Disampaikan oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS Disampaikan dalam Pembukaan Acara:

Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2014 1

PROSES DAN KEDUDUKAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019

1. RT RPJMN 2015-2019 adalah RPJMN ke III dalam kurun RPJPN 2005-2025. 3 KATA KUNCI: a. Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia b. SDM berkualitas c. Kemampuan IPTEK (slide L-1) 2. RT-RJMN 2015-2019 disusun berdasar: (i) evaluasi pelaksanaan RJMN 2010-2014; (ii) Background study; (iii) aspirasi masyarakat (slide L-2) 3. RT-RPJMN + Visi Misi Presiden Terpilih



(slide L-3) RPJMN 2015-2019

2

BONUS DEMOGRAFI (disiapkan dan ditangani dengan TEPAT) ATAU “BOM” DEMOGRAFI

Windows of Opportunity

• • • BD: PROPORSI USIA PRODUKTI > USIA NON PRODUKTIF (ANAK2 DAN LANSIA) KALAU DISIAPKAN DENGAN BENAR  AKAN MENJADI BONUS – KALAU TIDAK AKAN MENJADI “BOM” BONUS: KALAU BEKERJA, PRODUKTIF DAN BISA MENABUNG BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: – – – KUALITAS SDM: terdidik dan sehat dan terampil (produktif)  AKAN PRODUKTIF – BEKERJA DAN MENABUNG JUMLAH TIDAK MELEDAK - USIA DINI PADA SAAT TAHUN BONUS TIDAK MEMBESAR – PERLU PENGENDALIAN PENDUDUK STRUKTUR EKONOMI MEMBERI RUANG USIA PRODUKTIF UNTUK BEKERJA PRODUKTIF, BEKERJA DAN KAYA (PENDAPATAN TIDAK HABIS DIKONSUMSI), KELEBIHAN DITABUNG (TIDAK BOROS) 3

KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 - 2019

Keluar dari

Middle Income Trap (MIT)

RPJMN 2015 – 2019 Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek Jangka Panjang : Tercapai tahun 2031 apabila Ekonomi tumbuh 6-7%/tahun Sangat penting untuk meletakkan fondasi keluar MIT Tidak boleh meleset.

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Perubahan Iklim Polhukam -RB -Desentralisasi -Anti korupsi -Demokrasi Ekonomi -Transformasi Struktur -Resiliensi -Infrastruktur -Inovasi Kesra -Mutu SDM -Kemiskinan -Tenagakerja -BPJS Lingkungan -Pengelolaan SDA dan

biodiversity

-Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Daerah -Pemerataan -SPM -Urbanisasi -Desentralisasi • • • • •

Comprehensive reform Not BAU

Prinsip berkelanjutan Sinergi tidak terkotak-kotak

Decisive Delivery Mechanism

Kerangka Pendanaan : APBN dan Non APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan 4

2010 USD 12.000

ROADMAP MIT

BONUS DEMOGRAPHIC

Threshold Middle Income Trap

2030 2010 Pertumbuhan PDB PDB per kapita Kemiskinan Pengangguran 2015

RPJM 2

2013 Sktr USD 4.000

2013 : 11,47% 2013: 6,25% 2020

RPJM 3 6 - 8 % per tahun

2019: Sktr USD 7.000

6 - 8 % per tahun

2025

RPJM 4

2025: > USD 12.000

< 5 % < 5 % 2030

5

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019

SOSIAL EKONOMI POLHUKAM

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.

DAERAH INFRASTRUKTUR SDA DAN LH

 Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.

 Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

  Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.

Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.

6

SASARAN RPJMN 2015-2019

POLHUKAM EKONOMI SOSIAL SDALH DAERAH

• Konsolidasi demokrasi • Praktek korupsi menurun • Pertumbuhan: 6-8%/th didukung industri dg nilai tambah tinggi • PDB per kapita tahun 2019 USD 7.000

• Tingkat kemiskinan 6-8% • Infrastruktur dasar: elektrifiikasi, air bersih dan kelayakan jalan raya 100% • Pendidikan 2019: :APM SD/MI/sederajat: 97%; APM SMP/MTs/sederajat: 80%; APK SMP/MTs//sederajat: 104%; APK SMA/SMK/MA:89% dan APK PT/PTA: 33% (2019) dan Membaiknya kualitas • Kesehatan: AK bayi menurun dari 28/1000 menjadi 25/1000 • Produksi padi 46 Juta ton (2,9%/tahun) dan pangan protein meningkat • Penurunan Emisi GRK 2019 mendekati 26% • Hiilirisasi hasil tambang • IKLH dari….. menjadi • Bauran energi EBT 6-7% di 2019 • Ekonomi Jawa – L Jawa: 59:41 menjadi 53-55: 45-47 • Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 (2019)

7

RANCANGAN TEMA RKP 2015

  

Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2 Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019): memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kata Kunci : (1) Reformasi Pembangunan; (2) Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.

8

SASARAN RKP 2015



Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut:

1) 2) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 6,3 persen; inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen.

Arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RPJMN 2015-2019 9

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROV. JABAR

    Perekonomian Jawa Barat tahun 2013 tumbuh sebesar 6,06 persen. Angka pertumbuhan ini sudah berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78 persen (2013).

Dari sisi suplai, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tersebut sebesar 2,18 persen, pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pengangkutan, komunikasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,52 persen.

Dari sisi permintaan, kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,51 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,20 persen.

 Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,27 persen pada tahun 2010 menjadi 9,61 persen pada September 2013. Angka ini sudah di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional 11,47 persen (September 2013).

10

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROV. JABAR....(lanjutan)

   Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan TPT dari 10,33 persen pada Agustus 2010 menjadi 9,08 persen di Agustus 2013 namun masih di atas rata rata nasional sebesar 6,25 persen (Agustus 2013).

 Dari segi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia sudah cukup baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,71 (2007) menjadi 73,11 (2012). Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan karena masih sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 73,29 (2012).

Angka Rasio Gini Provinsi Jawa Barat meningkat dari 0,36 (2007) menjadi 0,411 (2013) namun sudah berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,413 (2013).

11

POTENSI PEMBANGUNAN JABAR

  .

  Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi Jawa Barat merupakan modal dasar untuk menjadikan provinsi ini sebagai

salah satu pusat industri pengolahan dan lumbung pangan nasional.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan pusat industri pengolahan dan lumbung pangan nasional.

Banyaknya kawasan-kawasan industri pengolahan baik skala rumah tangga maupun industri besar yang tersebar di Provinsi Jawa Barat mendorong perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Selain potensi industri pengolahan, produktivitas tanaman padi Provinsi Jawa Barat tahun 2012 cukup besar mencapai 58,58 kuintal/Ha, walaupun masih di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 61,11 kuintal/Ha dan D.I Yogyakarta mencapai 60,25 kuintal/Ha.

12

POTENSI PEMBANGUNAN JABAR...(lanjutan)



Potensi pengembangan industri pengolahan dapat ditingkatkan melalui antara lain:

  

pengembangan kawasan industri terpadu.

peningkatan kualitas SDM tenaga kerja industri.

peningkatan iklim investasi.



Potensi pengembangan lumbung pangan nasional dapat ditingkatkan melalui antara lain:

   

penyaluran subsidi benih sektor pertanian tanaman pangan.

pengembangan dan penggunaan teknologi sektor pertanian tanaman pangan.

pemantapan penyuluhan pertanian.

pembangunan/peningkatan jaringan irigasi.

13

TANTANGAN PEMBANGUNAN JABAR

Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, antara lain:    Optimalisasi infrastruktur sarana prasarana transportasi dalam menghubungkan wilayah utara dan selatan.

Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan sinkronisasi

dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap.

14

KONDISI INFRASTRUKTUR WILAYAH JAWA 2014

Komponen

Kondisi Mantap Jalan

Rasio Elektrifikasi (%)

Transportasi Laut Transportasi Udara

Akses air minum layak Akses sanitasi layak Desa terdapat BTS (Telekomunikasi) Banten DKI Jakarta Jawa Barat

93,86 86,27

Sumber : Buku III RKP Tahun 2014

Baik Baik 64,09 66,59 54 97,34 99,99 Baik Baik 94,13 87,1 80 97,15

80,15

Baik Baik

64,67 56,00 55 Jawa Tengah

93,30 86,13 Baik Baik 69,17 64,05 29

D.I.

Yogyakarta

99,06

Jawa Timur

91,67 80,57 Baik Baik 73,10 80,01 61 79,26 Baik Baik 74,77 58,73 46

15

PROYEK STRATEGIS RPJMN 2015-2019 PROVINSI JAWA BARAT

* Pembangunan Bandara Karawang * Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya Rp 36.200 Milyar Rp 40.345 Milyar Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya Pembangungan jalur KA antara Cikarang - Pelabuhan Cilamaya Pengembangan Sistem Transit Kota Bogor Rp 6.200 Milyar Rp 3.400 Milyar Rp 1.281 Milyar Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi 14,6 km (JORR 2) Rp 2.260 Milyar Pipa Cirebon-Bekasi 220 km Rp1.800 Milyar Pembangunan Jalan Tol Ciawi Sukabumi Rp7.775Milyar

*Pembangunan Bandara Kertajati Rp 8.300

Milyar Pengembangan Sistem Transit Kota Bandung Rp 2.285 Milyar Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya Rp 6.620 Milyar Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor Rp 800 Milyar Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) Rp 1.500 Milyar PS Upper Cisokan Pump Storage 260 MW Rp 15,123 Milyar Pembangunan High Speed Railway Jakarta - Bandung Rp 9.000 Milyar Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap Rp 3.000 Milyar

PROYEK STRATEGIS RPJMN 2015-2019 PROVINSI JAWA BARAT

Pembangunan Tanggul Citarum Hilir Rp 499 Milyar Rehabilitasi Saluran Tarum Barat Rp 767 Milyar Pembangungan Relokasi Tanggul Citarum Hilir Rp 361 Milyar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rp 111 Milyar Revitalisasi Situ (tersebar di Jabar ) Rp 260,1 Milyar Pembangunan Waduk Ciawi Rp 800 Milyar Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir Rp 260 Milyar Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rp 367 Milyar Pembangunan Retensi Cieunteung Rp 211 Milyar Pembangunan Waduk Santosa, Sadawarna, Cimeta, Sukawana, Cikapundung Rp 2.433 Milyar Pembangunan Floodway Cisangkuy Rp 499 Milyar Upper Citarum Basin Flood Management Rp 304,5 Milyar Pembangunan Waduk Matenggeng Rp 3.104 Milyar

Program Strategis di Jawa Barat

1

No

2

Kegiatan

Community Based Sanitation Development Program (SANIMAS) Small Scale Water Treatment Plant for Emergency Relief

Mulai Imple mentasi

2014 2015

Jenis Kegiatan Lokasi

Pembangunan Prasarana Sanitasi Komunal Berbasis Masyarakat Sumedang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon Pembangunan Prasarana Air Minum untuk Tanggap Bencana Kota Bekasi 3 4 5 Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) 2014 Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project Phase II Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS II) 2014 2014 Pembangunan Prasarana Air Limbah Skala Kota Kota Cimahi Revitalisasi Kawasan Kumuh dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru Pembangunan Prasarana Air Minum Berbasis Masyarakat Kota Sukabumi Kab Bekasi, Kab Sukabumi, Purwakarta, Kab Cirebon, Kab Bandung, Bandung Barat, Kab Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Subang, Sumedang

Dukungan yang Perlu Disiapkan Pemda

Lokasi, Kesesuaian dengan PPSP, pendampingan Masyarakat Kesepakatan antar pihak (Kegiatan dilaksanakan di Kota Bekasi dengan penerima manfaat tersebar di Prov Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Kalbar, Kalteng) • • • Pendanaan untuk operasional & pemeliharaan Organisasi untuk operasional & pemeliharaan Persiapan dan pembangunan sambungan rumah (SR) Lokasi, Pendampingan Masyarakat Lokasi, Pemicuan, Pendampingan Masyarakat, Pemantauan

6.

No

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kegiatan

Pembangunan Waduk Jatigede

Jenis Kegiatan

Penanganan dampak sosial dan lingkungan

Thn

Selesai akhir 2014

Lokasi

Sumedang Integrated Citarum Water Resources Management and Invesment Program (ICWRMIP) ICWRMIP PFR-II Pembangunan Waduk Kuningan Pembangunan Waduk Matenggeng Water Resources and Irrigation Sector Management Program-II (WISMP-II) Upper Citarum Basin Flood Management DI Leuwigoong dan DI Rengrang Jaringan Tambak Garam Pengelolaan Wilayah Sungai Tepadu Air Baku Bandung Air baku, irigasi, dan energi Irigasi dan energi Modernisasi Daerah Irigasi Jatiluhur Penanggulangan banjir Pembangunan saluran irigasi Revitalisasi 2009 2014 (dalam proses perpanjan gan sampai 2016) Mulai 2016 Selesai 2016 Selesai 2017 Selesai 2016 2013 2038 2012 2015 2014 2015 9 Kabupaten dan 3 kota Bandung Kuningan Kuningan dan Banjar Subang dan Indramayu Kab. Bandung Garut dan Sumedang Cirebon dan Indramayu

Status

Konstruksi waduk sudah

Nilai Proyek

4.100

Dalam pelaksanaan US$ 50 juta Dalam persiapan Dalam pelaksanaan Pembuatan access road Persiapan US$ 161 juta Rp 499 M Rp 1,6 T USD 50 juta Dalam pelaksanaan JPY 3,3 M Dalam pelaksanaan Rp. 335 M Dalam pelaksanaan

Dukungan yang perlu disiapkan Pemda

Bantuan relokasi penduduk (TERLAMPIR) Pembebasan Lahan dan Pembelian Air.

Pembebasan Lahan Pembebasan Lahan Pembinaan P3A dan GP3A.

Pembebesan Lahan / Penyempurnaan RDTR Pembinaan P3A dan GP3A Pembinaan Petambak / Operasional dan Pemeliharaan

Program Strategis di Jawa Barat...(lanjutan)

No KEGIATAN

15 PENANGANAN JALAN LONGSORAN BAGBAGAN - JAMPANG KULON 16 PENANGANAN JALAN BTS. KOTA PAMANUKAN - SEWO 17 PENANGANAN JALAN SEWO - LOHBENER 18 PENANGANAN JALAN JATIBARANG - LANGUT 19 PENANGANAN JALAN JATIBARANG - BTS. KAB. CIREBON/INDRAMAYU (CADANG PINGGAN) 20 PENANGANAN JALAN KARANGAMPEL - BTS. KAB. CIREBON/INDRAMAYU (SINGAKERTA) 21 PENANGANAN JALAN BTS. KOTA CIREBON - LOSARI (BTS. PROV. JATENG) 22 PENANGANAN JALAN GEKBRONG (BTS. KABUPATEN) - BTS. KOTA CIANJUR 23 24 PENANGANAN JALAN JLN. SUKARNO - HATTA (BANDUNG) PENANGANAN JALAN BTS. KOTA CILEUNYI - NAGREG (RANCAEKEK - CILEUNYI - CICALENGKA/PARAKAN MUNCANG) 25 PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU 26 PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDE BAGE 27 BANDARA KERTAJATI

ALOKASI (RP JUTA)

19.000,0 29.500,0 30.600,0 21.000,0 45.200,0 38.400,0 27.300,0 35.000,0 38.400,0 28.480,0 260.000,0 20.000,0 130.000,0

20

Rencana Proyek KPS Infrastruktur

–

PPP Book 2013 (Jawa Barat)

No

1 2 3 4

Nama Proyek

Pengelolaan Persampahan Kota Bandung Terminal Terpadu Gedebage SPAM Pondok Gede TPPAS Nambo 5 Monorail Kota Bandung

Perkiraan Nilai Investasi (US$ Juta)

100.00

133.00

30.00

40.00

2,868.00

status Usulan Rencana Tindak Lanjut

• • • • • • • • • • • • • • Pengumuman short list sudah dilakukan (3 peserta lolos) Final RfP pada tanggal 19 April 2013 Pemenang lelang sudah ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2013 (Konsorsium PT Bandung Raya Indah Lestari dan Hangzhou Boiler Co. Perjanjian kerjasama telah disahkan oleh DPRD Persiapan penandatanganan kontrak kerjasama OBC telah dilaksanakan melalui bantuan PDF IRSDP, Bappenas Walikota Bandung telah menyetujui untuk dilanjutkan ke tahap transaksi Dalam proses persiapan transaksi FS sudah dilakukan pada tahun 2012 oleh PJPK Pembebasan lahan seluas 2800 hektar sudah dilakukan pada tahun 2013 Saat ini sedang dilakukan review terhadap FS yang ada Persiapan pendampingan transaksi dari IRSDP-Bappenas • • • • • Pra studi kelayakan sudah dilakukan oleh JICA Dalam proses penyusunan dokumen tender oleh Penangung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan persiapan pembentukan tim lelang • Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh PJPK (Kota Bandung) Pelaksanaan transaksi Penyelesaian terkait kelembagaan dan persiapan transaksi Penyelesaian pengadaan tanah Penyelesaian penyusunan perjanjian kerjasama dengan 3 Kabupaten/Kota yaitu Kab Bogor, Kota Bogor dan Kab Bogor Pembentukan tim lelang • Dalam proses penyusunan pra studi kelayakan oleh PJPK • Kejelasan integrasi proyek dengan rencana proyek Monorail Bandung Raya 6 Cileunyi-Sumedang Dawuan Toll Road 1,015.80

• • Dalam proses konstruksi yang menjadi dukungan pemerintah Dalam proses pengadaan tanah • Penyelesaian pengadaan tanah 21

Rencana Proyek KPS Infrastruktur

–

PPP Book 2013 (Jawa Barat)

No Nama Proyek

7 Pasirkoja-Soreang Toll Road 8 Pelabuhan Cilamaya 9 High Speed Railway (HSR) Jakarta -Bandung 10 SPAM Jatiluhur 11 Kertajati International Airport, West Java

Perkiraan Nilai Investasi (US$ Juta)

210.00

1,135.59

6,333.00

189.00

130.00

status Usulan Rencana Tindak Lanjut

• Dalam proses pengadaan tanah • penyelesaian pengadaan lahan • • • Pelabuhan Cilamaya masuk dalam masterplan pelabuhan Tanjung Priok nomor PM 38/2012 Rencana pengembangan pelabuhan di Cilamaya sudah masuk didalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok, Rencana Tata Rang dan Wilayah (RTRW) Karawang dan MP3EI Dalam proses penyusunan studi kelayakan (FS) dibantu oleh JICA • penyelesaian studi kelayakan • • ketersediaan jalan akses dari dan menuju lokasi Penyesuaian rencana tata ruang terhadap kebutuhan investasi daerah di masa yang akan datang • • • Laporan Pre FS telah diselesai oleh Konsultan YEC dan JIC dengan pembiayaan dari METI Jepang Rapat SC tanggal 19/11/2012 memutuskan untuk melan jutkan penyusunan FS HSR Jakarta-Bandung; FS HSR Bandung-Cirebon dan Pre FS Cirebon-Surabaya dengan melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah Jepang dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan Proses persiapan penyusunan FS dibantu dari pendanaan JICA • • • • Penyelesaian FS pada tahun 2014 Penyiapan AMDAL Komitmen Penyiapan Pengadaan Lahan Pemilihan trase • • • • • Pelaksanaan Kerjasama akan dilaksanakan melalui skema B to B dalam rangka melaksanakan rencana tahap I, telah ditunjuk PJT II sebagai PJPK melalui surat tugas menteri Pekerjaan Umum No. 04/SPT/M/2013 Dalam proses kesepakatan pembagian porsi saham dalam SPV • Penyelasesaian kesepakatan porsi saham Pada tahun 2013, Pemprov Jabar telah melaksanakan beberapa penyempurnaan : (I) review Rencana Teknik Rencana (RTT) sisi udara; (II) review Rencana Induk Bandar Udara kertajati yang telah ditetapkan pada tahun 2007 yaitu KM no 5 tahun 2007 Dalam proses pengadaan lahan dan persiapan konstruksi • • • penyelesaian pengadaan lahan penyelesaian pekerjaan sisi udara Penyelesaian proses obligasi 22

“implementasi perencanaan untuk pemulihan Sungai Citarum Perlu kerjasama kuat pusat dan daerah”

I C W R M I P

TAHAP 1 dan 2

Integrated Citarum Water Resources Management & Investment Program PERIODE ICWRMIP TAHAP 1 : JUNI 2009 - JUNI 2014 ICWRMIP TAHAP 1 : 9 KEGIATAN

CATATAN : DALAM PROSES PERPANJANGAN LOAN AKIBAT KETERLAMBATAN WEST TARUM CANAL • PERENCANAAN UNTUK SUNGAI CITARUM • • •

ROADMAP - POLA DAN RENCANA PENANGAN TERPADU DAS CITARUM

(BPDAS Citarum-Ciliwung) Dokumen Aliran Citarum 10K mengakomodasi kebutuhan data dan informasi yang komprehensif serta rinci yang diperlukan dalam penentuan prioritas intervensi program pengelolaan sumber daya air khususnya di hulu Sungai Citarum.

PERIODE ICWRMIP TAHAP 2 : TARGET MULAI 2015 - 2020 ICWRMIP TAHAP 2 : 3 KEGIATAN

1. Penyediaan air Baku Bandung Metropolitan 2. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air Citarum Hulu 3. Pengelolaan Air Tanah

No

1 2 3 4 5

PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

PENYELESAIAN KONSTRUKSI JUNI 2014

Irigasi = 90.000 Ha Air Baku: 3.500 l/det

TARGET LAYANAN

Kabupaten Cirebon dan Indramayu PLTA 110 MW

Pengendalian Banjir

14.000

Ha

PERMASALAHAN YANG HARUS DISELESAIKAN MANFAAT

PERMASALAHAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Uraian

Tukar menukar kawasan hutan yang digunakan untuk Pembangunan Waduk Jatigede seluas ± 1389 Ha

Kebutuhan

1. Penyediaan lahan pengganti yang memenuhi syarat teknis kehutanan serta berada dalam satu hamparan seluas ± 1389 Ha sulit didapat 2. Percepatan Proses rekomendasi Gubernur atas calon lahan pengganti Land clearing dan pengosongan calon daerah genangan Relokasi Penduduk Tanah untuk relokasi jalan Tanah penduduk untuk daerah genangan 1. Fasilitasi pengosongan calon daerah genangan dengan koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, Kemensos, Kemhut, Basarnas, BNPB, PLN, Telkom, Pemprop Jabar dan Pemkab Sumedang 1. Pendataan penduduk yang akan direlokasi dan bantuan teknis pelaksanaan relokasi. 2. Penetapan data warga yang terkena dampak pembangunan, pelaksanaan pembebasan lahan dilaksanakan berdasarkan PP No. 2 /2012 1. Kekurangan pengadaan tanah seluas 26,57 ha, penyelesaian bangunan hantu, bangunan terkena sebagian dan ganti rugi aset desa 1. Fasilitasi komplain terhadap pembayaran ganti rugi tahun 1984-1986

PENUTUP

   Beberapa pokok arahan ini menjadi pertimbangan:   masukan dalam penyusunan RKPD 2015 Provinsi Jawa Barat mempersiapkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadwalkan pada tanggal 21-25 April 2014 mendatang.

Kami mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk:   menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini bahan masukan dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2015 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKP dan RKPD, terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

25

TERIMA KASIH

SELAMAT MELAKSANAKAN MUSRENBANGPROV

26