Transcript pejabat yang berwenang menetapkan sk pemberhentian pns

PEJABAT YBW MENETAPKAN
SK PEMBERHENTIAN PNS
Oleh
I NENGAH PRIADI ,SH MSi
KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN
BANJARMASIN
1
PEJABAT YBW
MEMBERHENTIKAN PNS
BERDASARKAN PP 9/2003
1.
Presdiden untuk PNS Gol IV/c keatas
2.
Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK (tdk termasuk
Bupati/Walikota) untuk Gol IV/b kebawah
2.
Gubernur untuk PNS Gol IV/b kebawah termasuk untuk
PNS Gol IV/a dan IV/b di Kab/Kota
3.
Bupati/Walikota untuk PNS Gol III/d kebawah
JENIS PEMBERHENTIAN
PP 32/1979 Jo PP 9/2003
1. Atas Permintaan Sendiri
2. Mencapai Batas Usia Pensiun
3. Penyederhanaan Organisasi
4. Pelanggaran/Pidana/Penyelewengan
5. Tidak Cakap Jasmani dan Rohani
6. Meninggal Dunia atau Hilang
7. Meninggalkan Tugas
8. Hal hal lain
PEJABAT YBW MENETAPKAN SK
PEMBERHENTIAN PNS
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
(APS)
•
•
•
•
Untuk PNS Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) keatas
adalah wewenang Presiden
Untuk PNS Pangkat Pembina Tk I (IV/b) kebawah adalah
wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian / PPK (tdk
termasuk Bupati/Walikota)
Untuk PNS Daerah Kab/Kota Pangkat Pembina, IV/a dan
Pembina Tk I, IV/b adalah wewenang Gubernur
Bupati / Walikota berwenang s/d Pangkat Penata TK I
(III/d) kebawah
PEJABAT YBW MENETAPKAN SK
PEMBERHENTIAN PNS
Pemberhentian karena mencapai BUP, MD, Cacat krn
dinas dan Anumerta
•
Untuk PNS Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) keatas
adalah wewenang Presiden
•
Untuk PNS Pangkat Pembina Tk I (IV/b) kebawah adalah
wewenang Kepala BKN / Kanreg BKN
PEJABAT YBW MENETAPKAN SK
PEMBERHENTIAN PNS
Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin
(pelanggaran PP53/2010)
•
Untuk PNS Eselon I,dan Jab lain yg pengangkatan dan
pemberhentiannya oleh Presiden menjadi wewenang
Presiden
•
Untuk PNS s/d IV/e (kecuali Eselon I) wewenang PPK
(Menteri, LPNK,Gubernur,dan Bupati)
•
Khusus untuk Sekda Kab / Kota Wewenang Gubernur
HUKUMAN PEMBERHENTIAN TIDAK DG HORMAT BAGI PNS
YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA YG ADA HUBUNGANNYA DG JABATAN
UU 43/1999 Ps 23 ayat (5) huruf c dinyatakan
Sbb:
PNS diberhentikan tidak dg hormat karena
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yg telah mempunyai
kekuatan hukum yg tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yg ada hubungannya dg
jabatan
HUKUMAN PEMBERHENTIAN TIDAK DG HORMAT BAGI PNS
YG MELAKUKAN TINDAK PIDANA JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA YG ADA HUBUNGANNYA DG JABATAN
PP 32/1979 Pasal 9 huruf a:
PNS diberhentikan tidak dg hormat sbg PNS
apabila dipidana penjara atau kurungan
berdasarkan Keputusan Pengadilan yg telah
mempunyai kekuatan hukum yg tetap karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yg ada
hubungannya dengan jabatan
PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN /
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
• Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai
Negeri/PN yg di dakwa telah melakukan suatu
kejahatan /pelanggaran jabatan dan berhubung dg itu
oleh pihak yg berwajib dikenakan tahanan sementara,
mulai
saat
penahanannya
hrs
dikenakan
pemberhentian sementara (Ps 2 ayat 1)
• Ketentuan tsb diatas berlaku jg kpd PN yg dikenakan
tahanan sementara krn melakukan pelanggaran
hukum pidana yg tdk menyangkut jabatan (Ps 2 ayat 2)
PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN /
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
Menurut Ps 4 ayat(1) dinyatakan; kpd PN yg dikenakan
pemberhentian sementara sebagaimana Ps 2 ayat 1
diatas :
• Jika Pimpinan yakin bhw PN tsb melakukan
pelanggaran, maka mulai bl berikutnya sejak
diberhentikan, diberikan gaji 50%
• Jika Pimpinan belum yakin krn belum ada petunjuk yg
jelas, maka diberikan gaji 75%
PN yg dikenakan pemberhentian sementara menurut Ps 2
ayat(2) mulai bl berikutnya sejak diberhentikan
diberikan gaji 75% (Ps 4 ayat 2)
PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN /
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
• Untuk menghindari kerugian keuangan negara PN yg
dikenakan pemberhentian sementara hrs diperiksa
dlm waktu singkat agar dpt diambil keputusan yg tepat
(Ps 6 )
• Jika sesudah pemeriksaan, ybs dinyatakan tdk
bersalah, maka segera diangkat kembali pada jabatan
semula dan kekurangan gaji selama diberhentikan
sementara hrs dibayarkan kembali disamping itu juga
penghasilan2 lain yg berhubungan dg jabatannya (Ps 7
ayat 1)
PP NO 4 TH 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN /
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
• jika sesudah pemeriksaan ybs dinyatakan bersalah,
maka Ybs hrs diberhentikan (Ps 7 ayat 2)
• Pemberhentian sbg PN ditetapkan mulai akhir bl dari
keputusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan
hukum yg tetap (Ps 8)
13