Transcript Amandemen_UUD 45......ppt

CURRICULUM VITAE
Nama
Tempat, Tgl. lahir
Pangkat/Gol./Jab.
Instansi
Alamat Kantor
Alamat Rumah
:
:
:
:
:
:
Pendidikan
: S1 – Fakultas Hukum UNDIP Tahun 1980
S2 – Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNAIR Tahun 1984
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Tahun 2006
Kursus-Kursus
: 1.
2.
3.
4.
Teknik Perundang-Undangan UNDIP Tahun 1980
Mediasi Lingkungan UGM Tahun 1986
AMDAL – A UNDIP Tahun 1986
AMDAL – B UNDIP Tahun 1989
Organisasi Profesi
: 1.
2.
3.
4.
5.
Pengurus Asosiasi Pengajar HTN – HAN Jawa Tengah
Anggota Pusat Studi Hukum Kepolisian
Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi
Anggota Pusat Studi Hukum Lingkungan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengajar & Peminat Hukum Berperspektif Gender
Indonesia
Arief Hidayat
Semarang, 3 Pebruari 1956
Pembina Utama Muda / IV-c / Lektor Kepala / Dekan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No. 1-3 Semarang
Komplek Mega Bukit Mas B. 16–18 Watugong Semarang
Bidang Keahlian
: 1. Hukum dan Politik
2. Hukum dan Perundang-Undangan
3. Hukum Lingkungan
Pekerjaan
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP, 1980 – sekarang
Staf Pengajar Program Magister dan Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 1994 – sekarang
Staf Pengajar Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP, 1990 – sekarang
Dosen Luar Biasa pada berbagai Fakultas Hukum PTS di Jawa Tengah
Pengajar Kursus-kursus AMDAL, Audit Lingkungan PPLH UNDIP
Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-Undangan di UNDIP
AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DALAM PERSPEKTIF TEORI
KONSTITUSI
 RESULTANTE DARI KONDISI POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA SUATU MASYARAKAT
 DESKRIPSI CITA-CITA, KEBUTUHAN, SOLUSI DAN
CARA SUATU MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKANNYA
 DOKUMEN HUKUM DAN POLITIK
 A BIRTH CERTIFICATE
 MASYARAKAT BERUBAH, KONSTITUSI HARUS
BERUBAH UNTUK MENYESUAIKAN
KONSTITUSI BERBEDA
DENGAN UU BIASA
 KURUN BERLAKUNYA LEBIH LAMA
 MEMUAT SUBSTANSI YANG UMUM, PRINSIPPRINSIP POKOK, HAL-HAL YANG FUNDAMENTAL
 FRAME WORK OF NATION
 SUPREME LAW OF THE LAND/THE HIGHER LAW/
FUNDAMENTAL LAW
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
MELAHIRKAN STRUKTUR DAN HUKUM TATA NEGARA BARU
UUD 1945
KPU
Bank
Sentral
Presiden/
Wakil
Presiden
Kementerian
Negara
Dewan
Pertimbangan
TNI/POLRI
PERWAKILAN BPK
PROVINSI
PEMDA PROVINSI
KPD
DPRD
PEMDA KAB/KOTA
KPD
DPRD
DPR
MPR
DPD
MA
MK
KY
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
PUSAT
Lingkungan
Peradilan
DAERAH
Umum
Agama
Militer
TUN
I
BPK
PRINSIP-PRINSIP POKOK BARU
 UUD TANPA PENJELASAN
 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA FUNGSIONAL YANG
HORISONTAL, TIDAK DALAM HUBUNGAN
STRUKTURAL – VERTIKAL
 TATA URUTAN PRODUK HUKUM YANG BERBEDA
 RUMUSAN HAM MERUPAKAN IMPLEMENTASI
YANG LEBIH KONKRIT DARI PEMBUKAAN UUD
1945 DAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS (1948)
S elesai
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat