Transcript Matrikulasi
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010 1
UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
2
S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh; S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; S-1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; S-1/D-IV Non Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi; S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.
3
Prosedur Rekrutmen Peserta
Seleksi administrasi: (1) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajarkan (2) Transkrip nilai, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza.
Tes penguasaan bidang studi yang sesuai dengan program PPG yang akan diikuti.
Tes Potensi Akademik.
Tes penguasaan kemampuan berbahasa Inggris Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan serta kemampuan lain sesuai dengan karakteristik program PPG. Asesmen kepribadian melalui wawancara/inventory atau instrumen asesmen lainnya. 5
Alur Seleksi dan Matrikulasi Program PPG Pra Jabatan
6
Matrikulasi (Hanya bagi PPG Prajabatan)
Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi.
Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan
sebelum mengikuti program PPG
.
Matrikulasi diperuntukkan bagi calon peserta Program PPG Pra Jabatan yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen (berdasarkan standar kompetensi lulusan melalui tes penguasaan SKL) Kurikulum matrikulasi adalah kurikulum S1 kependidikan (dapat berupa matrikulasi matakuliah akademik kependidikan, maupun akademik bidang studi) 7
PENYELENGGARA PROGRAM MATRIKULASI PENYELENGGARA PROGRAM MATRIKULASI ADALAH PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN PENYELENGGARA PPG PENENTUAN MATA KULIAH YANG HARUS DIIKUTI DILAKUKAN OLEH KETUA PRODI PENYELENGGARA DENGAN MENGHITUNG DEFISIT MATAKULIAH YANG BELUM PERNAH DIIKUTI PADA SEWAKTU DI S1 PENYELENGGARAAN PROGRAM MATRIKULASI DAPAT DILAKUKAN TERSENDIRI (KHUSUS) ATAU DIMASUKKAN KE DALAM PROGRAM REGULER S 1 8
Company LOGO
9
S1 NON DIK DITOLAK SELEKSI S1 DIK Linier &Non Linier DITERIMA DG MATRIKULASI
LULUS
SELEKSI DITOLAK
DITERIMA TANPA MATRIKULASI
PROGRAM PPG
11
A. Seleksi Administrasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota B. Seleksi Akademik di LPTK
12
Calon peserta mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut.
a. Biodata peserta Program PPG Dalam Jabatan.
b. Format isian calon peserta Program PPG Dalam Jabatan.
c. Foto kopi ijazah S-1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal.
d. Surat keterangan sebagai guru PNS (guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemda) dari KS. e. Surat keterangan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari KS dan/atau yayasan.
f.
Surat keterangan yang menyatakan memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun, dilengkapi SK pengangkatan sebagai guru.
g. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah.
h. Surat persetujuan/izin dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
13
i.
j.
Surat keterangan bebas napza Surat keterangan kesehatan.
k. Bukti prestasi (portofolio) yang dapat berupa: Fotokopi sertifikat/piagam/surat keterangan tentang prestasi guru yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.
Buku, modul, artikel, laporan penelitian yang relevan dengan pendidikan atau media/alat pembelajaran. Surat keterangan/sertifikat/piagam penghargaan mengenai prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga yang dilegalisasi atasan. Surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang tentang pembimbingan teman sejawat atau siswa yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah.
14
1. Berdasarkan dokumen yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, ke LPTK, LPTK melakukan penelitian dokumen dengan menggunakan prinsip PPKHB.
2. LPTK melakukan seleksi menggunakan tes dan non tes yang meliputi hal berikut
.
a.
Tes penguasaan bidang studi (sesuai dengan bidang studi yang diampu) b. Tes kemampuan bahasa Inggeris( English for Academic Purposes) c.
Tes potensi akademik sesuai dengan kondisi setempat d. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kineja 3. LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional
15
Pendidikan Profesi Guru (PPG) GURU DLM JABATAN S1/ D4 DISDINAS PROPINSI/KAB/KOTA SELEKSI ADM TOLAK LPTK SELEKSI AKD DIKEMBALIKAN KE DINAS BERASRAMA DO TL TERIMA REGISTRASI UJI AN ULANG 1X TL PPG DLM JABATAN: PENDALAMAN, WORKSHOP SSP & PPL UJI KOMPETENSI LULUS PPG PRA JABATAN: WORKSHOP SSP & PPL TL LULUS SELEKSI ADM DISDIKNAS LPTK MATRIK ULASI LULUS DO UJI AN ULANG 1X LULUS SERTIFIKAT PENDIDIK S1/ D4 DIK & NON DIK TL TL
16
1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali guru SD dan guru PAUD.
2. Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS, yaitu guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda.
5. Memiliki NUPTK.
17
6. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun dengan usia maksimal 35 tahun pada saat mendaftar.
7. Memiliki prestasi akademik/non akademik dan karya pengembangan profesi di tingkat kab/kota, provinsi, atau nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi/lembaga.
8. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan terkait yang relevan dan mendapatkan izin belajar.
9. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
10. Surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).
18
Email: [email protected]
22