Transcript 1. materi ANJAB N ABK - Dinkes Kab.Semarang
ANJAB, ABK
Lembaga Penjaminan Mutu
HAIRUR RAHMAN, M.Si
A. REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif TUJUAN UMUM Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/ masyarakat TUJUAN KHUSUS Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat
SASARAN:
•
Mengubah pola pikir
• •
Mengubah budaya kerja Mengubah perilaku Lembaga Penjaminan Mutu
2
1) Quick Win; 2) Manajemen Perubahan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksanaan; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6) Penyusunan Peraturan Perundang undangan; 7) Penataan Pengawasan Internal; 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
• • • • • • • • • • •
Melakukan Evaluasi jabatan Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai Menyusun uraian jabatan Menyusun profil kompetensi pegawai Menyusun standar kompetensi jabatan Menyusun job grading dan job pricing Menerapkan sistem penilaian kinerja, Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi Membangun/mengembangkan database pegawai Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi
Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan kinerja yang merupakan implikasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L
Lembaga Penjaminan Mutu
3
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
LATAR BELAKANG
• Dasar Hukum • Kondisi obyektif
SASARAN
• Perubahan Pola Pikir • Perubahan Budaya Kerja • Perubahan Perilaku
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kement erian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI POSTUR BIROKRASI 2025
ANALISA JABATAN
Uraian Jabatan Evaluasi Jabatan
SISTEM REMUNERASI
• • •
ORGANISASI
Redefinisi visi, misi, dan strategi Restrukturisasi
Analisis Beban Kerja
• •
TATALAKSANA
Business Process SOP • PENGUATAN UNIT ORGANISASI KEPEGAWAIAN • • PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN • • PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PENEGAKAN DISIPLIN PENEGAKAN KODE ETIK
SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)
•
Standar Kompetensi Jabatan
• Assesmen Kompetensi Individu • Sistem Penilaian Kinerja • Pengadaan dan Seleksi • Pengembangan dan Pelatihan • Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi • Pola Karir • Database Pegawai • PERBAIKAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 4
B. AMANAT UU NO. 5 TAHUN 2014 - ASN
“ selaras dgn UU No.43 TAHUN 1999 sebelumnya ”
PNS DIANGKAT DLM JABATAN Pasal 68 Ayat (1) PNS BERHAK ATAS GAJI YANG ADIL & LAYAK Pasal 79 Ayat (1) GAJI BERDASARKAN JABATAN Pasal 79 Ayat (2)
Lembaga Penjaminan Mutu
5
JABATAN ASN
Jabatan Pimpinan Tinggi
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Ka. LPNK); b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen, Sekjen LNS, Sestama, Staf Ahli Menteri, Setda Prov); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Direktur, Karo, Asdep, Setditjen, Set. Itjen, Kapus, Inspektur, Set.DPR, Ka.Balai, Setda Kab/Kota dan jab lain yg setara)
Jabatan Administrasi
a. Jabatan publik serta adm. pemerintahan dan pembangunan); b. Jabatan c. Jabatan Administrator Pengawas dilakukan oleh pejabat pelaksana); dan Pelaksana (memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan (mengendalikan pelaksanaan kegiatan yg (melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta adm pemerintahan dan pembangunan)
Jabatan Fungsional
Lembaga Penjaminan Mutu Keahlian a. Ahli Utma; b. Ahli Madya; c. Ahli Muda; dan d. Ahli Pertama Keterampilan a. Penyelia; b. Mahir; c. Terampil; dan d. Pemula
Evaluasi inti Analisa jabatan
Nama jabatan
Uraian tugas (ihtisar Jabatan)
Hasil kerja
Bahan kerja
Korelasi jabatan/ hubungan kerja
Lembaga Penjaminan Mutu
NAMA JABATAN BERPEDOMAN KEPADA PERKA BKN NO 3 TAHUN 2013
NAMA JABATAN DIBAGI MENJADI JABATAN STRUKTURAL,JABATAN FUNGSIONAL UMUM, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Lembaga Penjaminan Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu
HASIL KERJA
• •
DALAM MENENTUKAN HASIL KERJA HARUS BERSESUIAN DENGAN URAIAN TUGAS HASIL KERJA BENTUK DOKUMENT, LAPORAN HASIL DISPOSISI, RANCANGAN DLL
Lembaga Penjaminan Mutu
BAHAN KERJA
BAHAN KERJA HARUS BERSESUAIN DENGAN URAIAN TUGAS
BAHAN KERJA HARUS LENGKAP MISAL BAHAN KERJA UNTUK ANALISA JABATAN MISAL “PERKA BKN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG ANALISA JABATAN DAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2013 (DALAM HAL PELAKJANAAN ANALISA JABATAN)”
URUTAN BAHAN KERJA “ UU, PERATURAN PEMERINTAN, PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN MENTERI, PERKA BKN, PERKA LAN, PERDA, PERGUB, SURAT EDARAN GUBERNUR, SOP
Lembaga Penjaminan Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu
• • • •
VOLUME KERJA( KUANTITI) NORMA WAKTU/ WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN BKN ( 1 HARI=300 MENEIT; 1MINGGU=1500 MENEIT; 1BULAN=600 MENEIT; 1 TAHUN = 72000 PERMENDAGRI (1 HARI=7.5 JAM; 1 MINGGU=37.5 JAM; 1 BULAN = 150 JAM; 1 TAHUN= 1300 JAM)
Lembaga Penjaminan Mutu
1. JABATAN STRUKTURAL KELAS JAB. NILAI JABATAN 17
4.055 - 4.730
16
3.605 - 4.050
15 14 13
3.155 - 3.600
2.755 - 3.150
2.355 - 2.750
12
2.105 - 2.350
11
1.855 - 2.100
10
1.605 - 1.850
9 8
7 1.355 - 1.600
1.105 - 1.350
855 - 1.100
6 5 4 3 655 455 375 305 - 850 - 650 - 450 - 370 2 245 - 300 1 190 - 240
Lembaga Penjaminan Mutu Eselon
Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV
JABATAN STRUKTURAL Nama Jabatan
Dirjen, Sekjen, Deputi, Sesmen di Kementerian Sekretaris Utama, Deputi di LPNK, Staf Ahli Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Balai Besar Kepala Balai/UPT Kepala Subdit, Kepala Bagian Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian 14
2. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 15
3 2 1
8 7 6 5
4 14
13
12
11
10
9 KELAS JAB.
1 17 16
NILAI JABATAN JENJANG JABATAN SECARA UMUM TINGKAT TERAMPIL
3
TINGKAT AHLI
4
KEKHUSUSAN
5 2 4.055 - 4.730
3.605 - 4.050
3.155 - 3.600
2.755 - 3.150
2.355 - 2.750
2.105 - 2.350
1.855 - 2.100
1.605 - 1.850
1.355 - 1.600
1.105 - 1.350
855 Penyelia - 1.100 Pelaksana Lanjutan 655 455 375 850 650 450 Pelaksana Pelaksana Pemula 305 245 190 370 300 240 Utama Madya Muda Pertama
Dokter Utama Specialist Dokter Utama Guru Besar Lektor Kepala Dokter Madya Dokter Muda Dokter Pertama Lektor Asisten Ahli Assessor Utama Assessor Madya Assessor Muda Assessor Pertama
15
Lembaga Penjaminan Mutu
3. JABATAN FUNGSIONAL UMUM KELAS JAB.
1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
7 6 5 4 3
2 4.055
3.605
3.155
2.755
2.355
2.105
1.855
1.605
1.355
NILAI JABATAN
2 4.730
4.050
3.600
3.150
2.750
2.350
2.100
1.850
1.600
1.105
855 1.350
1.100
655 455 375 305 245 -
1
190 -
Lembaga Penjaminan Mutu
850 650 450 370 300 240
JABATAN FUNGSIONAL UMUM SECARA UMUM KEKHUSUSAN
3 4
Bendahara K/L Penganalisis/Analis, Bendahara Satker, Penelaah Permasalahan Hukum Sekretaris, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Keuangan, Pengolah Data, Verifikator, Ajudan Menteri Operator Komputer, Juru Bayar, Petugas Dokumentasi, Koordinator (Satpam), Sopir Presiden/Wapres Komandan Regu (Satpam), Sopir Menteri, Juru Masak Agendaris, Caraka, Petugas Keamanan (Satpam), Pengemudi (Sopir), Pemelihara Kantor, Petugas Pemulasara Jenazah.
Nakhoda Kapal Pengawas/Nahkoda Kapal Riset Nakhoda, Syahbandar Petugas Binatu Pramubakti, Pramu Kantor
16
I. 3. UNIT KERJA
Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Eselon IV Eselon III : Subbagian Analisa Jabatan : Bagian Analisa Jabatan Eselon II : Biro Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal
Lembaga Penjaminan Mutu
II. Ringkasan Tugas Jabatan Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi
Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan kementerian dan provinsi dengan cara perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Lembaga Penjaminan Mutu
Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why).
What (Apa yang dikerjakan?) :
Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan kementerian dan provinsi dengan cara perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya
How (Bagaimana mengerjakannya?) :
Dengan cara lisan dan Tertulis sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan
Why (Mengapa?)
dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Lembaga Penjaminan Mutu
III. Rincian Tugas Jabatan Setiap jabatan diartikan sebagai berisi sekelompok tugas.
Tugas “Proses mengolah bahan kerja, menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja”. Jumlah jenis tugas dalam jabatan antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) jenis tugas. Setiap tugas diuraikan dengan jelas menggunakan prinsip WHW yaitu gambaran tentang apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa/tujuan apa harus dikerjakan. Dalam menyusun rincian tugas, ada syarat dan norma yang harus ditaati agar rincian tugas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang “Siapa melakukan Apa”. Dengan demikian setiap pemangku jabatan benar-benar memahami apa tugas tugas yang harus dikerjakannya.
Lembaga Penjaminan Mutu
SYARAT DAN NORMA RINCIAN TUGAS 1. SYARAT ISI : A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK, CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT TANYA : - APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT) - BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW) - MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY) CONTOH : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
- (WHAT) - (HOW) - (WHY) : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI : AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
Lembaga Penjaminan Mutu
B. SIFAT TINGKATAN JABATAN 1) JABATAN STRUKTURAL : RINCIAN TUGASNYA MENCERMINKAN PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT : MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK, MEMBIMBING, MEMBINA, MENGKOORDINASIKAN , DSB CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD 1 BWHAN BERDSRKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/ PENYIMPANGAN.
2) JABATAN FUNGSIONAL : RINCIAN TGSNYA MENCERMINKAN PELAKS TGS TEKNIS OPERASIONAL SPT : MEMBUAT, MENGETIK, MENYUSUN, MENGOLAH, MENCATAT, DSB.
CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT DGN MESIN KOMPUTER AGAR DPT DIPROSES SELANJUTNYA.
2 Lembaga Penjaminan Mutu
22
2. NORMA RINCIAN TUGAS
A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT.
1) VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN : - APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT) - BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW) - MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY) WHAT Apa yang dikerjakan Tindak kerja + obyek kerja HOW Bagaimana cara pekerjaan itu dilakukan WHY Mengapa atau untuk tujuan apa pekerjaan itu dilakukan Mesin Peralatan Perkakas dan Alat Kerja yang digunakan atau cara melakukan tugas Tujuan tugas Lembaga Penjaminan Mutu
B. POLA SUSUNAN KALIMAT KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA.
PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA. POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN TUJUAN).
CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PREDIKAT : MERENCANAKAN OBYEK : KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB ANALISA JAB BAGIAN KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE) KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN Lembaga Penjaminan Mutu KEGIATAN
C. GAYA PENULISAN KALIMAT.
1) KALIMAT LANGSUNG : KALIMAT RINCIAN TGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIAN TGS. PREDIKAT MENUNJUKKAN APA YG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKAN TINDAK KERJA/PERBUATAN YG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB.
2) KALIMAT AKTIF : RINCIAN TGS MERUP RINCIAN ATAS TINDAKAN/PERBUATAN YG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT RINCIAN TGS HRS KALIMAT AKTIF YAITU KALIMAT YG PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
Lembaga Penjaminan Mutu
URAIAN TUGAS
Lembaga Penjaminan Mutu
26
PLANNING ORGANIZING Eselon II (Kepala Badan/Kepala Kantor/Kepala Biro) 1.
2.
3.
4.
5.
Mengkoordinasikan penyusunan program Bidang/Bagian berdasarkan tugas, permasalahan, dan kebijaksanaan yang ada; Merumuskan dan menetapkan Renstra Unit berdasarkan Rencana Strategic Pemerintah Daerah, usulan program dan permasalahan serta skala prioritas dibidangnya untuk kejelasan arah kebijaksanaan; Menyusun pedoman kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; Mendistribusikan tugas kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; ACTUATING CONTROLING
Tambahan
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mengendalikan Badan/Biro pelaksanaan dengan optimalisasi tugas; tugas membimbing, administratif mengarahkan dan dan teknis operasional mengawasi untuk Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas; Menjalin kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program; *)
Jika ada tugas spesifik dapat menjadi point tersendiri pada Actuating ini.
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan; Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja; Mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan/Biro yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya; berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kebijaksanaan; Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya;
Pelaporan
14.
Lembaga Penjaminan Mutu Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
PLANNING ORGANISING ACTUATING CONTROLING
Tambahan Pelaporan
Eselon III (Kepala Bagian/Kepala Bidang/ Kepala UPTD) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang/Sub Bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada; Menyusun rencana program berdasarkan usulan Sub Budang/Sub Bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Unit; Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan Renstra Unit; Mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya; Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas; Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program; *)
Jika ada tugas spesifik dapat menjadi point tersendiri pada Actuating ini.
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan; Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja; Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya; Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program; Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya; Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang/Bagian secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan; Lembaga Penjaminan Mutu
PLANNING ORGANISING ACTUATING CONTROLING
Tambahan Pelaporan
Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang) 1.
2.
3.
Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Renstra Unit; Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra Unit; Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan; 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
Menyelia (membimbing, pelaksanaan kegiatan “a” mengarahkan, (tugas pokok); dan mengawasi) Menyelia (membimbing, mengarhkan, dan mengawasi) pelaksanaan kegiatan “b” (tugas pokok); Menyelia (membimbing, pelaksanaan kegiatan “z” mengarahkan, (tugas tambahan); dan mengawasi) *)
Disesuaikan dengan tupoksi, jika jumlah kegiatannya banyak maka bisa menjadi beberapa kalimat/nomor.
Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan; Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja; Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya; Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan; Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya; Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan; Lembaga Penjaminan Mutu
TAHAPAN TUGAS
Lembaga Penjaminan Mutu
30
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN PUNCAK (LEVELI) :
MERUMUSKAN SASARAN MERENCANAKAN MENGORGANISASIKAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN MENGENDALIKAN MENGOORDINASIKAN MENGARAHKAN MEMBINA, DLL Lembaga Penjaminan Mutu
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) : MERUMUSKAN SASARAN MEMBINA MENGARAHKAN MENGOORDINASIK AN MENYELENGGARAKAN MENGEVALUASI MELAPORKAN DLL Lembaga Penjaminan Mutu
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) : MEMBAGI TUGAS MEMBERI PETUNJUK MERENCANAKAN OPERASIONAL MENGATUR MENGEVALUASI MELAPORKAN MENYELIA DLL Lembaga Penjaminan Mutu
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) : MEMBAGI TUGAS MEMBIMBING MEMBERI PETUNJUK Lembaga Penjaminan Mutu MEMERIKSA MENGECEK MENGOREKSI MENGONTROL MEMBUAT LAPORAN MERENCANAKAN KEGIATAN, DLL
KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS TEKNIK ATAU TGS NON MENEJERIAL/FUNGSIONAL: MENGAJAR MEMBUAT MEMINDAHKAN MENYUSUN MEMASANG MENGEMUDIKAN MENGHITUNG MENYALIN MENGETIK MENARIK MELAYANI MENGANALISIS MENGOLAH MENYORTIR MENYIMPAN Lembaga Penjaminan Mutu MENGAGENDA MEMASUKKAN MENCATAT MENGELUARKAN MENGUMPULKAN MENGHIMPUN MENGGANDAKAN MEMBUBUHKAN MENGOMPILASI MENGGOLONGKAN MEMASANG MEWAWANCARAI MENABULASIKAN MENGANTARKAN MENYAMPAIKAN
CONTOH : Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi (Struktural) Rincian Tugas:
1.
2.
3.
4.
Merencanakan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi sesuai evaluasi tahun sebelumnya dan menyiapkan TOR (Term of Reference) sebagai rencana kegiatan per tahun anggaran; Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing; Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal; Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
Lembaga Penjaminan Mutu
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi; 6. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri, provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; 7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang pekerjaan baik secara internal maupun eksternal; 8. Mengoreksi draft konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep; 9. Melaksanakan dukungan kegiatan sosialisasi peraturan sesuai bidang tugas agar imflementasi dilapangan sinkron dn konsisten;
Lembaga Penjaminan Mutu
10. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya; 11. Menyiapkan draft naskah dinas termasuk draft peraturan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas baik di pusat maupun daerah; 12. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat; 13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
Lembaga Penjaminan Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu CONTOH : Nama Jabatan : Analis Jabatan (JFU) Rincian Tugas : 1. Menyusun instrumen pengumpulan data jabatan dengan membuat kuesioner dan panduan wawancara sebagai alat pengumpulan data jabatan.
2. Mengumpulkan menyampaikan kuesioner kepada pegawai dan melakukan data komponen Kemdagri.
jabatan wawancara dengan serta pengamatan terhadap organisasi dan tata kerja setiap unit organisasi di lingkungan 3. Mengolah data jabatan dengan mempelajari tugas, fungsi unit, struktur organisasi, tata hubungan kerja, serta mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
Lembaga Penjaminan Mutu 4. Menganalisis data jabatan berdasarkan pengelompokkan tugas, kesesuaian syarat, hasil kerja dan waktu pelaksanaan tugas untuk merumuskan informasi jabatan.
5. Menyusun uraian jabatan dengan merumuskan identitas jabatan, hasil kerja jabatan, bahan kerja, perangkat kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan serta persyaratan jabatan.
6. Menyusun berbagai informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan, kamus jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan atau bentuk lain untuk berbagai keperluan.
CONTOH : Nama Jabatan : Agendaris (JFU) Rincian Tugas: 1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk, mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah dinas serta permasalahannya dalam buku agenda agar surat/ naskah dinas tercatat; 2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala Biro untuk didisposisi; 3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat diproses lebih lanjut; Lembaga Penjaminan Mutu
4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah dinas keluar dan mencatat dalam buku agenda agar surat/naskah dinas siap dikirim; 5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan keluar secara berkala sebagai bahan laporan rutin.
6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang sudah diproses dalam box file sesuai tata cara penyimpanan agar surat/naskah dinas mudah ditemukan bila dibutuhkan; 7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala Biro di papan tulis agar dapat mengikuti kegiatan rapat tepat waktu.
Lembaga Penjaminan Mutu
IV. Wewenang
Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang
.
Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai.
Kata Kunci: meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai
Lembaga Penjaminan Mutu
Contoh wewenang Operator Komputer: Menggunakan perangkat computer dengan baik Menyajikan data yang diperlukan Dst Contoh wewenang Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov.
Membimbing dan menegur bawahan Menilai DP-3 Memberi reward and punishment kepada bawahan Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
Membuat laporan.
Lembaga Penjaminan Mutu
V. Tanggung Jawab
Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan
.
Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain itu bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan kerja, dan kepada orang lain.
Kata kunci: keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, kualitas, keuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan, kelayakan.
Lembaga Penjaminan Mutu
Contoh tanggung jawab Operator Komputer: Keakuratan hasil ketikan sesuai dengan standar pengetikan.
Menjaga file dan computer dari kerusakan Dst Contoh tanggung jawab Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov - Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
- Kebenaran data dan informasi.
- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
- Kelayakan distribusi tugas.
- Kerahasiaan bidang tugas.
Lembaga Penjaminan Mutu
VI. Hasil Kerja Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS. Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja .
Hasil kerja dapat berupa : - Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik.
- Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik.
CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program 2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU) Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai Lembaga Penjaminan Mutu
CONTOH : 1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi a.
Hasil Kerja :
Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi; b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan; c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan; d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan; e. Terbinanya karier bawahan; f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan; i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas; j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan bidang analisa jabatan; k. Dokumen/Draft Kebijakan l. Laporan hasil rapat; m.Laporan hasil kegiatan.
Lembaga Penjaminan Mutu
VII. Bahan Kerja merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja. Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat berupa data atau benda.
CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU) Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah 2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja Bahan Kerja : Aplikasi Program : Data Program Lembaga Penjaminan Mutu
CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu
VIII. Perangkat Kerja Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik sesuai dengan jabatannya.
CONTOH : 1. Nama Jabatan Hasil Kerja : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU) : Entrian Data Perangkat Daerah Bahan Kerja Alat Kerja : Data Perangkat Daerah : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook 2. Nama Jabatan Hasil Kerja : Pengaplikasi Program (JFU) : Aplikasi Program Alat Kerja Bahan Kerja : Data Program : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook 3. Nama Jabatan Hasil Kerja Alat Kerja : Bendaharawan : Laporan Keuangan : Alat tulis dan kalkulator Lembaga Penjaminan Mutu
CONTOH : Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural) a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook Lembaga Penjaminan Mutu
IX.
X. XI. XII. Hubungan Kerja
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
Keadaan Tempat Kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
Upaya Fisik
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
Kemungkinan Risiko Bahaya
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II. Syarat Jabatan
13.1. Pangkat 13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis 13.3. Keterampilan 13.4. Pendidikan 13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan 13.6. Pengalaman Kerja : 13.7. Bakat 13.8. Temperamen 13.9. Minat : : : minimal S1 jurusan Manajemen Pemerintahan Diklatpim IV /ADUMLA : : : Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis kecakapan verbal untuk berkomunikasi mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik : menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/informasi Sehat Jasmani & Rohani
Contoh : PETA JABATAN KEPALA BIRO ORGANISASI Kepala Bagian Analisa Jabatan Kepala Bagian Kelembagaaan Kepala Sub Bagian Anjab Kem & Prov Kepala Sub Bagian Anjab Kabupaten/ Kota Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kem & Prov Analis Jabatan Evaluator Lap Hasil Anjab Kem & Prov Analis Jabatan Evaluator Lap Hasil Anjab Kab/Kota Penyusun Bahan Organisasi Kem & Prov Evaluator Org Kem & Prov Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kab/Kota Penyusun Bahan Organisasi Kab/Kota Evaluator Perangkat Daerah Lembaga Penjaminan Mutu