Kuliah III lanjt lanjutan Presentasi Distribusi Pendapatan

Download Report

Transcript Kuliah III lanjt lanjutan Presentasi Distribusi Pendapatan

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
OLEH : SAPARUDDIN. M, SE.M.SI
Kerangka Pembangunan Daerah
1
Potensi
Kebijakan/Sasaran
- Sumber Daya Ekonomi
- Kelembag/Lingkungan
- Pertumbuhan Ekonomi
- Pemerataan/Stabilitas
Tujuan :
Peningkatan
Kesejahteraan
taraf
hidup
Indikator Sasaran
- Peningkatan Kapasitas Produksi
- Perubahan Struktur Ekonomi
- Peningkat Investasi (Swasta & PP)
- Peningkatan Kesempatan Kerja
- Peningkatan Indikator Sosial
Pembangunan Kabupaten/Kota
Investasi Swasta
Share Sektor
Fenomena:
- PDRB Meningkat
- Perkembangan Struktur Ekonomi
- Pendap perkapita nominal naik
Ketimpangan Antar Kab/Kota
Ket :
Pengaruh
Tindak Lanjut
Fenomena :
Ketimpangan Distribusi Pendapatan perkapita
Pengemb Pem.
AK dan TK
dan
2
MODEL FUNGSI PRODUKSI
Y  1
I
G
2
 2 P  3
  4V1   5V2   6 E 0   7 y 0   8 y 0   9 P   10 P 2   11 D
Y
Y
Dimana =
Y = Pertumbuhan ekonomi
I/Y = Rasio investasi terhadap output
P
= Pertumbuhan Penduduk
G/Y = Rasio Pengeluaran pemerintah terhadap output
V12 = Kelompok umur usia muda dan tua
E0 = Mutu Modal Manusia
Y0 = Pendapatan perkapita awal
Y02 = Pendapatan perkapita & hubungannya dengan peddkn
P2 = Jmlh Penduduk hubungannya dgn efisiensi jasa gov
D = Kepadatan Penduduk
3
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Williamson
(US 1950 – 1960)
Esmara
(IND 1970)
Ketimpangan spasial/regional
dalam batas negera
Ketimpangan antar daerah
4
Penyebab Ketimpangan
pendapatan perkapita
Uppal dan
Handoko
(1986)
1. Kontribusi sektor (sh)
2. Investasi (I)
3. Transfer Pst & Daerah (Tr)
4. Ex. Gov. u/ Propinsi (Ge)
5. Pertmbhn & kepadatan pddk
(PG&D)
6. Proporsi Penduduk kota (U)
7. Proporsi Pddk Miskin (PL)
8. NT TK sektor UKM (TK)
9. Proporsi Klpk anak usia sekolah
D-M (CE)
9
Klassen Typologi
(Sjafrizal, 1997)
Pendapatan
Perkapita (Y)
Pertumbuhan
Ekonomi (r)
Yi > Y
ri > r
Kabupaten / Kota
Maju dan Tumbuh Cepat
ri < r
Kabupaten / Kota
Maju tapi Tertekan
Yi < Y
Kabupaten / Kota
Berkembang Cepat
Kabupaten / Kota
Relatif Tertinggal
VW 
(Yi  Y ) 2 . fi / n
Y
4
Ketimpangan Regional
(Williamson, 1995)
(Yi  Y ) 2 . fi / n
VW 
Y
VW = Tingkat Ketimpangan antar kab/kota
Yi
= Pendapatan perkapita kab/kota
Y
= Pendapatan perkapita Provinsi
fi
= Jumlah penduduk kab/kota
n
= Jumlah penduduk propinsi
a) Jika 0,2 < VW < 0,35, maka ketimpangan ringan
b) Jika 0,35 < VW < 0,5, maka ketimpangan sedang
c) Jika VW > 0,5, maka ketimpangan berat
Indikator Ketimpangan
Kriteria Bank Dunia
Koefisien Gini (Gini Ratio)
Kurva Lorenz
Indeks Entropy Theil
Kriteria Bank Dunia
Ketimpangan distribusi pendapatan diukur
dengan menghitung persentase jumlah
pendapatan penduduk dari kelompok yang
berpendapatan rendah 40% terendah
dibandingkan dengan total pendapatan
seluruh penduduk.
Kategori ketimpangan ditentukan dengan
menggunakan kriteria seperti berikut :
ketimpangan pendapatan tinggi
ketimpangan pendapatan sedang
ketimpangan pendapatan rendah
Koefisien Gini
n
KG= 1 –  fii (Yi + Yi + t)
i=1
KG = Angka Koefisien Gini
X
= Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam
kelas i
fi
= Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I
Yi
= Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga
kumulatif kelas I
Kurva Lorenz
Kurva Lorenz semakin berimpit
dengan garis pemerataan
sempurna: makin merata
Kurva Lorenz semakin jauh
dengan garis pemerataan
sempurna: makin timpang
KG=0, amat merata sekali
KG=1, dist pendapatan hanya
dinikmati 1 orang
Negara maju vs NSB?
Trend Dalam Distribusi Pendapatan
Kesenjangan Kota dan Desa
Kesenjangan Interpersonal
Kesenjangan Regional
Kesenjangan Antar Kelompok Sosial
Ekonomi
ANGKA KEMISKINAN INDONESIA
Persebaran Penduduk Miskin (2004)
TARGET NASIONAL
Economy Growth
7,6 %
Total Investasi
Rp. 4.073 T
INDONESIA
AMAN ADIL
DAMAI SEJAHTERA
Poverty
18,7 Juta
Unemployment
5,7 juta
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Dan Perubahannya, Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan
1976-1999
%penduduk miskin
perkotaan
perdesaan
Perkot+perdes
Perubahan
Persentase
Penduduk Miskin
1976
38.79
40.37
40,08
-
1978
30.84
33.38
33.31
-6.77
1980
29.04
28.42
28.56
-4.75
1981
28.06
26.49
26.85
-1.71
1984
23.14
21.18
21.64
-5.21
1987
20.14
16.14
17.42
-4.22
1990
16.75
14.33
15.08
-2.34
1993
13.45
13.79
13.67
-1.41
1996
9.71
12.30
11.34
-2.33
1996*
13.69
19.87
17.65
-
1998
21.92
25.72
24.93
12.89
(6.58)
1999
15.09
20.22
18.17
-6.06
1998**
14.43
20.08
17.86
6.52
1999**
8.89
13.60
11.72
-6.14
Tahun
Distribusi Pengeluaran Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia 19931999
Daerah / Kelompok
Penduduk
1993
1996
Des
1998
Agt 1999
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
40 % Terendah
20,34
20,25
21,53
20,32
40 % Menengah
36,90
35,05
36,94
37,49
20 % Teratas
44,76
44,70
41,53
42,19
Perkotaan + Pedesaan :
(%)
Kesenjangan kemakmuran
Kesenjangan regional dan Entropy index
To capture the spatial inequality between islands in Indonesia,
we may decompose eq 1 into eq 2:
R
I ( y )   Yr log
r 1
Yr
Nr

yi
yi Yr 
  Yr  log

N r 1  ir Yr
Nr 
R
where Yr is the shares of all provinces in island r; Nr is the
number of provinces in island r; and R is the total number of
islands in Indonesia. The first term simply measures the
degree of inequality in island shares of Indonesia, while the
second term measures the degree of difference in province
shares within each island, weighting this figure by the island’s
overall share of Indonesian employment
Upaya Mengatasi Peningkatan Biaya
Hidup
.Melakukan tambahan pekerjaan
.Menambah modal usaha
.Menambah jumlah jam kerja
Menyuruh anak untuk bekerja
Menyuruh ART lain untuk bekerja