Transcript BAB XII JURNALISME PEMBANGUNAN Pertemuan 12

BAB XII
JURNALISME PEMBANGUNAN
Pertemuan 12
Latar Belakang
Jurnalisme pembangunan muncul 1967
Gagasan dasar jurnalisme ini: Pemberitaan
tentang peristiwa nasional & internasional
harus memberikan kontribusi positif kepada
pembangunan negeri bersangkutan
Fokus bukan pada berita sehari-hari tapi
pada proses pembangunan jangka panjang
Vilanilam: Jurnalisme pembangunan
bertalian dgn proyek & program yang
dilancarkan dalam suatu negara yang secara
ekonomis terbelakang untuk memberikan
standar hidup minimum kepada rakyat
Tugas wartawan secara kritis
memeriksa/mengevaluasi/melaporkan
tentang relevansi proyek pembangunan
dengan kebutuhan nasional & kebutuhan
setempat, perbedaan antara rencana dan
pelaksanaan serta dampak bagi rakyat
Landasan Jurnalisme
Pembangunan
Jurnalisme pembangunan bersifat investigatif
(fokus pada pertanyaan kritis eveluatif
terhadap manfaat proyek yang telah
ditetapkan pemerintah)
Jurnalisme pembangunan yang mendukung
penguasa yang baik
Landasan Teoretis
Teori Modernisasi
Modernisasi di negara berkembang
memerlukan pembentukan profesi jurnalistik
yang menganalisis proses-proses politik &
sosial secara objektif, tak memihak dan
netral
Teori Ketergantungan
Menekankan bahwa wartawan di negara
berkembang menjadi penghubung/jembatan
antara negara maju/besar dengan negara
berkembang (wartawan jadi agen penyebar
informasi).
Teori Sistem
Pers tergantung sistem dan subsistem dalam
negara (politik, ekonomi, agama, sosial, dll)
Konsep-Konsep Lebih Baru
Deprofesionalisasi
Cess Hamelink: Jurnalisme dipisahkan secara
kultural (bukan profesi). Butuh desentralisasi
media & partisipasi seluruh populasi dalam
sistem media untuk menghindari
kontrol/manipulasi oleh para komunikator
profesional (jurnalisme bukan profesi tapi
pengabdian pada masyarakat)
Jurnalisme Pembangunan Intelektual
Berdasarkan Teori Neo-Marxixt AngloAmerika (wartawan merupakan kaum
intelegensia yang tidak terikat secara sosial,
jauh dari tekanan sosial, bertugas pecahkan
masalah-masalah pembangunan nasional
secara rasional