Transcript PPh 21 - keuangan LSM

Apa itu???
PPh ps 21 dan PPh ps 26
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Pemberi Kerja
Pemotong
Pajak PPh 21
& PPh 26
Yang
Dikenakan
Pemotongan
Pajak
Penerima
Penghasilan
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Pemotong Pajak
PPh21 & PPh26
• OP Pemberi Kerja
• Badan Pemberi Kerja
• Bendaharawan Pemerintah
(termasuk Kedubes RI di LN)
• Penyelenggara Kegiatan
• Dana Pensiun atau Badan
lain dalam rangka pensiun
• PT Taspen, PT Jamsostek
Penerima
Penghasilan
• OP Pegawai Tetap
•OP Pegawai Tidak Tetap
• OP Penerima Pensiun
• OP Mantan Pegawai
• Penerima Honorarium
• Tenaga Ahli (PAKPANDA)
• Penerima Pesangon
• Pejabat Negara
• WPOP Luar Negeri
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Bukan Pemotong Pajak
PPh 21 & PPh 26
• Badan Perwakilan Negara Asing
• Organisasi-organisasi Internasional
(sebagaimana dimaksud psl 3 UU PPh 17/2000)
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Bukan Penerima Penghasilan
Pejabat perwakilan Diplomatik/
Konsulat atau pejabat lain Negara
Asing termasuk orang-orang yang
diperbantukan dan bertempat tinggal
bersama mereka
Pejabat perwakilan Organisasi
Internasional yang ditetapkan Menteri
Keuangan sesuaiKMK
no.574/KMK.04/2000 jo KMK
no.230/KMK.03/2001
a.Bukan WNI,
b.Tidak menerima/memperoleh
penghasilan lain diluar jabatannya
di Indonesia
c.Negara ybs memberikan
Perlakuan timbal balik
a.Bukan WNI,
b.Tidak menjalankan usaha/
Kegiatan/pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan
di Indonesia
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Pemotong
Pajak
PPh 21 &
PPh 26
WAJIB
• Mendaftar NPWP ke KPP setempat
• Menghitung,memotong dan menyetor
(selambatnya tgl 10 bln berikutnya)
• Melapor
(selambatnya tgl 20 bln berikutnya)
• Membuatkan Bukti Potong
• Diminta atau tidak
• Saat dilakukan pemotongan
• Plg lambat 2 bln stl thn takwim berakhir
(khusus untuk pegawai tetap)
• Plg lambat 1 bln stl peg ttp berhenti/pensiun
• Menghitung ulang PPh ps.21 untuk peg ttp
dlm waktu 2 bln stl tahun takwim berakhir
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Pemotong
Pajak
PPh 21 &
PPh 26
• Memperpanjang masa penyampaian SPT
• Permohonan Tertulis
• Surat Pernyataan Tentang Perhitungan
Sementara
• Paling lambat 31 Maret
HAK
• Kompensasi Kelebihan Setor
• Masa, dengan PPh 21 terutang bulan
berikutnya
• Tahunan, dengan PPh 21 terutang bulan
dilakukannya penghitungan kembali
• Mengajukan Keberatan ke DJP
• Mengajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Penerima
Penghasilan
• OP Pegawai Tetap
• Menyerahkan Surat Pernyataan tentang
Jumlah Tanggungan pada Pemberi Kerja
Pada saat mulai kerja atau Pensiun
• Mendaftarkan NPWP,bila Ph Neto > PTKP
WAJIB
• Menyerahkan Bukti Potong kepada :
• Tempat kerja yang baru
• Pemotong pajak dana pensiun dalam hal
ybs mulai menerima Pensiun
PPh ps 21 dan PPh ps 26
subyek pajak :
Penerima
Penghasilan
Meminta Bukti Potong
PPh ps 21 / ps 26
HAK
PPh ps 21 dan PPh ps 26
obyek pajak :
Pemberi
Kerja
Penerima
Penghasilan
PPh ps 21 dan PPh ps 26
Obyek pajak :
PENGECUALIAN
K
r
I
t
e
r
I
a
Diberikan
dalam bentuk
UANG
Dibayarkan
kepada OP
ybs,tdk kpa
pihak ketiga
NATURA dan
KENIKMATAN
FASILITAS
PPh ps 21 dan PPh ps 26
Obyek pajak :
PENGECUALIAN
J
E
N
I
S
• Gaji
• Upah
• Honorarium
• Tunjangan
• Pembayaran lain dgn
nama dan dalam bentuk
apapun
• Pembayaran asuransi dari perush
askes, kecelakaan,
jiwa, dwiguna
dan
asuransi bea siswa
• Penerimaan natura dan
kenikmatan
• Iuran pensiun kpd Dana Pensiun
dan iuran JHT kpd Jamsostek yang
dibayar pemberi kerja
• Kenikmatan berupa pajak yang
ditanggung pemberi kerja
• Zakat yang diterima OP yang
berhak dari BAZIS, LAZNAS yang
disahkan Pemerintah
PPh ps 21 dan PPh ps 26
saat & tempat terutang :
TEMPAT
S
A
A
T
Dilakukannya
PEMBAYARAN atau
diakui BIAYA, mana
yang lebih dulu
Di TEMPAT Pemotong
Pajak yang melakukan
PEMBAYARAN
PPh ps 21 dan PPh ps 26
penghitungan pajak terutang :
PPh 21/26 = Tarif x DPP
Ragamnya dipengaruhi oleh :
GOLONGAN PENERIMA
PENGHASILAN
(JENIS PENGHASILAN)
PPh ps 21 dan PPh ps 26
penghitungan pajak terutang :
Pasal 17
T
A
R
I
F
LAPISAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
5%
Sampai dengan Rp25 juta
10%
Di atas Rp 25juta s.d Rp 50juta
15%
Di atas Rp 50juta s.d Rp 100juta
25%
Di atas Rp 100juta s.d Rp 200juta
35%
Di atas Rp 200juta
PPh ps 21 dan PPh ps 26
penghitungan pajak terutang :
GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN
• PEGAWAI TETAP
• PEGAWAI TIDAK TETAP
• TENAGA AHLI(PAKPANDA)
• NON PEGAWAI, NON TENAGA AHLI
• PESANGON,TEBUSAN PENSIUN,HJT DAN THT
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
PEGAWAI TETAP :
• PPh 21 = Tarif pasal 17 x DPP
• DPP = Ph Bruto – By.Jabatan – Pensiun – PTKP
• Perhit Masa  Perkiraan Ph Netto setahun & hasilnya
disebulankan
• Perhit Tahunan Realisasi Ph Bruto setahun dikurangi
Biaya Jabatan sesuai masa kerja
• PTKP  Penghasilan Tidak Kena Pajak
(s.d 2004, 2005, 2006-dst PTKPnya berbeda)
• By jabatan  5% x Ph Bruto dgn maks sebulan Rp108.000,
maks setahun Rp108.000 x masa kerja
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
PEGAWAI TETAP :
PENGHASILAN
TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Uraian PTKP
s.d. Thn 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Diri Sendiri (TK/0)
2.880.000
12.000.000
13.200.000
Status Kawin (K/0)
4.320.000
13.200.000
14.400.000
Tangg 1 org (K/1)
5.760.000
14.400.000
15.600.000
Tangg 1 org (K/2)
7.200.000
15.600.000
16.800.000
Tangg 1 org (K/3)
8.640.000
16.800.000
18.000.000
Istri gabung (K/I/0)
7.200.000
25.200.000
27.600.000
Gab tangg 1 (K/I/1)
8.640.000
26.400.000
28.800.000
Gab tangg 2 (K/I/2)
10.080.000
27.600.000
30.000.000
Gab tangg 3 (K/I/3)
11.520.000
28.800.000
31.200.000
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
PEGAWAI TETAP :
(PTKP) PEGAWAI WANITA
STATUS KAWIN
STATUS KAWIN SUAMI TDK
MENERIMA/MEMPEROLEH
PENGHASILAN
STATUS TDK
KAWIN
PTKP HANYA
UNTUK
DIRI SENDIRI
PTKP UNTUK DIRI SENDIRI,
STATUS KAWIN, DAN
TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
PTKP UNTUK
DIRI SENDIRI &
TANGG MAKS 3 ORG
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
PEGAWAI TETAP :
VARIASI PERHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP
1. NORMAL
2. MASUK TENGAH TAHUN (Baru Kerja, Pindahan)
3. BERHENTI TENGAH TAHUN
4. PINDAH CABANG
5. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF TIDAK 1 THN PENUH
6. MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
PEGAWAI TIDAK TETAP :
• PPh ps 21 = Tarif Pasal 17 x DPP
• DPP = Ph Bruto –PTKP
• Dibayar Bulanan  Perkiraan Ph Bruto setahun & hasilnya
disebulankan
 Akhir Tahun tidak dihitung ulang
• Dibayar Harian,Satuan,Borongan
Perkiraan Ph Bruto Harian
 Akhir Tahun tidak dihitung ulang
• PTKP  Penghasilan Tidak Kena Pajak
(s.d 2004, 2005, 2006-dst PTKPnya berbeda)
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
TENAGA AHLI (PAKPANDA) :
• PAKPANDA (Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai,
Aktuaris, Notaris, Dokter, Arsitek)
• PPh ps 21 = 15% X 50% x Ph Bruto
• Dipotong  Pada saat terima pembayaran
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
NON PEGAWAI NON TENAGA AHLI :
• Golongan Penerima
 Penerima Honorarium,
 Dekom/Pengawas yang tidak merangkap Peg Tetap
 Mantan Pegawai
• PPh ps 21 = Tarif pasal 17 x Ph Bruto
Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26
PESANGON ,TEBUSAN PENSIUN ,THT :
• PESANGON  Dibayar oleh Pemberi Kerja / DPLK
• TEBUSAN PENSIUN
 Dibayar oleh Dana Pensiun yang sudah disahkan
Menteri Keuangan
• THT, JHT  Dibayar sekaligus oleh badan Penyelenggara
Pensiun / Badan Penyelenggara Jamsostek
• PPh psl 21 FINAL Terutang :
1. S.d Rp 25juta
: Tidak dikenakan
2. > Rp 25juta s.d. Rp 50juta
: 5%
3. > Rp 50juta s.d. Rp 100juta
: 10%
4. > Rp100juta s.d. Rp 200juta
: 15%
5. > Rp 200juta
: 25%