Transcript Document 9651812

Matakuliah : F0512 - Pemeriksaan Pajak, Penagihan,
Keberatan, dan Banding
Tahun
: 2009
PEMBUKUAN FISKAL
Pertemuan 3
Learning Outcomes
•Pada akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan
akan mampu:
Mendemonstrasikan pembukuan dan penyusunan
laporan keuangan untuk tujuan fiskal. (C3)
Bina Nusantara University
3
Outline Materi
•
•
•
•
•
Dasar-dasar dan syarat-syarat pembukuan fiskal
Biaya fiskal dan bukan biaya fiskal
Koreksi fiskal
Rekonsiliasi fiskal
Kompensasi kerugian fiskal
Bina Nusantara University
4
Dasar Hukum dan Pengertian
Dasar Hukum: Pasal 28 ayat (1) UU KUP 2008
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan
pembukuan.
Pembukuan: Pasal 1 angka 29 UU KUP 2008
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Bina Nusantara University
5
Dasar Hukum dan Pengertian
Pencatatan: Pasal 28 ayat (9) UU KUP 2008
Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau
penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan
yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat
final.
Pencatatan dilakukan oleh: Pasal 28 ayat (2) UU KUP
2008
•
•
WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas namun omzetnya dalam satu tahun dibawah 1,8 miliar rupiah
WP Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
Bina Nusantara University
6
TUJUAN PEMBUKUAN/PENCATATAN
• Tujuan pembukuan adalah untuk mempermudah:
–
–
–
–
Pengisian SPT.
Penghitungan penghasilan kena pajak.
Penghitungan PPN dan PPnBM.
Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan
bebas.
• Tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah:
– Pengisian SPT.
– Penghitungan penghasilan kena pajak.
– Penghitungan PPN dan PPnBM.
• Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan adalah wajib pajak orang
pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT.
Bina Nusantara University
7
SYARAT-SYARAT PEMBUKUAN/PENCATATAN
• Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur
mengenai:
– Keadaan kas dan bank.
– Daftar utang dan piutang.
– Daftar persediaan barang.
– Pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba/rugi.
• Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan:
– Huruf latin.
– Angka arab.
– Mata uang rupiah.
– Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh
Menteri Keuangan.
Bina Nusantara University
8
SYARAT-SYARAT PEMBUKUAN/PENCATATAN
• Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain
rupiah harus ada izin Menteri Keuangan.
• Pembukuan disusun dengan prinsip taat asas dan dengan
stelsel akrual atau stelsel kas.
• Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus
ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
• Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang
menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain
harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun.
Bina Nusantara University
9
BIAYA FISKAL
Biaya fiskal adalah biaya yang pengakuan dan penyusunannya
mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan
untuk keperluan di bidang perpajakan.
Biaya komersial adalah biaya yang pengakuan dan
penyusunannya mengacu kepada PSAK atau GAAP lainnya untuk
kepenting-an manajemen, shareholders, publik, dll.
Biaya fiskal atau koreksi fiskal negatif diperkenankan sebagai
pengurang terhadap penghasilan bruto dalam perhitungan beban
pajak mengacu pada UU PPh ps. 6 (1) dan ps. 9 (1) huruf c, d, e.
Bina Nusantara University
10
BIAYA FISKAL
a. Biaya M3 (mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) spt
pembelian bahan, upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan
yg diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,
biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi & pajak
kecuali PPh
Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tsb hrs
mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagai objek pajak. dengan
demikian biaya M3 untuk penghasilan non objek pajak, tidak dapat boleh
Bina Nusantara University
11
dibebankan sebagai biaya.
Contoh:
• Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh
penghasilan bruto yang terdiri dari:
a. Penghasilan yang bukan merupakan
Objek pajak sesuai dengan Ps 4 ayat 3
huruf h
Rp 100.000.000,b. Penghasilan bruto lainnya
Rp 300.000.000,Jumlah
Rp 400.000.000,Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,- maka yang
dapat dibebankan sebagai biaya adalah:
¾ X Rp 200.000.000,- = Rp 150.000.000.,Bina Nusantara University
12
BIAYA FISKAL
b. Depresiasi dan Amortisasi
Untuk memperoleh hak yang mempunyai masa manfaat > 1 tahun
c. Iuran ke dana pensiun
Pendiriannya telah disyahkan oleh
Menteri Keuangan.
d. Rugi krn pengalihan harta
Dalam rangka M3
e. Rugi krn selisih kurs
f. Biaya R&D
Bina Nusantara University
Dilakukan di Indonesia
13
g.
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
h.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1)
Telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersil.
2)
Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak tertagih kpd
Direktur Jenderal Pajak; dan
3)
Telah diserahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian
tertulis mengenai penghapusan piutang antara debitur dan kreditur ybs;
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk
jumlah utang tertentu;
4)
Syarat butir 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih
debitur kecil (Pasal 4 ayat 1 huruf k)
Bina Nusantara University
14
BUKAN BIAYA FISKAL (Pasal 9 UU PPh)
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.
b. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau
anggota.
c. Pembentukan/pemupukan dana cadangan kecuali ditetapkan lain dgn
UU.
d. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi
bea-siswa yang dibayar oleh wajib pajak.
e. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yg diberikn
dlm bentuk natura dan kenikmatan.
f. Jumlah yg melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau pihak yg memiliki hubungan istimewa sbg imbalan
sehubungan dgn pekerjaan yang dilakukan.
Bina Nusantara University
15
BUKAN BIAYA FISKAL (Pasal 9 UU PPh)
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali
zakat atas penghasilan yg nyata-nyata dibayarkan oleh WP muslim
kpd badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.
h. Pajak penghasilan termasuk pembayaran sanksi adimistrasi
perpajakan.
i. Biaya utk kepentingan pribadi WP atau tanggungannya.
j. Gaji yang dibayarkan kpd anggota persekutuan, firma, atau CV.
Bina Nusantara University
16
KOREKSI FISKAL
Yaitu koreksi yang dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan
peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dihasilkan laba fiskal.
Kondisi koreksi fiskal:
-Beda Tetap (adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan
antara pelaporan komersial dan fiskal)
-Beda waktu (adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan
penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dan peraturan pajak)
Jenis Koreksi Fiskal:
-Koreksi fiskal positif (koreksi yang akan mengakibatkan meningkatnya
laba kena pajak yang pada akhirnya membuat PPh Badannya meningkat.
-Koreksi fiskal negatif (koreksi yang mengakibatkan menurunnya laba
kena
pajak)
Bina Nusantara University
17
REKONSILIASI FISKAL
• Merupakan penyesuaian laporan keuangan komersil agar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal.
Bina Nusantara University
18
KOMPENSASI KERUGIAN (Pasal 6 ayat 2)
Kompensasi kerugian selama 5 tahun berturut-turut
Contoh: PT A pada tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,-.
Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sbb: 2010: laba fiskal Rp 200.000.000,- ;
2011: rugi fiskal (Rp300.000.000,-); 2012 laba fiskal NIHIL; 2013 : laba fiskal Rp
100.000.000,-; 2014: laba fiskal Rp 800.000.000,Kompensasi kerugian dilakukan sbb:
Rugi Fiskal 2009
: (1.200.000.000,-)
Laba fiskal 2010
: 200.000.000,- +/+
Sisa rui fiskal 2009
: (1.000.000.000,-)
Rugi Fiskal 2011
: ( 300.000.000,-)
Sisa rugi fiskal 2009
: (1.000.000.000,-)
Laba Fiskal 2012
: N I H I L +/+
Sisa rugi fiskal 2009
: (1.000.000.000,-)
Laba Fiskal 2013
: 100.000.000,- +/+
Sisa rugi fiskal 2009
: ( 900.000.000,-)
Laba Fiskal 2014
: 800.000.000,- +/+
Sisa
rugi University
fiskal 2009
: ( 100.000.000,-)
Bina Nusantara
Sisa rugi fiskal 100.000.000 ini tidak dapat dikompensasikan ke tahun 2015.
19