06-Justifikasi-RKL-RPL

Download Report

Transcript 06-Justifikasi-RKL-RPL

JUSTIFIKASI STUDI
PENYUSUNAN RKL-RPL
PABRIK-PABRIK
DI KOMPLEKS INDUSTRI DAN
KAWASAN INDUSTRI
PT. PUPUK KALTIM Tbk.
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 13
Ayat (1)
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah dapat
menyerahkan sebagian urusan kepada
Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah
tangganya.
Ayat (2)
Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 20
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam
rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air
berwenang:
a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi
pada tanah;
d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air
atau sumber air;
e. Memantau kualitas air pada sumber air; dan
f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan
mutu air.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 24
Ayat (1)
Setiap orang yang membuang air limbah ke
prasarana dan atau sarana pengelolaan air
limbah yang disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dikenakan retribusi.
Ayat (2)
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Pasal 40
Ayat (1)
Setiap usaha dan kegiatan yang akan
membuang air limbah ke air atau sumber air
wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati/
Walikota.
Ayat (2)
Permohonan izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau
kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan.
LAMPIRAN A X:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: KEP- 51/MENLH/10/1995
TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
TANGGAL 23 OKTOBER 1995
BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PUPUK UREA
PARAMETER
KADAR
MAKSIMUM
(mg/L)
BEBAN
PENCEMARAN
MAKSIMUM
(kg/ton)
BOD5
100
1,5
COD
250
3,75
TSS
100
1,5
Minyak dan Lemak
25
0,4
Amonia Total (sebagai NH3-N)
50
0,75
pH
Debit Limbah Maksimum
6,0 - 9,0
15 m3/ton produk pupuk urea
LAMPIRAN B XIII
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PUPUK
PUPUK UREA
PUPUK NITROGEN
AMONIAK
BEBAN PENCEMARAN
MAKSIMUM (kg/ton)
BEBAN PENCEMARAN
MAKSIMUM (kg/ton)
BEBAN PENCEMARAN
MAKSIMUM (kg/ton)
COD
3,0
3,0
0,30
TSS
1,5
3,0
0,15
Minyak dan Lemak
0,3
0,3
0,03
NH3-N
0,75
1,50
0,30
TKN
1,5
2,25
-
6,0 – 9,0
6,0 – 9,0
6,0 – 9,0
15 m3/ton produk
15 m3/ton produk
15 m3/ton produk
PARAMETER
pH
Debit Limbah Maksimum
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-45/MENLH/10/1997
TENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
TANGGAL 13 OKTOBER 1997
KATEGORI
RENTANG
PENJELASAN
Baik
0 - 50
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi
kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada
tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika
Sedang
51 - 100
Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada
kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada
tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika
Tidak sehat
101 - 199
Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada
manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa
menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai
estetika
Sangat tidak
sehat
200 - 299
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan
pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
Berbahaya
300 - lebih
Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat
merugikan kesehatan yang serius pada populasi
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
NOMOR : KEP-107/BAPEDAL/11/1997
ANGKA DAN KATEGORI
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (ISPU)
INDEKS
KATEGORI
1 – 50
51 – 100
101 – 199
200 – 299
300 - lebih
Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
LAMPIRAN IV-a
KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
NOMOR: KEP-107/BAPEDAL/11/1997
BATAS INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
DALAM SATUAN SI
Indeks
Standar
Pencemar
Udara
24 jam PM10
g/m3
50
100
200
300
400
500
50
150
350
420
500
600
24 jam SO2
g/m3
80
365
800
1600
2100
2620
8 jam CO
g/m3
5
10
17
34
46
57,5
1 jam O3
g/m3
120
235
400
800
1000
1200
1 jam NO2
g/m3
(2)
(2)
1130
2260
3000
3750
LAMPIRAN V-A
KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
NOMOR : KEP-107/BAPEDAL/11/1997
PERHITUNGAN INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
SECARA PERHITUNGAN
 Konsentrasi nyata ambien (Xx)  ppm, mg/m3, dll
 Angka nyata ISPU (1)
Xx  1
Ia-Ib
I = ----------- (Xx – Xb) + Ib .............(*)
Xa-Xb
I = ISPU terhitung
Ia = ISPU batas atas
Ib = ISPU batas bawah
Xa = Ambien batas atas
Xb = Ambien batas bawah
Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran
CONTOH PERUBAHAN ANGKA SECARA PERHITUNGAN
Diketahui konsentrasi udara ambien untuk jenis parameter Debu
Urea adalah: 322 ug/m3
Konsentrasi tersebut jika diubah ke dalam angka Indeks Standar
Pencemar Udara adalah sebagai berikut:
Dari Tabel “Batas Indeks Standar Pencemar Udara (dalam Satuan SI)”
Indeks Standar
Pencemar
Udara
24 jam PM10
g/m3
24 jam SO2
g/m3
8 jam CO g/m3
1 jam O3 g/m3
1 jam NO2 g/m3
50
100
200
300
400
500
50
150
350
420
500
600
80
365
800
1600
2100
2620
5
10
17
34
46
57,5
120
235
400
800
1000
1200
(2)
(2)
1130
2260
3000
3750
Maka :
Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran
Ia
= ISPU batas atas
Ib
= ISPU batas bawah
Xa = Ambien batas atas
Xb = Ambien batas bawah





322
200
100
350
150
ug/m3
(baris 3)
(baris 2)
(baris 3)
(baris2)
200-100
I = ----------- (322-150) + 100
350-150
= 186
Jadi konsentrasi udara ambien Debu Urea
322 ug/m3 diubah menjadi Indeks Standar
Pencemar Udara (ISPU) = 186
Kesimpulan: Kategori TIDAK SEHAT, jarak
pandang turun, terjadi pengotoran debu di
mana-mana.