Transcript bentuk dan sumber pembiayaan csr

Mukti Fajar
[email protected]
081 2294 2781
Dualisme Sumber Pembiayaan CSR
 Pembiayaan CSR lebih adil jika diambil dari sebagian
keuntungan . CSR akan menjadi beban bagi korporasi
jika diberikan tambahan biaya
 Pembiayaan CSR seharusnya sudah dilakukan oleh
korporasi sejak awal beroperasi
 Argumentasinya : bahwa Korporasi sudah
menimbulkan dampak sosial sejak awal beroperasi
 Jadi CSR sudah harus dianggarkan sejak korporasi
beroperasi dan tidak menunggu adanya keuntungan
UU PT
 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(Pasal 74 ayat 1 dan 2 )
 Persoalannya :
 Menimbulkan Diskriminasi bagi PT tertentu
 Ketidak jelasan mengenai batas “bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam”
UUBUMN
Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan:
 ”BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk
keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta
pembinaan masyarakat sekitar BUMN”
 Ketentuan tersebut diperjelas melalui Melalui Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina
Lingkungan (selanjutnya ditulis Per-05/MBU/2007).
 Dalam Pasal 1 angka 6 Per-05/MBU/2007 tersebut
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
(selanjutnya ditulis PKBL). antara BUMN dengan Usaha
Kecil dilakukan dengan pemanfaatan dana dari bagian
laba BUMN.
 Pendanaan dari PKBL menurut Pasal 9 ayat (1)-(3)
Per-05/Mbu/2007 sebagai berikut:
(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari:
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%
(dua persen);
b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga
deposito dan/atau jasa giro dari dana Program
Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN
lain, jika ada.
(2) Dana Program BL bersumber dari:
a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua
persen);
b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program
BL.
(3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang
berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
a. Menteri untuk Perum;
b. RUPS untuk Persero;
BEBAN BAGI PT BUMN
 Apabila BUMN berbentuk Perseroan (PT) maka akan
diberlakukan dua sumber pembiayaan
 Sesuai UUPT dari anggaran
 Sesuai UUBUMN dari sebagian keuntungan
 Mengacu pada Asas Lex Spesialis Derogat Legi
Generalis ( hukum yang lebih khusus
mengesampingkan hukum yang lebih umum )
 Maka Pembiayaan CSR BUMN mendasarkan pada UU
BUMN
Bentuk CSR BUMN
 Setiap BUMN dapat menyisihkan sebagian laba
bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/
koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”
dalam bentuk PKBL
 Apakah PKBL sama dengan CSR ?
 Menurut Pasal 1 angka 6, Program Kemitraan adalah:
“Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang
selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program
untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar
menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana
dari bagian laba BUMN.”
 Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7, definisi Program Bina
Lingkungan adalah:
 “Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut
Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut
melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN”.
 Jika menilik konsep CSR sebagai bentuk kontribusi
perusahaan untuk ikut serta meningkatkan kualitas
hidup masyarakat maka PKBL identik dengan CSR
 Tetapi boleh saja BUMN melakukan lebih dari sekedar
PKBL, seperti memberikan donasi, community
development dan bentuk lainnya.