Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Tahun 2010

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PENDAHULUAN



Latar Belakang

 guru sebagai

tenaga profesional

harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar (UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7)   bahwa kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S-1/ D-IV (UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 9) pendidik pada PAUD, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK memiliki:  Kualifikasi akademik minimal S1/ D4.

 Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

 Sertifikat profesi guru sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah tempat kerjanya.

(PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29)



Data guru secara nasional total 2.607.311 orang :

 

S-1, S-2, S-3, dan D-IV = 1.110.590 (43%) Belum S-1 = 1.496.721 (57%)

 Landasan Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru, 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan .



Tujuan:



Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S 1/D-IV.



Kerangka Program

  

ditujukan pada guru yang sedang meningkatkan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV. dana dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) masing masing provinsi tahun anggaran 2010. Penyaluran bantuan biaya dikirim langsung ke rekening bank/pos masing-masing guru penerima.

 Sasaran

308.768 guru yang sedang menempuh pendidikan di jenjang S-1/D-IV baik melalui program reguler maupun program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).

 kuota untuk guru yang bertugas di kecamatan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar sebanyak 18.595 guru

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

 Pengertian    Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/D-IV adalah pemberian sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Diknas pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV). Pemberian dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi.

 Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini bertujuan: Mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijasah S-1/D-IV;   Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran; Mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.

Prinsip

:

Terbuka, Langsung, Mengutamakan mutu dan Tidak meninggalkan tugas mengajar

 Terbuka  Bantuan biaya ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang S-1/D-IV dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengumuman dan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan biaya serta penetapan guru penerima bantuan biaya dilakukan oleh LPMP provinsi masing-masing berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.   Langsung  Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru diberikan secara langsung kepada guru melalui transfer ke rekening bank/pos milik guru yang bersangkutan. Mengutamakan mutu   Guru yang akan menerima bantuan biaya ini adalah guru yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1/D-IV di perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi. Tidak meninggalkan tugas mengajar  Guru yang menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik tidak meninggalkan tugas mengajar.



Sumber dan Alokasi Dana

 

bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada DIPA LPMP Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun.

 Kriteria Penerima Bantuan biaya 1.

2.

Guru yang belum S1 yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah serta semua guru belum S1 yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di PT yang memperoleh izin operasional dari Ditjen Dikti: dengan ketentuan sebagai berikut: a.

b.

Guru PNS/bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, honorer pada sekolah negeri) yang mengajar pada satuan pendidikan binaan Kementerian Diknas baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang mendapat ijin operasional dari pemerintah daerah.

Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau meneruskan pendidikan sesuai dengan ijazah SLTA, D-I, D-II, D III/Sarjana Muda dimilikinya.

c.

d.

e.

f.

g.

Belum memiliki ijazah S-1/D-IV.

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik yang bersumber dari APBN dari instansi/unit lain.

Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana/perdata.

Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2.

3.

4.

Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada tahun 2007, 2008, dan 2009 yang masih menempuh studinya dan memiliki indeks prestasi (IP) minimal 2,0 baik yg reguler maupun melalui PPKHB.

Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV mulai tahun akademik 2010 yang diterima sebagai peserta Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan melalui Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajatr (PPKHB), tanpa memperhatikan IP.

Semua guru yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang belum S 1/D-IV.



Tahapan Pemberian Bantuan Biaya

1.

2.

3.

4.

5.

Penetapan dan Pendistribusian Kuota    sesuai dengan DIPA masing-masing LPMP kuota provinsi didistribusikan setelah dikurangi guru penerima subsidi yang masih melanjutkan kuliahnya, bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar kuota kabupaten/kota dihitung secara proporsional Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Subsidi   pengusulan calon oleh Kepala Sekolah (Format 1A dan 1B) seleksi dan pengusulan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota (Format 2A dan 2B) Penerbitan Surat Keputusan Penerima Subsidi oleh LPMP Penyaluran Subsidi oleh LPMP  dikirim langsung ke nomor rekening bank guru yang bersangkutan

 Persyaratan administratif:       Foto kopi ijasah terakhir, Foto kopi SK Pengangkatan sebagai guru baik guru PNS maupun guru bukan PNS, Foto kopi kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan, Surat keterangan sehat dari dokter, Foto kopi rekening bank/Pos milik guru yang bersangkutan, Foto kopi daftar nilai yang menunjukkan IPK minimal 2,0 bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan yang sedang mengikuti pendidikan pada semester 2 (dua) ke atas.



Urutan prioritas seleksi:



Semester tertinggi



Bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu



Prestasi akademik



Masa kerja



Usia

Diagram Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi

 

Hak penerima bantuan:

 Menerima informasi program  Menerima subsidi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun selama yang bersangkutan menempuh pendidikan

Kewajiban penerima bantuan:

  Memiliki komitmen, disiplin, dan dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan dibuktikan dengan indeks prestasi yang meningkat Tidak meninggalkan tugas mengajar di sekolah  Menyelesaikan pendidikan tepat waktu

Tabel 1. Jangka Waktu Pemberian Subsidi

Ijasah Terakhir SMA/SPG/SMK / SGO atau sederajat D1 D2/PGSLP atau sederajat D3/PGSLA atau sederajat Semester yg diikuti saat menerima subsidi 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 1 - 2 3 - 4 5 - 6 1 - 2 3 - 4 Maksimum lama menerima subsidi (tahun) 5 3 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

Penghentian Pemberian Subsidi: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Telah menyelesaikan studinya Melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Tabel 1 Meninggal dunia Berhenti dari jabatan guru Tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam perkuliahan Indeks prestasi (IP) tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan Menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota Dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap Berhenti dari program atas kemauan sendiri

Jadwal Pelaksanaan

Format 1 A

Insert 1 kolom baru untuk NUPTK

Format 1 B

Insert 1 kolom baru untuk NUPTK

Format 2 A

Insert 1 kolom baru untuk NUPTK

Format 2 B

Insert 1 kolom baru untuk NUPTK

KUOTA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK TAHUN 2010 NO. KODE SATKER

414808 414814 414820 414741 414839 536204 414845 414851 414757 414763 414860 414772 536562 536712 539670 536911 414891 414788 414794 536928 414876 414882 188000 537035 537042 538175 653622 653601 653593 653615 23 24 25 26 27 28 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 29 30

NAMA SATKER

LPMP DKI JAKARTA LPMP JAWA BARAT LPMP JAWA TENGAH LPMP D.I. YOGYAKARTA LPMP JAWA TIMUR LPMP NANGGROE ACEH LPMP SUMATERA UTARA LPMP SUMATERA BARAT LPMP RIAU LPMP JAMBI LPMP SUMATERA SELATAN LPMP LAMPUNG LPMP KALIMANTAN BARAT LPMP KALIMANTAN TENGAH LPMP KALIMANTAN SELATAN LPMP KALIMANTAN TIMUR LPMP SULAWESI UTARA LPMP SULAWESI TENGAH LPMP SULAWESI SELATAN LPMP SULAWESI TENGGARA LPMP MALUKU LPMP BALI LPMP NUSA TENGGARA BARAT LPMP NUSA TENGGARA TIMUR LPMP PAPUA LPMP BENGKULU LPMP MALUKU UTARA LPMP BANTEN LPMP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LPMP GORONTALO

TOTAL BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU S1/D4 SASARAN

4,631 19,379 30,026 4,843 29,613 3,578 10,087 3,239 3,552 3,061 4,805 7,505 8,247 4,391 5,014 1,983 4,171 2,861 7,014 2,640 2,198 4,277 3,480 4,514 1,785 3,159 1,073 4,578 1,391 2,285

189,380 PENINGKATAN KUALIFIKASI MELALUI APBNP DANA

9,351,790,000 38,758,000,000 60,181,600,000 9,686,000,000 59,226,000,000 7,156,000,000 20,174,000,000 6,478,000,000 7,104,000,000 6,122,000,000 9,610,000,000 15,117,590,000 16,494,000,000 8,782,000,000 10,028,000,000 3,966,000,000 8,342,000,000 5,722,000,000 14,028,000,000 5,280,000,000 4,396,000,000 8,554,000,000 6,960,000,000 9,094,000,000 3,570,000,000 6,348,000,000 2,146,000,000 9,156,000,000 2,782,000,000 4,570,000,000

379,182,980,000 SASARAN

1,423 5,954 9,226 1,488 9,099 1,099 3,099 995 1,091 941 1,476 2,306 2,534 1,349 1,541 609 1,282 879 2,155 811 675 1,314 1,069 1,387 548 971 331 1,407 427 702

58,188 DANA

2,846,000,000 11,908,000,000 18,452,000,000 2,976,000,000 18,198,000,000 2,198,000,000 6,198,000,000 1,990,000,000 2,182,000,000 1,882,000,000 2,952,000,000 4,612,000,000 5,068,000,000 2,698,000,000 3,082,000,000 1,218,000,000 2,564,000,000 1,758,000,000 4,310,000,000 1,622,000,000 1,350,000,000 2,628,000,000 2,138,000,000 2,774,000,000 1,096,000,000 1,942,000,000 662,000,000 2,814,000,000 854,000,000 1,404,000,000

116,376,000,000

JUMLAH GURU BELUM S1 MENURUT KUALIFIKASI AKADEMIK UNTUK DAERAH TERLUAR DAN PERBATASAN TAHUN 2010

JUMLAH GURU PNS DAN BUKAN PNS MENURUT KUALIFIKASI AKADEMIK, TAHUN 2010 DAERAH TERLUAR/PERBATASAN NO PROVINSI KAB/KOTA SMA+D1+D2+D3 TOTAL 1 NAD* 2 SUMUT 3 R I A U 4 R I A U 5 R I A U 6 R I A U 7 R I A U 8 KALBAR 9 KALBAR 10 KALBAR 11 KALBAR 12 KALBAR 13 KALTIM 14 KALTIM 15 KALTIM 16 SULUT 17 SULUT 18 MALUKU* 19 MALUKU* SABANG SERDANG BEDAGAI BENGKALIS INDRAGIRI HILIR ROKAN HILIR DUMAI KEPL. MERANTI SAMBAS SMA D1 D2 D3 85 6 250 73 414 830 67 308 100 1.305 335 39 588 100 1.062 140 11 195 23 369 527 7 199 24 757 153 4 254 16 427 49 1 120 18 188 127 11 142 12 292 SANGGAU SINTANG KAPUAS HULU BENGKAYANG MALINAU NUNUKAN 158 8 220 26 412 2.022 78 1.268 267 3.635 253 25 484 56 818 49 - 49 5 103 25 2 39 1 67 358 28 221 13 620 KUTAI BARAT SANGIHE KEPL. TALAUD 239 93 294 74 700 MALUKU TENGGARA BARAT 832 418 497 172 1.919 KEPULAUAN ARU 37 2 15 - 54 356 33 342 32 763 260 70 126 60 516 20 NTT* 21 NTT* 22 NTT* 23 NTT* 24 NTT* 25 PAPUA* KUPANG TIMOR TENGAH UTARA B E L U A L O R ROTE NDAO MERAUKE 26 PAPUA* 27 PAPUA* 28 PAPUA* 29 PAPUA* KEEROM BOVEN DIGUL PEGUNUNGAN BINTANG SUPIORI 30 PAPUA* JAYAPURA 31 MALUKU UTARA* MOROTAI 32 KEPRI 33 KEPRI 34 KEPRI 35 KEPRI 36 KEPRI 37 PAPUA BARAT* KARIMUN NATUNA BATAM BINTAN ANAMBAS RAJA AMPAT 49 1 32 1 83 231 21 78 38 368 420 14 158 74 666 173 37 132 70 412 50 4 40 7 101 232 24 195 109 560 148 13 185 47 393 28 1 10 1 40 74 - 69 14 157 15 1 10 5 31 8 4 26 14 52 174 5 50 13 242 84 12 115 21 232 96 4 263 39 402 123 3 147 16 289 30 - 31 5 66 3 2 29 3 37 12 - 29 2 43 8.785 1.049 7.210 1.551 18.595 Sumber data : Database NUPTK per Juni 2009 Catatan : * Adalah Kab/kota yang termasuk daerah terluar dan perbatasan sesuai Permendiknas No. 7 Tahun 2010