Integrated Risk Management For Managing Bank As a Holding Company

Windiartono Tabingin Qatar National Bank (QNB) Indonesia 21 Januari 2015

26 April 2020

Pengertian:

Konglomerasi Keuangan • LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Entitas Utama • Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK • LJK Induk dari konglomerasi keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan yang bertugas mengintegrasikan penerapan MR di konglomerasi Keuangan Perusahaan Anak Badan hukum atau perusahaan yg dimiliki dan /atau dikendalikan oleh LJK secara langsung maupun tdk langsung baik di dlm maupun di LN yg melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan Perusahaan Terelasi (Sister Company) Beberapa LJK yg terpisah secara kelembagaan dan / atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yg sama 2

Konglomerasi Keuangan Bank Perusahaan Pembiayaan Konglomerasi Keuangan Perusahaan Efek

LJK Wajib mengidentifikasi Keterkaitan Kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dalam menentukan Konglomerasi Keuangan

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

OJK berwenang melakukan penyesuaian terhadap LJK yg termasuk dlm konglomerasi Keuangan

3

Mengapa Manajemen Risiko Terintegrasi

Konglomerasi Manajemen Risiko Terintegrasi Outcome • Transaksi lebih kompleks • Transaksi anggota konglomerasi bisa mempengaruhi kelangsungan hidup LJK Konglomerasi • Eksposur Risiko Meningkat • Mengatur dan Memantau Transaksi Antar angota Group • Pengelolaan Risiko Secara Group • Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance sesuai Kompleksitas dan Karakteristik Konglomerasi Integrated Governance and Risk Management – IBI-LSPP Seminar • Lebih Bersinergi • Kapasitas bisnis dan Permodalan Meningkat • Shareholder Value Meningkat 4

Implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama: Wajib Membentuk KMRT dan SKMRT 4 Pilar Manajemen Risiko Terintegrasi • Pengawasan Direksi Dan Dekom Entitas Utama • Kecukupan Kebijakan, Prosedur & Penetapan Limit • Kecukupan Process MR dan SIM Risiko terintegrasi • Sistem Pengendalian Intern yg menyeluruh thd Penerapan MR Terintegrasi Cakupan Manajemen Risiko Terintegrasi 8 Risiko + 1 + 1 (8 Risiko+ Risiko transaksi intra group + Risiko Asuransi) 5

Penetapan Entitas Utama Konglomerasi: LJK Induk dan LJK Anak Entitas Utama Adalah LJK Induk

Note: OJK berwenang menunjuk LJK lain sebagai Entitas Utama

Konglomerasi: LJK Induk dan LJK Anak + Perusahaan Terelasi Entitas Utama: Ditetapkan oleh PSP berdasarkan Total Assets terbesar dan atau Penerapan Manajemen Risiko Terbaik 6

Entitas Utama

Entitas utama wajib menunjuk Direkttur yg membawahi Fungsi MR sebagai Dir yang Membawahi fungsi MRT Dewan Komisaris Dewan Direksi

Dirut Dirops Dir……

Dir yg Membawahi Fungsi MR Terintegrasi Konglomerasi Lap Profil Risiko Terintegrasi SKMRT Rekomendasi KMRT (Non Struktural) Lap Profil Risiko Terintegrasi Koordinasi SKMR LJK Anggota Konglomerasi SKMR LJK Anggota Konglomerasi SKMR LJK Anggota Konglomerasi 7

KMRT

Anggota terdiri dari: – Direktur Entitas Utama yg membawahi Fungsi MR sebagai Ketua merangkap Anggota – Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Dlm konglomerasi Keuangan (Jumlah dan Komposisi Direktur yg menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan konglomerasi keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT antara lain dengan memperhatikan keterwakilan masing2 subsektor keuangan) – Pejabat eksekutif (disesuaikan dengan kebutuhan) Note: Sifat keanggotaan KMRT bisa tetap atau tidak tetap disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Kewenangan dan Tanggung Jawab: - Memberikan Rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama yang sekurang-kurangnya meliputi: - Penyusunan Kebijakan MRT - Perbaikan atau penyempurnaan penerapan MRT berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 8

SKMRT

• • • • Organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat dalam konglomerasi keuangan Kewenangan dan Tanggung Jawab: - Menyampaikan masukan kpd Direksi Entitas Utama Dalam menyusun kebijakan MRT Dalam hal Entitas Utama telah memiliki SKMR, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKMRT Dapat merupakan salah satu fungsi dari SKMR yg ada - Memantau pelaksanaan kebijakan MRT - Memantau Profil Risiko Konglomerasi Keuangan Bertanggung jawab langsung kepada direktur dari Entitas Utama yang membawahi fungsi MRT Berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi MR dimasing-masing LJK konglomerasi keuangan - Melaksanakan kaji ulang secara berkala thd penerapan MRT - Mengkaji usulan lini bisnis baru yg bersifat strategis dan berpengaruh signifikan thd eksposur rrsiko Konglomerasi Keuangan - Memberikan informasi kpd KMRT thd hal2 yg perlu ditindaklanjuti terkait hsl evaluasi penerapan MRT - Memberikan masukan kpd KMRT dlm rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan MRT - Menyusun dan menyampaikan lap. Profil Risiko kpd Dir Entitas Utama yg membawahi MRT dg tindasan kpd KMRT 9

Pilar I. Pengawasan Direksi dan Dekom Entitas Utama

Memastikan MRT telah diterapkan sesuai dengan Kompleksitas dan Karakteristik Usaha Konglomerasi Keuangan Dekom dan Entitas Utama Berwenang dan Direksi Bertanggung jawab Memastikan masing2 LJK Keuangan Penerapan dlm MR di Konglomerasi 10

Pilar I. Pengawasan Direksi dan Dekom Entitas Utama

Menyusun dan melaksanakan kebijakan MRT Memastikan efektivitas pengelolaan SDM: kompetensi, kualitas, kecukupan SDM pada Entitas Utama utk melaksanakan MRT Mengembangkan Budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan MRT pada Konglomerasi keuangan Memastikan penerapan MRT telah dilakukan secara Independen Mengevaluasi hasil kaji ulang SKMRT secara berkala thd proses MRT 11

Pilar I. Pengawasan Direksi dan Dekom Entitas Utama Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan MRT Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan MRT oleh Direksi Entitas Utama

12

Pilar 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit MRT Dalam menyusun kebijakan, prosedur dan penetapan limit MRT, Entitas Utama wajib memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

Kebijakan MRT Minimal memuat: • Penetapan risiko yg terkait dg kegiatan bisnis konglomerasi keuangan • Perumusan Strategi MRT • Penetapan metode pengukuran dan SIMRT • Penetapan strategi dan kerangka risiko sesuai dg Risk Appetite n Tolerance • Penetapan metode penilaian peringkat risiko • Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dlm kondisi terburuk (WCS) • Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan MRT Wajib dituang kan dalam Prosedur dan Penetapan Limit MRT Prosedur MRT: • Akuntabilitas dan jenjang delegasi wwng yg jelas dalam penerapan MRT • Pelaksanaan kaji ulang prosedur secara berkala (minimal 1 thn sekali) • Dokumentasi prosedur secara memadai Penetapan Limit: MRT: • Limit secara keseluruhan • Limit per jenis risiko • Limit setiap LJK dalam Konglomerasi keuangan yang memiliki eksposur risiko  Konglomerasi keuangan wajib memiliki mekanisme persetujuan bila terjadi pelampauan limit 13

Pilar 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi dan SIMRT

Entitas Utama Wajib Melakukan Proses Manajemen Risiko: Identifikasi Risiko Pengukuran Risiko Pemantauan Risiko Pengendalian Risiko Terhadap seluruh faktor risiko termasuk yang berasal dari perusahaan non keuangan yg mempengaruhi konglomerasi keuangan 14

Pilar 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi dan SIMRT

1. SIMRT Yang Memadai Proses Manajemen Risiko Wajib Didukung oleh: 2. Lap. Kinerja Keuangan dan eksposur dari: Konglomerasi Keuangan Masing2 LJK 15

Pilar 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko secara Terintegrasi dan SIMRT

SIMRT minimal Menghasilkan laporan atau informasi:

Eksposur Risiko Kepatuhan pelaksanaan MRT dibandingkan Kebijakan dan Prosedur yg disusun Kepatuhan terhadap Penetapan Limit Dilaporkan Rutin Direktur Entitas Utama yg membawahi MRT CC KMRT 16

Pilar 4. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh terhadap Penerapan MRT

Entitas utama wajib memiliki sistem pengendalian intern dalam penerapan MRT Agar mampu memastikan:

•

dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan dan

•

perundang-undangan yang berlaku.

tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat,

•

tepat guna dan tepat waktu.

Efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh.

17

18