Transcript ebih lanjut silahkan klik berikut

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Biro Organisasi dan Kepegawaian
Sekretariat Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian
November 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
SOSIALISASI RB BPPV REG III, 4 DES 2012
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No 8 Thn 1974
ttg Pokok-pokok Kepegawaian sbgmn tlh diubah dgn UU No
43 Tahun 1999.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian adalah
Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan
Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pd
satuan organisasi di lingkungan Kementan.
Pasal 2
Kepada pegawai yang mempunyai tugas/ pekerjaan
/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian,
selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap
bulan.
Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang
tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di
lingkungan Kementerian Pertanian;
b. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang
diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang
diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai
Pegawai Negeri);
d. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang
diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain
di luar lingkungan Kementerian Pertanian;
e. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang
diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
(2) Ketentuan mengenai Pegawai di lingkungan
Kementerian Pertanian yang tidak diberikan
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Pertanian.
Pasal 4
Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 5
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2012.
(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja
pegawai setiap bulannya.
(3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperhitungkan dengan Tunjangan
Kompensasi Kerja yang selama ini telah diterima sejak
diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja sebagai
faktor pengurang.
Pasal 6
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran
bersangkutan.
Pasal 7
(1) Untuk pertama kali penetapan kelas jabatan dari para
pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan hasil
validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari
para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian
Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas
jabatan ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
(3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Pasal 8
(1) Bagi pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian yang diangkat sebagai pejabat
fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi
maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar
selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas
jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada
jenjangnya
(2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar
daripada Tunjangan Kinerja pada kelas
jabatannya, maka yang dibayarkan adalah
Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
Pasal 9
(1) Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan
Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka
seluruh pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian wajib melaksanakan agenda Reformasi
Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan
dievaluasi secara berkala oleh Menteri Pertanian dan
Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Pasal 10
Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini,
diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 11
Dengan berlakunya Tunjangan Kinerja ini, maka Tunjangan
Kompensasi Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Apa Saja
Program dan Kegiatan
Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian ?
12
A. Manajemen Perubahan;
B. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
C. Penataan Dan Penguatan Organisasi;
D. Penataan Tata Laksana;
E.
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
F.
Penguatan Pengawasan;
G. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
I.
Monitoring Dan Evaluasi.
13
1
• Pembentukan Tim Manajemen
Perubahan Kementerian Pertanian
2
• Penyusunan Strategi Manejemen
Perubahan dan Strategi Komunikasi
Kementerian Pertanian
3
• Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen
Perubahan dalam rangka reformasi
birokrasi
14
• Penataan berbagai
peraturan perundangundangan yang
dikeluarkan/diterbitkan
oleh Kementerian
Pertanian
15
Penataan dan Penguatan Organisasi
1
• Restrukturisasi/penataan
tugas dan fungsi unit kerja
pada Kementerian
Pertanian
2
• Penguatan unit kerja yang
menangani organisasi, tata
laksana, pelayanan publik,
kepegawaian dan diklat.
16
1
• Penyusunan SOP
penyelenggaraan
tugas dan fungsi.
2
• Pembangunan atau
Pengembangan EGovernment.
17
1
• Penataan sistem rekruitmen pegawai
2
• Analisis jabatan
3
• Evaluasi Jabatan
4
• Penyusunan standar kompetensi jabatan
5
• Asesmen individu berdasarkan kompetensi
6
• Penerapan sistem penilaian kinerja individu
7
• Pembangunan/Pengembangan database pegawai
8
• Pengembangan pendidikan dan pelatihan
pegawai berbasis kompetensi
9
• Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK)
18
1
• Penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada Kementerian
Pertanian
2
• Peningkatan Peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality
Assurance dan Consulting.
3
• Penguatan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Kementerian
Pertanian.
19
1
• Penguatan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
2
• Pengembangan sistem
manajemen kinerja organisasi.
3
• Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU) pada
Kementerian Pertanian.
20
1
• Penerapan standar pelayanan
pada unit kerja dilingkungan
Kementerian Pertanian.
2
• Partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik.
3
• Pengelolaan Informasi Publik.
21
1
• Monitoring.
2
• Evaluasi Tahunan (dilakukan
setiap tahun sekali).
3
• Evaluasi Menyeluruh
(dilakukan pada semester
kedua 2014).
22
Prinsip-prinsip Penganggaran Reformasi Birokrasi
1
2
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan bebas
KKN
• Perubahan mind set, perubahan budaya kerja
• Pengukuran kinerja berdasarkan key performance indicators
• Pemberian reward dan punishment
• Perlu review thdp struktur organisasi & jmlh pegawai (right sizing) a.l. terkait dg desentralisasi
dan otonomi daerah
Kesetaraan penghasilan dengan bobot pekerjaan
Equal pay for equal work
3
4
Benchmarking
Pola remunerasi mengacu pada KL yang sudah terlebih dahulu melaksanakan reformasi
birokrasi
Kebijakan & alokasi anggaran utk Reformasi Birokrasi & remunerasi bagi
suatu K/L harus disetujui DPR, dan pengajuannya ke DPR melalui Menkeu
• Bila suatu K/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi & remunerasi namun
memerlukan realokasi anggaran, perlu mendapat persetujuan Komisi DPR terkait;
• Bila suatu K/L memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi & remunerasi, perlu
terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR.
5
Optimalisasi Anggaran
23
K/L yang mengusulkan reformasi dan remunerasi agar mengoptimalkan pagu belanja
Proses Penetapan Tunj. Kinerja
Usulan RB
KL mengusulkan Reformasi
Birokrasi yang telah dilaksanakan
Kepada Kemen PAN dan RB
Kemen PAN dan RB melakukan
verifikasi dan validasi lapangan
Tim QA & Independen
Kemen PAN dan RB menetapkan
Grading Masing-masing jabatan dan
menyampaikan kepada KemenKeu
Perhitungan Anggaran
KemenKeu membuat simulasi
kebutuhan anggaran untuk
Pembayaran tunjangan kinerja
KemenKeu melakukan
pendataan utk optimalisasi
anggaran
Penetapan dan persetujuan TK
Kemen PAN dan
RB memproses
RPerpres ttg TK
Perpres ditetapkan, TK
dibayarkan
Kemenkeu
mengirimkan surat
minta persetujuan
DPR
KPRBN membahas
dan memutuskan
besaran TK
24
Prosedur Penetapan RPerpres
Penetapan RPerpres
Kemenkeu
mengirimkan Ijin
Prinsip ke Menpan
RB & KL
Kemen PAN RB Rapat
Interdep utk menyusun
RPerpres berdasarkan
Ijin Prinsip Menkeu
Harmonisasi RPerpres
di KemenKumHam
Perpres
Paraf menteri2 terkait
Setkab memfinalisasi RPerpres
dan mengajukan ke Presiden
Hasil harmonisasi
disampaikan Menpan
RB ke Setkab
Pergeseran Pagu
KemenKeu (Dit. A3)
memproses SP SABA 999.08
sbg dasar pergeseran anggaran
dari BA 999 ke BA K/L dan
disampaikan ke Sekjen K/L
K/L mengusulkan
Revisi ke DJA
DJA melakukan penelaahan
atas usulan Revisi K/L dan stlh
mdpt persetujuan Menkeu
menetapkan revisi anggaran
dalam Perubahan SP-RKA KL
beserta ADK yg disampaikan
ke DJPB dan K/L
Dasar Pembayaran
PROSES
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERTANIAN
1. Penyampaian dokumen usulan dan road map Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 kepada Kementerian
PAN dan RB selaku Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional
(Nopember 2011).
2. Proses penilaian dokumen usulan dan road map Reformasi
Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 oleh
Kementerian Kementerian PAN dan RB.
3. Penetapan job grading (nilai dan kelas jabatan) yang ditandai
dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Jabatan Kementerian
Pertanian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian, Deputi SDM Aparatur, Kementerian PAN
dan RB, serta Wakil Kepala BKN pada tanggal 10 Nopember
2011.
4. Verifikasi lapangan oleh Tim Penilai dari Kementerian PAN
dan RB yang berjumlah 11 (sebelas) orang yang diterima
oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan seluruh
penanggung jawab masing-masing program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Untuk menilai
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Petanian secara utuh, Tim Penilai dari Kementerian PAN dan
RB juga melaksanakan verifikasi lapangan pada beberapa
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang
berlokasi di Provinsi Jawa Barat (Balitsa dan BIB Lembang),
Provinsi Jawa Timur (BBKP Surabaya, BBIB Singosari, dan
BBPP Batu), dan Provinsi Sumatera Selatan (BKP Kelas I
Palembang, BPTP Sumsel, dan BPTU Sembawa).
HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN
NO
PROGRAM
Persentase (%)
1
Manajemen Perubahan
30
2
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
41
3
Penataan dan Penguatan Organisasi
10
4
Penataan Tata Laksana
60
5
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
50
6
Penguatan Pengawasan
67
7
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
50
8
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
50
9
Quick Wins
50
JUMLAH
408
RATA - RATA
45 %
5.
Selanjutnya dalam rangka mempersiapkan bahan rapat pembahasan
dengan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)
terkait dengan penetapan besaran tunjangan kinerja pada
Kementerian/Lembaga, telah dilaksanakan pembahasan dengan
Direktorat Harmonisasi Anggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian
Keuangan tentang data formasi jabatan, jumlah pejabat/pegawai, dan
take home pay masing-masing jabatan, serta optimalisasi anggaran
Kementerian Pertanian yang bisa dilakukan.
6.
Sebagai tindaklanjut dari rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional (KPRBN) kemudian menyampaikan permohonan persetujuan
pembayaran kepada DPR melalui surat Nomor SR-74/MK.02/2012
tanggal 25 April 2012. Pimpinan DPR (komisi terkait) kemudian
menyampaikan surat persetujuan pembayaran tunjangan kinerja bagi
20 K/L melalui surat Nomor AG/06135/DPR-RI/VI/2012, AG/06565/DPRRI/VII/2012, AG/06537/DPR-RI/VII/2012, AG/07140/DPR-RI/VII/2012, dan
AG/09028/DPR-RI/IX/2012, serta Banggar DPR juga telah menyetujui
tambahan alokasi dana sebesar Rp. 2.813.099.379.250 melalui surat
Nomor AG/09020/DPR-RI/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
7.
Berdasarkan surat persetujuan Pimpinan DPR (komisi terkait) dan
Banggar DPR tersebut diatas, kemudian Menteri Keuangan
menetapkan surat persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 20
K/L melalui surat Nomor SR-275/MK.02/2012 tanggal 24 Oktober 2012
yang memuat beberapa ketentuan antara lain:
a.
Besaran tunjangan kinerja diberikan sesuai kelas jabatan.
b.
Tunjangan kinerja
1 Januari 2012.
c.
Penetapan pejabat/pegawai dalam suatu kelas jabatan diatur oleh
pimpinan K/L yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan
Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Keuangan.
d.
Dengan diberikannya tunjangan kinerja bagi Kementerian Pertanian,
maka tunjangan konpensasi kerja berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor S-495/MK.02/2006 dicabut dan diperhitungkan
sebagai faktor pengurang dalam pembayaran tunjagan kinerja.
dapat
diberikan
berlaku
surut
terhitung
BESARAN TUNJANGAN KINERJA SESUAI KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA
NO
KELAS JABATAN
1
17
Rp. 19.360.000
2
16
Rp. 14.131.000
3
15
Rp. 10.315.000
4
14
Rp. 7.529.000
5
13
Rp. 6.023.000
6
12
Rp. 4.819.000
7
11
Rp. 3.855.000
8
10
Rp. 3.352.000
9
9
Rp. 2.915.000
10
8
Rp. 2.535.000
11
7
Rp. 2.304.000
12
6
Rp. 2.095.000
13
5
Rp. 1.904.000
14
4
Rp. 1.814.000
15
3
Rp. 1.727.000
16
2
Rp. 1.645.000
17
1
Rp. 1.563.000
PER KELAS JABATAN
Materi yang diatur dlm RPerpres
• Pegawai Negeri yang berhak dan tidak berhak
menerima Tunjangan Kinerja
• Masa berlaku pemberian Tunjangan Kinerja
• Kewajiban melaksanakan seluruh Agenda Reformasi Birokrasi
dan melakukan evaluasi dan monitoring atas progressnya *)
• Kewajiban mengaitkan pemberian Tunjangan Kinerja dengan
realisasi capaian kinerja pegawai sejak dibayarkannya
Tunjangan Kinerja *)
• Kewajiban efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan
terhadap pemberian honorarium terkait output kegiatan dan
perjalanan dinas **)
• Untuk pertama kalinya Penetapan kelas jabatan diatur oleh
Pimpinan K/L sesuai hasil validasi MenPan RB.
*) Setkab belum sepakat karena sudah ada pengaturannya di peraturan lainnya
**) Setkab belum sepakat dan menyarankan diatur dalam Perpres tersendiri
Konsekuensi Pemberian Tunjangan Kinerja (2)
Seleksi ketat
terhadap
honor tim
1
Sangat diperlukan/ urgent
2
Output jelas & terukur
3
Bersifat koordinatif & melibatkan
satker/orgns lain
4
Bersifat temporer, kegiatan
prioritas, dan dikerjakan diluar jam
kerja
5
Perangkapan tusi, bukan dlm
rangka melaksanakan tusi
sehari-hari
PMK No. 112/PMK.02/2012
6
Bukan operasional yg dpt
diselesaikan secara internal satker
33
Lanjutan ….
• Apabila terjadi perubahan kelas jabatan, maka ditetapkan
oleh pimpinan kementerian/Lembaga setelah mendapatkan
persetujuan Kementerian PAN dan RB dan telah
dikoordinasikan dengan KemenKeu.
• Pencabutan tunjangan khusus (bagi beberapa KL tertentu)
• Tunjangan Profesi diperhitungkan dengan Tunjangan Kinerja
• Pengaturan lebih lanjut terhadap pembayaran Tunjangan
Kinerja dilakukan oleh pimpinan K/L, Kementerian PAN dan
RB, Kementerian Keuangan, baik secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Hot News
• Untuk alokasi anggaran Tunjangan Kinerja tahun
2012, tidak dapat ditambah.
• Kementerian Pertanian mendapat alokasi Rp.
792.875.228.550 untuk 22.902 pegawai
• Sudah dilakukan rapat di STIA-LAN tgl 8 Nov
2012 untuk validasi grading Dosen
• Apabila penetapan Rperpres ttg Tunjangan
Kinerja melewati batas akhir tahun 2012, maka
masa berlaku pembayaran tunjangan kinerja tidak
dapat per Januari 2012.
Perlu pengaturan lebih lanjut oleh K/L
• Penetapan kelas jabatan oleh Pimpinan K/L
sesuai hasil validasi MenPAN RB
• Pengukuran kinerja terkait tunjangan kinerja
• Perhitungan riil kebutuhan anggaran tunj kinerja
• Pengaturan mengenai jumlah honorarium terkait
output kegiatan yang dapat diterima pegawai
dan perjalanan dinas
RANCANGAN PERATURAN
MENTERI PERTANIAN
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TUNJANGAN KINERJA
• TUNJANGAN KINERJA ADALAH PENGHASILAN SELAIN GAJI YANG
DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI YANG AKTIF BERDASARKAN KOMPETENSI
DAN KINERJA. TK MERUPAKAN FUNGSI DARI KEBERHASILAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ATAS DASAR KINERJA YANG TELAH
DICAPAI OLEH SEORANG INDIVIDU PEGAWAI YANG SEJALAN DENGAN
KINERJA YANG HENDAK DICAPAI OLEH INSTANSINYA.
• TUNJANGAN KINERJA DAPAT MENINGKAT ATAU MENURUN SEJALAN
DENGAN PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA YANG DIUKUR
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSTANSI.
PRINSIP PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA
• EFISIENSI/OPTIMALISASI PAGU ANGGARAN
BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN
PEMDA
• EQUAL PAY FOR EQUAL WORK, PEMBERIAN
BESARAN TUNJANGAN KINERJA SESUAI
DENGAN HARGA JABATAN DAN PENCAPAIAN
KINERJA
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
1. BERDASARKAN BERITA ACARA HASIL VALIDASI JOB GRADING
KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DITANDATANGANI OLEH
DEPUTI SDM KEMENTERIAN PAN DAN RB, KEPALA BKN, DAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN/LEMBAGA.
2. TUNJANGAN KINERJA DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI LAIN YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT
YANG BERWENANG DIANGKAT DALAM SUATU JABATAN ATAU
DITUGASKAN DAN BEKERJA SECARA PENUH PADA SATUAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI
Tunjangan Kinerja
TIDAK DIBERIKAN Kepada:
 Pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan;
 Pegawai yang diberhentikan sementara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan
uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
 Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi atau Lembaga lain
di luar lingkungan Kementerian Pertanian;
 Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
 Pegawai yang menjalani cuti di Luar Tanggungan Negara;
 Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke
Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 Pegawai yang tidak mencapai target kinerja sesuai dengan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP).
BESARAN PEMBAYARAN DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pegawai berhak mendapatkan pembayaran TK secara proporsional sesuai
jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang
bersangkutan.

Besaran TK yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatan.

Besaran TK bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
jumlah TK dari jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang
ditetapkan pada saat perekrutan Calon Pegawai sampai dengan Calon Pegawai
yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai.

Besaran TK bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan
tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah TK yang
diterima dalam jabatannya.

Besaran TK bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Peneliti yang
merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertanian yang tugas
pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, hanya diberikan satu tunjangan jabatan
struktural atau fungsional yang menguntungkan bagi yang bersangkutan.

Besaran TK bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional
tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan
dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TK yang diterima dalam
jabatannya.
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
• Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat
tugas selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam
sehari;
• Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
• Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
• Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
• Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
• Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri karena terkena kasus hukum.
Pengurangan Tunjangan Kinerja
No
1.
2.
3.
Faktor Pengurang
%
tidak masuk bekerja atau tidak
berada di tempat tugas selama 7,5
(tujuh koma lima) jam
terlambat masuk bekerja
pulang sebelum waktunya
5
TL 1
1 menit s.d < 31 menit
0.5
TL 2
31 menit s.d < 61 menit
1
TL 3
61 menit s.d < 91 menit
1.25
TL 4
≥ 91 menit dan atau tidak
mengisi daftar hadir (absen)
2.5
PSW 1
1 menit s.d < 31 menit
0.5
PSW 2
31 menit s.d < 61 menit
1
PSW 3
61 menit s.d < 91 menit
1.25
PSW 4
≥ 91 menit dan atau tidak
mengisi daftar hadir pulang
kantor (absen)
2.5
Pengurangan Tunjangan Kinerja (lanjutan..)
No
4.
Faktor Pengurang
Pegawai yang
Dijatuhi Hukuman
Disiplin
Jangka Waktu
(Bulan)
%
Ringan
Sedang
Berat
Teguran Lisan
20
1
Teguran Tertulis
30
2
pernyataan tidak puas secara
tertulis
40
3
Penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun
40
3
Penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun
50
6
Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun
60
9
Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun
60
12
Pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih
rendah
70
12
Pembebasan dari jabatan
80
12
Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan
hormat dan mengajukan banding
administratif
100
-
Besaran Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Pegawai
yang Melaksanakan Cuti
Jenis
Keterangan
%
Tahunan
-
100
Besar
Alasan Penting
Bersalin
Bulan Pertama
50
Bulan Kedua
25
Bulan Ketiga
10
Bulan Pertama
50
Bulan Kedua
25
Anak Pertama s.d Anak Kedua
100
Untuk anak ketiga dst:
Bulan Pertama
50
Bulan Kedua
25
Bulan Ketiga
10
Besaran Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Pegawai
yang Melaksanakan Cuti (.. Lanjutan..)
Jenis
Sakit
Keterangan
%
1 s.d 2 hari
100
3 s.d 14 hari
25
15 s.d 30 hari
50
1 s.d 2 bulan
25
2 s.d 6 bulan
10
6 s.d 18 bulan
5
Pencatatan dan Pembayaran TK
• Pencatatan kehadiran dan penegakan disiplin pegawai, serta
pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan.
• Pencatatan dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi
kepegawaian pada unit kerja eselon I dan eselon II, serta Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian
Pertanian.
• Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan
laporan rekapitulasi kehadiran pegawai kepada pejabat yang
ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran TK.
I NTELEKTUAL
:
Anda CERDAS dan MAMPU dalam menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan strategis.
N ILAI BUDAYA KERJA
:
Anda PATUH terhadap 17 pasang nilai-nilai dasar budaya kerja
aparatur negara.
T RANSPARAN
:
Anda TERBUKA dalam memberikan
kewenangan yang anda miliki.
E FISIEN
:
Anda HEMAT dalam menggunakan sumber daya organisasi.
G RATIFIKASI
:
Anda IKHLAS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
R ASIONAL
I NTEGRITAS
T ERTIB
:
Anda LOGIS dalam berpikir dan bertindak.
:
Anda JUJUR dalam perkataan dan perbuatan.
:
Anda DISIPLIN dalam menyelenggarakan pekerjaan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
A KUNTABILITAS
:
Anda BERTANGGUNGJAWAB terhadap perkataan dan perbuatan
yang anda lakukan.
S EJAHTERA
:
Anda SUKSES dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan.
informasi
terkait
49
ALHAMDULILLAH ......!!!
TERIMA KASIH