Transcript pencairan boptn, revisi - hrd fkip uns

MEKANISME PENCAIRAN
DANA DIPA-BLU
(RUPIAH MURNI/BOPTN)

REVISI
DIPA-BLU
UNIVERSITAS
MARET TAHUN ANGGARAN 2012.
No. 0598/023-04.2.16/13/2012
TGL. 9-12-2011
SEBELAS
1.
2.
GU (Pengganti Uang Persediaan)
LS (langsung)
a. LS Bendahara (SPPD,UDW)
b. LS Pegawai (Gaji,Kekurangan, Tunj.)
c. LS Pihak ketiga/rekanan
Pengajuan TOR
Yang berisi uraian kegiatan, uraian anggaran
sesuai AKUN/MAK dalam DIPA/RKAKL.
2. Membuat Surat Pertanggungjawaban ( SPJ )
sesuai dengan AKUN/MAK.
(Kuitansi, daftar penerimaan,dan/atau
dokumen)
3. Pencairan di Bagian Keuangan Kantor Pusat.
1.






ADK SPM Honor / Vakasi
Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Bendahara
Pengeluaran, dan KPA / PPK
SK tentang pemberian honor / vakasi
SSP PPH pasal 21
SPTJM dari KPA / PPK




ADK SPM Tunjangan Profesi
Daftar Perhitungan Tunjangan Profesi
Guru/Dosen/Kehormatan Profesor yang
ditandatangani oleh PPABP, Bendahara
Bendahara Pengeluaran, dan KPA / PPK
SK tentang pemberian Tunjangan Profesi
Guru/Dosen/Kehormatan Profesor.
SSP PPH pasal 21





ADK SPM-LS dan ADK Kontrak
Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif
Perjalanan Dinas atau Bukti Tagihan
Langganan Daya dan Jasa, sesuai
peruntukannya.
SPTB
Faktur Pajak dan SSP
Copy NPWP, copy Referensi Bank dan copy
Kualifikasi Bidang Usaha


Belanja Honor
- Daftar Penerimaan Honor
- SK Rektor Pengangkatan dan Pemberian
...Honor
Belanja Barang, Belanja Jasa, dan Belanja
Pemeliharaan (Kurang dari 20. juta)
- Kuitansi (s.d. Rp. 9.999.999)
ditambah :
- Surat Perintah Kerja dan Berita Acara
Perimaan Barang/Pekerjaan
(Rp. 10.000.000 s.d. 19.999.999)
- SSP dan Faktur

Belanja Perjalanan
- Surat Perintah Perjalanan Dinas
- Surat Tugas
- Rincian SPPD (dibuat oleh kasir kantor
pusat)
Atas nama jabatan dan tidak
diperkenankan atas nama pribadi.
Jumlah uang yang ditulis dengan
angka dan huruf harus benar, terang
dan jelas.
Jumlah yang ditulis dengan angka
harus sama dengan yang tertulis
dengan huruf.
Ditandatangani oleh yang berhak dan
dibawah tanda tangan harus tertulis
nama lengkap dan jelas.
Tidak terdapat coretan/penghapus
tip ex dan perubahan tulisan (tulisan
bertindih) dalam kwitansi.
Tanda bukti pembelian barang dari toko/rekanan
harus ada cap toko / rekanan yang bersangkutan,
ditanda tangani, dan ditulis alamat dan nama lengkap
pemilik toko/rekanan.
Pembelian barang Rp. 1.000.000,- keatas
harus ada faktur pajak..
Memuat keterangan tujuan /kegunaan
pembelian barang.
Tidak diperkenankan meng-SPJ-kan kwitansi
yang menggunakan stempel tanda tangan.
Kwitansi senilai Rp. 250.000,- s/d < Rp 999.999,dibubuhi meterai seharga Rp. 3.000,-, kwitansi
senilai Rp.1.000.000,- keatas dibubuhi meterai
Rp. 6.000,-
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
-Transport
-Sidang
-Uang Saku
-Akomodasi
521211
Belanja Bahan (BHP)
-ATK
-BHP
-Seminar Kit
521213
Belanja Honor Output Kegiatan
- Honorarium Panitia
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
-Transport
-Sidang
-Uang Saku
-Akomodasi
522111
Langganan Listrik
522122
Langganan Telepon
522113
Langganan PDAM
522141
Belanja Sewa
-Sewa Gedung
-Sewa Lapangan
-Sewa Alat
522151
Belanja Jasa Profesi
-Honorarium Narasumber
-Honorarium Moderator
523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin
513133
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
524111
524211
Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Perjalanan Dalam
Negeri
Belanja perjalanan biasa/perjalanan dinas luar negeri
524119
Belanja perjalanan lainnya dalam rangka mendukung
kegiatan
532121
Belanja Penambahan nilai Peralatan & Mesin
533121
Belanja Penambahan nilai Gedung & Bangunan
534141
Belanja Penambahan nilai Jalan dan jembatan
534161
Belanja Penambahan nilai Jaringan
Pajak Honor / Uang Lelah
 Phl, PNS Gol I, dan Gol II  tidak dikenakan
PPh
 PNS Gol III  dikenakan PPh 5%
 PNS Gol IV  dikenakan PPh 15 %
 Mahasiswa  tidak dikenakan PPh
Pajak Hadiah
 Diterima Mahasiwa  dikenakan PPh 5 %
 Diterima PNS  dikenakan PPh 15 %
Pajak Pembelian Barang
 pembelian s.d. 999.999,-  tidak dikenakan
pajak
 1.000.000,- 1.999.999,- dikenakan PPN 10 %
 2.000.000,- keatas  dikenakan PPh Ps 22 :
1,5 % dan PPN 10 %
Pajak Konsumsi
 Konsumsi dengan cap jasa catering 
dikenakan PPh 2 % untuk seluruh nominal
 Konsumsi dengan selain jasa catering,
diberlakukan sama dengan pembelian barang.
Pajak Jasa dan Sewa
 Nominal s.d 999.999,-  dikenakan PPh Ps
23 : 2 %
 1.000.000,- keatas dikenakan PPh 23 : 2 %
dan PPN 10 %
Pajak Sewa Tempat/Gedung/Lapangan
 Nominal s.d 999.999,-  dikenakan PPh Ps
23 : 10 %
 1.000.000,- keatas dikenakan PPh 23 : 10 %
dan PPN 10 %
Pajak Hotel (Akomodasi )  tidak dikenakan
pajak.