Transcript MK-2 Legal Envi – 2013

UNIVERSITAS TRISAKTI
PROGRAM PASCA SARJANA
Mata Kuliah:
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
M/K-2
The Legal Environment
1.
2.
3.
4.
5.
The Legal System
Equal Employment Opportunity (EEO)
Types of Discrimination
Current Issues Regarding Diversity and EEO
Employee Safety
DOSEN:
DR. Y. HARRI JALIL
@2013
Sistem Hukum & Pembagian
Kekuasaan
(Legal System & Three Branches of
Government)
Pembagian kekuasaan dalam negara atau yang dikenal
sebagai Trias Politika serta peranan dari pembagian
kekuasaan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kondisi hukum dalam manajemen sumber daya
manusia.
Wright, 2012
1. Legal System



Lembaga Legislatif
Lembaga Eksekutif
Lembaga Yudikatif
MSDM dan Hukum
 Hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur oleh banyak
sekali isu-isu hukum.
 Undang-undang buruh bersamaan dengan undang-undang tenaga
kerja, yang mengatur kontrak individual antara pekerja dan
pengusaha, serta undang-undang industri, yang mengatur tata
kelola dimana pekerja sebagai kelompok kolektif, berhubungan
dengan para pengusaha, atau bahkan kelompok-kelompok
pengusaha.
Wright, 2012
Sumber-Sumber Kewajiban Hukum
Terdapat beberapa sumber kewajiban hukum atas bentuk interaksi
hukum tenaga kerja, diantaranya:
•
kontrak,
•
statuta,
•
persetujuan hukum,
•
penghargaan,
•
hukum adat.
Wright, 2012
2. EEO (Equal Employement Opportunity)
EEO (Kesempatan Pekerjaan yang Sama) mengacu pada usahausaha pemerintah untuk menjamin bahwa seluruh individu
memiliki
kesempatan
yang
sama
atas
pekerjaan,
tanpa
memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia,
keterbatasan fisik, atau asal negara.
Diskriminasi
Diskriminasi
adalah
setiap
praktek
yang
membuat
perbedaan-
perbedaan antara kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan pada
karakteristik-karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, umur,
agama dan sebagainya, yang mengakibatkan keuntungan ataupun
kerugian pada individu atau kelompok tertentu.
MASALAH YANG SERING TIMBUL
 DALAM IMPLEMENTASI KESETARAAN
DALAM KESEMPATAN KERJA

PERLAKUAN YANG
BERBEDA TERHADAP
ORANG CACAT
PELECEHAN
SEKSUAL
Perlakuan Diskriminasi terhadap Karyawan
• Sudah menjadi tanggung jawab manajer SDM untuk menjamin
bahwa
individu-karyawan,
atau
kelompok-karyawan
tidak
mendapatkan perlakuan diskriminatif yang tidak adil dalam
pekerjaan mereka.
• Karena ketika karyawan diperlakukan diskriminatif / tidak adil,
maka undang-undang akan melihat bahwa tindakan diskriminatif
yang dilakukan pihak pengusaha dan menyebabkan dikeluarkannya
karyawan, maka faktor keluarnya karyawan dari pekerjaan bukanlah
kesalahan karyawan tersebut.
3. Types of Discrimination
Disparate treatment, merupakan suatu teori diskriminasi
yang didasarkan pada perbedaan perlakuan yang diberikan
terhadap individu karena ras mereka, warna kulit, agama, jenis
kelamin, asal negara, usia, keadaan cacat.
Disparate impact, merupakan suatu teori diskriminasi yang
didasarkan pada praktek tenaga kerja yang terlihat netral yang
tidak proprosional yang mengabaikan kelompok yang dilindungi
dari peluang kerja.
Reasonable Accommodation, adalah membuat fasilitas
kemudahan untuk dan dapat digunakan oleh individu-individu
yang cacat.
Deskripsi Pekerjaan dan Hukum
Untuk menghindari bahaya dari tuduhan diskriminasi, ataupun
keluhan bahwa tugas-tugas karyawan tidak sesuai dengan posisi
mereka, maka sangat penting untuk mendeskripsikan secara jelas dan
lugas tentang posisi yang akan diisi. Sehingga informasi mengenai
posisi pekerjaan harus memenuhi kriteria dibawah ini:
•
•
•
•
•
jabatan dari posisi
kualifikasi yang disyaratkan
tingkat pengalaman yang disyaratkan
tingkat tanggung jawab dari posisi yang dipengang
individu yang harus diberi laporan oleh karyawan tersebut
Wright, 2012
UU tentang perlakuan diskriminasi di Indonesia
Larangan mengenai perlakuan diskriminasi di
Indonesia telah dinyatakan dalam undang –
undang ketenagakerjaan:
◦ Pasal 5 : setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk
memperoleh pekerjaan;
◦ Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan
yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.
PERJANJIAN KERJA
Pokok – pokok persoalan yang harus diperhatikan selama
perjanjian kerja yaitu:
◦ Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
◦ Perlakuan diskriminasi terhadap karyawan; serta
◦ Keuntungan dari perundangan (Statutory Benefits).
Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal –
hal di atas terdapat dalam Bab X mengenai Perlindungan,
Pengupahan, dan Kesejahteraan. Dalam Bab X undang –
undang ini antara lain membahas tentang perlindungan
terhadap penyandang cacat, anak, perempuan, serta waktu
kerja termasuk hak untuk cuti. Selain itu diatur juga
mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan
yang antara lain mencakup upah minimum dan upah lembur,
serta kesejahteraan dari tenaga kerja.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
a. Jenis-Jenis PHK
•
•
•
•
Summary Dismissal adalah PHK yang didasarkan pada
pelanggaran serius dari kontrak kerja sehingga karyawan
tersebut keberadaannya sudah tidak diinginkan lagi, dimana
tidak ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu.
Notice merupakan PHK yang didasarkan pada keinginan salah
satu pihak apakah dari pihak pekerja atau pengusaha untuk
mengakhiri kontrak kerja. Dan biasanya didahului dengan
surat pemberitahuan.
Redundancy adalah PHK yang didasarkan pada keputusan
bisnis atau ekonomi dari pihak pengusaha berkaitan dengan
pengelolaan bisnis.
Constructive Dismissal merupakan PHK terjadi ketika pihak
pengusaha tidak ingin lebih lama lagi terikat dalam kontrak
kerja.
b. Prosedur PHK
Berkaitan dengan PHK, maka karyawan memiliki hak untuk:
•
•
•
Diberitahukan alasan akan diphk (misalnya, pengusaha
memiliki alasan yang dapat dipercaya bahwa karyawan telah
melakukan kecurangan / pencurian dari pengusaha tersebut)
Dengan pendapat yang adil, sehingga karyawan diberikan hak
untuk menjawab alasan-alasan yang ada.
Proses pengambilan keputusan yang tidak bias, yang
memperhitungkan respon karyawan sebelum keputusan akhir
ditetapkan.
c. Hak-Hak Karyawan
Karyawan yang
diantaranya:
•
•
•
telah
di-PHK
dapat
memiliki
hak-hak
banding,
Tindakan hukum atas PHK yang tidak adil atau unfair
dismissal. Unfair dismissal terjadi ketika PHK dilakukan secara
tidak adil atau tidak beralasan, tetapi tidak perlu melibatkan
pelanggaran dasar hari hubungan karyawan.
Tindakan hukum kasus bagi PHK yang tidak sah (wrongful
dismissal) dalam pelanggaran kontrak. Wrongful dismissal
terjadi ketika pekerjaan karyawan diakhiri oleh pengusaha atas
alasan-alasan pelanggaran kontrak kerja.
Tindakan hukum atas kontrak yang tidak adil (unfair contract).
Unfair contract adalah kontrak yang dapat dirubah oleh
pengadilan industri yang relevan karena kontrak tersebut tidak
adil, dibawah tekanan dan kasar.
TIPE & PROSEDUR PHK BERDASAR UU DI
INDONESIA
Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, terdapat beberapa
tipe dari pemutusan hubungan kerja ini yaitu:
◦ Summary Dismissal;
◦ Notice;
◦ Redudancy;
◦ Constructive Dismissal.
Adapun prosedur dari pemutusan hubungan kerja adalah sebagai
berikut:
◦ Memberikan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
◦ Adanya dengar pendapat, sehingga karyawan memiliki hak untuk
memberikan tanggapan atas alasan pemutusan hubungan kerja.
◦ Proses pengambilan keputusan yang tidak bias dengan
mempertimbangkan tanggapan karyawan sebelum keputusan
akhir diambil.
BAB XII UU KETENAGAKERJAAN
Bab XII dari undang – undang ketenagakerjaan
mengatur secara detail hal – hal terkait pemutusan
hubungan kerja di Indonesia, termasuk kondisi
atau penyebab sehingga pemutusan hubungan
kerja dapat dilakukan, serta hak – hak dari
karyawan yang
akan dilakukan pemutusan
hubungan kerja.
BANDING ATAS PHK
Terdapat beberapa cara bagi karyawan untuk mengajukan
banding atas pemutusan hubungan kerja, antara lain:
◦ Tindakan hukum termasuk untuk pemutusan hubungan
kerja karena unfair atau unlawful dismissal.
◦ Tindakan hukum (common law) untuk wrongful dismissal.
◦ Tindakan hukum untuk kontrak yang tidak adil (unfair
contrac)t.
Berdasarkan undang – undang yang berlaku di Indonesia,
dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dimana pekerja
tidak menerima keputusan tersebut, maka tenaga kerja
dimaksud
dapat
mengajukan
gugatan
ke
lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Keuntungan dari Undang-Undang
Hak karyawan yang utama diatur oleh keadaan dan kondisi dari
kontrak kerja. Negara dan Pemerintahan Daerah bertindak sesuai
perundangan yang mengatur standar minimum bagi hak karyawan
dimana para professional SDM perlu membiasakan dirinya dengan
hal-hal sebagai berikut:
•Pembayaran upah atau gaji
•Ketentuan tentang cuti
4. Current Issues Regarding Diversity and EEO
KEKERASAN SEKSUAL
2. TINDAKAN AFIRMATIF & MENGUBAH
DISKRIMINASI
3. HASIL-HASIL DARI UU WARGA NEGARA
AMERIKA SERIKAT YANG MEMILIKI
KETERBATASAN
1.
5. Employee Safety
Kewajiban dari pengusaha
kesehatan kerja antara lain:
•
•
•
•
berkaitan
dengan
keselamatan
dan
Memperlengkapi dan menjaga pabrikasi / industri dan sistem
kerja yang aman dan tanpa resiko bagi kesehatan.
Membuat pengaturan bagi keselamatan berkaitan dengan
penggunaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi
peralatan pabrik / industri dan perlengkapannya.
Menjaga tempat kerja dalam kondisi yang aman tanpa resiko
terhadap kesehatan.
Memberikan fasilitas yang memadai bagi kesejahteraan karyawan
di tempat kerja.
Kesimpulan
 Lingkungan hukum organisasional memiliki efek yang kuat secara khusus
terhadap fungsi dari manajemen sumberdaya manusianya.
 MSDM berkaitan dengan pengelolaan individu-individu, sedangkan
pemerintah berkonsentrasi untuk melindungi individu-individu.
 Salah satu tantangan utama dari MSDM adalah untuk melaksanakan
fungsinya sejalan dengan batasan-batasan hukum yang diatur oleh
pemerintah.
 Manajer SDM dan manajer dalam struktur organisasi memerlukan
pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan hukum.
 Organisasi-organisasi yang patuh akan ketentuan-ketentuan hukum
pastinya akan memiliki keunggulan kompetitif.
TIPS 2
KESEIMBANGAN MANUSIAWI
SQ
CQ/IC
IQ
= Kecerdasan Intelektual
EQ
= kecerdasan emosional
SQ
= Kecerdasan Spritual
CQ/IC = Kecerdasan Kreativitas