Transcript UPT Pengawasan SDKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP
DIREKTORAT JENDERAL
PSDKP
SEKRETARIAT DJ PSDKP
DIREKTORAT
PSDKP & PIP
DIREKTORAT
KP
DIREKTORAT
WAS SDP
DIREKTORAT
WAS SDK
DIREKTORAT
PP
PANGKALAN PSDKP
STASIUN PSDKP
Jakarta dan Bitung
Belawan, Pontianak,
dan Tual
PEJABAT
FUNGSIONAL
PENGAWAS
PERIKANAN [DITJEN
PSDKP]
2
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
PERMEN PAN & RB no. 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8):
Kegiatan pengawasan
pembudidayaan ikan
meliputi persiapan,
pengawasan kegiatan pada
unit usaha
pembudidayaan ikan,
pengawasan produksi dan
distribusi sarana budidaya,
pengawasan sumber daya
dan lingkungan
pembudidayaan ikan,
evaluasi dan rekomendasi
Kegiatan pengawasan
penangkapan ikan
meliputi persiapan,
pengawasan kapal
perikanan, pengawasan
pemanfaatan fasilitas
pelabuhan perikanan,
observer, melaksanakan
fungsi kesyahbandaran
di pelabuhan perikanan,
analisa, evaluasi dan
rekomendasi.
Kegiatan pengawasan
mutu hasil perikanan
meliputi persiapan,
pelaksanaan
pengawasan, pengujian,
pengelola biakan
murniltoksin, monitoring,
penerapan sistem
manajemen mutu,
evaluasi dan pelaporan.
3
KEDUDUKAN
JABATAN
FUNGSIONAL
PENGAWAS
PERIKANAN
Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang pengawasan perikanan pada instansi
pemerintah pusat dan provinsi / kabupaten / kota
Pengawas Perikanan merupakan jabatan karier
TUGAS POKOK : (PERMENPAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011)
Pengawas Perikanan
Terdiri dari :
Bidang Pembudidaya Ikan
Bidang Penangkapan
Ikan
Bidang Mutu Hasil Perikanan
Melakukan kegiatan pengawasan perikanan
yang meliputi :
persiapan
pelaksanaan
Analisis
evaluasi
rekomendasi
PENGANGKATAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
TERAMPIL
• Berijazah paling rendah SUPM atau SMK
Kejuruan bidang Perikanan;
• Pangkat paling rendah Pengatur Muda
Tk.I II/b
• Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai
baik dalam 1 tahun terakhir
AHLI
• Berijazah paling rendah S1 / D.IV bidang
Perikanan atau bidang lain sesuai
kualifikasi;
• Pangkat paling rendah Penata Muda III/a
• Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai
baik dalam 1 tahun terakhir
Pengawas Perikanan TERAMPIL yang akan beralih ke AHLI diberikan angka kredit
65 % angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi
ditambah dengan angka kredit ijasah yang sesuai kompetensi dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang .
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
• Memenuhi syarat (Pendidikan, pangkat, dan DP3/SKP) yang di
persyaratkan;
• Memiliki Pengalaman di bidang pengawas perikanan minimal 2
tahun;
• Usia maksimal 50 tahun;
• Telah lulus diklat jabatan fungsional pengawas perikanan;
• Tersedianya formasi untuk jabatan pengawas perikanan;
• Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun
terakhir;
PEMBEBASAN SEMENTARA ,PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN
Alasan dibebaskan dari jabatan pengawas perikanan
PEMBEBASAN
TERAMPIL
PP Pelaksana
Pengatur Muda/II/b
Pengatur/II/c
Akan dibebaskan bila dalam
5 tahun tidak dapat
mengumpulkan angka kredit
Pengatur Tk.I/II/d
PP
Pelaksana
Lanjutan
Penata Muda/III/a
PP Penyelia
Penata/III/c
Dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang dan berat
Penata Muda Tk.I/III/b
Penata Tk.I/III/d
Tidak dapat
mengumpulkan Angka
Kredit (kurang dari 10)
selama 1 tahun
PEMBERHENTIAN
Dalam jangka waktu 1
tahun sejak dibebaskan
sementara tidak dapat
mengumpulkan angka
kredit
Dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan
hukum yang tetap
Penata Muda/III/a
PP Pertama
Penata Muda Tk.I/III/b
AHLI
Penata/III/c
PP Muda
PP Madya
Penata Tk.I/III/d
Pembina/IV/a
Pembina Tk.I/IV/b
Ditugaskan secara penuh
diluar jabatan pengawas
perikanan
Cuti diluar tanggungan
negara
Tugas belajar lebih dari 6 bulan
Diberhentikan sementara dari
PNS
Pembina Utama Muda/IV/c
PP Utama
Pembina Utama Madya/IV/d
Pembina Utama/IV/e
Tidak dapat mengumpulkan Angka
Kredit ( kurang dari 25) selama 1 tahun
Jenjang dan Pangkat
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari
AHLI
PP Pertama Penata Muda/III/a
TERAMPIL
PP Pelaksana
Penata Muda Tk.I/III/b
PP Muda
Pengatur Muda/II/b
Pengatur/II/c
Penata/III/c
Penata Muda/III/a
Penata Tk.I/III/d
PP Madya
PP Utama
Pengatur Tk.I/II/d
Pembina Tk.I/IV/b
PP
Pelaksana
Lanjutan
Pembina Utama Muda/IV/c
PP Penyelia
Penata/III/c
Pembina/IV/a
Pembina Utama Madya/IV/d
Pembina Utama/IV/e
Penata Muda Tk.I/III/b
Penata Tk.I/III/d
TUNJANGAN JABATAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
No.
Jenjang
Jabatan
Pangkat
Angka
Gol.
Ruang
Kredit
Pengatur Muda Tk.I
Pengatur
Pengatur Tk.I
Pelaksana Lanjutan Penata Muda
Penata Muda Tk.I
Penyelia
Penata
Panata Tk.I
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
40
60
80
100
150
200
300
4.
Pertama
5.
Muda
6.
Madya
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
1.
2.
3.
Terampil
Pelaksana
Ahli
7.
Utama
Penata Muda
Penata Muda Tk.I
Penata
Penata Tk.I
Pembina
Pembina Tk.I
Pembina Utama Muda
Pembina Utama Madya
Pembina Utama
Tunjangan
(Rp)
240.000
265.000
300.000
270.000
400.000
660.000
920.000
TUNJANGAN KINERJA
PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTA NG PEDOMA N EVA LUA SI JA BA TA N
No.
1.
2.
3.
Jenjang
Jabatan
Pelaksana
Pelaksana
Lanjutan
Penyelia
4.
Pertama
5.
Muda
6.
Madya
7.
Utama
Pangkat
Gol.
Ruang
Terampil
Pengatur Muda Tk.I
Pengatur
Pengatur Tk.I
Penata Muda
Penata Muda Tk.I
Penata
Panata Tk.I
Ahli
Penata Muda
Penata Muda Tk.I
Penata
Penata Tk.I
Pembina
Pembina Tk.I
Pembina Utama Muda
Pembina Utama Madya
Pembina Utama
A ngka
Kredit
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
40
60
80
100
150
200
300
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
KELA S
Tunjangan
(Rp)
6
2,095,000
7
2,304,000
8
2,535,000
8
2,535,000
9
2,915,000
11
3,855,000
13
6,023,000
SUDAH DIANGKAT
PEJABAT FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN
di PSDKP
158 Orang
224 Orang
AKAN DIANGKAT
PERIODE APRIL 2014
66 Orang
PEMBENTUKAN
JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN
[DJ-PSDKP]
PARADIGMA NASIONAL: PANCASILA, UUD
NRI TAHUN 1945, WASANTARA, TANNAS, UU
tentang PERIKANAN, dan PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
SAAT INI
POKOK-POKOK PERSOALAN
1. Pembinaan teknis pengawas
perikanan oleh DJ PSDKP
2. Penilaian DUPAK dikoordinasikan oleh DJ PT
3. Banyak tugas dan fungsi
Pengawas Perikanan DJ
PSDKP yang tidak dapat dinilai
angka kreditnya
PEMBENTUKAN
JABATAN
FUNGSIONAL
PENGAWAS
PERIKANAN [DITJEN
PSDKP]
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
YANG
DIHARAPKAN
KINERJA
PENGAWAS SDKP
MENINGKAT
KEPASTIAN
PEMBINAAN
KARIER APARAT
PENGAWAS SDKP
KSU
PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN STRATEGIS
Peluang & Kendala
13
LATAR BELAKANG
PELANGGARAN PEMANFAATAN PERIKANAN
BESARNYA
SUMBER
DAYA
PERIKANAN
YANG
TERBAGI
DALAM
WILAYAH
PENGELOLA
AN
PERIKANAN
ADANYA ISUISU AKTUAL
DALAM
PENGELOLAA
N SUMBER
DAYA
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
YANG
MENUNTUT
PERLUNYA
PENGAWASA
N TERHADAP
PEMANFAATA
N SUMBER
DAYA
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
UPAYA
PENGUATAN
KAPASITAS
DAN
KAPABILITAS
PENGAWASAN
SDKP :
SDM,
SARANA
PRASARANA,
KELEMBAGAA
NDAN TATA
LAKSANA,
PER UU AN,
JUKLAK,
JUKNIS,
POS,
(NSPK) DAN
ANGGARAN
Oleh
Aparat
Pemerintah
perlunya
dilakukan
pengawasan
untuk
menegakkan
peraturan
perundangundangan dan
ketentuanketentuan
sebagaimana
disyaratkan di
dalam
perizinan suatu
usaha, demi
tercapainya
sasaransasaran yang
ditetapkan di
dalam
pengelolaan
sumber daya
kelautan dan
perikanan
JABATAN
FUNGSIONAL
PENGAWAS
PERIKANAN
[DITJEN PSDKP]
Oleh
Swadaya
Masyarakat
14
PEMANFAATAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
SD HAYATI
PERIKANAN:
IUU Fishing *)
Destructive
Fishing
Budidaya Ikan
Pengolahan
Keluar/masuk
OIKB
Pemasaran
Plasma Nutfah
Rekayasa
genetik
UU 45 tahun
2009 jo
UU 31 tahun
2004
WILAYAH P3K:
Eksploitasi Ekosistem Perairan
(Mangrove, Terumbu Karang, Lamun)
Perdagangan
Spesies Ikan Yang
Dilarang (CITES)
Pemanfaatan WP3K
Kws. Konservasi
Pencemaran, dll.
UU 27 tahun 2007
SD NON HAYATI
BARANG:
Survey dan Pengangkatan BMKT
Eksploitasi Pasir Laut
Impor Garam
Eksploitasi Deep
Ocean Water
JASA KELAUTAN:
Wisata Bahari
Pipa Bawah Laut
Reklamasi Pantai
Pelayaran
Industri Maritim
Pencemaran
Eksploitasi Mineral
Bawah Laut
Perlu diawasi, namun belum ada peraturan
per-UU-an yang mengamanatkan hal
tersebut
15
DUKUNGAN PENGAWASAN SDKP TERHADAP PENCAPAIAN
KINERJA UNIT ESELON I TERKAIT
Ditjen Perikanan
Tangkap;
sinergi untuk
melaksanakan
MCS secara
konsisten, mulai
dari tahap
perencanaan,
perizinan dan kuota
alokasi
penangkapan,
maupun verifikasi
hasil tangkapan
dalam mendukung
sertifikasi hasil
tangkapan ikan
(SHTI).
Ditjen
Perikanan
Budidaya;
penggunaan
dan peredaran
obat ikan,
kimia, dan
bahan biologis
[OIKB] dan
pakan ikan;
dan
pengawasan
pengangkutan
ikan hidup.
Ditjen P2HP;
[i] memastikan
konsistensi
kemitraan antara
UPI dan kapal
penangkap ikan;
[ii] mengawal
implementasi
Sistem Logistik
Ikan Nasional
(SLIN); [iii]
mengeliminir
penggunaan
bahan tambahan
pada produk hasil
perikanan; [iv]
mengawasi
importasi produk
perikanan (jenis,
jumlah dan
peruntukannya).
Ditjen KP3K
pengawasan
importasi dan
distribusi garam
impor;
pengawasan
pengelolaan
wilayah pesisir
dan pulau-pulau
kecil;
pengawasan
pemanfaatan
ekosistem pesisir
dan pulau-pulau
kecil;
pengawasan
survey dan
pengangkatan
benda berharga
asal muatan
kapal yang
tenggelam
(BMKT).
BKIPM
peningkatan
sinergi
pengawasan
importasi ikan.
16
MCS
[ K E P M E N n o . K E P. 5 0 / M E N / 2 0 1 2 t e n t a n g N P O A 2 0 1 2 - 2 0 1 6 ]
CONTROL
MONITORING
KKP (MENTERI
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN
Kebijakan Pemanfaatan
Data bio-fisik
perikanan dan
lingkungannya
 KKP
(BALITBANG
KP)
 KOMNAS
KAJISKAN
• KKP (DJ PT)
• KEMHUB (DJ
HUBLA)
•TNI AL
•POLAIR
•KKP(DJ
PSDKP)
•Bakorkamla
•MA
•KEJAGUNG
• KKP(DJ
KP3K)
• INSTANSI
TERKAIT
SURVEILLANCE
S
T
O
C
K
A
S
S
E
S
S
Data sosial
ekonomi
Data
Statistik
M
E
N
T
Pengaturan
Pengelolaan
OBSERVER,
LOG BOOK,
PORT
INSPECTION
Perizinan
SKAT
SLO
VMS, SIGHTING
Pemantauan VMS dan
Penegakan Hukum
Penanganan
Pelanggaran
Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi
17
DJ PT: SIPI/SIKPI
TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DJ PB: IZIN
BUDIDAYA IKAN
DJ P2HP:IJIN
IMPORTASI IKAN
BKIPM :
SURAT PELEPASAN
& IJIN DISTRIBUSI
KEMENDAG: IZIN
IMPORTASI GARAM
DJ KP3K: IJIN
SURVEY DAN
PENGANGKATAN BMKT
DJ KP3K:
DOKUMEN
PERENCANAAN
PWP3K
DJ PSDKP
PEMANTAUAN
PENGEMBANGAN
SARANA DAN
PRASARANA
PENGAWASAN
OPERASIONAL
PENGAWASAN
PENEGAKAN
HUKUM
PENANGANAN
PELANGGARAN
PENGAWASAN
SD PERIKANAN
PENUNTUTAN.
PENERAPAN
SANKSI
HUKUM
PENGAWASAN
SD KELAUTAN
OPERASI KAPAL
PENGAWAS
UPT PENGAWASAN SDKP
BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR
KEJAGUNG
& MA
5
5
18
ESENSI PENGAWAS PERIKANAN (PSDKP)
“Menjamin terselenggaranya pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan secara tertib dan bertanggung jawab”,
Agar sumber daya kelautan dan perikanan dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari, dan
secara sosial dapat menjamin keberlanjutan mata
pencaharian masyarakat yang menggantungkan
hidup dari sumber daya kelautan dan perikanan.
19
DUKUNGAN KELEMBAGAAN
PENGAWASAN SDKP
Stasiun
PSDKP
Belawan
48 waskan
Pangkalan
PSDKP
Jakarta
124 waskan
Pangkalan
PSDKP
Bitung
68 waskan
Stasiun
PSDKP
Pontianak
54 waskan
Stasiun
PSDKP Tual
48 waskan
Di samping itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas Pengawas
Perikanan, telah ditetapkan sejumlah 338 orang Pejabat Struktural pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Pengawas Perikanan Pejabat
Struktural, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP.
20
UPT Pengawasan SDKP
UPT
Pangkalan
Pengawasan SDKP
Jakarta
Pangkalan
Pengawasan SDKP
Bitung
Jumlah Satker dan Pos Pengawasan
21 Satker Pengawasan SDKP;
36 Pos Pengawasan SDKP
10 Satker Pengawasan SDKP;
47 Pos Pengawasan SDKP
Stasiun Pengawasan
SDKP Belawan
7 Satker Pengawasan SDKP;
19 Pos Pengawasan SDKP
Stasiun Pengawasan
SDKP Pontianak
11 Satker Pengawasan SDKP;
16 Pos Pengawasan SDKP
Stasiun Pengawasan
SDKP Tual
10 Satker Pengawasan SDKP;
12 Pos Pengawasan SDKP
Pemanfaatan
mangrove;
Pengelolaan
kawasan
konservasi
laut.
Pencemaran
akibat
perbuatan
manusia;
Mitigasi
bencana di
wilayah
pesisir dan
pulau-pulau
kecil;
Pemanfaatan
terumbu
karang;
Pengawasan
tertib
peraturan
PerUUan di
bidang:
Rehabiitasi
wilayah
pesisir dan
pulau-pulau
kecil;
Pemanfaatan
padang
lamun;
Reklamasi di
wilayah
pesisir dan
pulau-pulau
kecil;
KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UU 27 TAHUN 2007
22
JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN
PENGAWAS
PERIKANAN
[DITJEN PSDKP]
Pengawasan tertib
pelaksanaan
peraturan
perundangundangan di bidang
kelautan dan
perikanan
PENGAWAS PERIKANAN
Pengawasan yang bersifat
teknis biologis terhadap
kegiatan pembudidayaan,
penangkapan dan
pengolahan mutu hasil
perikanan agar konsisten
dalam penerapan standar
teknologi dan peraturan
terkait
PerMenPAN dan RB no. 1 tahun 2011
23
Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP
No
1
2
3
Uraian
Penilaian DUPAK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Pembina
Teknis, dengan melibatkan unsur-unsur Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan;
Para SDM Aparatur Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]mengalami kesulitan mengumpulkan
angka kredit, karena penilaian angka kredit hanya didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 01 tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
Kegiatan-kegiatan pengawasan tidak dapat dinilai angka kreditnya, karena tidak sesuai dengan
pedoman penilaian angka kredit;
4
Tidak ada jaminan kepastian pengembangan karier sebagai Pengawas Perikanan;
5
Berkurangnya animo pencari kerja untuk melamar sebagai Pengawas Perikanan di satu sisi,
sementara di sisi lain, kebutuhan akan posisi ini masih sangat tinggi, mengingat luas wilayah
perairan yang harus diawasi;
6
Belum adanya standar kompetensi yang jelas mengenai Pengawas Perikanan, menyebabkan
bervariasinya kompetensi Pengawas Perikanan saat ini.
Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP yang diinginkan
No
Uraian
1
Diangkat secara permanen, atau untuk jangka waktu tertentu;
2
Mandiri di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3
Memiliki peluang untuk mengembangkan kompetensi di bidangnya;
4
Terjamin kepastian pengembangan jenjang kariernya sebagai pejabat fungsional;
5
Memungkinkan perolehan tunjangan kinerja sebagai pejabat fungsional Pengawas Perikanan [DITJEN
PSDKP];
6
Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dapat dilakukan langsung oleh Direktorat
Jenderal Pengawasan SDKP;
7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] lebih terukur dengan pasti,
dicascade secara lebih rinci dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP;
8
Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, karena adanya kepastian pengembangan karier;
9
Etos kerja menjadi lebih baik, karena hasil kerja seorang Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] dapat
diperhitungkan secara memadai;
10
Meningkatkan profesionalitas Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP];
11
Sebagai bahan dalam menentukan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk menilai kinerja PNS,
sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil.
Ikan hasil
rekayasa
genetik.
Penelitian
dan
pengembang
an perikanan
Penangkapan
Ikan
Pembudid
ayaan
Ikan
Pengolahan
, distribusi
keluar
masuk ikan
Pengawasan
tertib
peraturan
PerUUan di
bidang:
Plasma
nuthfah;
Mutu
Hasil
Perikanan
Pencemaran
akibat
perbuatan
manusia;
Konservasi
Distribusi
keluar
masuk obat
ikan
KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP
MENURUT UNDANG-UNDANG 45 TAHUN 2009
26
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN