Transcript Sesi-III - KAP Drs. Henry & Sugeng

RISIKO PELAPORAN
KEUANGAN
(Bagi Akuntan Publik dan Manajemen)
Sesi III
Fasilitator:
Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H.
(Praktisi pelaporan keuangan dan
akademisi di Bandung)
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI
AKUNTAN PUBLIK
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN
PUBLIK SEBAGAI BUKTI HUKUM
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Kode Etik Profesi AP:
140.1
Prinsip-prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
a. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari
hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP
atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus,
kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai
dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan,
b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari
hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi
atau pihak ketiga.
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Kode Etik Profesi AP:
140.7
Di bawah ini merupakan situasi-situasi yang mungkin mengharuskan
praktisi untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia atau ketika
pengungkapan tersebut dianggap tepat:
a. Pengungkapan yang diperbolehkan oleh hukum dan disetujui oleh klien
atau pemberi kerja…………………….
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
LEX GENERALIS
Pasal 170 KUHAP:
1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari
kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal
yang dipercayakan kepada mereka,
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan
tersebut.”
Pasal 322 KUHP:
1. Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib
menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang
sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
600,2. Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ini
hanya dituntut atas pengaduan orang itu.”
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
LEX SPECIALIS
Pasal 68 UU PM:
Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan
Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan
di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya
rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari
kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :
a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga
dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
LEX SPECIALIS
Pasal 35 UU KUP:
1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperlukan keterangan, atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya,
yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atau
disidik, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihakpihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.
2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat
oleh kewajiban merahasikan, untuk keperluan pemeriksaan pajak atau
penyidikan pajak, kewajiban merahasikan tersebut ditiadakan, kecuali
untuk bank kewajiban merahasikan ditiadakan atas perintah dari tertulis
dari Menteri Keuangan”
PRINSIP KERAHASIAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
LEX SPECIALIS
Pasal 41A UU KUP:
Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-Undang ini wajib
memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja
tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti
yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dengan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta).
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Bukti hukum:
1. Direct evidence
2. Circummtantial evidence,
3. Substitute evidence,
4. Testimonial evidence,
5. Real evidence,
6. Demonstrative evidence,
7. Documentary evidence
Direct evidence,
Seseorang dengan mata kepala sendiri
melihat seorang rampok menembak kasir
hingga tewas dengan senjata api.
Circumtantial evidence,
Seseorang mendengar bunyi tembakan,
kemudian berlari ke arah tembakan tersebut
dan menemukan seorang kasir telah tewas
dan seorang rampok memegang senjata.
Didasarkan pada
pengetahuan atau
observasi
Didasarkan pada
kesimpulan semata
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Substitute evidence,
Bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi secara langsung atau tidak langsung
karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau
pengetahuan hukum
Testimonial evidence,
Terdiri dari 3, yaitu factual testimony, opinion testimony dan expert opinion.
Real evidence
Objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan.
Demonstrative evidence
Bukti yang digunakan menjelaskan fakta-fakta di depan penyidik, misalnya
rekonstruksi.
Documentary evidence
Bukti yang meliputi tulisan tangan, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti
tertulis lainnya.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Agreed Upon Procedure (SA Seksi 622)
Laporan khusus (SA Seksi 623)
Akuntan Publik
Laporan konsultasi
Alat bukti
petunjuk
Testimonial
evidence
Documentary
evidence
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Pasal 183 KUHAP:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.
Pasal 184 ayat 1 KUHAP:
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a.
b.
c.
d.
e.
Keterangan saksi
Keterangan ahli
Surat
Petunjuk
Keterangan terdakwa
Urutan berdasarkan
tingkat kekuatan bukti
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Akuntan Publik bukan penyidik
atau penyelidik!
Akuntan Publik
Pasal 1 KUHAP:
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.
Pasal 1 KUHAP:
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Akuntan Publik bukan penyidik
atau penyelidik!
Pasal 1 KUHAP:
Akuntan Publik
Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penyelidikan.
Pasal 1 KUHAP:
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Akuntan Publik adalah ahli.
“Deskundige”
Orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas sesuatu
bidang ilmu.
Akuntan Publik
“Experienced, trained by experience or practice,
skilled, skillful”.
Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang saksi ahli
adalah netral dan tidak memihak.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Akuntan Publik adalah ahli
Pasal 1 KUHAP:
Akuntan Publik
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
Pasal 1 KUHAP:
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
penyidikan
Pasal 7 ayat 1 KUHAP:
Penyidik
•
Menerima pengaduan,
•
Melakukan tindakan pertama
•
Melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan
dan penyitaan,
•
Mengambil sidik jari,
•
Memanggil saksi (termasuk akuntan sebagai ahli),
•
Menghentikan penyidikan,
•
Dan lain-lain yang merupakan wewenangnya.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
penyidikan
Pasal 120 ayat 1 KUHAP:
Penyidik
Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian
khusus.
Pasal 120 ayat 2 KUHAP:
AhIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji
di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan
menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila
disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat
menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
peradilan
Pasal 180 ayat 1 KUHAP:
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya
persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua
sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta
agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
Pasal 184 ayat 1 KUHAP:
Hakim
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
peradilan
Pasal 185 ayat 1 KUHAP:
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi
nyatakan di sidang pengadilan.
Pasal 185 ayat 2 KUHAP:
Hakim
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Bagaimana dengan penunjukan 2 AP oleh pihak-pihak
yang bertikai?
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
peradilan
Pasal 187 ayat 1 KUHAP:
Hakim
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf
c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah, adalah:
………
c.surat keterangan dari seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal
atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan
padanya;
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
peradilan
Pasal 188 ayat 1 KUHAP:
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya.
Pasal 188 ayat 2 KUHAP:
Hakim
Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diperoleh dari;
a.keterangan saksi;
b.surat;
c.keterangan terdakwa.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Kebutuhan Jasa Akuntan Publik dalam
peradilan
Pasal 188 ayat 3 KUHAP:
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan
pemeriksaan
dengan
penuh
kecermatan
dan
kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Pasal 229 ayat 1 KUHAP:
Hakim
Saksi atau ahli yang teIah hadir memenuhi panggilan
dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat
pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Documentary evidence,
1. Keaslian dokumen,
2. Isi dokumen,
3. Apakah dokumen dilaksanakan sesuai dengan isinya.
Kasus Sisminbakun:
Romli Atmasasmita didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena
menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Access Fee antara
Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM
dengan Dirjen AHU Depkeh & HAM tertanggal 25 Juli 2001. Romli
menolak bukti berupa foto copy surat perjanjian tersebut dengan alasan
tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, tidak ada saksi yang
mendukung bukti tersebut dan berkali-kali diminta, namun dokumen asli
tidak pernah diserahkan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Norma = Kesepakatan
Norma Akuntansi
=
Kesepakatan Terkait Kaidah Yang Diguna kan Dalam
Penyusunan dan Penyajian L/K
Kesepakatan Siapa
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan:
1.
2.
3.
4.
5.
UUD 1945
UU/Peraturan Pemerintah pengganti UU
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Di luar ini tidak dapat
dianggap sebagai peraturan
perundang-undangan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Bola Masuk Gawang = Goal!!!
Kesepakatan masyarakat dunia dan
dianggap sebagai suatu aturan yang
diterima umum
(Generally Accepted Rules)
SAK = kaidah yang berlaku
umum
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Due process?
SAK = Generally Accepted
Principles?
Diterima oleh siapa?
Masyarakat yang mana?
Element van
Dwang?
Legitimasi
Lembaga yang
Mengeluarkan?
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Due process?
Good Legislation?
D S A K
S A K
Discussion paper?
Exposure draft?
Public hearing?
Round table meeting?
Pengesahan?
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Element van Dwang?
Enforcement?
D S A K
S A K
Pasal 69 ayat 3 UU PT
Pasal 69 ayat 1 UU PM
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Legitimasi Lembaga
yang Mengeluarkan?
Legitimate?
D S A K
S A K
Penjelasan Pasal 69 ayat 3 UU PT??
(Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui
Pemerintah)
Penjelasan Pasal 69 ayat 1 UU PM??
(IAI dan BAPEPAM-LK)
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Komponen PABU:
Tingkat 3
Landasan
Operasional atau
Landasan Praktik
Tingkat 2
Tingkat 1
Praktik Konvensi dan
Kebiasaan Pelaporan yang
Sehat
Buletin
Teknis
Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan
(PSAK)
Landasan Konseptual
Sumber: SA Seksi 411
Peraturan
Pemerintah
untuk Industri
Buku Teks/Ajar, Artikel dan Pendapat Ahli
Pedoman atau
Praktik
Akuntansi
Industri
Simpulan Riset
Akuntansi
Interpretasi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan
(ISAK)
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
Lex superiori derogat legi inferiori
√
Lex posteriori derogat legi priori
√
Lex spesialis derogat legi generalis
√
Undang-Undang Tidak Belaku Surut
X
Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat
X
Asas Welvaarstaat
X
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
No.
Norma Akuntansi
Norma Hukum
1.
Fokus pelaporan transaksi bisnis Fokus
setiap
permasalan
adalah entitas bisnis, yang belum adalah
badan
hukum
yang
hukum
dapat
tentu berupa badan hukum yang berupa warga negara Indonesia, warga
berdiri sendiri, tetapi dapat juga negara asing ataupun badan usaha
merupakan divisi bisnis yang tidak tetap.
berbadan hukum.
2.
Dalam
norma
pencatatan
akuntansi,
dilakukan
setiap Dalam norma hukum, semua transaksi
dengan dipandang dari sisi terjadi tidaknya
memperhatikan asas substance over suatu
form.
peristiwa
hukum
yang
menyangkut transaksi yang memiliki
nilai ekonomi.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
No.
Norma Akuntansi
3.
Dalam
norma
Norma Hukum
akuntansi,
suatu Dalam
norma
hukum,
suatu
entitas bisnis diasumsikan memiliki perusahaan dianggap berakhir apabila
basis going concern atau memiliki syarat
berakhirnya
badan
hukum
kemampuan menjaga kelangsungan perusahaan tersebut telah terpenuhi.
hidupnya. Suatu perusahaan yang
tidak
lagi
memiliki
aktivitas
operasional dan keuangan dianggap
sudah tidak lagi memiliki keberadaan.
4.
Sebagian besar aturan-aturan yang Dalam norma hukum tidak dikenal asas
ada di dalam SAK diberlakukan retroaktif atau asas pemberlakuan surut
secara retroaktif atau berlaku surut suatu peraturan.
untuk menghasilkan informasi yang
memiliki daya banding pada laporan
keuangan.
PENGGUNAAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
SEBAGAI BUKTI HUKUM
No.
Norma Akuntansi
5.
Norma akuntansi menggunakan basis Norma hukum bersifat absolut, tidak
materialitas.
Norma Hukum
Suatu
transaksi mengenal batasan materialitas seperti
dilaporkan pada laporan keuangan yang ada di dalam norma akuntansi.
sepanjang
memenuhi
batasan
materialitas tergantung besarnya aset
perusahaan. Salah saji Rp 1 juta
dapat
diabaikan
apabila
aktiva
perusahaan berjumlah Rp 1 triliun.
Questions?