PENGERTIAN2 HUKUM

MOH. SALEH, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2014 1

SUBJEK HUKUM

  Pemegang hak dan kewajiban dalam setiap tindakan hukum Subjek hukum terdiri dari : a.

Manusia

(natuurlijke persoon),

dg syarat dewasa, sehat dan tidak dalam pengampuan.

b.

Badan hukum

(rechts persoon),

terdiri dari badan hukum publik dan privat.

2

LINGKUP SUBJEK HUKUM 3

SYARAT SUBJEK HUKUM MANUSIA CAKAP HUKUM  Dewasa  Sehat Jasmani dan Rohani  Tidak di bawah pengampuan

4

UKURAN DEWASA

      Psl 29 KUHPer : Lk. 18 th, Pr. 15 th.

UU Perkawinan : Lk.19 th & Pr. 16 th.

Psl 45 KUHP : Lk. & Pr. 16 th.

UU Pemilu : Lk. & Pr. 17 th.

UU Kewarganegaraan : Lk. & Pr. 21 th.

Hukum Islam : Lk. Mimpi basah, Pr. Haid

5

BADAN HUKUM

 Punya kekayaan terpisah dengan anggota.  Hak dan kewajiban terpisah dari anggota.

6

TEORI BADAN HUKUM

    Teori fiksi : karena dibentuk negara.

Teori kekayaan tujuan : kekayaan terikat pada tujuan, bukan oleh subjek.

Teori organ/peralatan/kenyataan : hukum berjalan karena adanya organ (pengurus).

Teori milik kolektif

(popriete collectief) :

harta tidak bisa dibagi-bagi krn hanya konstruksi yuridis yang abstrak.

7

BADAN HUKUM

 a.

b.

c.

 a.

b.

c.

d.

BADAN HUKUM PUBLIK BUMN atau Persero BUMD atau Perusahaan Daerah BUMDes BADAN HUKUM PRIVAT Perseroan Terbatas Koperasi Yayasan Partai Politik

8

OBJEK HUKUM

    Segala sesuatu yang berguna atau dapat dikuasai bagi subjek hukum dan dapat menjalani hubungan hukum Pasal 499 KUHPer benda terdiri dari barang dan hak.

Pasal 503 KUHPer dibedakan benda berwujud dan tidak berwujud.

Pasal 504 KUHPer dibedakan benda bergerak dan tidak bergerak.

9

PERISTIWA HUKUM

  Peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.

 Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang saling terikat.

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian biasa yang dapat menimbulkan akibat hukum.

10

HAK DAN KEWAJIBAN

  Subjectief recht : hubungan yang diatur dalam hukum objektif berdasarkan yang mana punya hak dan lainnya punya kewajiban.

 Objectief recht : hukum dalam suatu negara yang berlaku umum.

Hak bersifat fakultatif dan kewajiban bersifat imperatif.

11

TIMBULNYA HAK

     Adanya subjek hukum baru Adanya perjanjian Kerugian akibat kesalahan orang lain.

Adanya kewajiban dari orang lain.

Aequisitief verjaring (kadaluarsa akuisitif). Psl 1963 KUHPer.



12

HAPUSNYA HAK

     Meninggal dan tidak ada ahli waris.

Masa berlakunya habis Telah diterimanya objek hak Telah terpenuhinya kewajiban Daluarsa dapat menghapuskan hak (Psl 1963 KUHPer).

13

TIMBULNYA KEWAJIBAN

 Diperolehnya hak yang telah memenuhi kewajiban    Adanya perjanjian Kesalahan yang berakibat kerugian Kadaluarsa.

14

HAPUSNYA KEWAJIBAN

        Meninggal dunia dan tidak ada penggantinya Masa berlaku habis Terlaksanya kewajiban Hak yang melahirkan wajiban telah hilang

Verjaring exteinctief

(Pasal 1967 KUHPer)  Karena ketentuan undang-undang Kewajiban telah beralih Adanya sebab diluar kemampuan manusia.

15

HUBUNGAN HUKUM

 Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.

 Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum.

16

UNSUR-UNSUR HUBUNGAN HUKUM

  Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban  Adanya orang-orang yang hak dan kewajiban yang saling berhadapan Adanya perbuatan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban.

17

SYARAT2 HUBUNGAN HUKUM

  Harus ada dasar hukumnya.

Harus menimbulkan peristiwa hukum

18

PEMBEDAAN HUBUNGAN HUKUM

 Sederajat (Ex. Jula beli) dan beda derajat (hubungan ortu dan anak)  Timbal balik (Ex. majikan dan buruh) dan timpang (Ex. pinjam meminjam)

19

AKIBAT HUKUM

 Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum atau oleh hubungan hukum.

20

LEMBAGA HUKUM

 Law institution adalah lembaga yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dan sebagai alat untuk balasan

(counter act).

 Lembaga hukum di sini adalah lembaga penegak hukum : Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, LAPAS, Advokat, dll.

21

N.SUMATRA

RIAU JAMBI C.SULAWESI

LAMPUNG W.JAVA

C.JAVA

E.JAVA

S.KALIMANTAN

S.SULAWESI

BALI DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA MALUKU E.NUSA TENGGARA