Transcript Capaian Komnas Perempuan 2010_final

"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
1998 – 2001
Fase
Pembentukan
2001 – 2002
Redefinisi &
Restrukturisasi
2003 – 2006
Pengembangan
perangkat,
pengetahuan,
pelibatan untuk
penegakan HAM
Perempuan
2007 – 2009
Pelembagaan upaya
pencegahan dan
penanganan KTP
dalam kerangka
HAM
2010 – 2014
Penguatan
Mekanisme HAM
untuk Perempuan
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."



"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."


"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."



"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."



"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."


"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."


"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."


"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."



"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• mendukung indepensi KP – tertulis di konvensi internasional dan UU
• Dibuat matriks untuk melihat TUPOKSI antara lembaga-lembaga terkait untuk
melihat overlap
• Kepegawaian: struktur KP berbeda, fungsi sekjen sebagai apa karena tidak ada PNS
• Anggaran KP menempel di KHAM – fungsi sekjen (eselon 2 – PNS) untuk
mengelola satker – KPA (kuasa pengguna anggaran)
• Perlu mendapatkan data berkaitan dengan metode dan informan EE
• Perlu kerja sama dengan media
• Kewenangan rekomendatif: tidak mengikat dan tergantung pada keputusan politis
• Kontribusi secara kuantitatif bagi korban
• Apakah ada evaluasi dari BPK
• LNS berbeda dengan lembaga pemerintahan berbeda – harus ada PNS untuk bisa
mendapatkan satker
• Akan ada grand design (tahun 2012) dari Menpan untuk LNS dan Kelembagaan:
sementara terus berjalan seperti yang sudah ada – yang penting memperhatikan
tupoksi dan kerja sama dengan kementrian dan lembaga lain
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Mendukung KP
• Anggaran menempel KHAM dan ada Sekjen – KHAM statusnya dengan UU
sehingga kekuatan sangat besar, ditingkatkan menjadi UU
• Komda tidak ada, sementara bisa bekerja sama dengan RANHAM sampai
tingkat kabupaten – kota
• Untuk pengenalan KP perlu sosialisasi (tentang HAM) sebanyak-banyaknya di
tingkat daerah – lewat media atau/dan pelatihan
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• MOU – kewenangan dan kelembagaan KP seperti KY (yang mempunyai
MOU dengan MA) – perlu diperbanyak MOU dengan pihak2 khususnya
APH – hakim dengan memberikan sertifikasi hakim yang sensitif gender
• Database untuk penguatan jaringan di daerah
• Pengenalan KP di multi media – contoh BPHN
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Perkembangan yang signifikan – tim independen EE untuk penguatan kelembagaan
• Perlu EE berkala dilanjutkan sebagai laporan kepada Presiden
• Rekomendasi: sebagai acuan bagi pemerintah dan terekspos ke masyarakat bahwa ada
kasus-kasus KTP yang tidak/ belum ditangani oleh pemerintah
• Pengembangan MOU dengan pihak-pihak relevan & strategis supaya rekomendasi ada
tindak lanjutnya
• Peningkatan status menjadi UU
• Audiensi ke Presiden berkaitan dengan event besar (internasional) karena untuk
penyampaian laporan dan rekomendasi cukup disampaikan kepada Setneg
• Perlu memikirkan outcome (jangan hanya output)
• KEPPRES ranahnya eksekutif – ada keterbatasan, kalau UU ranahnya legislatif juga,
jadi tingkat keterlibatan publiknya besar
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Evaluasi mencakup masa 11 tahun: Keppres – Perpres, 2 AD, 1 ART, 2
Renstra, evaluasi makro – 3 periode
• Laporan (3 set): laporan eksekutif, tubuh/inti laporan, lampiran
• Sasaran rekomendasi: menyangkut kebijakan yang memerlukan keputusan
politis – tidak mengikat, yang diperlukan KP menyangkut fungsi
pemantauan – positif / affirmative action yang sifatnya action dan represif
misal aparat keamanan yang melakukan KTP perlu ada tindakan pidana.
Contoh Korea: mengikatkan rekomendasi secara publik – ketika sudah 2
kali menyampaikan rekomendasi tidak ada tanggapan maka bisa
dipublikasikan kepada publik
• Kewenangan kuasiyurisdiksional: perlu ada UU
• Peran Amicus Currie: Komnas yang bersangkutan bisa memberikan ‘jasa’
pendampingan yang diperlukan
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Mekanisme adalah suatu sistem yang melalui sistem itu pemerintah ingin
mencapai sesuatu – dalam hal ini untuk memajukan HAM Perempuan
• Sistem bisa bermacam-macam: badan, kerja sama, sistem, dll
• Di tataran internasional: PBB secara khusus membentuk mekanisme dan
deklarasi khusus untuk perempuan karena kelompok rentan, di tataran
regional pun baru-baru ini dibentuk ACWC karena perempuan dan anak
termasuk rentan
• Matriks tupoksi dibuat agar tidak ada duplikasi, kuncinya hanya pada selalu
konsultasi, komunikasi, koordinasi, dan kerja sama, serta saling mendukung
• Konsepnya tidak perlu saling menghapus satu dari yang lain karena
sebenarnya keadaan ini seperti dokter umum dan dokter khusus
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."




"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Tidak jelas dan harus dijelaskan: persepsi komisioner tentang
peran KP yang sudah diambil, sedang dan akan diambil –
multiperan tetapi tidak didefinisikan
Titi Sumbung:
• Apresiasi yang dikerjakan oleh KP selama ini, tapi fokus atau
peran utama KP perlu dijelaskan
• Sebutan Komnas menjadikan suatu kekuatan (dalam struktur),
tidak ada Komda tetapi perlu ada jaringan yang dibentuk – punya
mandat seperti yang dikerjakan Komnas dan mengerjakan
pekerjaan serupa KP
• Pekerjaan KP lebih banyak advokasi sampai pada advokasi
kebijakan – hak politik (dan sipil) perempuan
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Menurut mitra daerah: sebagai sebuah mekanisme penegakan HAM yang ada
di tingkat nasional – tetapi karena LNS tidak ada komda maka perlu merawat
jaringan – tidak ada exit strategy karena kerja jangka panjang
• Perluasan jaringan menjadi perlu dengan mengintensifkan komunikasi dengan
jaringan yang sudah ada
• Banyak hal yang telah dilakukan KP jadi perlu ditingkatkan – tidak ada exit
strategy
Sr. Esthu:
• Merawat jaringan penting karena KP berada di Jakarta – tidak tahu dan tidak
mungkin terus di daerah – pertemuan tahunan seperti ini merupakan salah
satu upaya merawat jaringan, saling memberi informasi supaya terupdate info
pusat-daerah
• Tukar informasi: RUU yangseringkali tidak diketahui oleh mitra daerah –
kewajiban KP untuk meneruskan info ini supaya tidak terlambat merespon –
sama-sama berjuang
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Menguatkan posisi KP dalam konteks kelembagaan: di Tangerang
tidak diperhitungkan – perkuat jaringan ke media supaya di daerah
bisa dikenal
• Pemahaman exit strategy membingungkan karena banyak kasus
KTP di daerah masih terjadi (terus) – saling bersinergi agar saling
mensupport
Sri Sulistiawati(Korban 65):
• Apakah bisa KP bekerja sama dengan eksekutif karena lahirnya
perda-perda yang merugikan perempuan – seluruh departemen
harus ada wakil dari KP (?)
• Pekerja migran – penanganan dan perlindungannya – program
KP??
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Meningkatkan dan memperkuatkan jaringan di tingkat kelurahan,
kampung-kampung dan desa-desa
Ery Seda:
• Tidak secara khusus mewawancarai komisioner tentang persepsi
komisioner berkaitan dengan definisi peran komisioner KP
Irawan (MenPan – Deputi SDM):
• Honorarium bagi komisioner dan BP (ada perhatian dari Presiden)
• Laporan-laporan bisa disampaikan kepada Presiden dan MenPan
• ‘membumi’ – memperhatikan wong cilik, KP jangan dicampuri
politik praktis
Nur Ayu(Bareskrim):
• Ada kesenjangan pengetahuan tentang perempuan dan anak di
Polres/Kanit – perlu sosialisasi penanganan perempuan dan anak
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Perlu ada lembaga seperti KP karena di dalam kepolisian masih ada
diskriminasi
Bonanza (Kemenlu):
• NHRI: advisory capacity, role of remedies, dissemination of HR &
education of HR – merupakan mandat dan peran KP
• HAM terkait dengan pembangunan, demokrasi dan rule of law, dan
security – NHRI merupakan satu elemen yang terkait dalam state
untuk pemenuhan konvensi internasional
• Konstelasi KP di antara banyak actor yang berperan dalam rangka
pemajuan HAM – positioning KP (?)
Sri (SAPA Institute):
• Pendanaan tidak menjadi masalah
• KP kurang melibatkan secara aktif untuk merawat dan memperluas
jaringan – pelibatan dalam makna luas
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• KP harus tampil di media sebagai satu strategi advokasi – akan
mengangkat jaringan KP juga
• Jaringan bisa dan mau dimanfaatkan – secara etis perlu ada rekognisi
kerja kawan-kawan jaringan di daerah
• Capaian bisa disampaikan tidak hanya di konsultasi publik
Daden Sukendar (Sukabumi):
• Keberadaan KP sangat penting dan dirasakan manfaatnya di tingkat
lokal – perlu dipertahankan eksistensinya
• Bermitra dengan media diperlukan dalam rangka memperkuat
bargaining position KP
• Pemantauan perda diskriminatif perlu dilanjutkan – khususnya di
Sukabumi (Perda Buruh Migran) – bisa membangun kesadaran
masyarakat lokal, respon cepat pemda dengan melakukan perubahan
Perda Buruh Migran (meskipun masih belum sesuai)
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
• Perlu merawat jaringan
• KP sebagai resource center – dalam rangka pemahaman dan
penyebaran pengetahuan tentang HAM – dokumen KP perlu
disebarluaskan ke masyarakat sipil
• Posisi tawar antara KP dengan eksekutif dan legislatif – di daerah
pihak-pihak ini apresiatif terhadap KP – ada dialog tetapi belum
terimplementasi, jadi harus ada strategi untuk memperkuat
rekomendasi yang perlu diimplementasikan, haru ada dorongan
kuat dari KP ke daerah-daerah
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."
"Lembaga independen yang merupakan
mekanisme nasional untuk menghapuskan
kekerasan terhadap perempuan yang didirikan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998
pada tanggal 15 Oktober 1998."