Transcript PPh 4

PPh PASAL 4 ayat (2)
1
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
(BERSIFAT FINAL)
Penghasilan dari
Persewaan Tanah &
atau Bangunan
(PP No. 29 Thn 1996
Jo. PP No.5 Tahun
2002)
Penghasilan
dari
Hadiah Undian
(PP No. 132
Thn 2000)
Penghasilan
dari Jasa
Konstruksi
(PP No. 51
Thn 2008)
Penghasilan dari
Pengalihan Hak
atas Tanah &/
Bangunan
(PP No. 48 Thn 1994 jo.
PP No. 71 Thn 2008 )
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN
TARIF
10% DARI
JUMLAH BRUTO*
*jumlah bruto tidak
termasuk PPN
DIPOTONG
DGN TARIF
25% DARI
JUMLAH BRUTO*
DIPOTONG DGN TARIF
PELAKSANAAN :
- 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
- 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI
KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
PERENCANAAN & PENGAWASAN :
- 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG
MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA
- 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK
YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF
5% DARI JUMLAH BRUTO*
KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF
1% JUMLAH BRUTO*
KHUSUS UNTUK RUMAH
SEDERHANA &
RUMAH SUSUN SEDERHANA
2
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
Penghasilan dari
Transaksi derivatif
berupa Kontrak
berjangka yg
Diperdagangkan di
Bursa
(PP No. 17 Thn
2009)
Penghasilan
dari Bunga
Obligasi
(PP No. 16
Thn 2009)
Penghasilan
Bunga Simpanan
Koperasi yg
dibayar kpd
anggotanya
(PP No. 15 Thn
2009)
Penghasilan
dari Bunga
deposito &
Tabungan serta
Diskonto SBI
(PP No. 11 Thn
2000)
Penghasilan dari
Penjualan saham
(PP No. 41 Thn
1994 jo.
PP No. 17 Thn
1997)
YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
DIPUNGUT DGN
TARIF
2,5% DARI
MARGIN AWAL
(LIHAT PP 17 THN 2009)
*jumlah bruto tidak
termasuk PPN
DIPOTONG
5% s.d 20%
(lihat PP
No.16/2009)
DIPOTONG
20% DARI JUMLAH
BRUTO* UNTUK
BUNGA > Rp 240.000/
BULAN
(lihat PP No.15/2009)
DIPOTONG 20%
DARIJUMLAH
BRUTO, KEC.
JUMLAH DEPO/TAB
DAN SBI TIDAK
MELEBIHI Rp 7 JUTA
& BUNGA YG
DITERIMA DANA
PENSIUN,
PERBANKAN DAN
DLM RANGKA RS
DAN RSS TERTENTU
DIPOTONG DGN
TARIF 0,1% DARI
JUMLAH
BRUTO* NILAI
TRANSAKSI
3
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )
DASAR HUKUM
PERATURAN
PEMERINTAH
PP No. 29
TAHUN 1996 jo.
PP No.5 Tahun 2002
KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
No. : 394/
KMK.04/1994
jo.
No. : 120/
KMK.03/2002
KEPUTUSAN
DIRJEN PAJAK
KEP-50/PJ/1996
KEP-227/PJ/2002
4
OBJEK PPh
PENGHASILAN YG
DITERIMA/DIPEROLEH
ORANG PRIBADI
BADAN
DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BERUPA
* TANAH
* RUMAH
* RUMAH SUSUN
* RUMAH TOKO
* APARTEMEN
* TOKO
* KONDOMINIUM
* GEDUNG PERKANTORAN/
PERTEMUAN/PERTOKOAN
TERMASUK BAGIANNYA
* RUMAH KANTOR
* GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI
5
TIDAK TERMASUK OBJEK
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YG
MERUPAKAN
OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
(PAJAK DAERAH)
YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU
RESTORAN, TERMASUK :
1.
FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2.
PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU
TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN
KENYAMANAN
3.
JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN
HOTEL
6
PELUNASAN PPh
PENYEWA
ORANG
PRIBADI
ORANG PRIBADI YANG
DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
* BADAN PEMERINTAH
BUKAN
SUBJEK
PAJAK
PEMBAYARAN
SENDIRI
OLEH PIHAK YG
MENYEWAKAN
* SUBJEK PAJAK BADAN
DALAM NEGERI
* PENYELENGGARA KEGIATAN
* BENTUK USAHA TETAP
* KERJA SAMA OPERASI
* PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA
PEMOTONGAN
OLEH
PENYEWA
7
BESARNYA TARIF PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG MENYEWAKAN
ORANG
PRIBADI
BADAN
BADAN DENGAN
KEPEMILIKAN
ORANG PRIBADI
10%
10%
10%
DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN
SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG
DISEWA TERMASUK :
BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA
TERPISAH/DISATUKAN
8
KEWAJIBAN PENYEWA
SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA
SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP
PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP
SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
9
Contoh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
10
Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
11
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
12
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
DAN PERUBAHANNYA YAITU PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 40 TAHUN 2009
BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008
13
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg
mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).
14
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan
pekerjaan
konstruksi
sampai
selesai
dan
diserahterimakan.
Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk
usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,
dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu
kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan
15
SUBJEK PAJAK
USAHA JASA KONSTRUKSI
SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi
WP Badan
BUT
YANG BERGERAK DI BIDANG
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
16
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
USAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA
KONSTRUKSI
FINAL
JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN
JASA
PELAKSANAAN
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL
2%
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
4%
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
3%
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
4%
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
6%
17
PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMBERI HASIL
• BADAN PEMERINTAH,
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
NEGERI,
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BUT
• KERJASAMA OPERASI
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH
DIRJEN PAJAK
• ORANG PRIBADI
• BUKAN SUBJEK PAJAK
PELUNASAN PPh MELALUI
PEMOTONGAN OLEH
PEMBERI HASIL
PENYETORAN SENDIRI OLEH
PEMBERI JASA
18
KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMBERI HASIL
• BADAN PEMERINTAH,
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
NEGERI,
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BUT
• KERJASAMA OPERASI
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH
DIRJEN PAJAK
• ORANG PRIBADI
• BUKAN SUBJEK PAJAK
PELUNASAN PPh MELALUI
PENYETORAN SENDIRI OLEH
PENYEDIA JASA
19
KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
TIDAK DILUNASI
SELISIH PPh YG TIDAK DIBAYAR
PENGGUNA JASA
TIDAK TERUTANG PPh FINAL
SYARAT
DICATAT SEBAGAI PIUTANG YANG
NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
(PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU PPh
DIKENAKAN
PPh FINAL
APABILA
PIUTANG TSB
DAPAT DITAGIH
KEMBALI
20
PENGHASILAN LAIN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK YANG
BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
PENGHASILAN DARI
LUAR NEGERI YG PAJAKNYA
TERUTANG DAN DIBAYAR
DI LUAR NEGERI
PENGHASILAN LAIN
DI LUAR USAHA JASA
KONSTRUKSI
DAPAT DIKREDITKAN
TERHADAP PAJAK YG
TERUTANG BERDASARKAN
UU PPh
DIKENAKAN TARIF
BERDASARKAN
UU PPh
KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN
SELISIH KURS DARI KEGIATAN
USAHA JASA KONSTRUKSI
TERMASUK DLM
PERHITUNGAN NILAI KONTRAK
DIKENAKAN PPh FINAL
WAJIB MELAKUKAN
PENCATATAN
YG TERPISAH
ATAS BIAYA YG TIMBUL
21
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL YG DITUNJUK SBG PEMOTONG WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA
BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN
BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT,
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
PEMBAYARAN IMBALAN
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
22
TATA CARA PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :
MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR
POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
15 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA
IMBALAN
LAPORAN BULANAN PPh BAGI
WP YANG BERGERAK DI BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI
DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP
23
PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
DASAR HUKUM
PERATURAN
PEMERINTAH
KEPUTUSAN
DIRJEN PAJAK
PP No. 138
TAHUN 2000
KEP-395/PJ./2001
24
PENGERTIAN-PENGERTIAN

Hadiah
termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan
kegiatan seperti hadiah undian tabungan,
hadiah dari pertandingan olahraga dan lain
sebagainya.

Penghargaan
adalah imbalan yang diberikan sehubungan
dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan
yang diterima sehubungan dengan penemuan
benda-benda purbakala.
25
No
.
Perbedaan
Jenis Hadiah
Definisi
1.
Hadiah undian
hadiah dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang diberikan melalui
undian
2.
Hadiah atau
penghargaan
perlombaan
hadiah atau penghargaan yang
diberikan melalui suatu perlombaan
atau adu ketangkasan
3.
Hadiah
sehubungan
dengan
pekerjaan, jasa,
dan kegiatan
hadiah dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang diberikan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa
dan kegiatan yang dilakukan oleh
penerima hadiah
4.
Penghargaan
imbalan yang diberikan sehubungan
dengan prestasi dalam kegiatan
26
tertentu
Tarif
No
.
1.
2.
Jenis Hadiah
Hadiah Undian
Tarif
Sifat
25%
Final
Hadiah
atau
OPDN Psl. 17
Tidak Final
penghargaan
(PPh 21)
perlombaan,
Tidak Final
penghargaan, dan WPLN non BUT
20% (PPh 26)
hadiah
sehubungan
dengan
pekerjaan,
jasa,
WP BDN DN/BUT Tidak Final
dan kegiatan
15% (PPh 23)
27
Tidak termasuk
Hadiah dan Penghargaan
hadiah langsung dalam penjualan barang
atau jasa sepanjang diberikan kepada
semua pembeli atau konsumen akhir
Syarat :
 tanpa diundi dan
 hadiah tersebut diterima langsung oleh
konsumen akhir pada saat pembelian
barang atau jasa.

28
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
29
30