Transcript Hak Atas Tanah

Oleh :
Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI
Guru Besar Hukum Agraria FHUI
Disampaikan dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU Perubahan
Atas UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Yang Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI
Rabu, 12 Oktober 2011
PERMASALAHAN
 Apakah perlu mengganti UUPA dan merevisi UUPA
atau hanya perlu menyempurnakan UUPA ?
 Atau
peraturan perundang-undangan yang
dimaksud adalah ketentuan pelaksanaan UUPA?
FALSAFAH FUNDAMENTAL UUPA
YANG TETAP DAN DIPERTAHANKAN (1)
1. Hak Bangsa Indonesia;
2. Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan Tanah
adalah Abadi;
3. Tanah merupakan kekayaan nasional;
4. Tanah dikuasai Negara dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat;
5. Hak menguasai Negara atas Tanah;
6. Pengakuan dan penghormatan Hak Ulayat;
7. Prinsip Landreform;
FALSAFAH FUNDAMENTAL UUPA
YANG TETAP DAN DIPERTAHANKAN (2)
8. Keseimbangan antara Kepentingan Privat
dengan Kepentingan Umum;
9. Kenasionalan/Kebangsaan;
10. Gender;
11. Pengejawantahan sila-sila Pancasila;
12. Menjamin perlindungan kepentingan golongan
ekonomi lemah (kerakyatan)
Materi Pokok Penyempurnaan UUPA
1.
Penegasan dan pelaksanaan Hak Menguasai Negara;
2.
Pengaturan lebih lanjut HAK ULAYAT atau HAK ADAT yang serupa
dengan itu;
3.
Pengaturan kembali beberapa Hak Atas Tanah;
4.
Pengaturan kewenangan pengelolaan;
5.
Perlu dibentuk lembaga Pengadilan Agraria yang diatur dengan
Undang-undang.
6.
Selain itu sebagai tindak lanjut Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR/2001
perlu dibuat undang-undang khusus yang mengatur penyelesaian
sengketa pertanahan termasuk Badan Penyelesaian Sengketa
Pertanahan sebagai instrumennya.
PERLINDUNGAN TANAH TERTENTU (1)
Pemerintah melindungi :
1.
Tanah-tanah pertanian beririgasi, sarana dan prasarana
serta mengawasi pengalih fungsiannya.
2.
Tanah-tanah yang ditetapkan sebagai situs purbakala,
cagar alam, konservasi dan lain-lain yang ditentukan
dengan peraturan pemerintah.
3.
Tanah-tanah yang menurut sifat dan fungsinya
dipergunakan untuk jenis tanam-tanaman tertentu yang
secara tehnis tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain,
tidak dapat dialihfungsikan.
PERLINDUNGAN TANAH TERTENTU (2)
Dalam rangka perlindungan terhadap tanah tertentu :
a. Pengurangan jumlah atau luas tanah pertanian harus
diimbangi dengan tersedianya tanah pertanian pengganti
yang setara dalam jumlah atau luas dan kualitasnya.
b. Penataan atau alih fungsi tanah pertanian tersebut
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
Jenis-Jenis HAK
 Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).
 Hak Sewa, membuka tanah, memungut hasil hutan;
 Hak-hak atas ruang lainnya :
a. HM atas satuan bangunan bertingkat,
b. Hak guna ruang atas tanah,
c. Hak guna ruang bawah tanah.
Hak Atas Tanah
(Menurut UUPA)
Bangunan
Air
Permukaan Bumi
Gambar 2
Gambar 1
Hak Milik Satuan Bangunan Bertingkat
(menurut UU HM-SRS)
Bangunan/
Rumah
Susun
Rumah
Susun
Bangunan Bawah
Permukaan
Gambar 3
Gambar 4
Hak Guna Ruang Bawah Tanah
(Pengaturan Lembaga HK Baru)
Bangunan
Laut
Tubuh Bumi
Bangunan Bawah Permukaan Bumi
Terowongan Bawah Laut
Gambar 5
Gambar 6
Hak Guna Ruang Atas Tanah
Bangunan
Jalan
Gambar 7
Jembatan
Laut
Bumi
Gambar 8
Pendaftaran Tanah (1)
Pasal 19
(1)
(2)
Untuk menjamin kepastian hukum dan pemberian perlindungan hukum atas
tanah, dilakukan Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah yang diatur dengan
Undang-undang.
Pendaftaran Tanah meliputi :
a. Pengukuran,
perpetaan
dan
pembukuan
tanah
dan
obyek
pendaftaran lainnya.
b. Penyajiannya berupa dokumen dalam bentuk buku dan/atau
elektronik.
c. Pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.
d. Penyediaan informasi pertanahan
(2a)
Obyek-obyek pendaftaran tanah adalah :
a. HM, HGU, HGB, HP.
b. Tahah Wakaf.
c. Hak milik atas gedung bertingkat.
d. Hak Tanggungan.
e. Hak Guna Ruang Atas Tanah
f. Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan
g. Hak-hak lain yang ditunjuk dengan Undang-undang
Pendaftaran Tanah (2)
 Pengukuran, perpetaan dan pembukuan dilakukan atas :
a. Tanah negara
b. Tanah pengelolaan
c. Tanah ulayat
d. Permukaan air
 Pendaftaran peralihan HAT,HM atas satuan bangunan bertingkat, hak
guna ruang bawah tanah, dan hak guna ruang atas tanah, kecuali
karena lelang :
a. Dibuktikan dengan Akta PPAT
b. Dalam keadaan tertentu berdasarkan persetujuan Menteri Agraria.
 Untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran dan perpetaan dilaksanakan
oleh :
a. Pemerintah
b. Surveyor berlisensi
 PPAT dan surveyor berlisensi diatur dengan PP
Pulau Kecil, Pantai, Tanah Timbul
Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan pulau-pulau kecil, pesisir pantai,
reklamasi dan tanah timbul diatur oleh Menteri
Agraria.
Penguasaan atau pemilikan yang meliputi
keseluruhan pulau kecil tidak diperbolehkan
Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Ketentuan-Ketentuan Peralihan Dalam UUPA
Pasal 56 :
“Selama Undang-undang mengenai Hak Milik sebagai tersebut
dalam Pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturanperaturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi
wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam
Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.
Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur hal
tersebut.
Ketentuan-Ketentuan Peralihan Dalam UUPA
Pasal 57 :
“Selama Undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut
dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah
ketentuan-ketentuan hypotheek tersebut dalam Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
Indonesia
dan
Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang
telah diubah dengan S. 1937-190”.
Pasal 57 tersebut sudah tidak relevan lagi karena sudah ada
peraturan mengenai Hak Tanggungan yaitu Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Sanksi Pidana
Pasal 52
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam
Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.
1.000.000.000,(2) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang
dimaksud dalam Pasal 10, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 48, dan
50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 6 bulan dan/.atau denda setinggi-tingginya
Rp. 1.000.000.000,(3) Tetap
Penyidik Pertanahan
Penyidik Pejabat POLRI
Pejabat PNS tertentu yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pembinaan
pertanahan
Pedoman Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana
Konversi
 Sejak berlakunya UU ini :
-
Bukti hak eigendom, erfpacht, opstal, konsesi dan sejenisnya
yang terkena ketentuan konversi, ketentuan UU 1/1958,
termasuk keputusan pemberian ganti ruginya, dinyatakan
dicabut dan tidak lagi berlaku.
-
Bukti HMN, grant sultan, verponding Indonesia, girik, letter C,
letter D, petok, pipil, ipeda atau dengan nama apapun
dinyatakan tidak berlaku.
-
Penyelenggaraan ketentuan tersebut diatur oleh Menteri
Agraria.
 Sejak Tanggal 24 September 1960, Hak dan Wewenang atas
bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja hapus dan
beralih kepada Negara.
⋆ SEKIAN DAN
TERIMA KASIH ⋆