Transcript DI WS

KEBIJAKAN NASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Yogyakarta, 27 Agustus 2014
SEKRETARIAT
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
Outline :
1. Umum
2. Pokok -Pokok Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA
(PERPRES No 33 tahun 2011)
3. Sekilas Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional
Pengelolaan SDA
Um u m
Adakah
kehidupan
dan
peradaban
tanpa
kehadiran
AIR ?
KONDISI SUMBER DAYA AIR SAAT INI
PERLU DIWASPADAI
Dimana Fungsi Air dalam Kehidupan (sebagai kebutuhan pokok yang tidak tergantikan oleh
zat lainnya, serta lintas sektor dan lintas wilayah) dan air menjadi prasyarat bagi
kelangsungan peradaban suatu bangsa, serta banyaknya permasalahan air yang saat ini
terjadi
Sehingga
perlu ada pemikiran mendalam tentang air
karena
Berpikir air = berpikir kelangsungan hidup + peradaban bangsa
REALITA DISTRIBUSI AIR
Air
Laut,
97.5%
Es Kutub &
Gletser,
68.7%
Air Permukaan &
Atmosfer; 0,4%
Air
Tawar,
2.5%
Air Tanah,
30%
Dari sejumlah 2,5 % "air tawar” maka 68,7
% tersimpan di gletser di kutub, 30 %
merupakan "air tanah”, dan sisanya 1,2 % =
0,8 % "air permukaan (sungai, danau dan
rawa)” + 0,2 % atmosfer
Es
Permukaan
Tanah 0,8 %
Danau Air
Tawar,
67.4%
Tumbuha
n&
Hewan,
0.8%
Persediaan "air" di permukaan bumi terdiri
dari 97,5% "air laut” dan 2,5 % "air tawar”,
sementara hanya 1 % yang tersedia untuk
dikonsumsi
Kelembab
an Tanah,
12.2%
Sungai,
1.6%
Lahan
Basah
Lain, 8.5%
Atmosfer,
9.5%
0,8 % "air permukaan (sungai, danau dan
rawa)” harus dibagi untuk ± 6 milyard
penduduk bumi dan makhluk hidup lainnya
INFORMASI GLOBAL

Prediksi UNESCO Tahun 2020 dunia akan mengalami
"krisis air global".

Indonesia merupakan negara ke 5 dari 9 negara terkaya
yang memiliki cadangan"air" di dunia mengalami
kelangkaan "air" terutama saat musim kemarau.
AMANAT UU NO.7 TAHUN 2004
• Pemerintah berwenang dan ber-T.J menetapkan Kebijakan Nasional SDA (ps 14 huruf a )
• Pem Prov berwenang dan ber-T.J menetapkan Kebijakan Pengelolaan SDA Prov
berdasarkan Jaknas SDA dg memperhatikan kepentingan prov sekitarnya (ps 15 huruf a )
• Pem Kab/Kota berwenang dan ber T.J menetapkan Kebijakan Pengelolaan SDA
Kab/Kota berdasarkan Jaknas SDA dan Jak PSDA Prov dg memperhatikan
kepentingan Kab/Kota sekitarnya (ps 16 huruf a)
KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN SDA
KEBIJAKAN berbasis Wil Administrasi:
NASIONAL
PROPINSI
KABUPATEN/ KOTA
Berbasis Wilayah Hidrografis
(Wilayah Sungai)
POLA
RENCANA
Psl 14, 15, 16 huruf a, b, & c.
Psl 62 ayat 6
PROGRAM
KEGIATAN
KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN JAKNAS SUMBER DAYA AIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Peraturan
Perundangan
SDA
VISI
Alih fungsi lahan
PERMASALAHAN
Kerusakan DAS
Sengketa air
Pengambilan air tanah berlebihan
Penurunan kualitas air
Dampak perubahan iklim global
Keterbatasan peran masy & dunia usaha
Tumpah tindih fungsi lembaga pengelola
Keterbatasan data dan informasi
AZAS DAN ARAH PENGELOLAAN SDA
MISI
TANTANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Negara kepulauan beriklim tropis
Distribusi pend. & ekonomi tdk merata
Peningk. keb pangan & lahan pertanian
Pencapaian target MDG
Perkembangan teknologi
Desentralisasi & otonomi
Koord. & sinkronisasi kebijakan
Kerjasama antarnegara
KEBIJAKAN
NASIONAL SDA
STRATEGI
Kebijakan Nasional
Pengelolaan Sumber Daya Air
( PERPRES No 33 Tahun 2011 )
POKOK-POKOK JAKNAS PSDA
1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan PSDA
12. Pengendalian pengusahaan SDA
2. Pengembangan Iptek & budaya terkait air
13. Peningkatan upaya pencegahan
3. Peningkatan pembiayaan pengelolaan SDA
14. Peningk upaya penanggulangan
4. Peningkatan pengawasan & penegakan hukum
15. Peningk upaya pemulihan
5. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian
sumber air
16. Peningk peran masy dan dunia usaha dalam
perencanaan
6. Peningkatan upaya pengawetan air
7. Peningkatan upy pengelolaan kualitas air dan
pengend pencem. air
17. Peningk peran masy dan dunia usaha dalam
pelaksanaan
8. Peningkatan upaya penatagunaan SDA
18. Peningkatan peran masy. Dan dunia usaha
dalam pengawasan
9. Peningkatan upaya penyediaan air
19. Peningkatan Kelembagaan dan SDM Pengelola
SISDA
10. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA
20. Pengembangan Jejaring SISDA
11. Peningkatan upaya pengembangan SDA
21. Pengembangan Teknologi Informasi
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI
KEBIJAKAN UMUM
1. Penyelesaian Pola PSDA pada WS yang menjadi Tanggung Jawab Menteri PU
(paling lambat 2015)
2. Membentuk dan mengefektifkan TKPSDA pada WS Stranas dan WS Lintas Prov
(paling lambat akhir 2011)
3. Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA yang
sudah terbentuk
4. Meningkatkan hasil penerimaan dari BJP SDA secara bertahap untuk
membiayai PSDA (paling lambat 2 th)
5. Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Pengelolaan
SDA (paling lambat 2 th)
6. Mempercepat pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA pd
setiap WS (paling lambat 2 th)
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )
KEBIJAKAN KONSERVASI
7. Meningkatkan pembangunan tampungan air: waduk, embung, sumur resapan
(untuk ketahanan air dan target MDG)
8. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air
(untuk ketahanan air dan target MDG)
8. Menetapkan & menata ulang daerah sempadan SDA & mengatur
penggunaannya (paling lambat 5 th)
9. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan
dunia usaha
10.Menetapkan beban maks limbah yg boleh dibuang ke sungai (paling lambat 2 th)
11.Mengkaji daya tampung dan daya dukung perairan waduk dan danau untuk bahan
pertimbangan dalam pengendalian budidaya perikanan karamba atau jaring apung
(paling lambat 2014)
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
11. Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi
penyusunan/perubahan RTRW, dan rencana pengelolaan SDA pada WS
(paling lambat 5 thn)
12. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan
air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai
prioritas utama
13. Menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari
(paling lambat 1 th)
14. Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah
tangga, perkotaan dan industri (RKI) dengan mengutamakan pemanfaatan
air permukaan.
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )
KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK
15. Memetakan dan menetapkan kaw. rawan bencana yang terkait air sebagai acuan
dlm penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap WS
16. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan
banjir dan kekeringan.
17. Memprakarsai pembentukan pola Kerja Sama yg efektif antara kawasan hilir dan
hulu dlm pengendalian daya rusak air (peluang bagi pegemb ekonomi kreatif )
18. Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan
kawasan rawan bencana yang terkait air
19. Menetapkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir
sabagai prasarana pengendali banjir
20. Menyediakan prasarana pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum,
kawasan permukiman dan kawasan produktif
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )
KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK
21. Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan/bencana akibat daya
rusak air (paling lambat 1 th)
22. Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan/bencana
akibat daya rusak air
23. Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi
dampak daya rusak air pada setiap kaw. rawan bencana terkait air.
24. Memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana SDA.
25. Mengembangkan peran serta masy dan dunia usaha dalam kegiatan
terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana terkait air.
26. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )
KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT & DUNIA USAHA
29. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam
penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat
wilayah sungai
30. Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan
dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air.
31. Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk
memberi masukan dalam pelaksanaan dan berperan dalam
pengawasan pengelolaan sumber daya air
32. Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan
masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA
BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA
YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISDA
32. Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas instansi dan
lembaga pengelola SISDA khususnya SIH3.
33. Meningkatkan ketersediaan dana untuk pengembangan SISDA.
34. Membentuk dan mengembangkan instansi pengelola data dan
informasi SDA di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
WS
35. Meningkatkan kemampuan SDM dalam lembaga pengelola SISDA.
36. Membangun jejaring SISDA antara instansi/lembaga pusat dan
daerah serta antarsektor dan antarwilayah.
37. Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak
dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya.
Sekilas Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan PERPRES No 33 Tahun 2011
Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
19
PEMBENTUKAN DEWAN SDA PROVINSI
29
Provinsi
5 Provinsi
1. Kaltara
2. Sulbar
3. Maluku utara
4. Papua
5. Papua Barat
Sudah
terbentuk
Belum
terbentuk
JAKNAS PSDA:
Membentuk Dewan SDA Provinsi selambat lambatnya pada akhir th 2011, serta
memfasilitasi agar dapat berfungsi optimal
PEMBENTUKAN TIM KOORD PENGELOLAAN SDA (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI
63
80
Jumlah WS
53
40
WS yg sedang/sudah
memiliki TKPSDA
42
15
8
0
0
WS T.J PUSAT
WS T.J
PROVINSI
WS T.J
KAB/KOTA
JAKNAS PSDA:
Membentuk dan mengefektifkan fungsi TKPSDA di WS,
paling lambat 1 th setelah Keppres ttg Penetapan WS ditetapkan
PROGRES PENYUSUNAN POLA
PENGELOLAAN SDA – DI WS
63
70
60
50
40
30
20
10
0
53
50
Jumlah WS
15
19
WS yg sedang/sudah
disusun Pola PSDA
0
WS T.J PUSAT
WS T.J
PROVINSI
WS T.J
KAB/KOTA
Jaknas PSDA:
Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA
selambat-lambatnya pada tahun 2015
PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR & KEKERINGAN
PADA WS LINTAS PROVINSI, LINTAS NEGARA & WS STRATEGIS NASIONAL
29 WS
34 WS
WS yang belum memiliki
peta rawan banjir dan
kekeringan
WS yang sudah memiliki
peta rawan banjir dan
kekeringan
JAKNAS PSDA:
Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai
acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian
pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai (WS)
PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM
PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN
NOMOR PER-07/M.EKON/05/2012 TANGGAL 2012
TENTANG
MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011
TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM
PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN
No
Kebijakan dan Strategi
Target
Waktu
Uraian Kegiatan dalam
Implementasi Jaknas SDA
Output
Outcome
A KEBIJAKAN UMUM :
1. Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
a Menata ulang TUPOKSI lembaga terkait
1 thn stlh
dengan Pengelolaan SDA
Jaknas
NIHIL
untuk meningkatkan efektifitas koordinasi
SDA di
dan keterpaduan program lintas sector
tetapkan
b
Menyelesaikan penyusunan Pola
Pengelolaan SDA selambatnya tahun 2015
di semua wilayah sungai (WS) sesuai
dengan kewenangannya
2015
Menyelesaikan Rancangan
Pola PSDA dengan
melibatkan stakeholder
terkait di WS yang
bersangkutan
c
Meningkatkan efektivitas fungsi dan peran
koordinasi Dewan SDA Nasional dalam
rangka mengoptimalkan sinergi dan
keselarasan program antarsektor,
antarwilayah dan antarpemilik kepentingan
menerus
Memfasilitasi pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan
SDA Nasional melalui
sekretariat Dewan SDA
Nasional
d
Membentuk Dewan SDA Provinsi oleh
pemerintah provinsi selambatnya pada
akhir tahun 2011 serta memfasilitasi agar
dapat berfungsi secara optimal
2011
Melakukan pendampingan
dalam pembentukan Dewan
SDA Provinsi
e
Membentuk dan mengefektifkan fungsi Tim
Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di
WS strategis nasional
1 thn stlh Membentuk dan memfasilitasi
Kepres TKPSDA di WS strategis
WS di nasional
tetapkan
f
Membentuk dan mengefektifkan fungsi
TKPSDA di WS lintas kab/kota dengan
intensitas permasalahan tinggi oleh
pemprov
1 thn stlh
Kepres
WS di
tetapkan
NIHIL
Dokumen Pola
Pengelolaan SDA pada
WS kewenangan
Pemerintah
Terwujudnya koordinasi
dan keterpaduan program
dalam pengelolaan SDA
lintas sektor
Terfasilitasi pelaksanaan
tugas dan fungsi Dewan
SDA Nasional melalui
sekretariat Dewan SDA
Nasional
Meningkatnya efektivitas
fungsi dan peran
koordinasi Dewan SDA
Nasional
Terlaksananya proses
pembentukan Dewan
SDA Provinsi
Terbentuk &
terfasilitasinya Dewan
SDA Provinsi agar dpt
berfungsi secara optimal
Diterbitkannya SK
Pembentukan TKPSDA
pd WS strategis nasional
dan terfasilitasinya
keg.TKPSDA
Terbentuk dan
meningkatnya fungsi
TKPSDA pada WS
strategis nasional
Terima kasih