Transcript PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0462 / PPN dan PTLL
: 2006
:1
PERTEMUAN #11
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PPN DAN PPNBM
1
LEARNING OUTCOMES
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :
mendemonstrasikan cara pembayaran & pelaporan
PPN/PPnBM.
2
OUTLINE MATERI
Tata cara pembayaran PPN dan PPnBM.
Tata cara pelaporan PPN.
SPT Masa PPN 1195SPT Masa PPnBM 1101BM.
3
TATA CARA PEMBAYARAN
Sarana untuk membayar pajak adalah Surat Setoran Pajak
(SSP)
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan utk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yg terutang ke kas negara melalui Kantor
Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Fungsi SSP:
– Sebagai sarana untuk membayar pajak.
– Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.
4
TATA CARA PELAPORAN
PPh Pasal 22 Impor, PPN dan PPn BM atas Impor yg
dipungut oleh DJBC, paling lambat 1 (satu) hari setelah
pemungutan dilakukan.
PPN dan PPn BM, paling lambat Tanggal 15 bulan takwim
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPN dan PPnBM yang dipungut instansi pemerintah, paling
lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir.
PPN dan PPnBM yang dipungut bukan oleh instansi
pemerintah, paling lambat tanggal 15 bulan takwim
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5
SURAT KETETAPAN PAJAK
II. Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) :
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB )
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi adm dan jumlah yang masih harus dibayar
6
SKPKB dapat terbit dalam jangka waktu 10 tahun jika:
a.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan lain pajak yang terhutang
tidak atau kurang dibayar.
Baik PPh, PPN, PPnBM dikenakan sanksi bunga 2% / bulan max 24
bulan
b.
SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
surat teguran
* Jika PPh dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50%
* Jika PPh pemotong/pemungut dan PPN/PPnBM, dikenakan sanksi
kenaikan 100%
c.
Berdasarkan hasil pemeriksanaan PPN/PPnBM tidak seharusnya
dikompensasikan dan tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Akan
dikenakan sanksi kenaikan 100%
d.
Kewajiban PPh pasal 28 dan pasal 29
* Jika PPh dikenakan sanksi kenaikan sebesar 50%
* Jika PPh pemotong/pemingut dan PPN/PPnBM, dikenakan sanksi
kenaikan 100%
7
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT )
Adalah surat ketetapan pajak yang menetukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah
diterbitkan sebelumnya
SKPKBT dapat terbit dalam jangka waktu 10 tahun apabila :
a.
Ditemukan data baru
b.
Data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan
penambahan jumlah pajak yang terhutang
----
a.
Jika data tsb ditemukan oleh fiskus akan dikenakan sanksi kenaikan
100%
b.
Jika data tsb berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak
sendiri maka tidak akan dikenakan sanksi kenaikan, jika belum
dilakukan pemeriksaan pajak.
SKPKBT dapat terbit dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun jika WP
dipidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ditambah sanksi bunga 48%
8
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar ( SKPLB )
Adalah surat ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terhutang atau tidak seharusnya Terhutang
SKPLB terbit sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT LB
yang diajukan restitusi, SPT LB yang tidak diajukan restitusi, SPT Nihil
atau SPL KB
Jika dalam hal SPT LB diajukan restitusi, maka DJP harus menerbitkan
skp ( SKPLB, SKPN, SKPKB ) dalam jangka 12 bulan
Jika SKPLB diterbitkan lebih dari 1 bulan setelah 12 bulan terlewati maka
WP akan mendapat pengembalian sebesar lebih bayar dalam SPT LB
ditambah imbalan bunga 2% per bulan
9
SPT MASA PPN (FORM 1195)
SPT Masa PPN Formulir 1195 merupakan sarana untuk melaporkan
pemotongan PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selama
satu bulan takwim.
Formulir 1195 Induk.
Formulir 1195–A1, daftar pajak keluaran dan PPnBM.
Formulir 1195–A2, daftar pajak keluaran dan PPnBM yang tidak
dipungut/ ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah.
Formulir 1195–A3, daftar pajak keluaran dan PPnBM kepada pemungut
PPN.
Formulir 1195–B1, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan.
Formulir 1195–B2, daftar pajak masukan dan PPnBM yang memperoleh
pembayaran pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan.
Formulir 1195–B3, hasil perhitungan kembali pajak masukan (PM) yang
telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan.
Formulir 1195–B4, daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
10
11