Transcript customer due diligence/know your customer

Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
Oleh:
Yunus Husein
Desember 2010
DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM.
 Lahir 29 Desember 1956 di Mataram, Lombok, NTB.
 Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Mataram. Sarjana Hukum
dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1981), Master of Laws
(LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of
Law, The American University, Washington D.C. USA (1986), dan
memperoleh Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas
Indonesia (2003).
 Saat ini sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) diangkat dengan KEPPRES No. 201/M, Oktober
2002.
 Saat ini pula menjadi Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ketua Bidang Publik Komite
Nasional Good Governance (KNKG), serta Ketua Tim Pembentukan RUU Perampasan Aset.
 Co-Chair Asia Pacific Group (APG) on Money Laundring periode 2006-2008.
 Merupakan pejabat karir di Bank Indonesia sejak 1982. Pada tahun 2002 menjadi Deputi Direktur Hukum
BI (2002);
 Dosen tidak tetap mata kuliah Hukum Perbankan pada FHUI untuk program regular dan ekstensi (1990sekarang), Program S2 (eksekutif) dan Notariat FHUI (2001-sekarang), Program Pascasarjana
Universitas Pancasila (2001-sekarang).
Sistematika Penyajian:
I.
II.
III.
Rezim Anti Pencucian Uang
Kerjasama Antar Lembaga
Statistik Pelaporan dan Hasil Analisis
Rezim Anti
Pencucian Uang
4
DEFINISI PENCUCIAN UANG
Upaya untuk mengaburkan asal
usul harta kekayaan dari hasil
tindak pidana sehingga harta
kekayaan tersebut seolah-olah
berasal dari aktivitas yang
sah.
“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money
Laundering”
5
KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH
Perbankan
(PASAL 2 UU PPTPPU)
Pasar Modal
Asuransi
TPPU
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
Menghibahkan, menitipkan, membawa ke
Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga,
Atau perbuatan lain atas harta kekayaan
(Pasal 3 UU TPPU)
Narkotika
Psikotropika
Korupsi
Perdg. Orang
Perdg. Senjata Glp
Penyuapan
Penculikan
Terorisme
Penyelundupan Brg
Pencurian
Penggelapan
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,
Atau kepemilikan yang sebenarnya
atas harta kekayaan (Pasal 4)
Setiap orang yang menerima, atau menguasai
Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Harta kekayaan (Pasal 5)
Penyelundupan TK
Penipuan
Pemalsuan Uang
Penyelundupan
Imigran
Perjudian
Kepabean
Perpajakan
Kelautan &
Perikanan
P
I
D
A
N
A
Prostitusi
Cukai
A
S
A
L
Lingk. Hidup
Kehutanan
Lainnya
6
Tujuan Pencucian Uang
• Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh
dari kejahatan;
• Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan
hukum;
• Menghindari Pajak. Uang legal berusaha
disembunyikan untuk menghindari pajak.
• Meningkatkan keuntungan. Uang ilegal
diikutsertakan dalam bisnis legal.
PARADIGMA BARU Follow the Money
 Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan
 Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”
 Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan
 Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak pidana
(menambah sanksi/penghukuman).
 Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban
aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta
kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”).
 Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.
8
PROSES PENCUCIAN UANG
Placement
Penempatan hasil
sistem keuangan
kejahatan
ke
dalam
Layering
Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui
transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka
mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana
Integration
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada
pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman
9
Dampak
• Persfektif Bisnis: rusaknya reputasi, terlibat
masalah hukum, mengganggu operasional
dan likuiditas bisnis;
• Persfektif Ekonomi: Meningkatkan instabilitas
sistem kuangan, distorsi ekonomi,
menyulitkan otoritas moneter mengendalikan
jumlah uang beredar;
• Persfektif Sosial: Menciptakan/memperparah
ketidakadilan sosial;
• Persfektif Internasional: TPPU merupakan
persoalan dan perhatian dunia.
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG
PRESIDEN
DPR
KOMITE KOORDINASI NASIONAL
MASYARAKAT
Lbg. Pemerintah & Swasta
Lbg. Penerima Lap. Profesi
PPATK
Kerjasama
Internasional
Kerjasama Dalam Negeri
PELAPOR
Penyedia Jasa Keuangan
Bank & Non Bank
Penyedia Barang
dan/atau Jasa Lain
PENYIDIK
PENUNTUT
HAKIM
LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN
BEA CUKAI
LBG PENGAWAS &
PENGATUR
HASIL KEJAHATAN
PROSES HUKUM
KEJAHATAN ASAL
LAW ENFORCEMENT APPROACH11
Pelapor (Ps. 17 ayat (1))
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
• Bank
• Perusahaan Pembiayaan
• Perusahaan Asuransi & Pialang
Asuransi
• Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
• Perusahaan Efek,
• Manajer Investasi,
• Kustosidian,
• Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro
• Wali Amanat,
• Pedagang Valuta Asing
• Penyelenggara alat Pembayaran
Menggunakan Kartu
• Penyelenggara E-money/e-wallet
• Koperasi simpan pinjam;
• Penyelenggaran Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang
• Pegadaian
• Perusahaan Perdagangan Berjangka
Komoditi
Penyedia Barang dan/atau jasa
lain:
• Perusahaan Properti/Agen
Properti
• Pedagang Kendaraan
Bermotor;
• Pedagang Permata dan
Perhiasan/Logam Mulia
• Pedagang barang seni & antik
• Balai lelang.
12
TUJUAN AKHIR
LAW ENFORCEMENT
APPROACH
+
ANTI MONEY LAUNDERING
APPROACH
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN
KRIMINALITAS
KRIMINALITAS
MENURUN
INTERGRITAS & STABILITAS
SISTEM KEUANGAN
MENINGKAT
13
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Financial Intelligence Unit (Badan Intelijen
Keuangan).

Dasar Pembentukan UU No.15/2002, UU 25/2003,
UU 8/2010.

Bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

PPATK tidak berada di bawah suatu Departemen,
Kementerian atau Lembaga Negara.

Personil berasal dari beberapa instansi
terkait.

Laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan kepada Presiden dan DPR setiap 6
bulan.
14
FUNGSI PPATK (Pasal 40)
 Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
 Pengelolaan data dan informasi yang
diperoleh
 Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak
Pelapor
 Analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi Transaksi Keuangan
berindikasi TPPU atau tindak pidana
lain.
15
WEWENANG PPATK (Pasal 41)
 Meminta data dan informasi dari instansi
pemerintah dan/atau lembaga swasta yg memiliki
kewenangan mengelola data dan informasi,
termasuk dari lembaga yg menerima laporan dari
profesi ttt;
 Menetapkan pedoman identifikasi TKM;
 Mengoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan
instansi terkait;
 Memberikan rekomendasi kepada pemerintah
mengenai upaya PPTPPU;
 Mewakili pemerintah RI dalam forum internasional
berkaitan dengan PP TPPU;
 Menyelenggarakan diklat APU;
 Menyelenggarakan sosialisasi PP TPPU.
16
FUNGSI ANALISIS DAN PEMERIKSAAN PPATK (Ps. 44)

Meminta dan menerima laporan dari Pelapor;

Meminta info kpd instansi/pihak terkait;

Meminta info kepada pelapor berd. Pengembangan analisis;

Meminta info kepada pelapor berd. Permintaan penegak hukum
atau mitra kerja LN;

Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta,
DN-LN;

Menerima laporan/info dr masyarakat;

Meminta keterangan pelapor & pihak terkait ttg dugaanTPPU;

Rekomendasi intersepsi/penyadapan;

Meminta PJK menghentikan sementara transaksi;

Meminta info pkbgn penyelidikan dan penyidikan;

Mengadakan keg. Administratif;

Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kpd penyidik.
17
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
(Suspicious Transaction Report–STR)
Transaksi Tidak Wajar (unusual):
(Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU)
1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola
kebiasaan transaksi nasabah;
2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;
3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan
menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak
pidana.
4. TK yang diminta PPATK karena melibatkan harta
kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP.
Dilaporkan plg lama 3 hari sejak PJK mengetahui
adanya unsur TKM.
18
Laporan Transaksi Keuangan Tunai
(Cash Transaction Report – CTR)
Transaksi keuangan yg dilakukan dengan uang kertas dan atau uang logam
(Pasal 1 angka 6)
Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata
uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi
maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari (Pasal 23 ayat (1) huruf b))
Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan,
penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun
instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller cheque, cek dan bilyet
giro
Dilaporkan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi.
Transaksi Keuangan Transfer Dana
Dari dan ke Luar Negeri (Ps. 23 ayat (1) huruf c)
•
Tidak ada batasan jumlah;
•
Dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan;
PJK yang tidak memenuhi kewajiban laporan kepada PPATK
dikenai sanksi administratif.
20
Laporan Pembawaan Uang Tunai
 Setiap orang yang membawa uang tunai dlm mata uang
rupiah dan/asing dan/atau instrumen pembayaran lain dlm
bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet
giro ke dalam atau ke luar daerah kepabean RI sejumlah Rp
100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya
setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai

Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan
tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada
PPATK selama jangka waktu 5 hari kerja

Pelanggaran dikenai sanksi denda 10% dari seluruh
jumlah, paling banyak Rp. 300 Juta.
21
Pelaporan oleh Penyedia Barang
dan/Jasa Lainnya (Ps. 27)
 PBJ wajib menyampaikan kepada PPATK
transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa
dengan mata uang rupiah dan atau mata uang
asing yang nilainya paling sedikit atau setara
dengan Rp. 500 Juta.
 Disampaikan paling lama 14 hari sejak tanggal
transaksi dilakukan.
 Pelanggaran dikenai sanksi administratif.
22
Pemeriksaan & Penghentian Sementara Transaksi
•
•
•
•
•
•
•
•
PPATK melakukan pemeriksaan TKM terkait adanya indikasi TPPU atau
tindak pidana lain (Ps. 64)
Dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, PPATK
menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan
(Ps. 64)
Penyidikan oleh penyidik berkoordinasi dengan PPATK.
PPATK dapat meminta PJK menghentikan sementara seluruh atau
sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak
pidana, rekening penampung harta kekayaan berasal dr tindak pidana,
menggunakan dokumen palsu;
PJK membuat berita acara penghentian sementara;
Paling lama 5 hari sejak pembuatan berita acara, PPATK dapat
memperpanjang 15 hari kerja;
Apabila dalam waktu 20 hari tidak ada pihak yg mengajukan keberatan,
PPATK menyerahkan penanganan kepada penyidik;
Dalam hal pelaku TP tidak ditemukan dlm 30 hari penyidik dapat
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri utk memutuskan harta
kekayaan tsb sbg aset negara/dikembalikan kpd yg berhak.
Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan
•
•
Dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali
ditentukan lain oleh UU PPTPPU (Ps. 68);
Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana
asalnya (Ps. 69);
Penundaan & Pemblokiran
•
•
•
Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan
pelapor untuk melakukan penundaan transaksi 5 hari kerja (Ps. 70);
Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan
pihak pelapor melakukan pemblokiran harta kekayaan paling lama
30 hari (Ps. 71);
Harta kekayaan yg diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor
ybs.
Permintaan Keterangan dari Pelapor (Ps. 72)
•
•
Utk. Kepentingan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau
hakim berwenang meminta pelapor untuk memberikan keterangan
secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:
• Orang yg telah dilaporkan PPATK;
• Tersangka; atau
• Terdakwa.
Surat permintaan ditembuskan kepada PPATK.
Alat Bukti (Ps. 73)
•
•
Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP; dan atau
Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima,
atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang
serupa optik dan dokumen.
Penyidikan (Ps. 74-75 dan Penjelasannya)
•
•
Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik TP Asal: Kepolisian,
Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai;
Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yg cukup
terjadinya TPPU dan TP asal, penyidik menggabungkan penyidikan
TP asal dan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK
Penuntutan (Ps. 76)
•
•
PU wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan
negeri plg lama 30 hari kerja sejak diterima berkas perkara yg
dinyatakan lengkap;
PN wajib membentuk majelis hakim plg lama 3 hari kerja.
26
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
•
•
•
Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana (Ps. 77);
Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan
yg terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana
(Ps. 78);
Pembuktian oleh terdakwa dengan pengajuan alat bukti yang cukup.
In Absensia
•
•
•
•
•
Dalam hal terdakwa telah dipanggil sec. sah dan patut tidak hadir tanpa
alasan yg sah, perkara dpt diperiksa dan diputus tanda hadirnya terdakwa
(Ps. 79);
Kehadiran terdakwa sblum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa.
Segala ket.saksi dan surat dianggap diucapkan dlm sidang sekarang;
Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan, & terdapat bukti yg
kuat, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta
kekayaan yg telah disita;
Diumumkan & Penetapan perampasan tdk dpt dilakukan upaya hukum;
Setiap org yg berkepentingan dpt mengajukan keberatan 30 hari sejak
pengumuman.
Penerobosan Rahasia dan Kode Etik
• Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor
dikecualikan dari kerahasiaan yg berlaku bagi pihak
pelapor ybs (Ps. 28);
• Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK
tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kode etik yang mengatur kerahasiaan (Ps. 45);
• Dalam meminta keterangan bagi penyidik, penuntut
umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan
perundang perundang-undangan yg mengatur rahasia
bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya (Ps.
72 ayat (2).
Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi
• Pejabat dan Pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,
atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan
pelapor. Pelanggaran memberi hak pelapor menuntut
ganti rugi (Ps. 83);
• Pihak pelapor, pelapor dan saksi wajib diberi
perlindungan khusus oleh negara dr ancaman yg
membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, termasuk
keluarganya (Ps. 84 & 86);
• Di sidang pengadilan dilarang
menyebutkan/mengungkapkan identitas pelapor &
hakim wajib mengingatkan (Ps. 85);
• Pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksian
(Ps. 87);
29
Tindak Pidana Lain
•
Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,hakim, dan Setiap
Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka
pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan
Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban
menurut Undang-Undang ini. Pelanggaran pidana maks 4 thn (Ps 11).
•
Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang
memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah
disampaikan kepada PPATK (Ps. 12 ayat (1).Pejabat atau pegawai PPATK
atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada
PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada
Pengguna Jasa atau pihak lain (Ps 12 ayat (3).Pidana penjara maks 5 tahun,
denda maks 1 tahun.
Kerjasama
Pencegahan dan
Pemberantasan
TPPU
31
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
Bentuk kerjasama:
• Pertukaran informasi.
• Pertukaran staf.
• Sosialisasi dan
pelatihan bersama.
• Kerjasama dituangkan
dengan atau tanpa
Nota Kesepahaman.
PERTUKARAN INFORMASI
1. Pemberian Informasi (outgoing exchange):
• Atas dasar permintaan pihak lain (request)
• Atas dasar inisiatif PPATK (spontaneous)
2. Penerimaan Informasi (incoming exchange):
• Atas dasar permintaan PPATK (request)
• Atas dasar inisiatif pihak lain (spontaneous)
33
KERJASAMA DOMESTIK
PPATK telah melakukan MoU dengan:
1. Bank Indonesia
2. Bapepam - LK
3. Direktorat Jenderal Pajak
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Kepolisian RI
6. Kejaksaan RI
7. KPK
8. Departemen Kehutanan
9. CIFOR
10. BPK
11. Itjen Departemen Keuangan
12. Komisi Yudisial
13. Ditjen AHU Depkumham
14. Ditjen Imigrasi Depkumham
15. BPKP
16. Badan Narkotika Nasional (BNN)
17. Pemda NAD
18. Universitas Surabaya
19. STIE Perbanas
20. Universitas Gadjah Mada
21. Bawaslu
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Bappebti
Universitas Soedirman
Badan Pertanahan Nasional
Universitas Andalas
Ditjen Pos dan
Telekomunikasi
Universitas Hasanuddin
Institut Teknologi Bandung
Universitas Diponegoro
Lembaga Penjamin Simpanan
Universitas Muhammadiah
Surakarta
Lembaga Penjamin Simpanan
Setjen Depkeu
Universitas Indonesia
Universitas Jember
KPPU
Universitas Padjajaran
Dirjen Kesbangpol
Kemendagri
Universitas Mataram
34
Universitas Syiah Kuala
KERJASAMA INTERNASIONAL
PPATK telah melakukan MoU dengan:
1. FIU Thailand (AMLO)
2. FIU Malaysia (UPW-BNM)
3. FIU Korea Selatan (KoFIU)
4. FIU Australia (AUSTRAC)
5. FIU Filipina (AMLC)
6. FIU Rumania (NOPCML)
7. FIU Italia (UIC)
8. FIU Belgia (CTIF-CFI)
9. FIU Spanyol (SEPBLAC)
10. FIU Polandia (GIFI)
11. FIU Peru (UIF)
12. FIU RR China (CAMLMAC)
13. FIU Meksiko (FIUMFPCUMS)
14. FIU Canada (FINTRAC)
15. FIU Myanmar
16. FIU Afrika Selatan
17. FIU Cayman Island (FRA)
18. FIU Jepang (JAFIO)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
FIU Bermuda (BPSFIU)
FIU Mauritius (FIU)
FIU Selandia Baru
FIU Turki
FIU Finlandia (NBIMLCH)
FIU Georgia
FIU Kroatia
FIU Moldova
FIU Amerika Serikat
FIU Brunei Darussalam
FIU Bangladesh
FIU Senegal
FIU Sri Langka
FIU Fiji Island
FIU Macao
FIU Solomon Island
FIU Uni Emirat Arab
FIU Qatar
FIU Vietnam
KERJASAMA INTERNASIONAL
• Anggota Egmont Group 120
negara.
• PPATK menjadi anggota the
Egmont Group pada Juni 2004.
• Sekretariat di Kanada.
• Anggota APG 40 Negara.
Sekretariat di Sidney Australia.
• Indonesia menjadi anggota
Asia Pacific Group on ML pada
tahun 2000
• Indonesia Menjadi Co-Chair
APG 2006-2008
Indonesia pernah masuk dalam NCCTs’ list FATF
pd tahun 2001-2005
36
Pelaporan dan
Hasil Analisis PPATK
November 2010
Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK
Kepada PPATK Menurut Jenis PJK
Jenis Pelapor
Jumlah Pelapor
Jumlah LTKM
Bank
150
35,477
Non Bank
182
26,720
- Perusahaan Efek
58
perusahaan
1,049
- Pedagang Valas
58
perusahaan
21,348
- Dana Pensiun
1
perusahaan
1
- Lembaga Pembiayaan
23
perusahaan
1,367
- Manajer Investasi
4
perusahaan
25
- Asuransi
34
perusahaan
2,900
- Perusahaan Pengiriman Uang
4
perusahaan
30
Total Laporan dan Jumlah LTKM
332
62,197
Jumlah LTKT dan Jumlah
Kumulatif LTKT yang
disampaikan PJK Kepada
PPATK
PJK Pelapor
Jumlah PJK
Jumlah LTKT
Bank Umum
138
8,496,640
BPR
104
1,794
Pedagang Valas
95
9,587
Asuransi
10
149
Perusahaan Pembiayaan
4
19
Perusahaan Efek
4
44
Perusahaan Pengiriman Uang
3
324
358
8,508,557
TOTAL
Jumlah Kumulatif
Laporan Pembawaan
Uang Tunai yang
disampaikan PJK
Kepada PPATK
Menurut Lokasi
Pelaporan (Oktober
2010)
Hasil Analisis berdasarkan Tindak Pidana Asal
(Oktober 2010)
Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Apgakum
Oktober 2010
Terimakasih
E-Learning KYC/AML:
http://elearning.ppatk.go.id
Website: http://www.ppatk.go.id
E-mail: [email protected] or [email protected]
Phone: +62-21-3853922; 3850455
43
Fax: +62-21-3856809