BAB V KENDALA MENGHIMPUN BERITA Pertemuan 05

Download Report

Transcript BAB V KENDALA MENGHIMPUN BERITA Pertemuan 05

BAB V
KENDALA MENGHIMPUN
BERITA
Pertemuan 05
Berita dan Bisnis
Muncul tren pers bukan alat perjuangan nilai
(keadilan/kebenaran/kaum lemah), tapi
lahan bisnis/laba
Ini wajar sebab demi kelangsungan hidup &
eksistensi pers (tapi harus tetap komit pada
nilai-nilai universal baik, benar, adil)
Ada kendala internal (pengekangan
kebebasan tak hanya dari pemerintah, juga
dipengaruhi kepentingan penerbitan pers)
Kelompok bisnis biasa halangi kebebasan
pers (berita yang berkaitan dengan
pemasang iklan yang menopang hidup media
massa itu)
Monopoli kepemilikan dapat sebabkan
kemerosotan dalam pemberitaan (kurang ada
persaingan, kreativitas tumpul, monoton)
Iklan menjadi kendala pemberitaan
Menyebut merk dagang juga kadang menjadi
kendala pemberitaan
Hadiah/Kedekatan dengan
Sumber
Amplop & hadiah gratisan (tiket, voucher,
bingkisan)
Jurnalisme uang (bukan sumber berita yang
berikan uang pada wartawan/pers, namun
wartawan/pers yang beri uang pada sumber berita)
Konflik kepentingan (berita juga dapat berpeluang
bias apalagi wartawan dekat dengan sumber berita)
Rambu Etika dan Hukum
Kode Etik Jurnalistik
Profesional code batasi kebebasan
wartawan. Ada rambu-rambu bagi wartawan
dalam jalankan kebebasannya. Produk
hukum & undang-undang pun batasi
kebebasan wartawan (sanksi kadang kurang
tegas namun wartawan perlu punya “hati
nurani”)
Embargo
Permintaan menunda penyiaran berita
sampai batas waktu yang ditetapkan oleh
sumber berita (diminta oleh sumber berita)
Off the record
Meski mirip dengan embargo (sama-sama
dimintai sumber), namun off the record lebih
pada aspek perjanjian sumber berita &
wartawan bersangkutan untuk tidak
menyiarkan berita yang telah diberikan oleh
sumber
Sembunyikan identitas sumber berita
Delik Pers (tindak pidana/pelanggaran)
Public Liebel (bocorkan rahasia negara)
Private Liebel (menyerang nama baik orang
dengan tulisan/gambar)
Haatzaai Artikelen (artikel yang menebar
kebencian terhadap pemerintah Indonesia)