Transcript Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik

Implementasi dan
evaluasi Kebijakan
Publik
MATERI UJIAN REMIDI POLICY IMPLEMENTATION
ILMU PEMERINTAHAN UMY
Materi perkuliahan
1. Proses kebijakan publik
2. Implementasi sebagai bagian dari proses kebijakan
3. Makna Implementasi
4. Pendekatan dalam implementasi
5. Model implementasi
6. Persoalan dalam implementasi
7. Studi implementasi kebijakan
8. Evaluasi sebagai proses kebijakan
9. Pengertian evaluasi
10. Macam-macam evaluasi
11. Permasalahan dalam evaluasi
12. Studi evaluasi kebijakan publik
Referensi :
1. Anderson (1990) Public Policy making
2. Merilee Grindle (1988), Politics and Policy
Implementation in the third world
3. George edwards III (1980), Implementing Public
policy
4. William N Dunn, (1995)Public policy Analysis
5. Randall Ripley & Grace Franklin (1987),
bureaucracy and Policy Implementation
6. Kenneth Dolbeare (1987), Policy evaluations
7. Daniel Mazmanian, Paul Sabatier(1986),
Implementation and Public Policy
8. Pressman & Wildavsky, (1988), Implementation
9. Wayne Parsons (2005), Pengantar dan praktek
Analisis Kebijaakan
Referensi pembantu :
1. Ryan Nugroho, (2003), Kebijakan Publik,
formulasi, Implementasi dan evaluasi
2. Budi Winarno, (2001),Kebijakan Publik
3. Fadillah Putra,(2002) Paradigma kritis dalam
studi Kebijakan Publik
4. Samodra Wibowo, dkk,(1994) Evaluasi
Kebijakan Publik
5. AG Subarsono,(2005) Analisis Kebijakan Publik
6. Solichin Abdulwahab(1998), Analisis
Kebiajakan Publik dari formulasi ke
implementasi
7. Hessel Nogi Tangkilisan,(2003) Evaluasi
kebijakan Publik
8. Edi Suharto (2005), Analisis kebijakan Publik
Pembahasan materi implementasi dan evaluasi yg akan dilakukan meliputi 2
hal besar :
1. Implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai sebuah proses kebijakan
2. Implementasi dan Evaluasi kebijakan sebagai sebuah studi penelitian
Implementasi dan evaluasi
sebagai bagian dari proses
policy
Uraian akan diarahkan pada peran proses implementasi
dan evaluasi dalam proses kebijakan, yang antara
lain meliputi :
1. Apa dan bagaimana Proses implementasi dan evaluasi
kebijakan
2. faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan
evaluasi kebijakan
Implementasi dan evaluasi
sebagai sebuah studi
penelitian:

Uraian :

Diarahkan pada bagaimana melakukan penelitian
implementasi dan penelitian evaluasi, aspek apa yang
dikaji dan apa perbedaan diantara keduanya.
Proses Kebijakan publik

Merupakan proses yg rumit dan komplek

Untuk mengkajinya dibagi dalam tahapan-tahapan. Itu untuk
mempermudah pemahaman akan proses tersebut (Lindblom, 1986)

Pembagian diantara pakar berbeda-beda
Proses kebijakan publik

1. Proses Formulasi kebijakan

2. Proses Pengesahan kebijakan

3. Proses implementasi kebijakan

4. Proses Evaluasi kebijakan
Tahap Formulasi kebijakan

Merupakan langkah pertama

Terdiri beberapa kegiatan : Perumusan masalah,
penyusunan agenda, pencarian legitimasi, pemilihan
alternatif dan pernyataan kebijakan

Proses politik lebih dominan
Tahap Pengesahan kebijakan

Proses menjadikan sebuah kebijakan mempunyai
kekuatan hukum

Dilakukan setelah proses negosiasi, kompromi,
bergaining dsb
Tahap implementasi
kebijakan
Tahap dimana alternatif yang telah
ditetapkan diujudkan dalam tindakan
yang nyata
 Dilaksanakan oleh unit-unit administratif
dengan memobilisasi sumber daya
 Tanpa implementasi suatu kebijakan akan
sia-sia
 Merupakan rantai yang menghubungkan
formulasi kebijakan dengan hasil
(outcome) kebijakan yang diharapkan

Tahap evaluasi kebijakan

Dilakukan guna menguji kemampuan suatu kebijakan
dalam mengatasi masalah

Dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan
kegagalan sebuah kebijakan

Dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan
tsb
Komponen Kebijakan Publik:

Serangkaian tindakan

Dilakukan untuk mengatasi masalah

Lebih berorientasi pada kepentingan publik
Dalam kaitan dengan
Implementasi, beberapa
komponen Kebijakan publik

1. Tujuan yang hendak dicapai

2. Sasaran yang spesifik

3. Cara mencapai sasaran

Cara mencapai sasaran tsb disebut implementasi

Biasanya diterjemahkan dalam bentuk program aksi dan
proyek

Ada kebijakan yang bersifat self executing ada yang non
self executing
Apa itu implementasi ?

Jones (1987) ; those activities directed toward
putting a program into effect (proses
mewujudkan program hingga memperlihatkan
hasilnya)

Van Horn dan Van meter (1975) : those actions
by public and private individual (or groups)
that are the achievement or objectives set
forth in prior policy ( tindakan yang dilakukan
oleh Pemerintah maupun swasta baik secara
individu maupun kelompok yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
menjadi prioritas kebijakan)
Mazmanian & Paul Sabatier

Implementation is the carrying out of basic
policy decision usually incorporated in a
statute but which can also take the form of
important executive orders or court decisions
(implementasi adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang, namun bisa pula berbentuk perintah
atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan
peradilan.

Ideally that decision identifies the problem(s)
to be addressed, stipulatesthe objective(s) to
be pursued and in a variety of ways, structures
the implementation process ( idealnya TUS
tersebut mengidentifikasikan masalah yg
dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yg
hendak dicapai dan berbagai cara untuk
menstrukturkan/ mengatur proses
implementasinya)

Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier
menyatakan bahwa fokus perhatian dalam
implementasi yaitu memahami apa yg
senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku, diantaranya adalah :
Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah
disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg
mencakup usaha mengadministrasikan maupun
usaha menimbulkan dampak yang nyata pada
masyarakat.
Kesimpulan umum




Implementasi adalah tindakan yang
dilakukan setelah suatu kebijakan
ditetapkan
Implementasi merupakan cara agar
sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan
Tujuan kebijakan adalah melakukan
intervensi, dan implementasi adalah
tindakan intervensi itu sendiri.
Implementasi melibatkan usaha dari
policy makers untuk mempengaruhi
street level bureaucracy (Lipsky)
untuk memberikan pelayanan atau
mengatur perilaku target group.
Mengapa implementasi penting ?

Implementasi merupakan proses yg penting dalam
proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses
formulasi kebijakan (Jones, 1987)

Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan
kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana
yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak
diimplementasikan (udoji, 1981)
Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa
mewujudkan hasilnya.
 Implementasi bukanlah proses yang sederhana,
tetapi sangat kompleks dan rumit.
 Benturan kepentingan antar aktor baik
administrator, petugas lapangan, maupun
sasaran sering terjadi
 Selama implementasi sering terjadi beragam
interprestasi atas tujuan, target maupun
strateginya
 Implementasi dipengaruhi oleh berbagai
variabel, baik variabel individual maupun
organisasional


Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi

Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan
kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan

Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan
evaluasi kebijakan
Bagaimana melakukan
intervensi
dalam
Mazmanian dan Sabatier (1983); memberikan langkah-langkah sbb :
1.implementasi?
Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
3. Merancang struktur proses implementasi
Dg demikian program harus disusun secara jelas dan harus dioperasionalkan
dalam bentuk proyek.
Lineberry (1984) menyatakan beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam implementasi :
1. Pembentukan unit organisasi atau staf
pelaksana
2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan
pelaksana (Standard operating procedures/SOP)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran
pada kelompok sasaran serta pembagian tugas
diantara badan pelaksana
4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai
tujuan
Menurut Anderson 1979) ada 4 aspek dalam implementasi kebijakan :
1. Who is involved policy implementation ?
2. The nature of administrative process (hakekat dari proses administrasi)
3. Compliance with policy (kepatuhan pada kebijakan)
4. The effect of implementation (dampak dari pelaksanaan kebijakan)
Ripley & Franklin (1985) ; Ada dua fokus dalam
melakukan implementasi :
1. Compliance (kepatuhan) : apakah implementor patuh
pada aturan, juklak, jadwal dsb ?
2. What happening ? : mempertanyakan bagimana kinerja
implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini
beberapa hal yang penting :
a. Banyaknya aktor yang terlibat
b. Kejelasan tujuan
c. Partsipasi semua unit pemerintahan
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
Kesimpulan umum aktivitas
implementasi meliputi :
1. Siapa pelaksananya
2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ?
3. Siapa sasarannya
4. Bagaimana manajemennya
5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur
Faktor penentu
keberhasilan implementasi
1. Logika kebijakan itu sendiri
2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber
3. Manajemen yang baik
4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan
Sering terjadi suatu program tidak mampu
mewujudkan tujuannya( kegagalan
implementasi)
 Ketidakmampuan program mewujudkan tujuan
disebut oleh Andrew Dunsire sebagai
implementation gap yaitu suatu kondisi dimana
dalam proses kebijakan terjadi perbedaan
antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan
dengan apa yg senyatanya terjadi.
 Implementation gap ini sangat dipengaruhi oleh
implementation capacity dari orgs pelaksana
(Goggin, 1990)

Persoalan dalam
implementasi
1. Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis,
sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau
mengoperasionalkan kebijakan tersebut
2. Pendayagunaan resources
3. Manajemen program
Prasarat keberhasilan
implementasi :
1. Tiadanya hambatan eksternal
 2. Tersedianya resources yg memadai
 3. Good policy
 4. Hubungan ketergantungan yg minimum
 5. Pemahaman & kesepakatan thd tujuan
 6. Tugas ditetapkan dengan urutan yg
tepat
 7. Komunikasi dan koordinasi lancar
 8. Ada dukungan otoritas

Kegagalan implementasi
A. Tak bisa diimplementasikan
B. Unsucsessfull implementation
Penyebab kegagalan sebuah kebijakan :
1. Bad policy : perumusannya asalasalan, kondisi internal belum siap,
kondisi eksternal tak memungkinkan
dsb
2. Bad implementation : pelaksana tak
memahami juklak, terjadi
implementation gap dsb)
3. Bad Luck
Faktor lain penyebab publik tak
mau melaksanakan kebijakan
(Anderson,
Kebijakan bertentangan
dg sistem nilai masyarakat
1979)

Adanya konsep ketidakpatuhan selektif thd hukum

Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/ kelompok

Tidak adanya kepastian hukum (terjadi pertentangan antara kebijakan
satu dg lainnya)
Studi implementasi ;

Mrpk studi untuk mengetahui proses implementasi

Tujuan utamanya adalah untuk memberi umpan balik
pada pelaksana kebijakan

Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah
sesuai dengan rencana atau standard yg ditetapkan

Untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul
dalam proses implementasi





Beberapa pakar beranggapan bahwa studi
implementasi perlu melihat output
kebijakan, shg sering disebut juga evaluasi
implementasi
Dalam evaluasi implementasi dilihat dampak
jangka pendek akibat proses implementasi
tersebut
Biasanya bersifat deskriptif kualitatif
Metode pengumpulan data = metode
penelitian sosial lainnya
Karena bertujuan untuk memberikan umpan
balik maka biasanya digunakan metode yg lain
spt, FGD, rapat, brainstorming dsb. Juga
catatan-catatan harian pribadi dapat
dijadikan sumber data yang akurat (Bryan &
White, 1987)
Perkembangan studi
(penelitian) implementasi
(Gogin
dkk (1990)
1. Penelitian generasi pertama, fokus :
a. Bagaimana suatu aturan diujudkan
sebagai hukum dan bagaimana
suatu hukum dijadikan program
b. Upaya menunjuukkan sifat
kekomplekan dan dinamika
implementasi
c. menekankan pentingnya subsistem
kebijakan
d. Mengidentifikasi faktor yg berhub
dg hasil suatu program
e. mendiagnosis bbrp penyakit yg
sering mengganggu pelaksana
Penelitian generasi kedua,
Fokus :
1. Jenis dan isi kebijakan
2. organisasi pelaksana dan sumberdaya
3. pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi,
komunikasi dsb
4. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah
setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan,
berbagai persoalan yg muncul dsb
Penelitian generasi ketiga,
fokus :

1. Komunikasi antar lembaga pemerintahan

2. penyusunan desain penelitian

3. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam
implementasi
Pendekatan dalam studi
implementasi :

1. Pendekatan strukural (peran organisasi)

2. Pendekatan prosedural dan manajemen (Misal :
Network planning and Controll/ NPC, Program
Evaluation and Review Tehnique / PERT dsb)

3. Pendekatan Perilaku (komunikasi, informasi, sikap
dsb)

4. Pendekatan politis (aspek-aspek antar
departemental/ politik)
Beberapa model
Implementasi (Parsons, 1997)




1. Model analisis kegagalan (implementasi sbg
proses interaksi antara tujuan dan tindakan(
Pressman & Wildavsky, 1973), implementasi
sebagai politik adaptasi saling menguntungkan (
Mc Laughin, 1975)
2. model Top down (mengidentifikasi faktor yang
menyebabkan keberhasilan implementasi (Van
Meter van Hoirn (1975), Grindle (1980), Sabatier &
Mazmanian (1979) dsb
3. model Bottom up (mengidentifikasi faktor lain
dan interaksi organisasi antara Pemerintah dg
warga negara (lipsky, 1971), Implementasi sebagai
proses yg disusun melalui konflik dan bergaining
(Wetherly, 1977), Implementasi sebagai proses
alur (Smith, 1973)
4. model sintesis (Ripley & Franklin (1985),
Nakamura & Smallwood (1986) dsb
Model-model Top down :

1. Donalds Van meter & Carl E. Van Horn

2. George C Edwards III

3. Merilee Grindle

4. Daniel H Mazmanian & Paul Sabatier
Model Van Meter & Van Horn
Studi Implementasi hakikatnya mrpk penilaian atas kinerja kebijakan
 Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh :





1. Standard (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. Ini berkaitan dg sejauhmana
standard direalisasikan, sebab : sering telalu luas dan kabur, shg susah diukur
2. Sumber- sumber Kebijakan : Dana SDM, Fasilitas
3. Komunikasi antar organisasi & keg pelaksanaan, khususnya mengkomunikasikan
standard aturan, shg diperoleh ketepatan dan konistensi sekaligus ebagai alat ukur
dalam pengawasan
4. Karakteristik badan pelaksana : menyangkut karakteristik, norma dan pola hub
yang ada.
Dalam hal ini yg harus dicermati adalah :
a. kompetensi dan jumlah staff
b. Rentang kendali (hierarki)
c. Dukungan politik yg dimiliki
d. Kekuatan organisasi
e. Derajad keterbukaan dan kebebasan komunikasi
f. Keterkaitan dg pembuat kebijakan
5. Kondisi sosial ekonomi dan politik
6. Sikap pelaksana, meliputi pesepsi pelaksana atas masalah, tandard dan tujuan
serta ejauhmana bertentangan dg kepentingan pelaksana
Model G. Edwards III

Didasari pertanyaan :
1. Prakondisi apa yg diperlukan agar
implementasi berhasil
2. Hambatan utama yg menyebabkan
implementasi gagal
Ada 4 variabel penting dalam implementasi :
1. Komunikasi
2. Sumber-sumber
3. Sikap pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Komunikasi, penting sebab :
1. Setiap pelaksana harus memahami apa yg
dilakukan
2. pelaksana harus memahami juklak
3. Pelaksana hrs konsisten pada juklak
4.Sering ditemukan hambatan dalam
penyampaian inf pd hierarkhi orgs yg berlapislapis
5. Semakin baik komunikasi akan semakin baik
implementasi
6. Mengurangi distori informasi
7. transparansi

Sumber- sumber ini menyangkut :
1. Staff yg memadai dan berkeahlian sesuai
kebutuhan
2. Informasi tentang kebijakan
3. Wewenang yg dimiliki pelaksana
4. Fasilitas yg ada
Sikap pelaksana meliputi :
1. Sikap dan dukungan aparat pelaksana
2. Perilaku birokrasi


Struktur birokrasi, meliputi :
1. Prosedur kerja dan ukuran dasarnya
2. Hierarkhis struktur organisasi
3. koordinasi, desentralisasi, kewenangan dsb
Karakterisitik umum Birokrasi
(Ripley
&
Franklin,
1985)
 1. Pervasiveness : birokrasi ada dimana mana dan mrpk


instrumen sosial yg dipilih untuk mengatasi peroalan
publik
2. Selective importance; Birokrasi dominan dalam
implementasi dan mempunyai kepentingan yg berbeda
dalam tiap tahap.
3. Birokrasi banyak memp tujuan sosial yg berbeda :
- Birokrasi dicipt untuk memberikan pelayanan yg
sebenarnya menjadi tg jwb pemerintah
- Birokrasi diciptakan untuk mempromosikan kept sektor
ekonomi ttt (petani, buruh, pengusaha dsb)
- Birokrasi diciptakan untuk mendistribusikan
keuntungan, hak dan pelayanan di berbagai bidang
(pendidikan, kesehatan dsb) shg masy bisa
memanfaatkannya
Karakteristik birokrasi
(lanjutan)

4. Size and Complexity: Birokrasi disusun untuk
konteks urusan publik yang luas dan kompleks, sehingga
banyak yang diserahkan ke swasta

5. Survival; Birokrasi jarang mati, mempunyai naluri
tetap hidup (jml peg tambah, urusan menjadi lebih
besar dsb)

6. Tidak netral (krs sering harus menunggu atau
memahami apa yg menjadi kehendak otoritas
diatasnya) tetapi juga tidak sepenuhnya dikendalikan
oleh kekuatan luar. Sikap birokrast thd tujuan
kebijakan mrpk faktor penting dalam implementasi
Model Grindle

Ide dasar : Setelah kebijakan ditransformasikan dalam
program aksi, maka tindakan implementasi itu belum
tentu lancar, akan tetapi tergantung pada
implementability dari program tersebut.

OKI ia membagi faktor yg mempengaruhi implementasi
menjadi dua yaitu Content of policy dan Context of
policy
Grindle (lanjutan)

Content of Policy, meliputi :
1. kepentingan yg dipengaruh: Semakin banyak semakin sulit
diimplementasikan.
2. Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual
dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementaikan
3. Derajad perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku
akan sulit dilakukan
4. Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yg dikerahkan

Context of policy, meliputi :
1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana
Model Sabatier & Mazmanian
Implementasi mrpk fungsi 3 variabel :

1. Karakteristik Masalah, yg meliputi :

- Ketersediaan tehnologi & teori tehnis

- keragaman perilaku sasaran

- Sifat Populasi

- Derajad perubahan perilaku ygdiharap
Sabatier &
Mazmanian(lanjutan)

2. Struktur manajemen program (aturan
yang mengiperasionalkan kebijakan),
meliputi:
- Kejelasan dan konsistensi tujuan
- Teori kausal yg memadai
- Sumber dana yg mencukupi
- Integrasi organisasi pelaksana
- Diskresi Pelaksana
- Rekruitmen pejabat pelaksana
- Akses formal pelaksana ke organisasi lain
3. Faktor diluar Peraturan, meliputi :

- Kondisi sosial, ekonomi dan tehnologi

- Perhatian pers thd masalah kebijakan

- Dukungan publik

- Sikap dan sumber daya kel. Sasaran

- Dukungan kewenangan

- komitmen dan kemampuan pej pelaks

Menurut model top down, jika semua variabel dapat
bekerja dg baik maka proses implementasi berjalan
seperti yg diharapkan.

Variabel tsb dapat bersumber dari :
- program itu sendiri
- pelaksana
- sasaran kebijakan
- lingkungan kebijakan
Model Alur/ proses (Smith)Bottom
Up
model
 Model ini melihat proses implementasi kebijakan publik
dari perspektif perubahan sosial politik.
 Biasanya dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yg
bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan
pada kelompok sasaran (berdimensi target grop)
 Ada 4 variabel dalam proses implementasi
1. Idealized Policy, yaitu pola interaksi yg diidealkan
oleh perumus dg tujuan mendorong target froup untuk
melaks kebj
2. Target Group, yaitu bagian dari stakeholders yg
diharapkan dapat mengadopsi pola intekasi yg diinginkan
3. Implementing Organization, yaitu pelaksana yg
bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
4. Enviromental factors, yaitu unsur lingk (Ipoleksosbud
dsb) yg dapat mempengaruhi implementasi
Model Smith (lanjutan)


Keempat variabel tsb tak bediri sendiri
akan tetapi saling mempengaruhi dan
berinteraksi secara timbal balik, shg
memungkinkan terjadinya
ketidaksesuaian yg pada akhirnya
menimbulkan tension (tekanan) bagi
terjadinya tawar menawar antara
formulator dan implementator.
Model ini memandang bhw
implementasi kebijakan tak berjalan
scr linear dan mekanististetapi
memberi peluang terjadinya
bergaining untuk menghasilkan
kompromi thd implementasi yg
berdimensi target group
Kapan digunakan model
top down & bottom up ?



Model top down akan menguntungkan
pada sebuah situasi dimana para pembuat
kebijakan mampu mengatur dan
mengontrol situasi, dan dana yg terbatas
Model Bottom up, menguntungkan pada
situasi dimana implementator mempunyai
kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa
ada dependensi kekuasaan dengan
melihay dinamika daerah atau lingkungan
kebijakan yg berbeda
Menurut Eric Lane (1995) model topdown
menekankan tanggung jawab, sementara
bottom up menekankan pada kepercayaan
Evaluasi kebijakan



Kegiatan untuk menilai sejauhmana
kefektifan sebuah kebijakan publik guna
dipertanggungjawabkan pada
konstituennya dan sejauhmana tujuan
tercapai
Kegiatan yang bertujuan menilai
“manfaat” suatu kebijakan (Jones ,1984)
Kegiatan yang ditujukan untuk melihat
sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan
atau untuk mengetahui apakah kebijakan
publik yang telah dilaksanakan meraih
dampak yg diinginkan
Apa itu evaluasi ?
Anderson (1979) : Evaluasi adalah the
appraisal of assesstment of policy including
its content implementation and impact
(penilaian atau pengukuran kebijakan
termasuk isi, implementasi dan dampaknya)
 Jones (1987) Evaluasi : an activity designed to
judges the merits of government programs
which varies significancy in the
spesificationof objects, the techniques
measurement and methods of analysis (suatu
aktivitas yg dirancang untuk menilai
keberhasilan program- program yg berbeda
secara tajam dalam spesifikasi obyeknya,
tehnik pengukurannya serta metode
analisanya).

Mengapa evaluasi diperlukan
?

1. Merupakan satu tahapan dalam siklusKebijakan

2. mengetahui keberhasilan/ kegagalan atau kebijakan

3. mengetahui penyebab kegagalan

4. mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai
dg yang diharapkan

5. menilai manfaat suatu kebijakan
Manfaat Evaluasi kebijakan :




1. Memperoleh informasi tentang
kinerja kebijakan
2. Mendorong seseorang untuk lebih
memahami maksud, kualitas dan
dampak kebijakan
3. Umpan balik bagi manajemen dalam
rangka perbaikan/ penyempurnaan
implementasi
4. Memberikan rekomendasi pada
pembuat kebijakan
Fungsi Evaluasi (Dunn; Ripley)




Eksplanasi : Menjelaskan realitas
pelaksanaan program
Kepatuhan : Melihat apakah pelaksanaan
sesuai standar dan prosedur)
Auditing: Melihat apakah output sampai
ke sasaran. Adakah kebocoran dan
penyimpangan
Akunting : Apa akibat sosial ekonomi dari
kebijakan. Misal seberapa jauh mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat,
adakah dampak yang ditimbulkan
Tujuan evaluasi kebijakan :

1. Mengukur efek suatu program

2. Bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan
lebih lanjut mengenai program di masa datang

3. Menilai kesesuaian dan perubahan program

4. Alasan memenuhi akuntabilitas
Implikasi dari tujuan
evaluasi
tsb
: pada perlunya metodologi penelitian
Mengukur efek: hal
ini menunjuk


Membandingakan efek dgn tujuan: menunjuk pada penggunaan kriteria
untuk mengukur keberhasilan

Memberikan sumbangan pada pembuatan kebijakan berikutnya

Terjadi peningkatan program dimasa datang
Keputusan yg dapat diambil dari hasil evaluasi (Weis dalam Shafritz and Hyde,
1987)

1. Meneruskan atau mengakhiri program

2. Memperbaiki praktek & prosedur adm

3. Menambah atau mengurangi strategi dan tehnik
implementasi

4. Melembagakan program ke tempat lain

5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain

6. Menolak atau menerima pendekatan/ teori yg
digunakan sbg asumsi
Persoalan yg ingin dijawab dalam evaluasi
(Ripley, 1985)











1. Kelompok dan kepetingan mana yg memiliki akses dalam
pembuatan kebijakan?
2. Apakah pembuatan cukup rinci, terbuka dan memnuhi prosedur?
3. Apakah program didesain secara logis ?
4. Apakah sumber daya yg menjadiinput program telah memadai
untuk menc tuj ?
5. Apa standar implementai yg baik bagi kebijakan tsb ?
6.Apakah program dilaks sesuai standar efisiensi ekonomi? Apakah
uang digunakan dg tepat dan jujur?
7. Apakah kel sasaran memeproleh pelayanan seperti yg didesain
dalam program ?
8. Apakah program memberikandampak pada kelompok non sasaran?
Apa jenis dampaknya ?
9. Apa dampak yg diharapkan dan tak diharapakan pada masyarakat ?
10. Kapan tindakan program dilaksanakan dan dampaknya diterima
oleh masyarakat ?
11. Apakah tindakan dan dampak sesuai yg diharapkan ?
Kasley dan Kumar (1987)

3 pertanyaan yg perlu dijawab dalam evaluasi :
1. Siapa yg memperoleh akses dari input dan output
program ?
2. Bagaimana mereka bereaksi thd program tersebut ?
3. Bagaimana program tsb mempengaruhi perilaku
sasaran kebijakan ?
Aspek kajian evaluasi
kebijakan

1. Proses pembuatan kebijakan

2. Proses implementasi kebijakan

3. Konsekwensi kebijakan

4. Efektivitas dampak kebijakan

Evaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi sumatif),
pada saat (evaluasi implementasi) dan sesudah
kebijakan diimplementasikan (evaluasi formatif)
Pengelompokkan evaluasi
yg
lain:
1. Evaluasi
administratif : Biasanya dilakukan dg aspek finansial dan

prosedur (dilakukan dalam lingkup pemerintahan)

2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum

3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik
Evaluasi Administratif
atas : Mengevaluasi input program
terdiri
Effort evaluation:
Performance evaluation: Mengkaji output
dibandingkan dengan input program
 Effectiveness evaluation: Mengkaji apakah
pelaksanaanya sesuai dg sasaran & tujuan
 Effeciency evaluaiton: Membandingkan biaya
dengan output yang dicapai
 Process evaluation: Mengkaji metode
pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam
pelaksanaan

Evaluasi jika dikaitkan dg
tujuan
:
 Evaluasi kecocokan : Apakah kebijakan tb
diteruskan dan bagaimana prospek kebijakan
 Evaluasi efektifitas: Apakah dampaknya sesuai
dgn yang diinginkan, serta biaya dan
manfaatnya sebanding?
 Evaluasi efisiensi: Apakah sumber daya yang
digunakan efisien dan mampu menc. hasil yang
optimal
 Meta evaluasi: Menguji dan menilai proses
evaluasi itu sendiri, apakah telah dilakukan dgn
benar, profesional dan obyektif?
Model-model evaluasi

Dari sisi kualitas hasilnya :
1. Single program after only
2. Single program before after
3. Comparative program after only
4. Comparative program before after
Bagaimana melakukan
evaluasi ?

Berbagai hal yg harus diperhatikan sebelum melakukan
evaluasi :
1. Mengamati, memahami tujuan evaluasi
2. Mengamati, melilih kriteria
3. Mengamati senitivitas metode
4. memperhatikan efektivitas biaya
5. memperhatikan kendala yg berhub dg anggaran, yakni
SDM dan juga data

Kegiatan evaluasi mencakup 3 macam kegiatan :
1. Specification : menyangkut obyek yg dinilai
2. Measurement : memilih tehnik pengukuran yang tepat
untuk menilai
3. Analysis : Melakukan analisa informasi yg disajikan
Kriteria yg harus dipenuhi
dalam
melakukan
evaluasi
:
 1. Relevansi : mampu memberikan inf yg tepat
pada pembuat dan pelaku kebijakan, menjawab
scr benar pertanyaan dalam waktu yg tepat
 2. Signifikan : mampu memberikan inf yg baru
dan penting melebih yg sudah ada
 3. Validitas : mampu memberikan pertimbangan yg
persuasif & seimbang tentang hasil nyata
kebijakan
 4. Reliabilitas : dapat membuktikan bahwa
hasilnya diperoleh dengan penelitian yg teliti
 5. Obyektif : tidak memihak /bias
 6. Tepat waktu
 7. Daya guna : bisa dimengerti & dimanfaatkan
oleh pelaku dan pembuat kebijakan
Kecenderungan evaluasi
saat ini:



1. Sering tidak sungguh-sungguh
karena evaluatornya dari Pemerintah
2. Hasil evaluasi tak konklusif,
membahas banyak persoalan tetapi
tanpa arah yang jelas, shg tak ada
rekomendasi yg argumentatif
3. Karena dilakukan secara rutin maka
hailnya kurang tajam. Hanya
formalitas, membaca data dan
memasukkannya dalam form-form
tertentu
Evaluasi Implementasi :
Evaluasi atas pelaksanaan sebuah program
 Merupakan evaluasi terhadap proses





Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas
standard aturan
Menggunakan model-model dalam
implementasi
Biasanya bersifat kualitiatif
Melihat dampak jangka pendek dari
pelaksanaan kebijakan/ program
Evaluasi Dampak
Memberikan perhatian besar pada output & dampak kebijakan
Evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal:
1.
Menentukan apakah program telah membawa dampak yang
diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
2.
Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi
program
3.
Mengeksplore akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun
negatifnya
4.
Permasalahan yang disoroti pd bgmn program mempengaruhi
peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program
betul- betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain
Evaluasi dampak bisa dilakukan sebelum diimplementasikan (sering
disebut analisis, asessment, estimasi, prediksi atau perkiraan)
atau sesudah diimplementasikan
Apa itu Dampak ?



Dampak adalah perubahan kondisi fisik
maupun sosial sebagai akibat dari output
kebijakan
Akibat yang dihasilkan oleh suatu
intervensi program pada kelompok
sasaran ( baik akibat yang diharapkan
atau tidak diharapkan), dan akibat
tersebut mampu menimbulkan pola
perilaku baru pada kelompok sasaran
(impact)
Akibat yang dihasilkan oleh suatu
intervensi program pada kelompok
sasaran, baik yg sesuai dg yg diharapkan
atau tidak dan akibat tersebut tidak
mampu menimbulkan perilaku baru pada
kelompok sasaran (effects)
Dampak kebijakan publik
dapat berupa (dimensi
dampak), Dye:
1. Dampak pada masalah publik (pada
kelompok sasaran) yg diharapakan atau
tidak
 2. Dampak pada kelompok diluar sasaran
sering disebut eksternalitas / dampak
melimpah(spillover effects)
 3. Dampak sekarang dan yg akan datang
 4. Dampak biaya langsung dikeluarkan
untuk membiayai program dan tak
langsung (yg dikeluarkan publik akibat
suatu kebijakan.

Hal-hal yg perlu diperhatikan
dalam melaks Evaluasi
Dampak :

1. Dimensi- dimensi dampak

2. persoalan yg berkaitan dengan program

3. unit-unit pendampak

4. Karakteristik evaluasi

5. memahami Metodologi penelitian evaluasi
Dimensi dampak
(Langbein, 1980):

1. Waktu
Dimensi ini penting karena :
- Kebij dpt memberikan dampak sekarang dan
yang akan datang
- Semakiin lama periode waktu semakin sulit
mengukur dampak. Ini disebabkan :
(a) hub kausalitas semakin kabur, (b)faktor
lain yg akan dijelaskan semakin banyak,
(c)jika efek thd individu dipelajari terlalu
lama maka akan kesulitan menjaga track
record individu dalam waktu yg sama
- Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan
akan semakin sulit mencari data dan
menganalisis pengaruh program yg diamati.
Dimensi dampak (lanjutan)

2. Selisih antara dampak aktual
dengan yang diharapkan.
Evaluator selain memperhatikan efektivitas
tujuan perlu pula memperhatikan (a)
berbagai dampak yang tak diinginkan, (b)
dampak yang hanya sebagian saja dari yg
diharapkan dan (c) juga dampak yang
bertentangan dari yg diharapkan
 3. Tingkat agregasi dampak
Dampak juga bersifat agregatif artinya
bahwa dampak yg dirasakan secara individual
akan dapat merembes pada perubahan di
masyarakat secara keseluruhan
Dimensi dampak (lanjutan)

4. Tipe dampak
Ada 4 tipe utama dampak program :
1.
Dampak pada kehidupan ekonomi :
penghasilan, nilai tambah dsb
2.
Dampak pada proses pembuatan kebijakan:
apa yg akan dilakukan pada kebijakan
berikutnya
3.
Dampak pada sikap publik : dukungan pada
pemerintah, pada program dsb
4.
Dampak pada kualitas kehidupan individu,
kelompok dan masyarakt yg bersifat non
ekonomis
Persoalan yg berkaitan dg
program:
Weiss (1972) menyatakan adanya beberapa persoalan yaitu :



1. Wilayah (scope) program: Nasional,
provinsi, lokal dsb
2. ukuran program : Berapa individu
yang dilayani untuk setiap satuan
wilayah program
3. Kebaruan program : apakah
dampak yang diharapkan merupakan
sesuatu yg baru
Unit-unit pendampak :





Unit sosial yg dapat terkena dampak kebijakan :
1. Dampak individual : biologis (penyakit, cacat
fisik dsb), fisiologis (stress, depresi, cinta, emosi
dsb), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah
dsb), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga,
keuntungan dsb), sosial serta personal
2. Dampak organisasional : langsung (terganggu
atau terbantunya penc tujuan organisasi), tak
langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin)
3. Dampak pada masyarakat
4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial
Karakteristik Evaluasi
kebijakan :





1. Evaluasi harus empirik tdk spekulatif
hipotetik atau asumtif teoritik
2. Tidak bias pada satu alternatif atau
dampak tertentu
3. Rasional, harus sistematis dan dapat
dipertanggungjawabkan dihadapan pakar
4. Kajian harus dilakukan dari berbagai
aspek
5. Handal dan sahih baik dalam analisis,
ketersediaan data dan reliabilitas datanya
Respon/ reaksi thd dampak :
1. Skeptis (tak yakin akan apa yg dicapai oleh kebijakan tersebut)

2. Kritis (mempertanyakan dukungandan hambatan pelaksanaannya)

3. Analitis (memberikan sumbangsaran agar pelaksanaan lebih baik)

4. Reaktif konfrontatif. Ini dikelompokkan kedalam beberapa jenis :
(a) Apatis (tak mau tahu dan menolak kebijakan. Ini bisa menyebabkan
upaya memobilisasi massa dan mengarah pada perilaku anarkhis
(b) Melakukan lobbidan membentuk opini publik melalui media massa
untuk menyalurkan responnya
(c) Demonstrasi dan propaganda
(d) Melakuakn tindakan politik yang kasar spt teror, kudeta dsb
5. Adaptif kopromistis, dapat berupa
(a) Perilaku meneliti scr kritis
(b) Merubah pola perilaku
(c) Melakukan kegiatan baru
(d) Meminta pelayanan baru
(e) melakukan penyesuaian psikologis

Faktor penyebab kebijakan
tak
memperoleh
dampak
yg
 1. Sumber daya tak memadai
diinginkan:
2. Cara implementasi tak tepat







3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor ttp
kebijakan yg dibuat hanya mengatasi atu faktor saja
4. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat
emngurangi dampak yg diinginkan
5. Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan
bertentangan satu sama lain
6. Biaya yng dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya
7. Banyak masalah publik yng tak mungkin dapat
diselesaikan
8. Timbulnya maslaah baru shg mendorong pengalihan
perhatian dan tindakan
9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (anderson,
1996)
Masalah yang timbul
dalam evaluasi (anderson)






1. Ketidakpastian dan ketidakjelasan
tujuan kebijakan
2. Menguji kausalitas bahwa dampak
memang disebabkan oleh kebijakan tsb
3. Dampak kebijakan biasanya
menyebar diluar sasaran kebijakan
4. Kesulitan dalam memperoleh data
5. Resistensi pejabat
6. Evaluasi cenderung kurang melihat
dampak (kurang valid)

Untuk melakukan evaluasi kebijakan agar sistematis maka diperlukan studi
evaluasi atau penelitian evaluasi