BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi- bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali.

1 Untuk mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (

Roadmap

Jaminan Kesehatan Nasional).

2

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menigkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

1 Penanganan Kematian ibu dalam persalinan telah dimulai semasa pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Waktu itu diakui bahwa kematian ibu merupakan masalah kesehetan yang mendesak dan mebutuhkan pelayanan yang secepatnya dengan cara bertahap. Dukun sebagai penolong biomedik tidak mempunyai pengetahuan dan bahkan membahayakan. Faktanya masih terdapat kejadian persalinan di Indonesia khususnya Sulawesi Utara yang tidak di tolong oleh tenaga kesehatan kompeten. Untuk menekan resiko dalam persalinan secara bertahap seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan ditunjang fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

3 Target Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menurut sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 menurut Renstra adalah 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 menurut Resntra adalah 32 per 1.000 kelahiran hidup dan target tahun 2019 adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup.

4 Presentase penolong persalinan di Indonesia menurut data Riskesdas tahun 2013 yaitu dokter (18,5%), bidan (68,6%), perawat (0,3%), non tenaga medis (11,8%), tidak ada penolong (0,3%).

5 Berdasarkan data profil kesehatan Indonesia tahun 2014, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 88,68%, sedangkan di Sulawesi Utara sebesar 83,04%.

6 Menurut profil kesehatan Sulawesi Utara tahun 2012, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Manado sebesar 88,60%. Pada tahun 2014 presentase tertinggi penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter di Manado

mencapai 69,56%.

7 Dari data yang dipaparkan munujukkan belum tercapainya target cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2014 yaitu sebesar 90%.

6 Salah satu penyebab belum tercapainya target cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan adalah masih sering terjadi kesenjangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Saat ini masih banyak terjadi diskriminatif terhadap pasien rawat inap di rumah sakit. Pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit maupun di Puskemas dan tempat lainnya lainnya agar tidak ada perbedaan. Semua pasien harus diperlakukan sama, tanpa terkecuali. Masyarakat Indonesia masih banyak yang dikategorikan belum mampu, sehingga harus dilayani dengan baik tanpa ada diskriminasi. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kini semua jaminan kesehatan dari pemerintah dialihkan kepesertaannya. Karena pelayanan kesehatan rumah sakit yang mendapatkan pasien JKN-BPJS kesehatan sudah dibayar, jadi jangan sampai ada perbedaan. Hal yang membedakan pasien menggunakan Program JKN-BPJS Kesehatan dan yang tidak hanyalah kelas dan biaya untuk kamar di rumah sakit. Sedangkan pelayanan tidak ada perbedaan. Karena setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

8 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado ialah salah satu rumah sakit rujukan di Manado yang turut memberikan JKN-BPJS kepada setiap ibu hamil yang akan bersalin hanya dengan surat rujukan, kartu BPJS, kartu keluarga, KTP, dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

1 Namun demikian pelaksanaan JKN-BPJS ini masih menemui banyak permasalahan di lapangan. Sementara di rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) memiliki tanggung jawab untuk menerima pasien rujukan dari pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dengan tanggung jawab tersebut, maka rumah sakit akan menerima pasien yang memiliki kondisi beragam. Hal ini terlihat dari hasil focus group discussion (FGD) WRI di Jakarta, di mana bidan mengungkapkan bahwa jumlah pasien yang melakukan pelayanan kebidanan di poli kebidanan rumah sakit meningkat

hingga 100%. Jumlah pasien sebelum adanya JKN-BPJS berkisar 40-50 per hari; sedangkan setelah JKN berkisar antara 100-130 pasien per hari.

9 Beberapa penelitian juga membahas tentang beberapa kendala pelaksanaan program JKN-BPJS juga belum maksimal terkait dengan keterlambatan klaim oleh rumah sakit kepada BPJS, perbedaan tarif layanan terhadap Paket INA CBGs, Teknologi Informasi JKN yang masih sering mengalami gangguan, masih kurangnya SDM Pelaksana pada tatanan non-medis untuk hal administrasi dan pemberkasan program JKN.

10,11 Berdasarkan latar belakang tersebut,penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Profil Persalinan di era JKN-BPJS di RSUP.Prof.Dr. R. D. Kandou Manado.

B.

Rumusan Masalah

Berdasaskan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana profil persalinan di era JKN-BPJS di RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado?”

C.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui profil persalinan di era JKN-BPJS di RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

D.

Manfaat Penelitian

1.

Bagi instansi terkait: sebagai masukan dan informasi dari program kesehatan dalam rangka memperluas pengetahuan tentang program JKN-BPJS dan sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai program JKN-BPJS.

2.

Bagi Ibu Hamil: Sbagai masukan dan informasi kepada ibu hamil tentang program JKN-BPJS di rumah sakit.

3.

Bagi peneliti: Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan memperluas pengetahuan tentang program JKN-BPJS.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

Pengertian

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembiayaan kesehatan yang memberdayakan masyarakat (gotong royong) dan membuka akses pelayanan kesehatan seluas-luasnya kepada masyarakat. BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbeda dengan program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah dilaksanakan pemerintah 1 Januari 2011 yang khusus bagi perempuan hamil yang tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan. Program JKN diwajibkan bagi seluruh perempuan di Indonesia tanpa melihat status sosial ekonomi mereka. Didukung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sejak 1 Januari 2014, JKN secara resmi dilaksanakan. 1,2,9 Implementasi JKN dalam SJSN tahun 2014 adalah untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) karena target RPJMN 2015-2019 harus segera dapat dicapai sehingga identifikasi perlindungan akses melalui jaminan pembiayaan persalinan dengan kepesertaan dalam JKN menjadi penting. Sejalan dengan peningkatan cakupan SJSN maka peserta Jampersal secara bertahap akan menjadi peserta JKN. Lingkup paket manfaat jampersal menjadi bagian dari paket manfaat JKN yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis, kecuali ha-hal yang bersifat nonmedis seperti biaya transportasi.

4,12

Program JKN-BPJS memberikan jaminan pembiayaan pada pelayanan kebidanan dan neonatal berdasarkan pembayaran non kapitasi. Peserta JKN mendapatkan pelayanan kebidanan pada puskesmas-puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Bagi perempuan yang sedang hamil program JKN BPJS menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan, penanganan perdarahan pasca keguguran dan pelayanan KB pasca salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas dan KB pasca salin. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.

9,12

B.

Tujuan

1.

Tujuan Umum Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

1 Termasuk di dalam itu adalah untuk membantu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Indonesia memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh perempuan hamil, melahirkan dan dalam masa nifas. Pelaksanaan JKN merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota World Health Organization (WHO) terhadap kesehatan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam resolusi World Health Assembly Nomor 59 tahun 2005 dan pertemuan 27 Kementerian Kesehatan tentang

Universal Health Coverage

pada tahun 2013. Melalui JKN, pemerintah berharap bahwa masyarakat terutama perempuan dapat mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah atau bahkan tanpa mengeluarkan biaya bagi masyarakat miskin.

9

2.

Tujuan Khusus a.

Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten b.

Meningkatnya cakupan pelayanan. - Bayi baru lahir - Keluarga Berencana Pasca Persalinan - Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, KB

pasca

persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten c.

Terselenggaranya pengelolaan keuangan transparan, dan akuntabel.

1,12,13 yang efisien, efektif,

C.

Sasaran

Sasaran yang di jamin oleh program JKN-BPJS pada pelayanan kebidanan dan neonatal adalah: 

Ibu hamil (Atenatal Care)

  

Ibu bersalin (Intra Natal Care) Ibu nifas ( Post Natal Care) Pelayanan Keluarga Berencana a.

Pelayanan Ibu hamil ( Atenatal Care)

Antenatal care

adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala, yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. A.

Tujuan pemeriksaan kehamilan (

Antenatal Care

) 1.

Mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik dan mental ibu dan bayi dengan memberikan pendidikan gizi, kebersihan diri dan proses kelahiran bayi. 2.

Mendeteksi dan penatalaksanaan komplikasi medis, bedah ataupun

obstetri

selama kehamilan.

3.

Mengembangkan persiapan persalinan serta rencana kesiagaan menghadapi komplikasi. 4.

Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, menjalankan

puerperium

normal, dan merawat anak secara fisik, psikologi dan sosial 5.

Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI Ekslusif. 6.

Peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. B.

Dalam penerapan Pelayanan , dikenal standar minimal "14T" terdiri dari : 1 Timbang badan dan tinggi badan dengan alat ukur yang terstandar. Penimbangan dilakukan setiap kali ibu hamil memeriksakan diri, karena hubungannnya erat dengan pertambahan berat badan lahir bayi. Berat badan ibu hamil yang sehat akan bertambah antara 10-12 Kg sejak sebelum hamil. Tinggi badan hanya diukur pada kunjungan pertama. Ibu dengan tinggi <145cm perlu diperhatikan kemungkinan panggul sempit sehingga menyulitkan pada saat persalinan. 2 Mengukur Tekanan darah dengan prosedur yang benar. Pengukuran tekanan darah harus dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap terjadinya tiga gejala preeklamsi. 3 Mengukur Tinggi fundus uteri dengan prosedur yang benar. Pengukuran tinggi fundus uteri dilakukan secara rutin untuk mendeteksi secara dini terhadap berat badan janin. Indikator pertumbuhan janin intrauterin, tinggi fundus uteri juga dapat digunakan untuk mendeteksi terhadap terjadinya

molahidatidosa

, janin ganda atau

hidramnion.

4 Pemberian Tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Pemberian tablet tambah darah dimulai setelah rasa mual hilang satu tablet setiap hari, minimal 90 tablet.

5 Pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) lengkap (sesuai jadwal).Pemberian imunisasi TT untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. 6 Pemeriksaan HB (

Haemoglobin

) 7 Pemeriksaan VDRL 8 Perawatan payudara 9 Senam hamil 10 Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan 11 Pemeriksaan protein urine atas indikasi 12 Pemeriksaan reduksi urine atas indikasi 13 Pemberian terapi kapsul Yodium untuk daerah endemis gondok 14 Pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria C.

Tata laksana pelayanan 1. Frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4x selama kehamilan, dengan ketentuan waktu minimal 1x pada trimester I, minimal 1x pada trimester II dan minimal 2x pada trimester III (Depkes, 2006). 2. Pemeriksaan kehamilan (ANC) yang dibiayai oleh program ini mengacu pada buku Pedoman KIA, dimana selama hamil, ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali disertai konseling KB dengan frekuensi 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga. Pemeriksaan kehamilan yang jumlahnya melebihi frekuensi diatas pada tiap-tiap triwulan tidak dibayarkan lagi oleh JKN. Melainkan masuk ke kapitasi bersama penyediaan obat-obatan, reagensia dan bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, dan KB pasca salin serta komplikasi yang mencakup seluruh sasaran ibu hamil,bersalin, nifas dan bayi baru lahir.

b.

Pelayanan Ibu bersalin ( Intra Natal Care)

A.

Pelayanan yang diberikan Pada persalinan normal, terdapat 4 bagian dengan pelayanan yang berbeda di tiap fase yang disebut dengan kala yang lebih dikenal dengan “58 langkah dalam APN” 1. Kala 1 : Memberi dukungan dan mendengar keluhan ibu, mengatur posisi yang nyaman bagi ibu dan menjaga privasi ibu mengisi partograf dan persiapan rujukan 2. Kala 2, 3 dan 4 : mengenali tanda bahaya kala 2, menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran, mempersiapkan pertolongan kelahiran bayi, membantu lahinya kepala, bahu,badan dan tungkai, penanganan bayi baru lahir, manajemen aktif kala 3, menilai perdarahan, melakukan asuhan paska salin(kala 4) B.

Tatalaksana Pelayanan 1. Persalinan per vaginam yang meliputi persalinan per vaginam normal, persalinan per vaginam melalui induksi, persalinan per vaginam dengan tindakan, persalinan per vaginam dengan komplikasi dan persalinan per vaginam dengan kondisi bayi kembar. Persalinan pervaginam dengan induksi, dengan tindakan, dengan komplikasi serta pada bayi kembar dilakukan di Puskesmas PONED dan/atau RS. 2. Penatalaksanaan Komplikasi Persalinan yaitu Perdarahan, Eklamsi, Retensio plasenta, penyulit pada persalinan, infeksi, penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin 3. Lama hari inap minimal di fasilitas kesehatan yaitu persalinan normal dirawat inap minimal 1 (satu) hari, persalinan per vaginam dengan tindakan dirawat inap minimal 2(dua) hari. Pencatatan pelayanan pada ibu dan bayi baru lahir tercatat pada registrasi ibu hamil dan pencatatan di Buku KIA, Kartu Ibu,

dan Kohort ibu (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2562/MENKES/PER/XII/2011).  Persalinan dan kelahiran dikatakan normal jika: 1. Usia kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) 2. Persalinan terjadi spontan 3. Presentasi belakang kepala 4. Berlangsung tidak lebih dari 18 jam 5. Tidak ada komplikasi ibu dan janin

c.

Pelayanan Ibu Nifas ( Post Natal Care)

Masa nifas adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti sebelum hamil berlangsung kira-kira 6 minggu.

A.

Pelayanan yang di berikan bidan antara lain : 1.

Melakukan kunjungan nifas setidaknya 4 kali yakni : 1.

6 jam – hari setelah persalinan 2.

Hari ke 3-7 setelah persalinan 3.

Hari ke 8-28 setelah persalinan 4.

Hari ke 29-42 setelah persalinan 2.

Memeriksa tekanan darah, perdarahan pervaginam, kontraksi uterus, tinggi fundus uteri, fungsi pencernaan, penyembuhan luka dan lain lain. 3.

Persiapan rujukan bila diperlukan. 4.

Memberikan informasi mengenai kebersihan diri, istirahat, latihan, gizi dan perawatan payudara serta KB B.

Tatalaksana pelayanan

Pelayanan nifas (PNC) sesuai standar yang dibiayai oleh program ini ditujukan pada ibu dan bayi baru lahir yang meliputi pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan KB pasca salin. Pelayanan nifas diintegrasikan antara pelayanan ibu nifas, bayi baru lahir dan pelayanan KB pasca salin. Tatalaksana asuhan PNC merupakan pelayanan Ibu dan Bayi baru lahir sesuai dengan Buku Pedoman KIA. Pelayanan bayi baru lahir dilakukan pada saat lahir dan kunjungan neonatal. Pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pascapersalinan.

d.

Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

A.

Pelayanan yang diberikan Ibu dalam KB adalah 1.

Menjalin komunikasi yang baik dengan ibu 2.

Menilai kebutuhan dan kondisi ibu 3.

Memberikan informasi mengenai pilihan metode kontrasepsi yang dapat digunakan ibu 4.

Membantu ibu menentukan pilihan 5.

Menjelaskan secara lengkap mengenai metode yang dipilih ibu 6.

Malakuka rujukan bila diperlukan B.

Tatalaksana Pelayanan KB Tatalaksana pelayanan KB mengacu kepada Pedoman Pelayanan KB dan KIA yang diarahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)atau Kontrasepsi Mantap (Kontap) sedangkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) KB ditempuh dengan prosedur sebagai berikut : 1.

Pelayanan KB di fasilitas kesehatan dasar dengan ketentuan bahwa alokon disediakan oleh BKKBN terdiri dari IUD, Implant,dan suntik. Puskesmas membuat rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang

diperlukan untuk pelayanan KB di Puskesmas maupun dokter/bidan praktik mandiri. Selanjutnya daftar kebutuhan tersebut dikirimkan ke SKPD yang mengelola program keluarga berencana di Kabupaten/Kota setempat. Dokter dan bidan praktik mandiri membuat rencana kebutuhan alokon untuk pelayanan keluarga berencana dan kemudian diajukan permintaan ke Puskesmas yang ada diwilayahnya. Puskesmas setelah mendapatkan alokon dari SKPD Kabupaten/Kota yang mengelola program KB selanjutnya mendistribusikan alokon ke dokter dan bidan praktik mandiri yang menjadi jejaring. Besaran jasa pelayanan KB diklaimkan pada BPJS.

1,3,13

D.

Kebijakan Operasional a.

Implementasi Program JKN-BPJS

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Implementasi Permenkes Nomor 59 tahun 2014 menjelaskan bahwa : 1) Pemeriksaan ANC dan PNC/neonatus dapat diberikan dan ditagihkan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) 2) Penagihan biaya pelayanan oleh jejaring melalui faskes induk. Pemotongan biaya pembinaan terhadap jejaring oleh faskes induk maksimal 10 % dari total klaim (Permenkes nomor 28 tahun 2014) 3) Tarif pemeriksaan ANC merupakan tarif paket untuk pelayanan ANC paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan dalam masa kehamilannya yaitu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan dan tidak dapat dipecah menjadi 4 (empat) misalnya per kali pemeriksaan masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

4) Apabila pemeriksaan ANC dilakukan kurang dari jumlah minimal (< 4 kali) pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan maka biaya pemeriksaan ANC tidak dapat ditagihkan. 5) Penagihan biaya pemeriksaan ANC dapat ditagihkan apabila telah dilakukan minimal 4 kali pemeriksaan ANC sesuai waktu yang ditetapkan (dapat bersamaan dengan klaim persalinan yang diajukan atau terpisah jika persalinan dilakukan di faskes lain) disertai dengan bukti pelayanan kepada peserta. 6) Untuk menjaga kontinuitas pelayanan pemeriksaan ANC maka perlu adanya

informed consent

bagi pasien untuk melakukan pemeriksaan ANC dan PNC di satu tempat yang sama (baik oleh FKTP maupun jejaring bidan sesuai dengan prosedur). Pemeriksaan ANC dan PNC pada tempat yang sama dimaksudkan untuk : keteraturan pencatatan partograf, monitoring terhadap perkembangan kehamilan, memudahkan dalam administrasi pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan. 7) Yang dimaksud dengan perkali kunjungan pemeriksaan PNC adalah paket kunjungan ibu nifas dan neonatus (kedatangan keduanya dihitung untuk 1 kali kunjungan) 8) Pemeriksaan ANC dan PNC di Fasilitas Kesehatan Rawat inap Tingkat Lanjutan (FKRTL) dilakukan berdasarkan indikasi medis 9) Kartu ibu dan buku kesehatan ibu dan anak (Buku KIA) disediakan oleh faskes sebagai pencatatan dan pemantauan status kesehatan peserta kebidanan. 10) Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat menagihkan tariff pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pelayanan tindakan pasca persalinan sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hanyalah Puskesmas yang ditetapkan sebagai Puskesmas PONED (Pelayanan Obstretrik Neonatal Emergensi Dasar).

11) Apabila pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar ditagihkan oleh FKTP lain selain Puskesmas PONED, maka disetarakan sesuai tarif persalinan pervaginam normal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah ) 12) Pelayanan KB dapat diberikan dan ditagihkan oleh FKTP 13) Kantor cabang agar berkoordinasi dengan BKKBN di masing-masing daerah terkait ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alkon) 14) Penagihan biaya pelayanan oleh jejaring melalui faskes induk, pemotongan biaya pembinaan terhadap jejaring oleh faskes induk maksimal 10% dari total klaim (Permenkes nomor 28 tahun 2014) 15) Khusus pelayanan KB MOP/vasektomi dapat diberikan pada FKTP yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kompetensi dan kelengkapan sarana dan prasarana faskes.

1,14

b.

Peraturan Klaim Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

sumber: Permenkes No 69 Tahun 2013

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

a. Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dibayar dengan paket INA CBGs tanpa pengenaan iur biaya kepada peserta. b. Tarif paket INA CBG’s sesuai dengan ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Permenkes No 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. c. Tarif paket INA CBGs sudah mencakup biaya seluruh pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, baik biaya administrasi, jasa pelayanan, sarana, alat/bahan habis pakai, obat dan lain-lain. d. Klaim diajukan secara kolektif oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan aplikasi INA CBGs Kementerian Kesehatan yang berlaku.

e. Klaim diajukan kepada Kantor Cabang/ Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan secara kolektif setiap bulan dengan kelengkapan administrasi umum sesuai poin A.5. dan kelengkapan lain sebagai berikut: 1) Rekapitulasi pelayanan 2) Berkas pendukung masing-masing pasien, yang terdiri dari: a) Surat Eligibilitas Peserta (SEP) b) Resume medis/laporan status pasien/ keterangan diagnosa dari dokter yang merawat bila diperlukan c) Bukti pelayanan lainnya, misal: - Protokol terapi dan regimen (jadual pemberian obat) pemberian obat khusus - Perincian tagihan Rumah Sakit (manual atau automatic billing) - Berkas pendukung lain yang diperlukan

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan

a. Biaya pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dibayar dengan paket INA CBGs tanpa pengenaan iur biaya kepada peserta. b. Tarif paket INA CBGs sesuai dengan ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Permenkes No 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. c. Tarif paket INA CBGs sudah mencakup biaya seluruh pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, baik biaya administrasi, jasa pelayanan, sarana, alat/bahan habis pakai, obat, akomodasi dan lain-lain. d. Klaim diajukan secara kolektif oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dalam bentuk

softcopy

(luaran aplikasi INA

CBGs Kementerian Kesehatan yang berlaku) dan

hardcopy

(berkas pendukung klaim). e. Tagihan klaim di fasilitas kesehatan lanjutan menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani Direktur/Kepala Fasilitas Kesehatan lanjutan dan Petugas Verifikator BPJS Kesehatan. f. Klaim diajukan kepada Kantor Cabang/ Kantor Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan secara kolektif setiap bulan dengan kelengkapan administrasi umum sesuai poin A.5. dan kelengkapan lain sebagai berikut: 1) Rekapitulasi pelayanan 2) Berkas pendukung masing-masing pasien, yang terdiri dari: a) Surat Eligibilitas Peserta (SEP) b) Surat perintah rawat inap c) Resume medis yang ditandatangani oleh DPJP d) Bukti pelayanan lain yang ditandatangani oleh DPJP (bila diperlukan), misal: - Laporan operasi - Protokol terapi dan regimen (jadual pemberian obat) pemberian obat khusus - Perincian tagihan Rumah Sakit (manual atau automatic billing) - Berkas pendukung lain yang diperlukan

E.

Ruang Lingkup

a.

Pelayanan Kebidanan dan Neonatal oleh: 1) Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktik perorangan beserta jejaringnya (Pustu, Polindes/Poskesdes, Bidan desa/Bidan praktik Mandiri) 2) Bidan Praktik Mandiri yang menjadi jejaring faskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Bidan Praktik Mandiri pada daerah tidak ada faskes (Berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat)

3) Rumah Sakit/Klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan b.

Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan Pemeriksaan Pasca Melahirkan (PNC) 1) Pelayanan ANC dan PNC di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara): I.

Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan di dalam gedung atau II.

menggunakan sarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara) maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi. Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan jejaring di luar gedung atau tidak menggunakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama, klinik pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara) maka pembayarannya ditagihkan per tindakan (fee for service) dan penagihannya melalui faske stingkat pertamanya. Maksimal kunjungan ANC dan PNC yang bisa ditagihkan secara fee for service adalah masing-masing sebanyak 4 (empat) kali. Kunjungan lebih dari 4 (empat) kali tidak bisa ditagihkan kepada BPJS Kesehatan secara fee for service, tetapi termasuk dalam biaya kapitasi 2) Pelayanan ANC dan PNC di dokter praktek tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan I.

Pelayanan ANC dan PNC oleh dokter praktek tingkat II.

pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi. Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan jejaring dokter praktek tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan maka pembayarannya adalah

fee for service dan penagihannya melalui faskes tingkat pertamanya. 3) Pemeriksaan ANC dan PNC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan I.

Pada kondisi kehamilan normal ANC harus dilakukan di faskes tingkat pertama. ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama. c.

Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 1) Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan/

No

1 2

Jenis Pelayanan

Persalinan Pervaginam Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar 3 (mis. placenta manual) 4 kebidanan dan neonatal I.

Tarif (Rp)

600.000

750.000

175.000

125.000

Besaran tarif persalinan merupakan tarif paket termasuk II.

akomodasi ibu/bayi dan perawatan bayi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya. Besaran tarif paket termasuk akomodasi ibu/ bayi dan/atau perawatan bayi sebagaimana point 1 adalah:

III.

IV.

a) Persalinan per vaginam normal b) Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pengajuan klaim persalinan di Faskes tingkat pertama dapat dilakukan oleh Faskes tingkat pertama yang memberikan pelayanan (Puskesmas/Puskesmas PONED/Klinik/Dokter praktek perorangan dengan jejaring). Jejaring Faskes tingkat pertama berupa Polindes/Poskesdes dan bidan desa/praktik mandiri mengajukan tagihan melalui Faskes V.

induknya. Kecuali pada daerah tidak ada Faskes tingkat pertama (ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan setempat), maka bidan desa/bidan praktik mandiri dapat menjadi faskes tingkat pertama yang bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan dan mengajukan klaim langsung ke BPJS Kesehatan 2) Pelayanan Persalinan dan Kebidanan Lainnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan I.

Persalinan normal diutamakan dilakukan di faskes tingkat II.

pertama Penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan III.

IV.

hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat Yang dimaksud kondisi gawat darurat di atas adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya Biaya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan V.

dan persalinan sesuai dengan tarif INA-CBGs yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kasus persalinan normal pervaginam dengan berat badan lahir bayi normal/sehat (tidak ada masalah medis), maka:

a.

Untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu sehingga tidak perlu dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) tersendiri. b.

Bagi peserta Pekerja Penerima Upah pada persalinan anak 1 sampai dengan 3, setelah kelahiran anaknya, orang tua harus segera melapor ke Kantor Cabang/Kantor Operasional VI.

Kabupaten BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan dengan membawa Surat Keterangan Lahir atau Surat Akte Kelahiran. c.

Proses pendaftaran bayi menjadi peserta BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku. Pada kasus persalinan pervaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan/atau bayi tidak sehat (mempunyai masalah medis), maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. a.

Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-1 sampai ke-3. i.

Perawatan bayinya dapat langsung dijamin oleh BPJS ii.

Kesehatan dan diterbitkan SEP tersendiri. Segera setelah bayi lahir, orang tua melapor ke Kantor Cabang atau Kantor Operasional Kabupaten BPJS Kesehatan untuk dapat diberikanidentitas nomor kartu peserta (kartu iii.

peserta tidak dicetak) dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran. Nama yang digunakan untuk entry dalam masterfile kepesertaan adalah Bayi Ny...... (nama ibunya). Identitas nomor kartu peserta ini berlaku maksimal 3 (tiga) bulan.

iv.

v.

Orang tua bayi harus kembali ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu kepesertaan bayinya dengan melampirkan salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir atau Kartu Keluarga dalam waktu maksimal 3 bulan (sesuai dengan ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku). Apabila setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu. b.

Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-4 dan seterusnya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (diluar Penerima Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan dan Veteran), untuk semua persalinan dengan kondisi bayi mempunyai masalah medis, maka: i.

Orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut ii.

sebagai peserta BPJS Kesehatan termasuk pembayaran iuran dan selanjutnya melapor ke petugas BPJS Center untuk diterbitkan SEP. Proses tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kelahirannya atau sebelum pulang apabila bayi dirawat kurang dari 7 hari. Apabila pengurusan kepesertaan dan penerbitan SEP dilakukan pada hari ke-8 dan seterusnya atau setelah pulang, maka biaya pelayanan kesehatan bayi tidak dijamin BPJS Kesehatan.

1,15,16

F.

Manfaat

Manfaat program JKN-BPJS dengan penerapan kebijakan program Casemix INA CBGs secara umum berupa manfaat medis dan manfaat ekonomi. Dari segi medis, para klinisi dapatmengembangkan perawatan pasien secara komprehensif, tetapi langsung kepada penanganan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara ekonomi, dalam hal ini keuangan (

costing

) kita jadi lebih efisien dan efektif dalam penganggaran biaya kesehatan.Sarana pelayanan kesehatan akan mengitung dengan cermat dan teliti dalam penganggaranya.

a. Manfaat Bagi Pasien

i.

ii.

iii.

iv.

Adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan Dengan adanya batasan pada lama rawat (

length of stay

) pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis dari para petugas rumah sakit, karena berapapun lama rawat yang dilakukan biayanya sudah ditentukan.

Pasien menerima kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Mengurangi pemeriksaan dan penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga mengurangi resiko yang dihadapi pasien.

b. Manfaat Bagi Rumah Sakit

i.

Rumah Sakit mendapat pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya. ii.

iii.

Dapat meningkatkan mutu & efisiensi pelayanan Rumah Sakit. Bagi dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk iv.

kualitas pelayanan lebih baik berdasarkan derajat keparahan, meningkatkan komunikasi antar spesialisasi atau multidisiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitor QA dengann cara yang lebih objektif. Perencanaan budget anggaran pembiayaan dan belanja yang lebih akurat.

v.

vi.

vii.

Dapat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing klinisi. Keadilan (

equity

) yang lebih baik dalam pengalokasian budget anggaran. Mendukung sistem perawatan pasien dengan menerapkan

Clinical Pathway

.

c. Bagi Penyandang Dana Pemerintah

i.

Dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran pembiayaan ii.

iii.

iv.

kesehatan. Dengan anggaran pembiayaan yang efisien, equitas terhadap masyarakat luas akan akan terjangkau. Secara kualitas pelayanan yang diberikan akan lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan provider/Pemerintah. Penghitungan tarif pelayanan lebih objektif dan berdasarkan kepada biaya yang sebenarnya.

1,17,18

G.

Kerangka Konsep

Program JKN-BPJS (Pelayanan Kebidanan dan Neonatal) Persalinan Pelayanan Nifas Pelayanan KB

pasca

Keterangan

yang diteliti yang tidak diteliti : : Paritas Usia Ibu Cara Masuk Rumah Sakit Jumlah Hari Rawat Jenis Persalinan Luaran Bayi Pelayanan Bayi Baru Lahir

BAB III METODDLOGI PENELITIAN A.

Metode Penelitian

1.

Jenis penelitian Penelitian yang dilakukan bersifat Retrospektif Deskriptif. 2.

Subyek penelitian a.

Populasi Penelitian adalah seluruh ibu hamil yang menjalani persalinan di bagian Obstetri Ginekologi RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode 1 Januari 2016 – 30 Juni 2016. b.

Sampel penelitian adalah seluruhibu hamil yang menjalani persalinan Ginekologi di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode 1 Januari 2016 – 30 Juni 2016. c.

Kriteria restriksi i.

Kriteria inklusi 1.

Ibu hamil yang menjalani persalinan dengan program JKN-BPJS di bagian Obstetri Ginekologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. 2.

Ibu hamil pervaginam yang menjalani persalinan, baik itu persalinan pervaginam, ataupun persalinan perabdominam yang menggunakan program JKN-BPJS. 3.

Ibu hamil yang menjalani persalinan dan tercatat dalam buku partus dan buku register di bagian Obstetri Ginekologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. 3.

Rencana pengolahan dan analisa data Data penelitian yang didapatkan dikumpulkan secara retrospektif dari buku partus dan buku register di bagian Obstetri Ginekologi, serta buku di sub bagian perinatologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Kemudian

seluruh data yang dikumpulkan diolah dengan analisa presentase dan disajikan dalam bentuk table.

B.

Waktu Penelitian

Waktu diadakannya penelitian ini selama periode

C.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di bagian Obstetri Ginekologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Mando.

D.

Variabel

Variable yang diteliti adalah persalinan dengan menggunakan program JKN-BPJS yang dilihat berdasarkan : 1.

Paritas 2.

Usia ibu 3.

Cara masuk rumah sakit 4.

Jumlah hari rawat 5.

Jenis persalinan 6.

Luaran bayi

E.

Definisi Operasional

1.

Program JKN-BPJS adalah program jaminan kesehatan yang diikuti ibu hamil di bagian Obstetri Ginekologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. 2.

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan, melalui jalan lahir atau melalu jalan lain, yang dibantu oleh tenaga kesehatan di bagian Obstetri dan Ginekologi RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. 3.

Paritas adalah jumlah kehamilan terdahulu dan telah dilahirkan. 4.

Usia ibu adalah usia saat ibu hamil berdasarkan data buku partus. 5.

Cara masuk ruymah sakit adalah cara ibu hamil masuk ke RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, baik itu dengan rujukan dari rumah sakit lain, rujukan dari dokter, rujukan dari puskesmas, ataupun dengan dating sendiri. 6.

Jumlah hari rawat adalah lamanya perawatan untuk setiap persalinan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, yang dinyatakan dalam hari.

7.

Jenis persalinan adalah jenis penatalaksanaan dari ibu hamil, baik itu pervaginam ataupun perabdominam. 8.

Luaran bayi adalah keadaan bayi hasil persalinan ibu yang menggunakan program JKN-BPJS, baik itu dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal yang terbagi menjadi lahir mati dan kematian neonatal dini. 9.

Lahir mati adalah kelahiran bayi hasil persalinan dengan program JKN-BPJS dalam keadaan mati. 10.

Kematian neonatal dini adalah kematian bayi lahir hidup dalam 7 hari pertama setelah kelahiran, selama masa perawatan di sub bagian perinatologi bagian IKA RSUP Manado.