Transcript Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan
: 2006
:1
Pertemuan #7
BANDING DAN BADAN
PERADILAN PAJAK (BPP)
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
menjelaskan tentang adanya Keberatan dalam
aspek perpajakan dan adanya Banding/Peradilan
dalam aspek perpajakan.
2
Outline Materi
Pengajuan Banding.
Syarat-syarat pengajuan banding.
Dasar Hukum Badan Peradilan Pajak.
Putusan Badan Peradilan pajak.
Dasar Pengadilan Pajak.
3
PENGERTIAN BANDING
Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan
oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya
kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
4
SYARAT-SYARAT BANDING
Banding diajukan dengan Surat Banding dlm Bahasa Indonesia
kepada Badan Peradilan Pajak.
Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterima Keputusan yang dibanding.
– Kecuali waktu 3 bulan tidak dpt dipenuhi karena force majure.
Terhadap satu surat keputusan diajukan satu Surat Banding.
Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan jelas, dan
mencantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding.
Pada Surat Banding dilampirkan surat keputusan yang dibanding.
Banding hanya dpt diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% dari besarnya pajak terutang.
Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar dan pelaksanaan penagihan.
5
PEMOHON BANDING
Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang
pengurus, atau kuasa hukumnya.
Jika selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia,
Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari
ahli warisnya atau pengampunya dlm hal pemohon Banding pailit
Jika selama proses Banding, pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau
likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak
yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran, atau likuidasi dimaksud.
Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk
memenuhi ketentuan sepanjang masih dalam jangka waktu.
6
PENCABUTAN BANDING
Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak.
Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa
dengan:
– Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
– Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan
dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam
sidang atas persetujuan terbanding.
Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau
putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.
7
DASAR HUKUM PENGADILAN PAJAK
UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2000
tentang KUP, pasal 27 dan pasal 27A.
Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi:
1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata
usaha negara
Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi:
– Apabila permohonan keberatan atau permohonan banding diterima
sebagian atau seluruhnya … menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran … sampai
dengan diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
8
ORGAN PENGADILAN PAJAK
Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua BPP
untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dengan acara
cepat.
Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk
oleh Ketua BPP untuk menjadi anggota majelis.
Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua
BPP untuk memimpin sidang.
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah
sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti pada
pengadilan pajak.
Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah
sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti yang
melaksanakan fungsi kepaniteraan.
9
PERSIAPAN SIDANG
1. Pengandilan Pajak meminta Surat Uraian Banding/Surat
Tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka
waktu 14 hari sejak diterima Surat Banding/Gugatan.
– Dalam hal pemohon Banding mengirim dokumen susulan, jangka
waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima keterangan susulan.
2. Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/ Surat
Tanggapan dalam jangka waktu:
– Tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.
– Satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
3. Salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan dikirim kpd
Pemohon Banding/Penggugat dalam jangka waktu 14 hari.
4. Pemohon Banding/Penggugat menyerahkan Surat Bantahan
kepada Pengadilan Pajak 30 hari sejak tanggal diterima Surat
Uraian Banding/Surat Tanggapan.
10
PERSIAPAN SIDANG
…(contd.)
5. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding/tergugat
dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat
Bantahan.
6. Apabila terbanding/tergugat atau Pemohon Banding/ Penggugat
tidak memenuhinya, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan proses
pemeriksaan Banding/Gugatan.
7. Pemohon Banding/Penggugat dpt memberitahukan kepada
Ketua BPP utk hadir dalam persidangan guna memberikan
keterangan lisan.
11
PERSIAPAN SIDANG
…(contd.)
Pengadilan Pajak
1
4
5
Pemohon Banding/
Penggugat (WP)
6
2
3
Terbanding/Tergugat
(Dirjen Pajak)
1 = Permohonan Banding (maks. 3 bulan)/Gugatan (maks. 14 hari/30 hari).
2 = Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, maks. 14 hari.
3 = Surat Uraian Banding (maks. 3 bulan)/Surat Tanggapan (maks. 1 bulan).
4 = Menyampaikan salinan Srt Uraian Banding/Srt Tanggapan, maks. 14 hari
5 = Surat Bantahan (jangka waktu 30 hari).
6 = Menyampaikan salinan Surat Bantahan (jangka waktu 14 hari).
12
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan lagi
Gugatan, Banding atau Kasasi.
Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Sela atas Gugatan
agar tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan
Pengadilan Pajak.
Pihak-pihak sengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali
atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.
Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
–
–
–
–
–
–
Menolak.
Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
Menambah pajak yang harus dibayar.
Tidak dapat diterima.
Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.
Membatalkan.
13
JANGKA WAKTU PUTUSAN
1. Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dlm
jangka waktu 12 bulan sjk permohonan banding diterima.
– Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
2. Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dlm
jangka waktu 6 bulan sejak permohonan gugatan diterima.
– Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
– Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak
diputus dlm jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan
pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan.
3. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang
terbuka dimuka umum.
– Jika tidak, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan
harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dimuka umum
14
ISI PUTUSAN
Kepala putusan diawali: “DEMI KEADILAN ATAS NAMA TUHAN
YANG MAHA ESA”
Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan atau identitas
lain pemohon banding/penggugat.
Nama, jabatan dan alamat terbanding/tergugat.
Hari, tanggal diterimanya permohonan Banding/Gugatan.
Ringkasan Banding/Gugatan, Surat Uraian Banding/Surat
Tanggapan, dan Surat Bantahan yang jelas.
Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal
yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa
Pokok sengketa.
Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
Amar putusan tentang sengketa.
Hari, tanggal putusan, hakim yang memutus, panitera, dan
keterangan tentang hadir/tidaknya parapihak.
15
PENINJAUAN KEMBALI (PK)
PK mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.
Permohonan PK atas satu putusan hanya dapat dajukan satu kali
kpd Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
– Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan putusan.
PK diajukannya hanya dengan alasan:
– Apabila putusan BPP didasarkan pada kebohongan pihak lawan.
– Apabila tdp bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan.
– Apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang
dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian/seluruhnya/
menambah besarnya pajak yang harus dibayar.
– Apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan jelas.
– Apabila terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16
JANGKA WAKTU PK
Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu:
– 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan.
– 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru. Tanggal dan hari
ditemukan harus dinyatakan dibawah sumpah pejabat berwenang.
– 3 bulan sejak putusan (tanpa alasan tepat) dikirim.
Putusan PK harus dibuat dalam jangka waktu:
– 6 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.
– 1 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
Putusan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
17
18