Transcript Konten C9673 - Perpustakaan BAPPENAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018
Oleh:
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Disampaikan dalam acara:
Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Bandung, 10 September 2013
KERANGKA PAPARAN

RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 RPJMN 2015-2019 dalam Kerangka RPJPN 2005-2025
 Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan
pembangunan

Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 20152019

Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 dalam
Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan

Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 20132018

Penutup
Slide - 2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
Pedoman
RPJP
Nasional
Diacu
Bahan
RPJM
Nasional
Renja KL
RPJM
Daerah
Pedoman
Renstra
SKPD
Pedoman
RKP
Rincian
APBN
RAPBN
APBN
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian
APBD
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
Diperhatikan
Pedoman
RKA-KL
Bahan (diserasikan
dlm RAKORPUS &
Trilateral Meeting)
Diacu
Dijabarkan
Pedoman
Dijabarkan
Bahan
RKP
Daerah
Diacu
Pedoman
UU SPPN (No.25/2004)
Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Pedoman
Pemerintah
Daerah
RPJP
Daerah
Pedoman
Pedoman
Pemerintah
Pusat
Renstra KL
UU KeuNeg (No.17/2003)
Slide - 4
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA
RPJPN 2005-2025
(UU 17 TAHUN 2007)
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Slide - 5
PENYUSUNAN RPJMN
DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Evaluasi
RPJMN 2010-2014
Arahan
RPJPN 2005-2025
Visi – Misi
Presiden terpilih
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015-2019
Rancangan
RPJMN
2015-2019
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015-2019
(background studies)
Musrenbang RPJMN
dan Sidang Kabinet
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015-2019
Slide - 6
BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN
4
Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional
Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Background
Study
Hasil Evaluasi
RPJMN
SIDANG
KABINET
Platform Presiden
6
5
1
Rancangan
Teknokratik
RPJMN
RANCANGAN AWAL
RPJMN
3
RANCANGAN
RPJMN
RPJMN
2015-2019
RANCANGAN AKHIR
RPJMN
Pedoman Penyesuaian
SIDANG
KABINET
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L
TRILATERAL
MEETING
Pedoman
Penyusunan
Penelaahan
Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L
2
Rancangan Renstra
K/L
RENSTRA K/L
Pembagian Tugas
PEMERINTAH DAERAH
Hasil Evaluasi
Renstra
2013
Bahan
Penyusunan
dan Perbaikan
RPJMD
Agustus 2014
November 2014
Desember 2014
Januari 2015
Februari 2015
Slide - 7
AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN

Penyusunan Background Studies :
identifikasi isu-isu strategis jangka
menengah 2015-2019

Januari 2013 – Desember 2013

Penyusunan Rancangan Teknokratik
RPJMN 2015-2019

Januari 2014 – Agustus 2014

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

mulai November 2014

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019

Januari 2015
 Saat ini, substansi RPJMN 2015-2019 teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena
Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies.
 Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isuisu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah 2015-2019 (hasil sementara dari background
studies).
 Penyusunan RPJMD Jawa Barat 2013-2018 dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan
paparan isu strategis jangka menengah nasional, 2015-2019. Pada Januari 2015, dapat dilakukan
revisi RPJMD Jawa Barat untuk disinkronisasikan dengan Dokumen Akhir RPJMN 2015-2019.
Slide - 8
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KERANGKA MAKRO
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015-2019
KERANGKA MAKRO
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,
2015-2019
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aspek Sosial
Pemerataan
Kesehatan
Pendidikan
Keamanan
Perumahan
Kependudukan
MDG dan
Post-2015 Development
Agenda
Kelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke
dalam pilar ekonomi dan sosial
1.
2.
3.
4.
5.
Aspek Ekonomi
Struktur Ekonomi
Pola Konsumsi dan
Produksi
Ketahanan Pangan
Ketahanan Energi
Infrastruktur/
Konektivitas
Ekonomi Hijau
1.
2.
3.
4.
5.
Aspek Lingkungan
Atmosfir
Tanah
Pesisir dan Laut
Air Bersih
Keaneka-ragaman
Hayati
Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
Aspek Kelembagaan
1. Kerangka
Kelembagaan
2. Kapasitas
Kelembagaan dan
Aparatur
Tata Kelola dan
Pemberantasan Korupsi
Kelemahan 1: aspek lingkungan
belum berkembang seperti pilar
sosial dan ekonomi ukuran dan
indikator
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
Slide - 10
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ISU-ISU STRATEGIS
JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM KERANGKA
KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ISU-ISU STRATEGIS
JANGKA MENENGAH 2015-2019 DALAM
KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN







KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Pendidikan dan Kesehatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS
Ketahanan Pangan
Ketahanan Energi
Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas
Inovasi Teknologi
Pemberantasan Korupsi
Slide - 12
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN:
ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN

Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum
sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang
pendidikan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum
memberikan hasil sesuai harapan.

Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang
belum berdampak nyata pada peningkatan mutu
pendidikan.

Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan.
Slide - 14
PENDIDIKAN:
ISU STRATEGIS BARU

Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk
memaksimalkan tumbuh kembang anak.

Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan
tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill
formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang
mendapatkan bonus demografi.

Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar
dalam pertumbuhan ekonomi.

Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat
terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal
sustainability)
Slide - 15
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KESEHATAN
CAPAIAN DAN ISU
PEMBANGUNAN KESEHATAN
• Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan,
misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga
kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan
kesehatan
• Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian
bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai
INDIKATOR
STATUS
2009
CAPAIAN
2012
TARGET
2014
1
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih (%)
84,3
83,1
90
2
Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran
hidup)
228
259
118
3
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
34
32
24
4
Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)
18,4
n.a
<15,0
STATUS
KESEHATAN:
ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN

Penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

Penurunan kekurangan gizi.

Penurunan TFR (fertilitas).

Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS.

Pembiayaan kesehatan.
Slide - 18
KESEHATAN:
ISU-ISU STRATEGIS BARU

Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014)
dan upaya menuju universal health coverage (2019),
meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan
pengaturan peran kesehatan publik.

Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi
penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll).

Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak.

Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama
menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan
demografi.
Slide - 19
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
IMPLEMENTASI BPJS
PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015-2019
(sementara)
Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat
kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI
Masih ada gap antara
proyeksi dan target
2014
Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS)
2015
2016
2017
2018
2019
9%
9%
9%
9%
9%
9%
Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT)
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT)
5,3 %
6,1 %
5,2 %
5,2 %
4,2 %
4,2 %
Slide - 21
SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Outlook Target
Ekonomi dan
Kemiskinan
PDB/kapita (US$)
Tingkat
Kemiskinan
14.963
10,5-11,5 %
8-10%
Catatan:
1. PDB/Kapita: target MP3EI
2. Tingkat Kemiskinan: target
RPJP
3. Garis Kemiskinan cenderung
meningkat
4. Elastisitas tingkat Kemiskinan
terhadap Pertumbuhan
PDB/Kapita cenderung
menurun
Elastisitas
0,243
6.097
6-7%
0,083
467
4.963
2012
2015
Klaster I
Bantuan dan Jaminan Sosial
Klaster II
Pemberdayaan Masyarakat
Klaster III
KUMKM
686
4-5%
0,045
318
252
PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSISTING
Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan
Garis Kemiskinan
(ribu rupiah)
10.278
0,023
2020
Program Strategis
2025
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
TRANSFORMASI PROGRAM
PERLINDUNGAN SOSIAL
Jaminan Sosial (Social Security):
 Asuransi Kesehatan
 Jaminan Kematian
 Jaminan Hari Tua
 Jaminan Pensiun
 Jaminan Kecelakaan Kerja
Bantuan Sosial (Social Assistance):
 Food stamps
 Temporary shelter
 Beasiswa miskin
PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough)
Klaster IV
Program Pro-Rakyat
Pemberdayaan (Community Empowerment)
Akses Berusaha & Kredit (Financial Access)
Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal
Kelompok Sasaran
RTHM, RTM dan RTSM
(40 % terbawah PPLS 2011)
30 % terbawah
(PPLS 2014/2017)
20 % terbawah
(PPLS 2017/2020)
10 % terbawah
(PPLS 2023)
Slide - 22
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam
Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan
Kriteria Lepas dari
Kemiskinan
Jaminan Sosial
Menciptakan sistem
perlindungan sosial
yang komprehensif
Bantuan Sosial
Isu strategis
Asuransi Sukarela
Meningkatkan
pelayanan dasar bagi
penduduk miskin &
rentan *
Menciptakan
penghidupan penduduk
miskin & rentan yang
berkelanjutan
(Sustainable Livelihood)
Infrastruktur dan sarana
pelayanan publik
Perluasan jangkauan
pelayanan publik untuk
penduduk miskin dan
rentan
• Pendidikan, pelatihan,
pendampingan
• Memberdayakan
UMKM/Penguatan
Kelembagaan
• Akses Keuangan Mikro
Aset
SDA
Tidak
Miskin
Hampir
Miskin
Aset
Manusia
Miskin
Aset
fisik
Sangat
Miskin
Aset
Finansial
Aset
Sosial
Slide - 23
Klasifikasi Program dan Kegiatan
Fase
MP3KI
AGENDA TRANSFORMASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015-2019
Rekonsiliasi
2013-2014
Transformasi & Ekspansi
2015-2020
Keberlanjutan
2021-2025
Bantuan & perlindungan
sosial
Sistem perlindungan sosial
yang komprehensif
Sistem jaminan sosial
Sistem bantuan sosial
Pemenuhan kebutuhan
dasar & program pro
rakyat
Peningkatan pelayanan dasar
bagi penduduk miskin &
rentan
Jaminan layanan dasar
Infrastruktur dasar terpadu
Pemberdayaan
masyarakat dan UMKM
Pengembangan
penghidupan penduduk
miskin & rentan
Kapabilitas & produktivitas
Pembangunan partisipatif
RPJMN 2010 - 2014
RPJMN 2015 - 2019
Slide - 24
PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN
SOSIAL NASIONAL
Slide - 25
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN
(Pasal 4 Perpres Jamkes)
PBI
Fakir
miskin
BUKAN PBI
Tidak
mampu
Pekerja
Penerima upah
(dan ART)
•
•
•
•
•
PNS
TNI
Polri
Pejabat negara
Pegawai
Pemerintah non
PNS
• Pensiunan
• Pegawai Swasta
• Pekerja lain yg
menerima upah
Bukan
Pekerja
(dan ART)
Pekerja Bukan
Penerima upah
(dan ART)
• Pekerja diluar
hubungan
kerja/pekerja
mandiri
• Pekerja lain yg
tidak menerima
upah
•
•
•
•
•
Investor
Pemberi kerja
Penerima Pensiun
Veteran
Perintis
kemerdekaan
• Bukan pekerja
lainnya yang
mampu membayar
iuran
Slide - 26
POTENSI PARTISIPASI DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN

Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat
2016).

Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan
kesehatan di daerah.

Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage)
Jaminan Kesehatan melalui:

Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada
pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk
berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan.

Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin
yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI)
melalui APBD.
Slide - 27
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KETAHANAN PANGAN
KERANGKA KEBIJAKAN
KETAHANAN PANGAN
KETERSEDIAAN
(Produksi, Cadangan & Impor)
KUALITAS
KONSUMSI
(Diversifikasi Pangan
dan Kualitas Gizi)
KETAHANAN
PANGAN
AKSESIBILITAS
(Distribusi & Harga
Terjangkau)
MASALAH PANGAN
(Kemiskinan & Bencana Alam)
Slide - 29
KETAHANAN PANGAN:
KONDISI UMUM

Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar
14,3 persen.

Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1
persen; cenderung menurun.

Selama periode 2004-2012 rata-rata pertumbuhan PDB
Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen.

Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai
7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah.
Slide - 30
REVIEW PENCAPAIAN SASARAN
PRIORITAS KETAHANAN PANGAN
No
1
Pembangunan
PDB Pertanian
Padi
Jagung
Kedelai
2
Gula
Daging Sapi
Perikanan
3
Nilai Tukar Petani
Sasaran RPJMN
2010-2014
Tumbuh 3,7-3,9
persen per tahun
Tumbuh 3,6 persen
per tahun *)
Tumbuh 10,02
persen per tahun
Tumbuh 20,05
persen per tahun
Tumbuh 12,55
persen per tahun
Tumbuh 7,3 persen
per tahun
Tumbuh 21,09
persen per tahun
REALISASI
2012
Rata-rata 20102012
RKP 2013
RKP 2014
3,97 persen
3,44 persen
3,7 persen
3,7 persen
5,0 persen
2,38 persen
6,25 persen
6,25 persen
9,8 persen
3,35 persen
8,3 persen
0,04 persen
-4,34 persen
18,4 persen
16,75 persen
2,16 persen
9,2 persen
4,2 persen
7,33 persen
9,5 persen
7,30 persen
11,8
persen
15,99 persen
21,09 persen
21,09
persen
105,2
NTP diatas
105 (Tahun
dasar 2007)
NTP diatas
105 (Tahun
dasar 2007)
115-120 (Tahun
dasar 1993)
113,6 (Tahun
Dasar 1993)
(105-110 - tahun
dasar 2007)
105,2 (Tahun
Dasar 2007)
10,03
persen
20,05
persen
12,55
persen
Slide - 31
KETAHANAN PANGAN:
TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2)
1. Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi.
Komponen
Satuan
2012
2015
2016
2017
2018
2019
247,21
256,62
259,66
262,64
265,57
268,44
41,33
42,05
42,78
707,27
755,88
Penduduk
Juta
Kebutuhan Beras
Juta Ton
38,18
39,98
40,64
Kebutuhan Daging
Sapi
Ribu Ton
485,50
582,03
620,62
Kebutuhan Daging
Unggas
Juta Ton
0,89
1,06
1,13
1,21
1,29
1,38
Kebutuhan Kedelai
Juta Ton
2,55
2,76
2,86
2,97
3,10
3,23
662,28
Slide - 32
KETAHANAN PANGAN:
TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2)
2.
Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara
(industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll
meningkatkan konsumsi bahan pangan industri.
3.
Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi
4.
Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi
5.
Perubahan pola konsumsi:
i.
ii.
iii.
iv.
6.
Kepraktisan – bentuk olahan
Kualitas: jenis dan kualitas tertentu
Brand: jaminan konsistensi kualitas
Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani
meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat
Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang
mayoritas IRT  respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah
sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang
Slide - 33
KETAHANAN PANGAN:
ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN
UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2)


Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas:

Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi.

Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan.

Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan
ramah lingkungan.

Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat.

Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai
target.
Mensinergikan produksi dan pengolahan :
 Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpulpengolah)
 Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk
menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen
Slide - 34
KETAHANAN PANGAN:
ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN
UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2)

Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan
 Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk
mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan
produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll).
 Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara
komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan
data dan kemampuan analisa yang mencukupi.

Peningkatan nilai tambah:
 Penyediaan bahan baku dari dalam negeri.
 Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik.
Slide - 35
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KETAHANAN ENERGI
KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI
PENINGKATAN PRODUKSI
DAN CADANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI
(INTENSIFIKASI)
PENGANEKARAGAMAN
SUMBER DAYA ENERGI PRIMER
(DIVERSIFIKASI)
PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN
PEMERATAAN PEMANFAATAN
ENERGI (EFISIENSI)
Terpenuhinya kebutuhan
bahan bakar dan bahan baku
industri dalam negeri
Mengurangi ketergantungan yang
berlebihan terhadap minyak bumi
dan menambah pasokan energi
primer melalui pemanfaatan
sumber daya energi lainnya
Efisiensi penggunaan energi dan
meningkatkan produksi nasional
serta penurunan emisi karbon,
memperbaiki daya saing dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
KETAHANAN DAN
KEMANDIRIAN
ENERGI
Didukung:
• Ekonomi: fiskal dan moneter
• Infrastruktur
• IPTEK
• Kewilayahan dan Tata Ruang
Slide - 37
MIDTERM REVIEW RPJMN 2010-2014
Indikator
Produksi
Minyak Bumi
Kapasitas
Pembangkit
Capaian
Satuan
Baseline
(2009)
2010
2011
2012
Target
2014
Ribu Barrel per
Hari
949
945
902
860
1.010*)
2.024
5.902
4.179
33.983
39.885
44.064
3.000 MW/
Tahun
Tambahan (MW)
Terpasang
(Kumulatif MW)
31.959
Persen
65,79
67,15
72,95
76,56
80
Terpasang
(Kumulatif MW)
1.179
1.189
1.226
1.341
5.000
Pembangunan
Jaringan Gas
Kota
Kota/Sambungan
Rumah
(Kumulatif)
2/
6.210
6/
19.376
9/
45.576
13/ 57.000
19/ 80.000
Pembangunan
SPBG
Unit (Kumulatif)
n.a **)
FEED***)
4
8
21
Rasio
Elektrifikasi
Kapasitas
PLTP
Status
*) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta
**) Belum ada pembangunan melalui APBN;
***) Front End Engineering Design
Sangat sulit tercapai
Perlu kerJa Keras
On Track/On Trend
Slide - 38
TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN
GAS BUMI

Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena
sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari
total jumlah lapangan migas yang ada saat ini.

Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh
kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk
meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya
yang mahal (cost recovery)

BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi
nasional.

35-40% (350-400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak
yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan
Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun.
Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap
untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery).

Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas
Slide - 39
SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER
(Draft KEN)
2010
5%
24%
22% 49%
Minyak
Gas Bumi
Batubara
EBT
23%
25%
30%
22%
2025
Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM
2030
25%
22%
30%
23%
31%20%
2050
25% 24%
 KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas
dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum
mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun.
 Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun
penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi.
Slide - 40
PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK
PEMBANGKIT LISTRIK
Sumber Daya (MWe)
Lapangan
Speculative
Cadangan (MWe)
Hypothetic
Probable
Possible
Kapasitas
Terpasang (MWe)
Proven
Sumatera
4,925
2,076
5,983
15
380
122
Jawa
1,935
1,946
3,415
885
1,815
1,134
410
359
973
-
30
5
1,000
127
992
150
78
80
545
43
341
-
-
-
Kalimantan
45
-
-
-
-
-
Papua
70
-
-
-
-
-
8,935
4,551
11,704
1,050
2,303
Bali-Nusa Tenggara
Sulawesi
Maluku
Total 285 Lapangan
Cadangan/Kapasitas
Terpasang (MW)



28,543
1,341
Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik
tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi 28.000 MW.
Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah
diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender
dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN)
Dari total potensi 28.000 MW, sebanyak 6.000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi
dan 6.600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala
konflik lahan.
Slide - 41
PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI
Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan
pemanfaatan BBG di sektor Transportasi
WILAYAH
JUMLAH
KENDARAAN
UMUM
PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d
2014
SPBG YANG
DIBUTUHKAN
ALOKASI GAS
(MMSCFD)
JARINGAN
PIPA (km)
SPBG
KONVERTER
KIT
PARTISIPASI
BADAN USAHA
MEMBANGUN
SPBG MULAI 2015
Jabodetabek
77.983
68
23,1
9*)
109,2
59
Jawa Timur (Surabaya,
Gresik, Sidoarjo)
10.774
13
10,2
4
-
9
3.101
5
2,2
4
-
Sumsel (Palembang)
1
20.500**)
Kaltim (Balikpapan)
5.775
4
1
4
-
-
Jawa Tengah (Semarang)
4.762
4
1
4
35,0
-
Kepri (Batam)
2.976
4
1
4
31,8
-
105.371
98
38,5
29
176,0
69
Total
*) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit
**) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah


Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7.500 unit. Tahun
2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit 13.000
unit.
Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan
umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaan
konverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain.
Slide - 42
PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH
UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)
35
30
25
20
15
10
5
0
Low Rank Coal (<5100 kcal/kg) Medium Rank Coal (5100-6100 High Rank Coal (>6100 kcal/kg)
kcal/kg)

Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (7580%), atau sekitar 35 juta ton

Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil
yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik
Slide - 43
PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH
UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)
Juta Tons
140
120
100
80
LOW-GROWTH REGIME
HIGH-GROWTH REGIME
Seiring dengan meningkatnya
permintaan listrik, penggunaan Low
rank coal akan terus meningkat, dan
dalam akhir tahun 2019/2020,
penggunaan batubara jenis ini akan
mencapai 120 juta ton
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001-2020)
Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton
Slide - 44
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS
TANTANGAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR (1/2)

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar
pelayanan minimum;

Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan
energi;

Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan
mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas
nasional;

Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta;

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta
pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing
scheme).
Slide - 46
TANTANGAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR (2/2)

Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam
aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang
non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan)

Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan
antar lembaga dan kapasitas SDM

Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan
pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya

Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan
infrastruktur

Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas
sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi,
kabupaten/kota)
Slide - 47
KOORDINASI INVESTASI
PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA
Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN
ke dalam masing-masing sektor infrastruktur

Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjamin
kepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalam
mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing
sektor infrastruktur.

Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalam
pembangunan infrastruktur.

Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Slide - 48
SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
• Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk
pembiayaan proyek-proyek infrastruktur
• Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans
Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah
dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah
• Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun
• Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment
• Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)
• Infrastruktur swasta (private infrastructure)
• Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (communitybased infrastructure)
Slide - 49
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
AKSELERASI PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT, 2013-2018
PERAN STRATEGIS JAWA BARAT

Secara geografis Provinsi Jawa
Barat memiliki lokasi strategis
karena berdekatan dengan Ibu
Kota Negara

Provinsi Jawa Barat memberikan
kontribusi terbesar ketiga
terhadap PDB Nasional.

Mempunyai kualitas sumber
daya manusia yang mencukupi,
khususnya di tingkat pendidikan
tinggi karena ditunjang
banyaknya perguruan tinggi.
Slide - 51
PERMASALAHAN JAWA BARAT:
EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
 Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 4,8 persen
(2004) menjadi 6,1 persen (2013 Q2). Namun demikian, PDRB per kapita Jawa Barat
tahun 2012 (Rp 21,25 Juta) masih berada di bawah PDRB per kapita nasional tahun
2012 (Rp 33,75 Juta).
 Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
secara cepat dari 14,51 % (Feb 2007) ke 8,90 % (Feb 2013). Namun, tingkat
pengangguran Provinsi Jawa Barat masih berada di atas TPT Nasional 5,92 % (Feb
2012).
 Selama periode 2007-2011, kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap PDB Nasional
semakin menurun (14,79 % di tahun 2007 menjadi 14,30 % di tahun 2011).
 Peranan sektor industri pengolahan pada PDRB Jawa Barat terus mengalami penurunan
yang dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak terhadap tingkat
pengangguran (44,97 % di tahun 2007 menjadi 35,79 % di tahun 2012)
 Pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak merata. Jawa Barat bagian selatan cenderung
tertinggal dan lambat pertumbuhannya.
Slide - 52
PERMASALAHAN JAWA BARAT:
PENDIDIKAN
 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Jawa Barat pada



tahun 2011/2012 sudah mencapai 74,12%, lebih rendah dari rata-rata nasional
(77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar,
dari 61,4% di Kab. Sukabumi sampai 98,7% di Kota Banjar (Data Kemdikbud,
2011/2012).
Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah Provinsi Jawa Barat pada tahun
2011/2012 (67,8%) juga masih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Sebaran
APK antar kab/kota juga cukup lebar, yaitu dari 47,2% di Kab. Bandung Barat sampai
lebih dari 100% di berbagai kota seperti Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota
Cirebon, dan Kota Bogor (Data Kemdikbud, 2011/2012).
Angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun Provinsi Jawa Barat tidak
banyak meningkat dari tahun 2004 sebesar 9,29% dan pada tahun 2012 sebesar
12,09%. Angka-angka tersebut lebih rendah dari angka nasional periode
2004(12,07%) – 2011 (15,94%) (Data Susenas)
Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat pada tahun 2012
cukup rendah (3,82%) tetapi angka untuk penduduk usia 45 tahun keatas masih
sangat tinggi (10,72%).
Slide - 53
PERMASALAHAN JAWA BARAT:
KESEHATAN
 Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Jawa Barat meningkat
dan lebih baik dari rata-rata nasional; misalnya kematian bayi – 30 per 1.000
kelahirah hidup1; kekurangan gizi pada balita-13%2 dan cakupan imunisasi dasar
lengkap – 65,6%1
 Tetapi banyak indikator yang masih di bawah atau di sekitar rata-rata nasional seperti
stunting (anak pendek) karena kurang gizi (33.6%)1, persalinan oleh tenaga
kesehatan (80.3%)1 dan anak usia 12-23 bulan dengan imunisasi campak (72.8%)
 Kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Banyak fasilitas kesehatan yang sistem
manajemen dan tenaga kesehatannya cukup baik, tetapi banyak yang masih
tertinggal misalnya: kebutuhan akan tenaga dokter, apoteker, dan sanitarian di
Puskesmas; kurangnya pelatihan dan refreshing bagi bidan.
 Sebagai provinsi ber-penduduk terbesar, pembangunan kesehatan di Jawa Barat
akan sangat besar daya ungkit-nya di tingkat nasional.
 Kesiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan perlu di tingkatkan, terutama dari sisi
supply side: fasilitas (puskesmas, rumah sakit); tenaga (dokter, bidan dan perawat),
dan sistem kesehatan (pelayanan dan sistem rujukan)
Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010
Slide - 54
AKSELERASI PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT (1/3)
1.
Menciptakan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang lebih baik

Pengembangan wilayah WALINI.

Pengembangan Kereta Api, Monorel, Tol dalam kota Bandung (Terusan
Pasteur-Ujung Berung- Cileunyi- Gedebage, dan tol Pasir Koja-Soreang).

Pembangunan permukiman perdesaan.

Pembangunan sarana prasarana lingkungan, termasuk rehabilitasi sungai
Citarum, pembangunan Waduk santosa, the Construction of transfer
Water Interbasin Cibatarua Cilaki Project.

Pembangunan infrastruktur air bersih (Proyek Air Minum Jatiluhur, PAM
Pondok Gede, Bekasi, PAM Bekasi Utara, PAM Jatigede, Sumedang),
drainase, persampahan (Pengelolaan Persampahan Greater Bandung
Area, Pengelolaan Sampah Bogor dan Depok).
Slide - 55
AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI
PROVINSI JAWA BARAT (2/3)
2.
Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Revitalisasi
Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu/Kawasan Industri Subang,
Majalengka, dan Sukabumi.

Revitalisasi Kawasan Industri Bekasi, Karawang, Purwakarta.

Penyelesaian pembangunan Tol CISUMDAWU; Tol Ciawi-Sukabumi; Tol
Sukabumi-Bandung; Tol Cileunyi-Tasikmalaya; Tol Cikampek-Palimanan.

Pengembangan pembangkit panas bumi dan PLTU Pelabuhan Ratu, dan
PLTsa Gedebage.

Pengembangan Kawasan Industri Jawa Barat (Ciamis, Cianjur, Sukabumi,
Tasikmalaya) dan penyelesaian jalur Jawa Barat Selatan.
Slide - 56
AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI
PROVINSI JAWA BARAT (3/3)
3.
Membangun Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif




4.
Peningkatan Teknologi dan Kualitas SDM



5.
Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang.
Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.
Pembangunan Tol dan Kereta Api Karawang – Cilamaya.
Pembangunan Terminal Gedebage.
Pembangunan Pusat Inovasi (NARC) di Bogor dan Majalengka.
Pembangunan Pusat Pelatihan di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka.
Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Bekasi, Sukabumi, dan
Majalengka.
Reformasi Birokasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha



Review Perda-Perda yang menghambat iklim investasi dan iklim usaha.
Penyederhanaan Perda.
Memperlancar dan mempermudah perijinan.
Slide - 57
MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara
sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota,
serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat;

Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan,
pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat
kabupaten/kota;

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Slide - 58
PENUTUP

Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan
sinergi pembangunan antara pusat dan daerah

Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga
kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan
dinamika internal dan eksternal

Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya
tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi
perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit
diprediksi.
Slide - 59
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN I:
PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014
KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014
JAWA BARAT
Program Transportasi 2014
Sektor Jalan (Provinsi Jawa Barat)
JALAN
Kegiatan / Output / Paket
Satuan
Output
Rencana
Tahun
2014
Vol.
RPM
PHLN
Jumlah
(Juta Rp)
905,6
76.733,3
-
76.733,3
13.496,8
17.801,9
-
17.801,9
Pemeliharaan Rutin Jalan
Km
Pemeliharaan Rutin Jembatan
M
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan
Km
113,5
364.652,0
-
364.652,0
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan
M
143,8
91.500,0
-
91.500,0
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan
Km
64,9
323.053,2
-
323.053,2
Penggantian Jembatan
M
45,6
11.116,0
-
11.116,0
Pembangunan Jalan Baru
Km
2,5
25.000,0
-
25.000,0
Pelebaran Jalan
Km
12,9
59.196,0
-
59.196,0
Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan
M
53,9
10.058,8
-
10.058,8
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan
Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar &
Terdepan
Km
3,4
-
Pengumpulan Data Jalan Dan Jembatan
101.000,0
101.000,0
1,2
5.922,5
-
5.922,5
Dokumen
-
5.827,0
-
5.827,0
Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan
Dokumen
-
53.270,9
-
53.270,9
Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan
Dokumen
-
1.115,0
-
1.115,0
Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan
Dokumen
-
74,0
-
74,0
Layanan Publik (PNBP)
Bulan Laya
12,0
697,4
-
697,4
72,0
31.162,1
-
31.162,1
Km
Layanan Perkantoran
Bulan
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh
Paket 21 - 40)
Laporan
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Unit
Subtotal
61,0
77,4
-
77,4
3.247,5
-
3.247,5
1.080.505,0
101.000,0
1.181.505,0
Program Transportasi 2014
Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian
(Provinsi Jawa Barat)
NO
LAUT
1
2
UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN
JUMLAH
Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla
KSOP Cirebon
Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Ratu
Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu
Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla
Unit Penyelenggara Pelabuhan Pangandaran
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan
dan Pengerukan
35.977.658
15.982.112
3.912.938
9.221.493
3.071.406
14.497.049
20.807.030
56.784.688
UDARA
Jumlah
1
Bandar Udara Cakrabuwana-cirebon
13.375.000
2
Bandara Kertajati
100.000.000
133.375.000
1
PERKERETAAPIAN
JUMLAH RAYA
(Ribu Rupiah)
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas
Pendukung Kereta Api
Lanjutan peningkatan jalan KA dengan mengganti Rel R.33 Btln besi
menjadi Rel R.54 Btln Beton berikut normalisasi tubuh jalan di
Km.0+000 s/d Km.29+000 lintas Bogor - Sukabumi (mendukung
angkutan barang tahap II)
Penanggulan longsor di Km.212+400 – Km.212+500 antara
Leuwigoong – Cibatu lintas Bandung-Banjar
Pembangunan badan jalan KA berikut drainase dan tembok penahan
tanah antara Cibungur - Tanjungrasa
Pembangunan jembatan KA di km 0+300 - km 8+700 antara Cibungur
- Tanjungrasa (tahap 1)
92.787.690
33.786.000
40.919.634
184.130.191
514.711.915
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN II:
PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014
Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014
Sektor Sumber Daya Air
Prov. Jawa Barat
Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur,
Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi
serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan
Kegiatan Strategis :
Prioritas Nasional : Infrastruktur
1. Pembangunan Daerah Irigasi
2. Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat
Kegiatan
Lokasi
Kabupaten Garut
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Indramayu
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta
Bangunan Penampung Air Lainnya
Alokasi
(Rp juta)
91.060,00
24.794,1
76.809,48
91.700,00
Waduk Kuningan
184.500,00
Waduk Jatigede
920.870,00
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN III:
PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI,
DAN INFORMATIKA - PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014
Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014
Sektor ETI
Prov. Jawa Barat
Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur,
Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi
serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan
Kegiatan Strategis :
1. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Barat
2. Mengembangkan Potensi Energi Baru Terbarukan di
Jawa Barat
Kegiatan
Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka
Energi Baru Terbarukan
Prioritas Nasional : Infrastruktur
Target Fisik
261 km
1250 Tungku; 50 Unit Biogas;
Rehabilitasi 1 PLTMH di
Sumedang
Alokasi
(Rp juta)
53.199,75
1.400,00
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN IV:
PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN
SWASTA - PROPINSI JAWA BARAT TA. 2013
Proyek Kerja Sama Pemerintah
dan Swasta
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN V:
KEGIATAN MP3EI
PROVINSI JAWA BARAT TA.2014
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (1/4)
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (2/4)
ENERGI
Nama Proyek
Nilai
Investasi Mulai
(Miliar Rp)
Selesai
Pelaksana
Status Proyek
KPI
Pembangunan gardu induk/trafo di Jawa Barat sampai 2021 (24640 MVA)
20768
2012
2021
Kementerian
ESDM, PT PLN
Sebagian dalam tahap
pelaksanaan, sebagian dalam Nasional
tahap persiapan
Pembangunan PLTU Jawa-1 1x1000 MW (Usulan Revisi FTP2)
15000
2014
2017
PT. PLN - IPP
Persiapan tender
Lainnya
Pembangunan PLTU Jawa-3 2x660 MW (Usulan Revisi FTP2)
16300
2014
PT. PLN - IPP
Persiapan tender
Lainnya
Pembangunan PLTU Jawa-4 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2)
30000
2014
PT. PLN - IPP
Persiapan tender
Lainnya
2017 dan
2018
2019 dan
2020
Pembangunan PLTU Jawa-5 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2)
30000
2014
2019
PT. PLN - IPP
Pembangunan PLTU Jawa-6 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2)
30000
2015
2021
PT. PLN
Pembangunan PLTU Cirebon 660 MW
7560
2007
2011
PT. PLN - IPP
Dalam tahap Studi
Kelayakan.
Dalam tahap Studi
Kelayakan.
Sudah selesai
Pembangunan PLTU Suralaya 625 MW
5500
2007
2011
PT. PLN
Sudah selesai
Lainnya
PLTU 1 Jabar – Indramayu (3 x 330 MW)
8698
2007
2011
PT. PLN
Sudah selesai
Lainnya
Indramayu
Indramayu
Lainnya
Lainnya
Lainnya
Pembangunan PLTU Indramayu #4 1x1000 MW (FTP2)
33800
2013
2019 dan
2020
PT. PLN
Dalam tahap persiapan
konstruksi dan ada kendala
terhambatnya penyelesaian
persetujuan amdal dari
Pemda
Pembangunan PLTU Indramayu #5 1x1000 MW
14200
2013
2019 dan
2020
PT. PLN
Dalam proses perencanaan
Pembangunan transmisi listrik di Jawa Barat sampai 2021 (4740 kms)
8235
2012
2021
PT. PLN
Sebagian dalam tahap
pelaksanaan, sebagian dalam Nasional
tahap persiapan
Pengembangan PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 2x110 MW (FTP2)
4700
2014
2019
Star Energy, PT.
PLN
Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x260 MW) Upper Cisokan
(FTP2) di Jawa Barat
8000
2013
2017
PT. PLN
Eksplorasi tambahan sumur
ke-3 (proses lelang EPC unit
Bandung
3 dihentikan oleh
pengembang)
Proses pra konstruksi
(pembangunan sebagian
access road)
Bandung
Ijin prinsip dari kemenhut
sdh keluar 13 Feb ’12
PERMUKIMAN
SDA
LAUT
UDARA
KA
ENERGI
SEKTOR
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (3/4)
Nama Proyek
Nilai Investasi
(Miliar Rp)
Mulai
Selesai
Pembangunan Rel Kereta Api Barang menuju Pelabuhan
Cilamaya
3.400
2020
2025
Pembangunan Rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung
39.800
2020
2025
Pelaksana
Status Proyek
Kementerian
Perhubungan
Kementerian
Perhubungan dan
swasta
KPI
Jabodetabek
Area
Jabodetabek
Area
Track Padalarang-Bandung-Cicalengka 45 km,
track Kiara Condong-Cicalengka 22 km. TA
2013 : (Rupiah Murni) Kajian AMDAL dan
Bandung
Larap untuk pembangunan jalur ganda dan
elektrifikasi antara Padalarang - Bandung Cicalengka
Pembangunan elektrifikasi Padalarang- Bandung-Cicalengka
dan Kiara Condong-Cicalengka
1722
2015
2018
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandara Karawang
36199
2017
2025
Kementerian
Perhubungan;, Ap2,
Swasta
Pembangunan Bandara Kertajati
8299
2013
2020
Kementerian
Perhubungan dan
Dinas Perhubungan
Prov. Jawa Barat
Dan jalan akses ke pelabuhan sepanjang 30
km. FS Maret 2013 selesai, AMDAL dan DED
direncanakan 2013. 2014 : persiapan
pelabuhan cilamaya
Progres 76 %, selesai 2013.Pendanaan:
Proses penambahan Loan baru $172 juta (total
Majalengka
biaya: $411juta), blm termasuk biaya pemb.
Unit air baku
Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya
40345
2015
2020
Kementerian
Perhubungan dan
swasta
Pembangunan Bendungan Jatigede (Air baku 3900 l/s; irigasi
90.000 ha)
3252
2011
2014
Kementerian PU
(Ditjen SDA)
Pengembangan sistem penyediaan air untuk pembangunan
infrastruktur skala besar (Jatiluhur Tahap 2)
4300
2015
2018
SWASTA
Jabodetabek
Area
Pembangunan Kota Baru di Karawang
5.600
2015
2018
SWASTA
Jabodetabek
Area
Jabodetabek
Area
SEKTOR
KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (4/4)
Nama Proyek
Nilai Investasi
(Miliar Rp)
Mulai
Selesai
Pelaksana
Status Proyek
KPI
Penanganan Jalan Pantura Cikampek – Cirebon (166,1 Km)
3.199,0
2011
2025
Kementerian PU
Indramayu
Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 33,9 km (JORR 2)
4.200,0
2012
2016
Kementerian PU
Jabodetabek
Area
Penambahan Jalur Jalan Tol Jakarta - Cikampek
4.800,0
2015
2018
Jabodetabek
Area
JALAN
Jasa Marga
Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya
3.500,0
2020
2025
Kementerian PU
Karawang
Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi
7.775,0
2014
2018
SWASTA
Panjang ruas 54 km.
Bogor
Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan
9.853,0
2012
2017
Kementerian PU
Panjang ruas 60,10km. Proses Pengadaan
Tanah : Seksi I (Ruas Cileunyi - Rancakalong) :
27%, Seksi II (ruas Rancakalong-Sumedang) :
48%; (23102012) Progress pembebasan tanah
21.62% (Seksi I dan II), Progress pekerjaan
Majalengka
fisik:Paket APBN th.2011 = 100 % Paket
th.2012 (0%), terkendala karena belum
ditandatanganinya Loan Agreeement dengan
Pemerintah China
. Ada di PPP Book 2012.
Pembangunan jalan tol terusan Pasteur - Ujung Berung Cileunyi, Soekarno Hatta - Gedebage
11.523,0
2017
2020
SWASTA
Panjang ruas 27,3 km. Belum Tender. Ada di
PPP Book 2012.
Bandung
4.524,0
2015
2020
PT Cimanggis
Cibitung Tol Ways
Panjang ruas 25,39 km.
Jabodetabek
Area
Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
LAMPIRAN VI:
HASIL EVALUASI RPJMN 2010-2014
HASIL PENCAPAIAN KINERJA
RPJMN 2010-2014
2010
2011
2012
TARGET
RPJM
REALISASI
TARGET
RPJM
REALISASI
TARGET
RPJM
REALISASI
5,5- 5,6
6,2
6,0 - 6,3
6,5
6,4 - 6,9
6,23
Inflasi
4-6
7
4,0 - 6,0
3,8
4,0 - 6,0
4,30
Pengangguran
7,6
7,1
7,3 - 7,4
6,6
6,7 - 7,0
6,14 (Agt)
12,0 - 13,5
13,33
11,5 - 12,5
12,49
10,5 - 11,5
11,66 (Sept)
Pertumbuhan Ekonomi
Kemiskinan
2013
2014
TARGET
RPJM
TARGET
APBN 2013
TARGET
RPJM
TARGET
RKP
STATUS
Pertumbuhan Ekonomi
6,7 - 7,4
5,9
7,0%-7,7%
6,4 – 6,9
2
Inflasi
3,5 – 5,5
9,2
3,5 – 5,5
3,5 – 5,5
1
Pengangguran
6,0 - 6,6
5,8 – 6,1
5%-6%
5,0 – 6,0
1
Kemiskinan
9,5 - 10,5
9,5 – 10,5
8%-10%
8,0 – 10,0
2
1
= Sudah tercapai atau On
Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
Slide - 77
REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010-2014
Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai.
Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014.
NO
PRIORITAS NASIONAL
1
2
3
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
4
2
4
2
Pendidikan
6
0
0
3
Kesehatan
3
3
4
4
Penanggulangan Kemiskinan
4
1
0
5
Ketahanan Pangan
3
5
1
6
Infrastruktur
8
2
1
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
3
3
1
8
Energi
3
1
2
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
11
0
0
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
1
3
0
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
5
0
0
12
Politik, Hukum, dan Keamanan
8
5
0
13
Perekonomian
1
2
0
14
Kesejahteraan Rakyat
6
0
0
JUMLAH
66
27
13
PERSENTASE
62%
26%
12%
1
= Sudah tercapai atau On
Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
3
= Sangat Sulit tercapai
Slide - 78