teknis maupun administrasi
 Ketua majelis bertanggung jawab atas
pelayanan persidangan dan administrasinya,
penyelesaian perkara dan minutasi sampai
pemberkasan bundel A dan putusannya
 Panitera/Sekretaris bertanggung jawab atas
terselenggaranya tugas2 kepaniteran dan
kesekretariatan selaku supporting unit

6
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
BANGUNLAH TIM WORK YANG SOLID
Ciptakan sistem komunikasi yang Islami:
1.Memberi informasi
2.Mempengaruhi
3.Menghibur hati
 Masing2 bekerja sesuai tupoksi
 Bangunlah sikap kebersamaan dengan
saling membantu, saling melengkapi &
saling mengingatkan, demi pelayanan
prima di era reformasi birokrasi

7
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
TAAT PADA KODE ETIK & PPP
1.
2.
3.
4.
Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim
(KE&PPH)
Kode Etik & Pedoman Perilaku Panitera
dan Jurusita
Kewajiban & Larangan PNS/ASN yang
diatur dalam PP No. 53 Tahun 1990
Akhlaqul Karimah dalam ajaran Syariah
Islam
8
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
BAGIAN II
MENATA POLA PIKIR
UNTUK MEWUJUDKAN PUTUSAN
YANG BERMUTU
9
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
CIRI2 PUTUSAN YANG BERMUTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tertata dengan baik
Runtut
Sistematis
Tidak mengandung term-term yang multi
tafsir
Mengandung kejelasan
Mengandung pembaruan hukum Islam
10
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
UNSUR-UNSUR
MATERI PEMBERKASAN PERKARA
1.
2.
Administrasi perkara
(Buku Register dll di Kepaniteraan)
Administrasi persidangan
(berkas
perkara bundel A & B)
3.
Pertimbangan hukum dan amar putusan
(konten putusan)
11
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PEDOMAN KERJA & FORMULIR PERKARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi
Peradilan Agama (Pola Bindalmin) Badilag 1992
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama Buku II Badilag Tahun 2013
Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Badilag
Tahun 2012
Format Penulisan BAS dan Putusan sesuai EYD tahun
2012
Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) Dan
Putusan Badilag Tahun 2013
Catatan Kaki Pada Putusan Asli Dan Pedoman
Pembuatan Salinan Putusan Pengadilan
12
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
TUGAS HAKIM PERDATA
1.
2.
3.
4.
5.
Menegakkan hukum & keadilan terhadap perkara
yang diajukan kepadanya
Memberi pelayanan hukum & keadilan kepada
pencari keadilan secara adil
Melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak
yang kuat
Menyelesaikan sengketa
Memberi putusan yang bermutu & eksekutabel
melalui hak & tanggung jawab ex officio
13
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ARTI MENEGAKKAN HUKUM
Menegakkan kembali fungsi hukum yang
mengalami disfungsi akibat adanya
pelanggaran hukum atau wanprestasi
 Administrator menegakkan teks hukum
 Hakim menegakkan fungsi hukum
 Hakim wajib merumuskan kembali teks hukum
untuk menegakkan fungsi hukum pada setiap
kasus

14
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
FUNGSI HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Menjaga tegaknya keadilan
Menjaga ketertiban
Mewujudkan kepastian
Menciptakan kedamaian
Mewujudkan kemaslahatan
Menghindari kemafsadatan
Menjaga nilai2 (norma) agama, kesusilaan
& sopan santun
Melindungi harkat & martabat manusia
Membangun peradaban
15
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ARTI MENEGAKKAN KEADILAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Memberi pelayanan prima yang sama
Mewujudkan keseimbangan antara dua kubu atau
dua kepentingan
Mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan
distribusi
Memberikan kepada para pihak apa yang menjadi
haknya
Melindungi pihak yang lemah
Menghentikan kezaliman orang yang kuat
Memulihkan kembali hak salah satu pihak yang
dirampas oleh pihak lain
16
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA HUKUM TERTULIS & TIDAK TERTULIS
Pert UU merupakan sumber hukum tertulis
 Ajaran agama, norma sosial, tradisi dll
merupakan sumber hukum tidak tertulis
 Jika hukum tertulis tidak ditemukan atau tidak
lagi relevan dengan kebutuhan, maka hakim
wajib mengambil hukum tidak tertulis
 Hakim bukan corong UU melainkan penegak
hukum & keadilan

17
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA LEGALITA S HUKUM & KEADILAN
Legalitas hukum merupakan hubungan antara
dua pihak dalam bentuk status hukum
 Keadilan merupakan hubungan antara dua pihak
dalam bentuk hak & kewajiban
 Legalitas hukum menghendaki kesamaan pada
setiap kasus demi kepastian hukum
 Keadilan menghendaki perbedaan pada masing2
kasus demi keseimbangan antara dua pihak
dalam berbagai variabel

18
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA HUKUM WADL’I & TAKLIFI
Hukum wadl’i merupakan ketentuan yang
mengatur tentang tatacara melakukan sesuatu
yang dibuat untuk menjamin tegaknya nilai
agama, hak asasi manusia, kesusilaan,
kepastian, dan ketertiban
 Hukum taklifi merupakan hukum yang memuat
hak dan kewajiban seseorang kepada pihak
lain yang didasarkan atas asas tanggung
jawab

19
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA TEKS HUKUM & KEADILAN
Teks hukum itu dibuat untuk melindungi keadilan
 Jika teks hukum tidak lagi mampu memberi
keadilan, maka hakim membuat hukum
 Bagi hakim, keadilan adalah nomor wahid
sedang teks hukum adalah nomor dua
 Jika memang hakim melihat ada keadilan di balik
tembok hukum konvensional, maka lakukanlah
terobosan hukum demi menemukan keadilan
untuk diberikan kepada pencari keadilan

20
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
SYARIAH
Syariah merupakan tatanan yang ditetapkan
Allah atau ditetapkan dasar2-nya saja guna
menjadi pedoman bagi umat manusia dalam
berkomunikasi:
 dengan Tuhannya,
 dengan saudaranya sesama muslim,
 dengan saudarnya sesama umat manusia,
 dengan dirinya sendiri dan
 dengan alam lingkungannya
21
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
STRUKTUR HUKUM SYARIAH
Nilai2 dasar yang masih abastrak & bersifat
absolut, universal dan abadi yang merupakan
esensi syariah
 Asas2 hukum (kaidah2 hukum) baik yang
berlaku umum maupun khusus
 Teks hukum terapan yang bersifat normatif dan
aplikatif (pertr per uu, fikih, kompilasi dll)
 Praktik hukum masyarakat sebagai ekspresi
pengamalan syariah

22
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA SYARIAH & FIKIH
Syariah merupakan ketetapan Allah yang
absolut, universal dan abadi
 Fikih merupakan hasil pemikiran manusia
untuk memahami dan menerapkan syariah
 Jika fikih yang ada tidak lagi sesuai dengan
nilai2 dasar syariah, maka hakim membuat
fikih baru yang mampu menerapkan syariah
 Hakim adalah sarjana syariah bukan sekedar
sarjana fikih

23
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
NILAI2 DASAR SYARIAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Melindungi agama
Melindungi jiwa
Melindungi akal
Melindungi keturunan
Melindungi harta kekayaan
Melindungi lingkungan hidup
Melindungi keadilan
Melindungi hak asasi manusia
Melindungi harkat dan martabat manusia, dll
24
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ARTI MENEGAKKAN SYARIAH
Menegakkan syariah berarti menegakkan
nilai2 dasar yang absolut, universal dan abadi
melalui asas-asas hukum secara profesional
dan proporsional
 Menegakkan syariah bukanlah sekedar
menegakkan fikih atau hukum terapan
melainkan menegakkan nilai2 dasarnya
 Hakim adalah penegak syariah
 Hakim bukan corong fikih/hukum terapan

25
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA TRADISI & SYARIAH
Tradisi (adat istiadat) dapat menjadi hukum
 Hakim wajib menggali nilai2 hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat
 Tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai2
dasar syariah & keadilan dapat diangkat
menjadi hukum
 Tradisi yg bertentangan niliai2 dasar syariah
harus diubah mengikuti syariah

26
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PEMBARUAN HUKUM ISLAM
 Hakim wajib melakukan pembaruan hukum
Islam melalui putusannya demi tercapainya cita
hukum maqasid al-syariah dan terwujudnya ruh
keadilan pada kasus yang dihadapi
 Pembaruan hukum dilakukan dengan cara
menjabarkan prinsip2 dasar syariah melalui
asas2 (kaidah2) hukum menjadi hukum
terapan yang dapat mewujudkan tujuan syariah
pada kasus yang dihadapi
27
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
MUATAN PERTIMBANGAN HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
Usaha mendamaikan
Pokok masalahnya
Pembuktian masing2 pihak
Analisis pembuktian masing2 pihak
Pertimbangan tentang petitum demi
petitum
28
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
POKOK MASALAHNYA
Rumuskan pokok masalah dalam perkara
 Pokok masalah berfungsi sebagai: a.tesis
(pendapat awal);
b.landasan teori
dan kerangka berfikir; c.panduan dalam
pemeriksaan; dan d.panduan dalam
penyusunan
pertimbangan hukum
 Buatlah daftar inventarisasi masalah

29
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PEMBUKTIAN MASING2 PIHAK
Yang harus dibuktikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fakta yang masih disengketakan dan relevan
dengan pokok perkara
Fakta yang berkaitan dengan legalitas hukum
(hubungan status hukum)
Fakta mengenai alasan perceraian
Fakta (objek perkara) yang penyelesaiannya
memerlukan eksekusi
Fakta yang menyimpang dari hukum asal
Fakta yang menjadi dasar ex officio hakim
30
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
YANG WAJIB MEMBUKTIKAN
Penggugat yang mendalilkan adanya suatu hak
atau adanya suatu keadaan yang menjadi
dasar adanya hak harus membuktikan
(dibebani pembuktian)
 Tergugat yang membantah hak orang lain
harus membuktikan bantahannya itu
 Tergugat tidak boleh dibebani pembuktian
untuk membuktikan kebenaran dalil gugat
penggugat, kec. UU menentukan lain

31
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN
1.
2.
3.
4.
Dalam hal putusan verstek, kec UU
menetukan lain
Fakta yang sudah diakui oleh tergugat, kec
UU menentukan lain
Dalam hal telah dilakukan sumpah decisoir
Dalam hal jawaban bersifat referte, yakni
bantahan tidak cukup atau tidak jelas
32
@ mukti @rto
5.
6.
7.
8.
9.
Kamis, 09 April 2015
Fakta yang bersifat natoir (peristiwa alam)
Fakta yang terjadi di persidangan karena
hal ini menjadi pengetahuan hakim
Fakta yang sudah menjadi pengetahuan
umum atau kejadian yang bersifat rutin
Fakta yang bersifat negatif (tidak ada)
Fakta yang berdasarkan hukum asal
33
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANALISIS PEMBUKTIAN
Pisahkan fakta yang tidak perlu dibuktikan dan
yang masih harus dibuktikan
 Menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti
sehingga dapat diketahui alat bukti apa
membuktikan apa
 Apakah alat bukti lawan dapat melumpuhkan
alat bukti penggugat
 Simpulkan hasil pembuktian

34
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PERTIMBANGAN PETITUM DEMI PETITUM
1.
2.
3.
4.
5.
Materi petitum, yakni tuntutan yg diminta
Dasar hukum, yakni aturan hukum menjadi dasar
tuntutan baik berkaitan dengan kepastian hukum
dan/atau hak & kewajiban
Sumber hukum, yakni tempat dimana hukum itu
diambil, baik hukum tertulis atau tidak tertulis
Alasan hukum, yakni alasan logis mengapa hakim
memutuskan demikian. Di sinilah letak reasoning
hukum yang hidup dan dipahami pembaca karena
bersifat normatif argumentatif.
Kesimpulan hukum
35
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ALASAN HUKUM
Alasan (illat) hukum pada setiap pertimbangan
petitum senantiasa berkaitan dengan fungsi
hukum yang bersifat ideologis, filosofis dan teoritis
namun praktis dan realisitis, a.l., untuk:
 Mewujudkan maqasid al-syariah ,
 Menghidupkan ruh keadilan,
 Menghindari kemafsadatan,
 Mewujudkan kemaslahatan , dan
 Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat
dan biaya ringan,
pada kasus yang dihadapi hakim
36
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PERTIMBANGAN SYAR’I
Pertimbangan syar’i harus menjiwai dan
mewarnai seluruh putusan hakim PA baik
dalam memeriksa perkara maupun dalam
pengambilan putusan
 Hakim PA/MS adalah hakim syariah
 Hakim syariah adalah personifikasi syariah
 Dalil2 syar’i merupakan ruh dan identitas
yang menjiwai & mewarnai putusan hakim
 Putusan PA tanpa dalil syar’i terasa hambar

37
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
SILLOGISME PUTUSAN
Primis mayor (aturan hukum) dengan
menjelaskan sumber hukumnya sebagai dasar
memutus perkara
 Primis minor (fakta hukum yg tlh dibuktikan)
 Alasan (illat) hukum sebagai alasan mengapa
diputuskan demikian
 Kesimpulan (amar) yang merupakan
perpaduan sillogis antara primis mayor dan
primis minor karena kesamaan illat hukum

38
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
CONTOH PERTIMBANGAN HADHANAH
1.Petitum hadanah
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak
hadhanah untuk 4 (empat) orang anak, yang oleh
Tergugat
Rekonvensi
dikehendaki
agar
hak
pemeliharaan anak dibagi antara Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi
tidak mempunyai penghasilan tetap.
Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis
Hakim
memberi
pertimbangan
berdasarkan
kepentingan terbaik anak sebagai berikut:
39
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
1.bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara
secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini
menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang
diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan; dan tanggung jawab bersama
tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan
perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2.bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai
siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan
Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak
untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik
si anak itu sendiri;
40
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
3.bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal
custady, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya
menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan,
kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya
yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya,
namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan
diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisical custady, yakni
kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum
mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun
rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai
pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan,
pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman
bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan
lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan
diperoleh dari ibunya;
41
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
4.bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas
ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka 4 (empat) orang
anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat
Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam
pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh
sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental
dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama
dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi 4 (empat) orang
anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata
lain, kebutuhan fisical custady dapat terpenuhi dari ibunya;
42
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
5.bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi agar hak pemeliharaan
atas 4 (empat) orang anak tersebut
dibagi
antara
Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan
alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai
penghasilan tetap, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena:
pertama, pemeliharaan anak-anak tersebut secara fisical
custady
yang paling penting adalah kasih sayang seorang
ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum
mumayyiz; kedua, masalah biaya hidup yang merupakan
kebutuhan yang bersifat legal custady menjadi tanggung jawab
Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya; ketiga, itulah
sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya
ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat
Rekonvensi harus dibebani/ dihukum membayar biaya nafkah
untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut;
43
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
6.bahwa
dengan
pertimbangan
tersebut
dan
berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa
empat orang anak tersebut tetap dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan
belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan
sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a)
Kompilasi Hukum lslam yang menyatakan bahwa
anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan
memeliharanya,
maka
tuntutan
Penggugat
Rekonvensi tersebut patut dikabulkan.
44
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
AMAR PUTUSAN
1.
2.
3.
4.
5.
Menjawab semua petitum demi petitum
Memutus tidak lebih dari yang diminta atau
yang tidak diminta, kec UU dan keadilan
menentukan lain
Dengan kalimat yang jelas, tegas, lugas, rinci,
pasti, dan tidak ambigius
Memberi kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan
Eksekutabel
45
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ANTARA ULTRA PETITA & EX OFFICIO
Ultra petita berarti memutus lebih dari yang
diminta atau yang tidak diminta
 Ultra petita berada dalam ranah pokok perkara
 Ultra petita tidak berada dalam ranah yang
bersifat asesoir
 Ultra petita bertujuan melindungi hak2
tergugat dari serangan penggugat

46
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
HAK & TANGGUNG JAWAB EX OFFICIO
Bertujuan untuk mewujudkan perlindungan
hukum dan keadilan secara konkrit
 Memutus lebih dari yang diminta atau yang
tidak diminta
 Melakukan terobosan dan pembaruan hukum
demi keadilan dan kemasalahatan
 Mencukupkan dasar hukum para pihak
 Membantu agar putusan hakim secara yuridis
dapat dilaksanakan

47
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
SYARAT2 EX OFFICIO
1.
2.
3.
4.
5.
Memiliki dasar hukum
Bukan mengenai pokok perkara tetapi
berkaitan langsung dengan pokok perkara
Masih berada dalam wewenang hakim
pemeriksa perkara
Semata-mata demi terwujudnya keadilan dan
kemaslahatan dan menghindari mafsadat
Demi terwujudnya peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan
48
A. MUKTI ARTO
Kamis, 09 April 2015
SEMANGAT GARUDA PANCASILA
AYO MAJU-MAJU AYO MAJU-MAJU
AYO MAJU-MAJU
49
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
BAGIAN III
MANAJEMEN PERSIDANGAN
50
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
MINUTASI DIMULAI DARI AWAL
Lakukan minutasi sedini mungkin secara
bertahap sesuai perjalanan proses
pemeriksaan perkara
 Semua proses jalannya perkara sejak
pendaftaran sampai selesai eksekusi harus
terdokumentasikan secara otentik dan urut
dalam berkas perkara
 Semua proses perkara harus tercatat dalam
register di kepaniteraan

51
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PEMERIKSAAN SURAT2 PERKARA






Pada sidang pertama periksalah surat panggilan
para pihak
Periksalah kelengkapan administrasi
dan
isi surat kuasa khusus
Pada sidang lanjutan periksalah BAS terakhir
sebelumnya
Periksalah laporan dan hasil mediasi
Periksalah kelengkapan administrasi alat bukti
Jangan jatuhkan putusan sebelum surat putusan
siap ditandatangani
52
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
ARIP DIGITAL
Semua putusan hendaknya mulai dibuat arsip
digital dalam bentuk CD
 Semua putusan harus diunggah pada direktori
putusan pada Web Mahkamah Agung
 Semua putusan harus disimpan di dalam
server yang dapat dibuka setiap saat
 Pembuatan putusan & salinan putusan
mengacu pada aturan yang berlaku

53
@ mukti @rto
Kamis, 09 April 2015
PENUTUP
54
A. Mukti Arto
09/04/2015
KESIMPULAN




Apakah dengan diskusi ini semua permasalahan
anda telah terjawab?
Apakah kita telah sepakat untuk memberi pelayanan
hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari
keadilan?
Bagaimanapun yang mereka lakukan, mereka adalah
rakyat Indonesia yang berhak mendapat
perlindungan hukum dan keadilan
PA/MS wajib memberi pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari keadilan
55
A. Mukti Arto
09/04/2015
PENGADILAN AGAMA SENGETI
SIDANGNYA BERKAH DAN BERPRESTASI
56
A. Mukti Arto
09/04/2015
BERFIKIR ITU BIKIN NGANTUK
ISTIRAHAT DULU YA....
BESUK MAU ADA TUGAS LAGI NICH !
57
A. Mukti Arto
09/04/2015
MARILAH KITA BELAJAR TERUS TIADA HENTI
SEJAK DARI AYUNAN SAMPAI MATI
INDAH NIAN MUARO JAMBI HATI RINDU SAMA KEKASIH
CUKUP SEKIAN SAMPAI DI SNI DAKU UCAPKAN TERIMA KASIH
‫رب العالمين‬
ّ ‫الحمد هلل‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
58