Woro S. Sulistyaningrum

Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS

Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2013 Batam, 27 Juni 2013

KERANGKA PAPARAN

I.

KONDISI KEMISKINAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN II. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2014 III. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG (MP3KI) IV. QUICK WINS MP3KI 2

I. KONDISI KEMISKINAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3

TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014

20 15 10 5 0 45 40 35 30 25

36,15 35,10 16,66 39,30 15,97 17,75 37,17 16,58 34,96 32,53 31,02 30,02 29,13 28,59 15,42 14,15

12,5-13,5 11,5-12,5 10,5-11,5 10,5-11,5

11,66 13,33 12,49 11,96

9,5-10,5 9,0-10,0 2004 2005 2006 2007 Jumlah Penduduk Miskin 2008 2009 2010 2011 мар-2012 сен-2012 Persentase Penduduk Miskin 2013 2014 Target Tingkat Kemiskinan

TINGKAT KEMISKINAN MENURUN, NAMUN: a. TINGKAT PENURUNAN MELAMBAT

 2008-2009: 2,5 juta terentas dari kemiskinan, sejak 2009 s/d 2012 hanya 1-1,5 juta/tahun (2011 menurun 0,84 persen, tahun 2012 menurun 0,83 persen)

b. JUMLAH ABSOLUT MASIH BESAR

 28,59 JUTA

4

Tingkat Kemiskinan Per Kategori Tahun 2008-2011

Meski penduduk sangat miskin dan miskin menurun, namun banyak penduduk yang rentan menjadi miskin kembali

Status Kemiskinan

Sangat Miskin (n/juta) (%) Sangat Miskin + Miskin (n/juta) (%) Hampir Miskin (n/juta) (%)

Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun

2008

13,64 6,02 34,96 15,42 28,11 12,24

2009

12,28 5,34 32,53 14,15 20,66 8,99

2010

10,62 4,56 31,02 13,33 22,99 9,88

2011

10,50 4,37 30,02 12,49 27,12 11,28

5

PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA, 2004 – 2012 (3)

Catatan: P1 dan P2 pada September 2012 sedikit menalami peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan karena pengukuran Garis Kemiskinan meningkat sesuai inflasi, sementara berbagai bantuan kepada rumah tangga miskin belum dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh besarnya bantuan PKH untuk RTSM masih tetap sama sejak tahun 2007. Akibatnya, proporsi bantuan terhadap pengeluaran RTSM yang semula sebesar 16% menurun menjadi 10% pada tahun 2012.

6

Tingkat Pengangguran

terus menurun, namun struktur pekerja belum memadai

  Tingkat pengangguran menurun dari 10,3% tahun 2005, menjadi 6,32% pada tahun 2012 Namun perubahan struktur pekerja non-pertanian belum memadai, dalam upaya mengurangi kelompok rentan: a. Perkembangan industri dan regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi lambatnya penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Antara tahun 2003-2012, hanya mengalami perubahan 0,3%. b.Pekerja sektor pertanian sudah banyak yang meninggalkan perdesaan, banyak yang beralih ke sektor jasa perkotaan.

c. Pengembangan usaha mengalami kendala terbatasnya entrepreneurship dan masih terbatasnya financial inclusion.

7

Mengapa Penurunan Kemiskinan Melambat?

1. Selama kurun waktu September 2011 - September 2012 garis kemiskinan meningkat sebesar 6,5%, yaitu dari Rp 243,7 ribu/kapita/bulan menjadi Rp 259,5 ribu/kapita/bulan (naik Rp 8.650/kapita/hari) akibat: a. Inflasi pada masyarakat miskin mencapai 6,52%, dibanding inflasi nasional 4,56% ( sementara 73,5% pengeluaran masyarakat miskin, untuk makanan) 2. Program kemiskinan jangka pendek semakin baik, namun belum optimal karena: a. Masih terdapat persoalan implementasi program  ketidaktepatan sasaran RTS, ketidakpaduan lokasi dan waktu ; b. Masih terjadinya keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran; c. Kurangnya koordinasi  di beberapa lokasi TKPKD belum optimal berfungsi; d. Di beberapa lokasi, kapasitas teknis pelaksana relatif masih lemah; e. Pemekaran wilayah  data kemiskinan belum termutakhirkan.

8

Tantangan Utama Penanggulangan Kemiskinan

• • • • • • • • Pertumbuhan penduduk masih cukup besar Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll

AKIBAT KONDISI KEMISKINAN SAAT INI DAN TANTANGAN KE DEPAN DIPERLUKAN RENCANA KHUSUS UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN – MP3KI 9

II.

ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2014

10

VISI RPJMN 2010-2014

11

EMPAT JALUR PEMBANGUNAN INDONESIA & PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2010-2014

Pro-Pembangunan (Pro-Growth) Pro-Pekerjaan (Pro-Job) 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan & Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi teknologi +1 Politik, Hukum & Keamanan +2 Ekonomi +3 Kesejateraan Sosial Pro-Kemiskinan (Pro-Poor) Pro-Lingkungan (Pro-Environment) RKP 2010: Pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat RKP 2011: Percepatan pertumbuhan Ekonomi yg berkeadilan didukung pemantapan tata kelola & sinergi pusat RKP 2012: Percepatan & perluasan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas, inklusif & berkeadilan bagi peningkatan kesra RKP 2013: Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan & perluasan kesra RKP 2014: Memantapkan perekonomian nasional utk peningkatan kesra yg berkeadilan

12

REALISASI DAN SASARAN UTAMA INDIKATOR PEMBANGUNAN

Realisasi 2005 - 2009 URAIAN

Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Kemiskinan

RPJM Nasional 2010 - 2014 2005

5,7 11,24 15,97

URAIAN

Pertumbuhan Ekonomi

2010

6,2

2006

5,5 10,28 17,75

Realisasi 2011

6,5

2012

6,23

2007

6,3 9,11 16,58

Target RAPBN-P* 2013

6,3

2008

6,0 8,39 15,42 (persen)

2009

4,6 7,87 14,15

Target 2014

(persen) 7,0-7,7 Pengangguran 7,1 6,5 Kemiskinan 13,3 12,4 * Hasil pembahasan dengan Banggar DPR-RI 6,14 11,6 5,8-6,1 5,0 -6,0 9,5-10,5 9,0 - 10,0

13

PENCAPAIAN AGENDA I : PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indikator Satuan Status Awal Target 2014

Pertumbuhan ekonomi Inflasi % % 4,6 2,8

Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas Umur Harapan Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi

% %

tahun % tahun /100.000

kel /1000 kel

14,15 7,87

7,72 5,30 70,7 307 35 7 3,5-5,5

9-10 5-6

8,14 4,18 72 118 24 2010 6,2 7,0

13,33 7,14

7,92 4,79 70.9

228 34

Capaian

2011 6,5 3,8

12,49 6,56

7,92 4,43 71.1

228 34 2012 6,3 3,5

11,96* 6,32

Na Na 71.1

228 34

Perkiraan Capaian 2014

Keterangan: * status Maret 2012 Sudah tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

14

PENCAPAIAN AGENDA V : PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Indikator Satuan Status Awal (2009) Target 2014

Jumlah Partai Politik yang memenuhi keterwakilan pengurusan perempuan sebesar ≥ 30% Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan untuk menggunakan hak ikut pemilu melalui perekaman sidik jari e-KTP dalam rangka keakuratan DPT PKH (RTSM) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan , Jamkesmas, Askes, Jamsostek dll) PNPM Perdesaan

PNPM Perkotaan

ribu persen Jumlah Desa

Jumlah Kel

Na 48 Na 726 4.334

11.014

172 73 3.000

100 5.260

10.948

na 2010 na 772 59,07 4.791

10.930

Sudah tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

Capaian

na 2011 na 1.052

63,1 4.978

10.999

2012 21 147,4 1.516

64,58 5.100

10.948

Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi) 15

PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2009-2012

Kegiatan/Indikator Satuan 2009 2010 Tahun 2011 2012 Klaster I

1 2 3 4 Program Keluarga Harapan (PKH) Raskin Jamkesmas Bantuan Siswa Miskin

Klaster II

1 2 3 4 PNPM Perdesaan PNPM Perkotaan PPIP/RIS PISEW

Klaster III

1 2 3 Dukungan penjaminan KUR Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Perluasan KUR RTS RTS Juta Jiwa Siswa Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Persen Usaha Mikro/ Koperasi Provinsi 720.000

4.371

1.145

479 237 100 7.900 usaha mikro 33 816.000

1.116.000

19.020.763 17.488.007 17.488.007

76,4 76,4 76,4 5.509.231

4.655.655

6.802.612

4.805

885 215 237 100 1.496 Koperasi 33 5.020

1.153

215 237 100 1.370 Koperasi 33 1.516.000

17.488.007

76,4 7.778.621

5.100

1.151

187 237 100 1.320 Koperasi Cakupan program-program penanggulangan kemiskinan secara umum meningkat dari tahun ke tahun 33

ISU STRATEGIS 2014

Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (MP3KI) Perluasan Program Keluarga Harapan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Peningkatan Produktivitas

17

ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (MP3KI) 1. Pelaksanaan Quick Wins MP3KI

• Meningkatkan 5 aset penghidupan untuk mendukung sustainable livelihood  identifikasi program PK yang sudah ada serta “gap” yang masih ada untuk pengurangan kemiskinan

2. Perkuatan program PK di kecamatan kantong-kantong kemiskinan (perluasan lokasi Quick Wins MP3KI)

• • Merupakan arahan Presiden dan sudah disepakati anggarannya.

Disusun berdasarkan usulan dari KEN (Komite Ekonomi Nasional) yang awalnya diusulkan menambahkan anggaran BLM untuk seluruh kecamatan.

 Disepakati penambahan BLM (on top) dari BLM reguler, khusus untuk kecamatan-kecamatan Miskin dan memperkuat program PK di kantong-kantong kemiskinan pada kecamatan tidak miskin

Tujuan :

mempercepat upaya penurunan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan dan merupakan perluasan dari lokasi quick wins MP3KI.

18

III. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG (MP3KI)

19

Outlook Target Kemiskinan dan

Tingkat Ekonomi

20

Kerangka Desain MP3KI

VISI MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN

• MENGEMBANGKAN

SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL

• MENINGKATKAN

PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

• MENGEMBANGKAN

PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN MISI STRATEGI UTAMA

Penyiapan kelembagaan BPJS dan

supply side

pendukung Perluasan program bersasaran

(targeted)

Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non pusat pertumbuhan • •

PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI STRATEGI PELAKSANAAN 21

MP3KI : Gerakan Nasional Pengurangan Kemiskinan

PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP

MP3KI Komponen Saat ini 2013 - 2014 2015 - 2025

-

A. Mekanisme Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi - Stabilitas Ekonomi Makro

B. Afirmasi (Keberpihakan)

- Program 4 Klaster - Sistem Jaminan Sosial

Sustainable Livelihood

- Dukungan Pengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat Belum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan Sistem dan cakupan terbatas Terbatas  daya tahan penduduk miskin rentan Data belum terpadu Pertumbuhan inklusif (MP3EI) • Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan • Sinergi dengan program daerah dan CSR • Konsolidasi program bantuan sosial 

unified data base

• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas • Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan

universal coverage

• Peningkatan

income generating activities

(wirausaha,

financial inclusion

dan

supply chain

MP3EI) • Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju

security number

(

e

-KTP)

social

22

Pentahapan Pelaksanaan MP3KI

REKONSOLIDASI

(TAHUN 2013-2014) - Percepatan pengurangan kemiskinan untuk mencapai target 8% - 10% pada tahun 2014;

TRANSFORMASI DAN EKSPANSI

(TAHUN 2015-2020) - Transformasi program program pengurangan kemiskinan;

KEBERLANJUTAN

(TAHUN 2021-2025) - Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu; - Tidak ada program baru kemiskinan.

- Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini, melalui cara “KEROYOKAN” DI KANTONG2 KEMISKINAN, SINERGI LOKASI DAN WAKTU , SERTA PERBAIKAN SASARAN (seperti: Program Gerbang Kampung di Menko Kesra); - Peningkatan cakupan, terutama untuk Sistem Jaminan Sosial menuju

universal coverage

; - Sistem jaminan sosial mencapai

universal coverage

.

- Sustainable livelihood

dengan MP3EI;  penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan - Terbentuknya BPJS Tenaga Kerja; - Terbentuknya BPJS kesehatan pada tahun 2014 .

- Penguatan

sustainable livelihood.

23

Saat ini (2012)

Tunjangan Lansia Tunjangan Orang Difable Tunjangan Anak Terlantar Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Raskin Bantuan Langsung Tunai Jamkesmas

Transformasi Klaster I

2025

Tunjangan Lansia Tunjangan Orang Difable Tunjangan Anak Terlantar Beasiswa Siswa Miskin Bantuan Tunai Bersyarat

(CCT)

Bansos Reguler

Bansos korban bencana alam Bansos korban bencana sosial Bansos korban bencana ekonomi

Bansos Temporer

Jaminan Sosial Kesehatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ► ► ► ►

Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun 24

Transformasi Klaster II, III, IV

2012 Klaster II, III, IV

• PNPM • KUR • Program Pro-Rakyat • Pembangunan rumah murah dan sangat murah • Penyediaan air bersih untuk rakyat • Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau • Penyediaan angkutan umum murah • Peningkatan kehidupan nelayan • Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan

2025

Sustainable Livelihood

• Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar

(aset finansial)

• Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal

(aset manusia)

• Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih

infrastruktur) (aset

• Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi

(aset alam)

• perencanaan partisipatif komunitas

(aset sosial) 25

Kedudukan MP3KI DAN MP3EI:

terintegrasi dalam dokumen perencanaan

Tujuan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment MP3EI

: Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (

Growth with Equity)

Sasaran

: GDP/kapita USD 14.000-16.000 (2025)

Pendekatan

: - Peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan koridor - Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan Swasta

Strategi

: - Pengembangan Koridor Ekonomi - Pengembangan SDM/IPTEK, - Penguatan Konektivitas

MP3KI Tujuan

: Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran

: Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025) -

Pendekatan

: Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4:

Public-Private-People

-

Partnership

).

Strategi

: Sistem perlindungan sosial menyeluruh, Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan, Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan

26

Sinergi MP3EI dan MP3KI:

mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Pemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN Pengembanga n Koridor Penguatan Konektivitas Pengemban gan SDM

MP3EI

Kebijakan Investasi Pro poor Peningkatan Keahlian SDM Sinergi klaster 1, 2, 3, dan 4 Memperkuat Akses menuju Pusat Ekonomi

MP3KI

Pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkeadilan Pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah tanah air Meningkatkan kesempatan kerja Menurunnya tingkat kemiskinan

27

Contoh Strategi dan Sinergi MP3KI dan MP3EI di Koridor Sumatera

Banda Aceh • •

Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi Terlatih:

Kebijakan pendukung industri padat karya Peningkatan program kemitraan Medan Pekanbaru Tanjung Pinang • • •

Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi tak Terlatih:

Pembangunan SMK-SMK Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan wirausaha  Diklat Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa (supplier) bagi aktfitas industri inti Padang Jambi Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Bengkulu Daerah Prioritas Koridor Sumatera Daerah Prioritas 1 Daerah Prioritas 2 Daerah Prioritas 3 Daerah Umum Palembang Bandar Lampung Pangkal Pinang Serang - Jakarta • • • • •

Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan :

“Keroyok” kantong kemiskinan dengan program 4 klaster dan pendukung lainnya, termasuk infrastruktur dasar desa Akses dari pusat pertumbuhan ke non-Pusat Pertumbuhan (transportasi) Kebijakan yang mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan ke sektor industri Fasilitasi modernisasi sektor pertanian Fasilitasi penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor produksi primer dalam sektor pertanian

28

Prioritas Penanganan Lokasi Termiskin

• • •

Penanganan Kawasan Khusus

•

Permukiman Kumuh dan Ilegal Kawasan Perbatasan Lingkungan Hutan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

•

Masyarakat Adat Terpencil

Banda Aceh

Wilayah dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang tinggi

Medan

Wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi

Tanjung Pinang Pekanbaru Padang Jambi

Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi

Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Bengkulu Daerah Prioritas Koridor Sumatera Daerah Prioritas 1 Daerah Prioritas 2 Daerah Prioritas 3 Daerah Umum Palembang Bandar Lampung Pangkal Pinang Serang - Jakarta

# PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENYELURUH #PERLUASAN PELAYANAN DASAR # PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN 29

Sinergi MP3EI dan MP3KI dalam Pengembangan Livelihood

Pertumbuhan Ekonomi

MP3EI

Sustainable Livelihood

MP3KI

Social Protection

Peningkatan Nilai Tambah Produk Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemasaran

Innovation-Driven Economy

Peningkatan

Human Capital

(Keahlian dan Keterampilan) Peningkatan

Financial Capital

(Modal Berusaha) Peningkatan

Social Capital

(Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Jaminan Kesehatan Jaminan Pendidikan Jaminan Ketenagakerjaan Bantuan Sosial (

Lost Income Compensation

) Bantuan Sosial (

Food Stamp

) Bantuan Sosial (

Temporary Shelter

)

Skilled Labors

(Tenaga Terlatih)

Vulnerable Population

(Kelompok Rentan Kemiskinan)

Unskilled Labors The Unemployed The Underemployed

SCALING UP

Formalisasi Lapangan Kerja Penumbuhkembangan Kewirausahaan (

Entrepreneurship

)

Universal Coverage

30

PENDEKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH)

Sustainable Livelihood Approach merupakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi untuk pemenuhan kelima aset individu sehingga mandiri dan berkesinambungan. Kelima aset tersebut: aset alam, aset fisik, aset sosial, aset finansial, dan aset manusia).

G R A D U A T I O N Bagi masyarakat hampir

miskin diarahkan untuk pengembangan aset dan channeling dengan lembaga keuangan formal, peningkatan ketrampilan, dan akumulasi aset (saving).

31

STRATEGI P3KI DI KORIDOR EKONOMI 1. KORIDOR JAWA

32

2. KORIDOR SULAWESI

33

3. KORIDOR SUMATERA

34

4. KORIDOR KALIMANTAN

35

5. KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA

36

6. KORIDOR MALUKU-PAPUA

37

38

Perlunya Quick Wins MP3KI

• Quick Wins merupakan instrumen Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan yang digunakan dalam penerapan MP3KI. • Prinsip: menangani kemiskinan di lokasi-lokasi termiskin dalam ruang lingkup wilayah tertentu sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikerahkan dan difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah itu.

• Kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, badan usaha negara, lembaga donor, dan masyarakat selanjutnya berkoordinasi untuk bersama-sama mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di wilayah Quick Wins, termasuk mengefektifkan kinerja 4 klaster program-program penanggulangan kemiskinan. • Komitmen bersama dari seluruh pihak menjadi kunci dari harmonisasi dan sinergitas upaya-upaya tersebut sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan saling melengkapi, benar-benar mengatasi persoalan pokok/mendasar di lokasi, dan memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat miskin dan lingkungannya (sustainable).

39

PENANGANAN LOKASI QUICK WINS MP3KI

Penentuan prioritas lokasi berdasarkan jumlah dan tingkat kemiskinan Identikasi jenis program/kegiatan penanggulangan kemiskinan eksisting

gaps

LOKASI ditetapkan KEBUTUHAN teridentifikasi PEMENUHAN

Pembahasan bersama para pihak: kebutuhan program/ kegiatan di lokasi prioritas terpilih.

Perencanaan detail dan penganggaran dalam APBN dan atau APBD serta peluang sumber pendanaan lain Pelaksanaan dan monitoring hasil

40

KRITERIA PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI LOKASI QUICK WINS KRITERIA UMUM

• • • • • KECAMATAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERBESAR (10 terbesar) Kabupaten/kota sebagai prioritas MP3KI •

Prioritas i: jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tinggi

•

Prioritas ii: jumlah penduduk miskin tinggi

•

Prioritas iii: tingkat kemiskinan tinggi

Kabupaten/kota penerima program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal Kecamatan penerima program gerbang kampung

KRITERIA KHUSUS

• • • • • Lokasi investasi MP3EI Kecamatan pesisir, kumuh perkotaan, kawasan adat terpencil, atau perbatasan Keterbatasan infrastruktur /pelayanan dasar Tingkat kedalaman kemiskinan tinggi (P1) Tingkat keparahan kemisknan tinggi (P2)

41

LOKASI QUICK WINS 2013

• • Wilayah/kawasan di Indonesia yang dipilih menjadi lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan MP3KI Merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar pada penurunan kemiskinan.

BULAKAMBA

SDM

HASIL SURVEY: PERMASALAHAN UMUM

INFRASTRUKTUR EKONOMI KESADARAN BERSEKOLAH RENDAH POLA HIDUP TIDAK SEHAT FASILITAS AIR (MINUM DAN BAKU) KURANG JALAN DAN IRIGASI SANGAT DIPERLUKAN PENYEDIAAN LISTRIK PERMUKIMAN YANG LAYAK DIVERSIFIKASI KEAHLIAN KURANG ARUS BARANG TIDAK LANCAR KARENA INFRASTRUKTUR KEWIRAUSAHAAN PERLU DIGALI 43

Penentuan Quick Wins TA 2014



Lokasi Quick Wins TA 2014 adalah:

•

Lokasi

Quick Wins

TA 2013 (17 lokasi)

•

Empat lokasi untuk masing-masing propinsi

⌖

Dua lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat

⌖

Dua lokasi lain, ditentukan oleh Pemerintah Propinsi



Kriteria Quick Wins TA 2014:

•

Lokasi

Quick Wins

2013

•

Kriteria Pusat

•

Kriteria Daerah

44

Data Dasar Penetapan Lokasi Quick Wins TA 2014

Kriteria Pusat

 Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kecamatan  Tingkat kemiskinan kabupaten dan kecamatan  Kategori Daerah Tertinggal  Daerah lokasi MP3EI  Daerah pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster

Kriteria Daerah

 Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota  Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan  Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA, serta indikator pembangunan lainnya

45

POTENSI UTAMA PENDANAAN QW TA 2014

 Dana Quick Wins MP3KI TA 2014 yang disalurkan melalui tambahan BLM PNPM Mandiri  Dana Tambahan BLM untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang disalurkan melalui tambahan BLM PNPM Mandiri  APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk secara pro aktif dan bersama-sama memenuhi kebutuhan kegiatan penanggulangan kemiskinan akselerasi di lokasi QW sesuai ruang lingkup kewenangannya  Anggaran Kementerian/Lembaga terkait dengan isu/permasalahan/kebutuhan kegiatan penanggulangan kemiskinan akselerasi di masing-masing lokasi QW  Sumber lain (swasta, BUMN/BUMD, lembaga donor, masyarakat) yang dapat digalang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

46

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KEGIATAN QW 2014

  Dilakukan oleh Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota Bappeda Kab./Kota berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas PU selaku pengelola dari PNPM Mandiri.

Cek Lapangan dan Pendalaman Isu bersama Masyarakat Identifikasi permasalahan dan kebutuhan dengan para pelaku di Kecamatan dan Desa/Kel.

Rapat dengan SKPD untuk Penajaman dan Tindak Lanjut 47

Kriteria Kegiatan QW 2014

Jangkauan

•

Lintas wilayah/desa/kecamatan

Biaya

•

Besaran biaya diluar jangkauan PNPM Mandiri

Bukan Kegiatan APBD

•

Tidak direncanakan pembiayaan melalui APBD

48

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PNPM PERDESAAN 2014

No.

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1.

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

a. PNPM Inti

• • PNPM Reguler Uji coba penghidupan berkelanjutan (MP3KI) * • • Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (Quick wins MP3KI) * Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) *

b. PNPM Penguatan

• PNPM MP Perbatasan • • PNPM SPPN PNPM Respek Pertanian Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

PNPM Generasi Total PNPM Perdesaan (PNPM Inti, Penguatan dan PNPM Generasi)

Catatan: * merupakan indikator baru

Target

5.260 Kec 3 Kec di 3 Kab 149 Kec 246 Kec 85 Kec 85 Kab 43 Kec

500 Kec Pagu (Milyar Rp) 10.527,52

9.298,52 450,00 779,00

366,06

85,00 240,00 41,06

616,70 11.510,28

PENJELASAN INDIKATOR BARU PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN (PNPM-PERDESAAN) KEGIATAN PAGU INDIKATIF 2014 KELUARAN A. Pelaksanaan MP3KI yg bersinergi dengan PNPM

1. Uji coba pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (dana stimulan per kecamatan @ Rp 2.000.000.000) 2. BOP Rp. 500 juta per Kab (dalam rangka uji coba penghidupan yg berkelanjutan) 3. Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (quick wins)

B. Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan

(Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 3 kecamatan pada 3 kabupaten pada 3 provinsi 3 Kabupaten 149 Kecamatan 246 kecamatan

PAGU (Milyar Rupiah)

450,00 6,00 1,50 442,50 779,00 1. Tambahan BLM per kecamatan @ Rp 3,17 * Lokasi Quick wins dan perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan akan segera dibahas dengan TNP2K

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PNPM PERKOTAAN, PISEW DAN RIS/PPIP

No.

1.

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) 10.948 Kel • • Quick wins MP3KI Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 10 Kota 27 Kec Total PNPM Perkotaan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 1. Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) 2. Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP & RIS) 237 Kec 2.600 Desa

Pagu (Milyar Rp)

1.998,00 30 10 2.038,00 534,90 770,40

PENJELASAN INDIKATOR BARU PADA KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA (PNPM PERKOTAAN) KEGIATAN A. Uji coba pengembangan penghidupan berkelanjutan

1. Quick wins MP3KI per kota @ Rp 1 Milyar

B. Sinergi program pembangunan untuk

penanganan lokasi prioritas MP3KI (Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 1. Tambahan BLM per kecamatan @ Rp 1,1

PAGU INDIKATIF 2014 KELUARAN PAGU

40,00 10 Kota 10 provinsi 10,00 27 kecamatan 30,00 * Lokasi Quick wins sudah ada dan sedang proses sosialisasi kepada daerah untuk persiapan, sedangkan lokasi perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan akan segera dibahas dengan TNP2K