Transcript KONSEP PERENCANAAN KAS HARIAN

PERENCANAAN KAS G-2
SUBDIT PERENCANAAN & PENGENDALIAN KAS
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
1
1. Latar Belakang
Kendala/keluhan di satker
1.
Konsep terlalu detail sangat merepotkan
2.
Kekurangan SDM
3.

Satker besar memerlukan SDM disetiap direktorat/bagian yg jumlahnya sangat
banyak.

Satker kecil dgn jumlah SDM terbatas, satu pegawai mengurusi berbagai
persoalan dan aplikasi yg sangat banyak.
Kekurangan Dana
satker kecil tidak terdapat dana honor dan perjalanan dinas utk menyusun
renkas.
2
1. Latar Belakang
Pelaksanaan di KPPN
“Pelaksanaan perencanaan kas di KPPN
tidak efektif dan efisien”
1.
KPPN melakukan bimbingan /pelayanan/konsultasi kepada seluruh satker, padahal
sekitar 18.457 satker (77%) dengan pagu DIPA dibawah 10 miliar dengan total pagu
sebesar 3,05% dari total pengeluaran (tidak signifikan terhadap cash management.
2.
Nilai transaksi yang dikontrol KPPN terkait dengan perencanaan kas sebanyak
98,2% transaksi dibawah Rp1miliar dengan nilai transaksi 12,95% total pengeluaran.
Sedangkan transaksi besar (SPM Rp.1 s.d. 10 Triliun) hanya 0,006% dari total
transaksi dengan nilai 47,66% dari nilai pengeluaran.
3.
Sehingga sebagian besar “energi” KPPN tidak berkontribusi signifikan terhadap cash
management. KPPN perlu lebih fokus pada satker-satker tertentu yang lebih
signifikan mempengaruhi cash management.
3
1. Latar Belakang
Masalah IT dan Aplikasi
A.
B.
C.
Aplikasi Forecasting Satker (AFS)

Proses Restore DIPA/POK setelah revisi menyebabkan data perencanaan kas hilang.

Anak satker hanya maksimal 12, padahal beberapa satker mempunyai anak satker
lebih dari 12.
Aplikasi Forecasting KPPN (AFK)

Monitoring kepatuhan satker tidak tersedia di AFK. dan belum integrasi dengan FO

Monitoring harian belum realtime.

SMS Gate way masih banyak yang belum optimal
Aplikasi monitoring Kanwil/kantor Pusat

Hasil pengiriman data dari KPPN ke Dit. PKN masih belum optimal, sehingga Dit.
PKN belum dapat mengambil data secara regular.

Dit. PKN tidak dapat mengetahui persentase/jumlah satker yang mengirim dan yang
tidak mengirim data
4
1. Latar Belakang
Dapat disimpulkan ………….
“Setelah
hampir
3
tahun
PMK
192/PMK.05/2009 berjalan, dengan segala
pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan,
belum menghasilkan output yang dapat
digunakan dalam peningkatan pengelolaan
kas ”
5
2. Masalah
“Bagaimana format laporan/ metode perencanaan
kas yang lebih “general” dan sederhana, tanpa
menghilangkan substansi akurasi dan ketersediaan
informasi yang dibutuhkan perencanaan kas harian
dalam kerangka cash management ??”
6
3. Literature Review
1.
2.
3.
Ideally

Daily (if necessary weekly) some months ahead

Rolled forward regularly (weekly)
Key features :

Develop a compehensive framework

Incentive to Spending Units (SU) to provide realistic plan

Concentrate on major inflows and outflows

Develop contacts with SUs
Tool and techniques

At start of year, forecast consistent with annual budget

Expenditure forecast from departments/ agencies/Sus
o
Expected expenditure by day/week for xxx months ahead
o
Focus on largest Sus

Identify major individual flows-some are very precise
o
Salary payments; regular social welfare or pension payments
o
Payment on major public project &Transfer to lower levels of government
Source : Mike Williams, Integrating debt and cash management
7
4. Best Practises
I.
Pemerintah Federal Amerika
1.
Hanya transaksi dan agencies/satker yang signifikan mempengaruhi kas, yang
wajib menyampaikan perkiraan.
2.
Nilai batas yang besar adalah sama dengan /lebih besar dari US$ 50 juta.
3.
Jika transaksi US$ 50 s.d. 500 juta maka satker diwajibkan melaporkan 2 hari
sebelumnya. Di atas US$ 500 juta dilaporkan 5 hari kerja sebelumnya.
4.
Update atas perubahan nilai harus dilaporkan segera mungkin, paling lambat
jam 8.30 pagi.
8
4. Best Practises
II. Queensland Government
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tujuannya mengetahui saldo akhir hari & menentukan kebijakan
terkait peminjaman dan investasi.
Satker mengirim perkiraan pagi hari untuk 4 hari kedepan. Update
paling lambat sore hari itu juga.
Update selanjutnya harus seizin treasury.
Pengeluaran dengan cek diatas AUD 1 juta harus diketahui dengan
pasti kapan akan dicairkan.
Evaluasi/analisis akurasi disampaikan secara bulanan oleh treasury
kepada satker.
Penalti/sanksi dikenakan kepada satker dengan error margin di atas
AUD 10 juta perhari.
9
5. Solusi
Prinsip –prinsip Dasar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fokus perencanaan kas kepada transaksi/satker yang secara
signifikan mempengaruhi cash management.
Adanya kepastian atas akurasi perencanaan kas.
Perlu penjadwalan dengan rentang waktu agar BUN/Dit. PKN
dapat melakukan optimalisasi idle cash atau antisipasi kekurangan
kas.
Format data sederhana
Ada reward and punishment
Jaringan komunikasi/hubungan intensif antar satker dengan
BUN/KPPN serta Dit. PKN
10
5. Solusi
Asumsi Dasar
Transaksi dengan nilai kecil (kurang dari 1 miliar) seluruh KPPN diasumsikan
sama dengan nilai SKM
 Transaksi Besar adalah transaksi yang nilainya Rp 1 miliar ke atas
 Nilai SKM saat ini sebesar Rp 2 Triliun

SATKER
KPPN
PKN
TRANSAKSI
KECIL
TRANSAKSI
KECIL
∑
TRANSAKSI
KECIL=SPM
TRANSAKSI
BESAR
∑
TRANSAKSI
BESAR
∑
TRANSAKSI
BESAR=???
∑
11
5. Solusi
Rasionalisasi :

Sebanyak + 70% satker mempunyai pagu dibawah Rp 10 miliar dengan nilai total pagu dibawah
5% total pagu pengeluaran.

Pengeluaran dengan SPM dibawah Rp 1 miliar dalam setahun sebanyak 98,2% dari seluruh SPM
Pengeluaran tetapi total nilainya hanya sebesar 12% dari total pengeluaran atau rata-rata 0,75 T
perhari.

Rata-rata pengeluaran harian pada kisaran Rp 2 T, kecuali jika terjadi pengeluaran besar (misal
DAU, gaji/pensiun, Subsidi).

Jumlah SPM untuk pengeluaran besar hanya sekitar 2% dari total SPM pengeluaran dengan nilai
lebih dari 95% dari total pengeluaran.

KPPN/Dit. PKN dapat lebih fokus pada SPM yang jumlahnya sekitar 2% (SPM dgn pengeluaran
besar), dan diasumsikan pengeluaran kecil jumlahnya sebesar Rp 2 triliun (SKM) perhari.

Jika asumsi diatas meleset, contoh ekstrim seluruh satker menyampaikan SPM mendekati Rp1
miliar/dibulatkan jadi Rp 1 miliar maka nilai transaksi kecil sebanyak 20.000 X 1 M = Rp 20
triliun, maka kebutuhan tersebut masih dapat tertanggulangi oleh adanya “Primary Reserve”
yang nilainya sekitar Rp 40 triliun, sehingga masalah penyediaan dana tidak terganggu.
12
Klasifikasi DIPA Pengeluaran T.A 2012
Per tanggal 9 November 2012
Pagu DIPA
Jumlah DIPA
% JML DIPA
Jumlah Nilai (milyar)
% Thd Total Pagu
< 1 miliar
5092
20.87%
2525.20
0.15%
1-5 miliar
10630
43.58%
26395.25
1.60%
5 s.d. 10 miliar
3069
12.58%
21798.97
1.32%
Jumlah
18791
77.03%
50,719.43
3.08%
10 s.d. 15 miliar
1225
5.02%
15260.03
0.93%
15 s.d. 20 miliar
789
3.23%
13858.77
0.84%
20 s.d. 30 miliar
971
3.98%
24048.40
1.46%
30 s.d. 50 miliar
910
3.73%
34950.60
2.12%
Jumlah
3895
15.97%
88,117.79
5.35%
50 s.d. 100 miliar
836
3.43%
58092.01
3.53%
100 miliar s.d. 1 triliun
806
3.30%
208998.45
12.69%
1 s.d. 5 triliun
49
0.20%
88721.78
5.39%
Jumlah
1691
6.93%
355,812.24
21.61%
5 s.d. 10 triliun
7
0.03%
43746.41
2.66%
10 s.d. 100 triliun
7
0.03%
291021.47
17.67%
> 100 triliun
3
0.01%
817173.20
49.63%
Jumlah
17
0.07%
1,151,941.08
69.96%
Total
24394
100.00%
13
Transaksi SPM Bernilai Besar 2011
No
Jenis Transaksi
1
Transaksi SPM di bawah 1 miliar
2
∑ Transaksi /SPM % Total Transaksi/SPM
∑ Nilai Transaksi/SPM
% Nilai Total
Transaksi / SPM
3,989,340
98.23%
180,294,602,937,249
12.95%
Transaksi SPM 1 s.d. 5 Miliar
57,827
1.42%
118,352,785,643,026
8.50%
3
Transaksi SPM 5 s.d. 10 miliar
7,284
0.18%
50,594,452,390,795
3.63%
4
Transaksi SPM > 10 s.d. 20 miliar
3,355
0.08%
46,190,214,903,776
3.32%
5
Transaksi SPM >20 s.d. 50 miliar
1,790
0.04%
54,000,231,348,672
3.88%
6
Transaksi SPM >50 s.d. 100 miliar
698
0.02%
47,967,830,974,754
3.45%
7
Transaksi SPM >100 s.d. 250 miliar
409
0.01%
63,555,617,590,452
4.57%
8
Transaksi SPM >250 s.d. 500 miliar
187
0.005%
65,880,998,339,380
4.73%
9
Transaksi SPM 500 s.d. 1 triliun
150
0.004%
101,873,102,236,677
7.32%
230
0.006%
663,479,261,593,885
47.66%
4,061,270
100%
1,392,189,097,958,670
100%
10 Transaksi SPM 1 s.d. 10 triliun
Total
14
Trillions
Dropping Dana RPKBUN Januari s.d Oktober 2013
60
53
52
51
49
50
40
40
37
36
30
34
34
33
33
26
21
21
20
20
19
20
20
15
13 13
10
13
13
20
15
12
10 11
98
8
8 88
8
8
7
7 7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
54
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
33
3 33
3
3 3
223 3 2 3223 2 22 2 2332 2 2222 2
2 1 1 21 1 331 12 1 12 11212111 111 11222 11 2 2111 1 21 1 21 2 21222 221 21121 2 2212 22 22222 22 222 2
1
11111 1 2
101 1
0000 00 00001 1 1 100
10
10
99
8
0
2 8 14 18 25 31 6 12 18 22 28 6 13 19 25 1 5 11 17 23 29 3 10 16 22 28 3 10 14 20 26 2 8 12 18 24 30 12 16 22 28 3 9 13 19 25 1 7 11 21 25 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dropping Dana RPKBUN-P
15
Trillions
Dropping Dana RPKBUN Januari s.d Desember 2012
90
80
77
75
70
60
50
44
40
40
30
30
30
35
34
32
38
31
30
29
31
31
24
23
20
20
10
19
19
20
19
15
16
13
1213
11
11
11
11
10 10
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
89
8
8
7
7
7
7
7
7
6 6
6
66
66 5
65
6
66
5
5 35 3
4
4
4 5
4
4
4 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 212
2
21
1 222211122221 112111111212222 12212 21
121221111 21122212222 1021 12 121121112 22 2222122221 2 22222
000000000011 111111101011100101 11 11111 1
2 9 16 24 31 7 14 21 28 6 13 20 28 4 12 19 26 3 10 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 24 31 7 14 21 28 5 12 19 29 5 12 21 28 5 12 19 28
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus September
Oktober
November Desember
Penyediaan Dana RPKBUN-P
16
Trillions
Dropping Dana RPKBUN Januari s.d Desember 2011
60
48
50
42
42
40
42
38
36
34
35
32
30
24
27
26
26
25
22
20
19
19
17
17
14
11
11
10
13
11
1011
14
13
14
999
7
66766 7 776
6 5
6
6 77
6 6
6
66 5
5
5
5
55
5
55
4 4
4
4
4
4
4 4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 2
3
3 3
3
2 1 1 11 1 12 12 2
2111221111 1222112211112211222 222222122112 1 111222 22 11211212212 21212211122 222 22223222
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
00
000000 000 00 00 0
8
7
3 10 17 24 31 8 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 28 5 12 23 30 8 15 22 30 7 14 21 28 4 11 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus September
Oktober
November
Desember
Dropping Dana RPKBUN-P
17
6. Perencanaan Kas G-2 Pada Satker
a.
Klasifikasi transaksi/satker dilakukan agar KPPN/Dit. PKN dapat lebih fokus
melakukan pembinaan/bimbingan sehingga akurasi perencanaan kas lebih
optimall
b.
Satker yang wajib menyampaikan data adalah semua jenis satker (KP/KD/
KP/TP/UB dan BUN) yang diperkirakan mempunyai transaksi besar.
c.
Transaksi yang masuk dalam konsep Perencanaan kas harian ini adalah
transaksi pengeluaran meliputi belanja, pembiayaan, pengembalian, dan
transfer.
18
Langkah 1 : Menentukan tipe KPPN
Tipe KPPN
KPPN
Tipe I
KPPN
Tipe II
KPPN
Tipe III
Transaksi
Nilai SPM
Transaksi A
lebih besar dari Rp1 Triliun
Transaksi B
antara Rp500 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun
Transaksi C
antara Rp1 Miliar sampai dengan Rp500 Miliar
Transaksi D
lebih besar dari Rp1 Miliar
Transaksi E
antara Rp750 Juta sampai dengan Rp1 Miliar
Transaksi F
antara Rp500 Juta sampai dengan Rp750 Juta
Transaksi G
lebih besar dari Rp500 Juta
Transaksi H
antara Rp350 Juta sampai dengan Rp500 Juta
Transaksi I
antara Rp200 Juta sampai dengan Rp350 Juta
19
Langkah 2 : Penjadwalan transaksi besar
Transaksi
Nilai SPM
Penyampaian
Periode Pemutakhiran
Transaksi A
lebih besar dari Rp1 Triliun
15 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
10 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
Transaksi B
antara Rp 500 Miliar
sampai dengan Rp1 Triliun
10 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
Transaksi C
antara Rp1 Miliar sampai
dengan Rp.500 Miliar
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi D
lebih besar dari Rp1 Miliar
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi E
antara Rp750 Juta sampai
dengan Rp1 Miliar
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi F
antara Rp500 Juta sampai
dengan Rp750 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi G
lebih besar dari Rp500
Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi H
antara Rp350 Juta sampai
dengan Rp500 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
-
Transaksi I
antara Rp200 Juta sampai
dengan Rp350 Juta
5 hari kerja sebelum
pengajuan SPM
20
Langkah 3 : Pembuatan Kalender Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Dalam
Satu Tahun Anggaran
JADWAL KALENDER KEGIATAN & RENCANA PENARIKAN DANA TAHUN 201X
Unit
:
Misi
:
Sasaran Strategis :
Jutaan Rp
JADWAL PENARIKAN DANA
JUML
KEGIATAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
AH
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
21
Langkah 4 : Kalender Kegiatan Dan Rencana Penarikan
Dana
JADWAL PENARIKAN DANA (jutaan)
KEGIATAN
TRIWULAN I
Jan
Pengadaan
ATK (tiap dua
bulan)
Pembangunan
kantor (selama
11 bulan)
Feb
400
Mar
TRIWULAN II
Apr
Mei
400
2400
TRIWULAN III
Jun
Jul
400
3000
Diklat
Workshop
Renkas
Perjalanan
dinas
Ags
TRIWULAN IV
Sep
Okt
Nov
Jumlah
Des
400
400
400
2.000
3000
3000
600
12.000
1000
800
1000
800
1000
800
1.000
600
5.000
2000
3.000
22
Langkah 5 : Pembuatan RPD Harian
SENIN
Tgl
penarikan
Kegiatan
Jenis
belanja
Jml dana
Tgl
penarikan
Kegiatan
Jenis
belanja
Jml dana
04-02-13
Pengadaan ATK
52
Rp400
11-02-12
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
05-02-12
06-02-12
07-02-12
Pembangunan
Kantor termin I
53
Rp2.400
08-02-12
12-02-12
13-02-12
Workshop
Renkas
52
Rp800
14-02-12
15-02-12
23
Langkah 6 : Update RPD Harian
Penerima Hak
5 Hari Kerja
TAGIHAN
SPP
 2 hr utk UP/TUP
 5 hr utk GUP, LS peg. & non
Pegawai
No
Nama
Kegiatan
Tgl Kegiatan
SPM
 4 hr utk GUP
 3 hr utk GU Nihil
 5 hr utk LS
Tgl BAST
KPPN/SP2D
 2 hari kerja
Perkiraan Jadwal
Tgl SPTB
Tgl SPP
Tgl SPM
Keterangan
24
Langkah 7 : Evaluasi
No
Jadwal
Rencana
Realisasi
Kegiatan
Anggaran
Rencana
Realisasi
Keterangan
(dalam jutaan rupiah)
Jadwal
No
Kegiatan
Rencana
Realisasi
Anggaran
Rencana
Realisasi
1
Pengadaan ATK
Februari
Januari
400
300
2
Pembangunan
Kantor
Februari
Maret
2400
2000
3
Workshop renkas
Februari
Februari
800
800
4
Pengadaan ATK
Belum ada
Maret
-
100
Keterangan
Kebutuhan ATK yang mendesak, dana
menyesuaikan dengan kebutuhan
Proses lelang memerlukan lelang ulang, dan uang
muka nilainya turun
Pengalihan dari rencana pengadaan bulan
Februari yg semula Rp 400 menjadi Rp 300 pd
bulan Januari.
25
7. Perencanaan Kas G-2 Pada Satker BA BUN
1.
2.
3.
Pada prinsipnya, pembuatan RPD Harian oleh satker BA BUN
adalah sama dengan pembuatan RPD Harian oleh satker non BA
BUN.
RPD Harian satker BA BUN segera disampaikan kepada KPPN
dan tembusannya disampaikan kepada Ditjen Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam waktu yang bersamaan.
Kegiatan pembuatan RPD Harian bagi satker BA BUN dititik
beratkan kepada unit-unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan
maupun satker non Kementerian Keuangan yang diserahi tugas
mengelola dana BA BUN seperti Kementerian Pertanian untuk
subsidi pupuk dan benih serta Kementerian Sosial untuk subsidi
pangan
26
8. Alur Penyampaian Laporan RPD Harian
Satker K/L
Satker BUN
RPD harian dan
BulananPPDRenkas
Pemerintah Pusat
DIPA/POK
Identifikasi Kegiatan
Bulanan
Identifikasi Kegiatan
Harian
Identifikasi
Transaksi
A/B/C/D/E/F/G/H/I
DJPBSatker
RPD dan PPD oleh
Bagian Anggaran
BUN
Konsolidasi oleh
Dit.PKN
Penyampaian/
update ke KPPN
Konsolidasi oleh
KPPN
27
9. Perkiraan Pendapatan
•
•
Perkiraan pendapatan adalah rencana penyetoran pendapatan yang
dibuat oleh KPA untuk periode tertentu
Jenis Pendapatan yang harus dibuat perkiraan penyetorannya adalah
PNBP
28
10. Penyampaian Perkiraan Pendapatan
Perkiraan Pendapatan Mingguan merupakan perkiraan dalam 1
(satu) bulan yang dibuat dalam 4 (empat) periode/minggu, yaitu :
• tanggal 1 sampai dengan 7 untuk minggu pertama,
• tanggal 8 sampai dengan 15 untuk minggu kedua,
• tanggal 16 sampai dengan 23 untuk minggu ketiga,
• tanggal 24 sampai dengan akhir bulan untuk minggu keempat.
KPA menyampaikan Perkiraan Pendapatan Mingguan tingkat
Satker kepada Kepala KPPN. Perkiraan Pendapatan Mingguan
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum bulan
perkiraan.
Sedangkan pemutakhiran disampaikan paling lambat 1 (satu)
hari kerja sebelum penyetoran pendapatan.
29
11. Contoh Penyusunan Perkiraan Pendapatan
Satker Kantor Kementerian Agama Kota L, memperkirakan
bahwa pada bulan April 2014, terdapat penerimaan nikah rujuk
sebesar Rp. 159.000.000. Adapun
rinciannya per periode adalah :
•Tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 sebesar Rp. 51.000.000
•Tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 sebesar Rp. 36.000.000
•Tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 sebesar Rp. 33.000.000
•Tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 sebesar Rp. 39.000.000
Maka satker tersebut menyampaikan Perkiraan Pendapatan
Mingguan paling lambat tanggal 26 Maret 2014.
30
12. Contoh Penyusunan Perkiraan Pendapatan
Pada tanggal 11 April Kantor Kementerian Agama Kota L
mendapatkan informasi dari KUA kecamatan M, bahwa KUA
Kecamatan M akan melakukan penyetoran PNBP nikah rujuk
pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 7.500.000 sehingga
rencana penyetoran selama tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
April 2013 sebagai berikut :
Tanggal
8
9
10
11
Jumlah
Pendapatan
9.000
7.500
-
10.500
12
13
Hari Libur
14
15
Total
3.000
7.500
37.500
Maka Satker Kantor Kementerian Agama Kota L menyampaikan
pemutakhiran ke KPPN paling lambat tanggal 14 April 2013.
31
13. Aplikasi Pendukung Kebijakan Renkas G2

Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS)

Aplikasi Perencanaan Kas KPPN (APK)

Aplikasi Monitoring Perencanaan Kas Kanwil dan Dit. PKN (SATU)
32
Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS)
33
Menu dan Fitur APS
1
2
3
4
34
Menu dan Fitur APS
1.
Kode Kewenangan
Kode kewenangan secara default akan terpilih sesuai data pagu yang di Aplikasi SPM. Kode
kewenangan merupakan salah satu kode kunci perencanaan disamping Kode Satker dan
Nomor Karwas.
2.
Tabel Perencanaan
Tabel Perencanaan merupakan tabel yang berisi data perencanaan yang sudah diinput oleh
user.
Tanggal Pencairan merupakan tanggal perencanaan kebutuhan dana Satker akan dicairkan.
Jumlah Perkiraan adalah Jumlah perencanaan kebutuhan dana yang akan dicairkan oleh
Satker. Jumlah perkiraan dana yang direncanakan akan dicairkan merupakan jumlah bruto
yang besarnya harus memenuhi kriteria perencanaan kas seperti yang sudah dijelaskan
pada PENDAHULUAN di atas dengan jumlah minimum Rp 500 juta untuk transaksi C.
Jenis Transaksi merupakan kriteria transaksi yang ditentukan berdasarkan besarnya jumlah
perkiraan dana.
Status adalah keterangan terkait data perencanaan direkam atau diubah. Status ‘1’
menunjukkan bahwa data perencanaan yang direkam pertama kali sedangkan Status ‘2’, ‘3’,
‘4’ dan seterusnya merupakan keterangan berapa kali data perencanaan diubah/di-update.
Tanggal Awal dan Jumlah Awal merupakan Tanggal dan Jumlah perencanaan sebelum
dilakukan perubahan/update.
Last Modified merupakan informasi waktu terakhir dilakukan perekaman/perubahan
terhadap data perencanaan.
35
3.
Rincian Perencanaan
Rincian perencanaan digunakan untuk melakukan
rekam / ubah / hapus data perencanaan Satker
dengan isian yang sama pada penjelasan Tabel
Perencanaan ditambah isian keterangan yang
bersifat opsional.
4.
Input dan Output Perencanaan
Input merupakan kumpulan tombol untuk
merekam / mengubah / menghapus data
perencanaan, sedangkan ouput merupakan
kumpulan tombol untuk menghasilkan suatu
laporan dan ADK kiriman terkait perencanaan kas.
36
Aplikasi Perencanaan Kas KPPN (APK)
37
SATU
38
14. Komunikasi dan Koordinasi
1.
Komunikasi intensif diperlukan untuk mendukung akurasi renkas satker.
2.
Perlu petugas yang secara khusus dapat dihubungi dan bertanggung
jawab terhadap proses perencanaan kas baik di satker maupun di KPPN
dan Dit. PKN.
3.
Hubungan/komunikasi tersebut terkait dengan teknis penyusunan renkas
(data renkas) dan bimbingan serta konsultasi.
4.
Petugas di KPPN dan Dit. PKN merangkap menjadi helpdesk
perencanaan kas.
5.
Hubungan jalur Komunikasi dalam perencanaan kas :

Hubungan satker dengan KPPN

Hubungan KPPN dengan Dit. PKN

Hubungan satker dengan Dit. PKN
39
15. Reward and Punishment …..?
1.
Satker harus menyampaikan sesuai jadwal, jika tidak
sesuai harus mengulang dari awal.
2.
Satker harus menyampaikan SPM sesuai “waktu dan nilai”
dalam perencanaan yang dibuat, jika tidak sesuai maka
penerbitan SP2D-nya di tunda satu minggu (5 hari kerja)
kedepan.
3.
Satker dengan akurasi perencanaan kas tinggi, diberi
fasilitas kemudahan berupa bebas antrian/sejenisnya.
4.
Pemberian surat penghargaan untuk satker dengan
akurasi tinggi.
40
16. Penyampaian Data
1.
Penyampaian perkiraan harus mudah (tidak merepotkan)
2.
Harus ada konfirmasi /bukti dari KPPN bahwa perkiraan penarikan
dana sudah diterima
3.
Petugas KPPN dapat memastikan kebenaran data dari petugas satker
4.
Penyampaian sedapat mungkin secara elektronik;
 ADK – dibawa langsung
 Email
 Short Message Service (SMS Gateway)
41
17. Apa yang dilakukan KPPN?
1.
Menunjuk pegawai untuk menjadi petugas.
2.
Mengidentifikasi satker yg berpotensi memiliki SPM
besar.
3.
Melakukan pembinaan dan
intensif dengan satker besar.
4.
Menyediakan sms center
5.
Menyampaikan data tepat waktu
6.
Komunikasi dengan tim di Dit. PKN terkait kebijakan
perencanaan kas.
komunikasi
secara
42
18. Identifikasi satker?

Berdasarkan jumlah pagu satker

Berdasarkan jenis kegiatan/program (satker dgn program
subsidi, bantuan sosial, dsb).

Data historis (data SPM tahun-tahun sebelumnya).

Analisa lainnya.
43
Contoh identifikasi berdasarkan Jumlah Pagu (KPPN Jakarta II)
No
Kode satker
1
2
3
4
018576
427922
447812
957337
5
6
7
8
9
10
11
412534
961671
985120
984102
410640
452491
622297
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
412590
983783
452527
119091
440310
452511
984155
412559
409294
984149
979785
987361
999202
999204
979321
999201
999204
979321
999201
Nama satker
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK
SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PENGEMBANGAN PERUMAHAN FORMAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BLU BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BPJT
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PENGELOLAAN KAWASAN
KANTOR KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA
SEKRETARIAT JENDERAL
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
PERUM BULOG KANTOR PUSAT JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
TRANSFER DANA PERIMBANGAN (DBH)
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TRANSFER DANA PERIMBANGAN (DBH)
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TRANSFER DANA PERIMBANGAN
Nilai Pagu
579,527,244,000
581,469,444,000
639,500,000,000
770,128,985,000
813,555,079,000
876,500,000,000
897,631,980,000
900,000,000,000
968,620,403,000
991,844,507,000
1,069,855,572,000
1,170,261,840,000
1,173,640,133,000
1,320,741,816,000
1,714,010,130,000
1,867,336,956,000
1,873,913,677,000
2,000,000,000,000
2,323,931,837,000
5,767,612,910,000
13,958,483,797,000
19,378,635,436,000
69,392,784,848,000
70,423,877,528,000
90,226,913,190,972
202,353,245,300,000
299,930,386,203,000
90,226,913,190,972.00
202,353,245,300,000.00
299,930,386,203,000.00
44
TERIMA KASIH
45