Transcript PowerPoint – UNDUH DISINI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
BADAN LITBANG KEHUTANAN
PUSAT LITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN
DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN
TAHUN 2014
Yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah Atasan Langsung
masing masing.
Pelanggaran disiplin PNS Bukan Delik Aduan, oleh karena itu setiap atasan
langsung mengetahui / mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran
disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib
menindak lanjuti.( Psl. 23 ayat(l))
Atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang
dilakukan bawahannya, tetapi tidak memproses atau melapor kepada
atasannya, maka ybs juga dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama
dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran.(Psl. 21).
Pelanggaran disiplin = Seluruh tindakan/ perbuatan yang bersifat negatip,
karena bertentangan dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi PNS, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak
berkaitan dengan kedinasan, sehingga termasuk melanggar kewajiban dan
atau larangan ( Psl. 3 dan atau 5).
1. Hukuman disiplin Ringan
a) Teguran lisan
b) Teguran tertulis
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang
a) Tunda KGB selama 1 tahun
b) Tunda kenaikan pangkat selama 1 tahun
c) Turun pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
3.
Hukuman Disiplin Berat.
a) Turun pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
b) Pemindahan dalam rangka turun jabatan setingkat lebih rendah.
c) Pembebasan dari jabatan
d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
e) Pemberhentian tidak dng hormat
1.
• Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis (Psl. 23
ayat 1)
2.
• Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan dgn tanggal
disuruh menghadap untuk diperiksa minimal 7 hari kerja.( Psl. 23
ayat 2)
3.
• Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada
surat panggilan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan, tetapi
apabila tdk hadir maka dilakukan pemanggilan ke dua( Psl. 23
ayat 3).
4.
• Pemanggilan ke dua dibuat selambat-lambatnya 7 hari setelah
tanggal seharusnya ybs hadir pada panggilan pertama (Psl. 23
ayat 3)
5.
6.
.
7
• Jarak antara tanggal pembuatan surat panggilan ke 2 dengan
tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7
hari kerja
• Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan
pada surat panggilan tersebut, maka dilakukan pemeriksaan
• Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran
disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui,
dan dapat dijadikan bahan pertimbangan
menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan
kepadanya ( Psl. 23 ayat 4).
PNS YG DIKETAHUI
DIDUGA MELAKUKAN
PELANGGAR AN
DISIPLIN
PEMANGGILAN I
SECARA TERTULIS
OLEH ATASAN
LANGSUNG
7 HARI KERJA
HADIR
Atasan langsung
memperkaya
informasi mencari
bukti yang
diperlukan dari
orang yang
dianggap
mengetahui/
pemberi informasi
(Psl. 26)
PEMERIKSAAN
TIDAK HADIR
PEMANGGILAN II
7 HARI KERJA
HADIR
PEMERIKSAAN
TDK HADIR
PENJATUHAN HUKUMAN
DISIPLIN OLEH PEJABAT
YANG BERWENANG
BERDASARKAN ALAT
BUKTI & KETERANGAN
YG ADA
Dilakukan secara tertutup
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR DISIPLIN PNS
PEMERIKSAAN
DILAKUKAN OLEH ATASAN
LANGSUNG / TIM YANG
DIBENTUK
Tujuan Pemeriksaan :
1. Benar atau tidak PNS tersebut melakukan
pelanggaran disiplin
2. Mengetahui
faktor-faktor
yang
mendorong atau menyebabkan PNS tsb
melakukan pelanggaran disiplin.
3. Mengetahui dampak dan akibat dari
pelanggaran disiplin tersebut.
KEWAJIBAN PNS :
1. Wajib menjawab semua pertanyaan.
2. Jika tidak menjawab, PNS tersebut
dianggap mengakui pelanggaran disiplin
Apabila PNS yang diperiksa mempersulit
pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi
hambatan untuk menjatuhkan hukuman
disiplin berdasarkan bukti- bukti yang ada
Hasil pemeriksaan
Pemeriksaan :
harus
dituangkan
dalam
bentuk
Berita
Acara
Harus di tandatangani oleh Atasan langsung / Tim Pemeriksa dan PNS yang
diperiksa
Jika menurut pendapat PNS isi BAP tidak sesuai, pemeriksa wajib
memperbaikinya.
Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP , maka
BAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan
catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak
bersedia menandatangani BAP. BAP tersebut sah dan tetap dijadikan dasar
penjatuhan Hukuman Disiplin.
PNS yang diperiksa berhak mendapatkan copy BAP
Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan “dan “Jawaban”
Kejujuran merupakan pertimbangan dalam menentukan hukuman
Utarakan bahwa pengakuan dalam BAP hanya salah satu bukti
1.
• Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat
Dipertanggung jawabkan).
2.
• Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya
(jangan beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan
yang telah diperoleh, kecuali ybs tidak mengaku atau untuk
menggali keadaan yang sebenarnya).
3.
4.
• Pertanyaan selanjutnya sebaiknya bersumber dari jawaban
sebelumnya
• Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti /
informasi yang ada pada saudara sesuai dengan substansi
pertanyaan
5.
6.
7.
8.
• Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/informasi
berikutnya, demikian seterusnya sampai ybs mengaku.
• Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang mendorong
ybs melakukan perbuatan tersebut.
• Tanyakan juga tetang akibat/ dampak perbuatannya terhadap
ybs, kantor, pemerintah (untuk mengetahui tingkat kesadaran
dan kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan tsb)
• Tanyakan
juga
tentang
kebenaran
jawabannya,
keterpaksaan ybs dalam menjawab (untuk menghindari
pencabutan keterangan kemudian).
Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin ada pd atasan
yg lebih tinggi atau pejabat lain. Harus dibuatkan LHP
Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir untuk diperiksa,
disusun LHP yang memuat intisari dari pemeriksaan ybs, yang
terkait, bukti-bukti, informasi yang diperoleh pemeriksa.
LHP juga memuat analisa antara perbuatan ybs dengan peraturan
yang terkait.
LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.
Jika kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin :
Atasan Langsung
PNS tersebut
Pejabat yang Lebih Tinggi
WAJIB
Menjatuhkan
Hukuman Disiplin
Atasan langsung PNS, wajib
melaporkan
secara hierarki disertai BAP
Ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum
Tujuan
Sebelum menjatuhkan
-Sikap menyesal dan tidak mengulangi
Pembinaan
Mempelajari dengan
teliti hasil pemeriksaan
PNS Yang Melakukan Beberapa
Pelanggaran
PNS yang pernah
dijatuhi HD
perbuatannya.
PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran
disiplin.
Latar
Belakang
Faktor Faktor
&
Dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin
Terberat
Melakukan Kembali
Pelanggaran Yang Sama
Dijatuhi HD Lebih Berat
1.Latar Belakang
Perbuatannya
• Terpaksa
dilakukan
atau
tidak.
• Disengaja
atau
tidak.
• Direncanakan atau
tidak.
• Ada atau tidak
keuntungan ybs /
orang lain atas
perbuatan tsb.
2.Berat / ringannya
dan banyaknya
pelanggaran
• Pernah dilakukan PNS
atau tidak.
• Bertentangan atau tidak
dengan
program
pemerintah.
• Melanggar
prinsipprinsip
kenegaraan
atau tidak.
• Resistensi tinggi atau
tidak terhadap PNS lain
atau masyarakat.
3.Akibat
pelanggaran
• Ada
dampak
negatif
terhadap
unit kerja/Instansi/
Pemerintah.
• Menurunkan citra
negatif PNS pada
unit kerja/Instansi/
Pemerintah.
• Menghalangi
pelaksanaan tugas
unit kerja / Instansi
/ Pemerintah.
4. Dampak jenis
hukuman
terhadap ybs
• Apakah
jenis
tersebut
akan
memberikan efek
jera atau tidak
terhadap ybs
• Cepat atau tidak
dampaknya
kepada ybs.
• Mempengaruhi
psikologis
ybs
atau tidak.
5. Kesesuaian
dengan peraturan
6.
Kejujuran
Penyesalan ybs.
/
• Apakah
telah
ditetapkan limitatif
dalam
peraturan
atau tidak. ( misal
:Kawin/ Cerai, Tidak
Masuk Kerja).
• Apakah mempersulit
atau tidak.
• Apakah
ada
kemungkinan
akan
mengulangi
perbuatannya
atau
tidak.
• Apakah
perbuatan
tersebut telah pernah
dilakukan sebelumnya
atau tidak.
1.
• Apabila menurut pertimbangan atasan langsung bahwa
hukuman yang setimpal untuk bawahannya tersebut masih
kewenangannya untuk menjatuhkan, maka atasan langsung
tersebut membuat, menandatangani dan menyerahkan SK
hukuman disiplin tsb kepada bawahannya (Psl. 24 ayat 3
huruf a).
2.
• Apabila menurut pertimbangan atasan langsung hukuman
yang setimpal dengan pelanggaran bawahannya telah menjadi
kewenangan atasan yang lebih tinggi untuk menjatuhkan,
maka atasan langsung tersebut membuat laporan dan
dilampiri BAP, LHP serta disampaikan secara hirarkhis (Ps.24
Ayat 3 huruf b)
3.
• Laporan Atasan Langsung tersebut memuat dasar dasar
pertimbangan dan saran
4.
5.
• Apabila menurut pertimbangan pejabat yang
menerima laporan bahwa saran atasan langsung
dapat
disetujui,
maka
pejabat
tersebut
menjatuhkan hukuman disiplin, tetapi apabila
menurut pertimbanganya BAP, LHP yang ada
belum memadai, dapat dibentuk Tim pemeriksa
(Psl. 25).
• Apabila menurut pejabat yang menerima
laporan bahwa hukuman yang setimpal
untuk pelanggaran tersebut adalah
hukuman yang lebih berat lagi, dan
kewenangan menjatuhkannya berada pada
pejabat yang lebih tinggi lagi, maka
pejabat tersebut membuat laporan lagi
No
1
2
PJBW yg
Menghukum
Presiden
PPK Pusat
MENTERI
Jenis
Kepegawaian
Semua
PNS Instansi
PJB yg Dihukum
• Eselon I
1. Eselon I
2. Jenjang Utama
Jenis Hukuman
Pasal 7 ayat
(4) huruf b, c,
d, e.
Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf
a
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
3. IV/d-IV/e
Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf
a, d, e.
4. Eselon II, Madya/ Penyelia Pasal 7 ayat (3), (4)
5. Eselon II yg bertanggung
jawab langsung kpd PPK
Pasal 7 ayat (2), (3), (4)
6. IV/a-IV/c
Pasal 7 ayat (3), (4) huruf
a,d,e
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
7. Eselon III, Muda/ Penyelia
ke bawah
8. Ill/d ke bawah
Pasal 7 ayat (3) huruf c, (4)
huruf a, d, e.
3 Eselon I
4 Eselon II
5
6
Eselon III
Eselon IV
PNS Instansi
PNS Instansi
PNS Instansi
PNS Instansi
1. Eselon II, Jenjang
Madya, IV/a - IV/c
2. Eselon III,
Muda/Penyelia, lll/b - lll/d
1. Eselon III, Muda,
Penyelia, lll/c-lll/d
2. Eselon IV, Pretama/
Pelaksana Lanjutan, ll/clll/b
Pasal 7 ayat (2)
1. Eselon IV,
Pertama,Pelaksana
Lanjutan,ll/c - lll/b
Pasal 7 ayat (2)
2. Eselon V,
Pelaksana/Pelaksana
Pemulall/a - ll/b
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
1. Eselon V,
Pelaksana/Pelaksana
Pemulall/a - ll/b
Pasal 7 ayat (2)
2. I/a - I/d
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
Pasal 7 ayat (2)
Pasal 7 ayat (3) huruf a, b.
Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan
berat maka PPK (atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa )
Tim Pemeriksa
Terdiri Dari :
Susunan Tim
Pemeriksa
Syarat :
1. Atasan langsung
2. Unsur Pengawasan
3. Unsur Kepegawaian
1. 1
(satu)
orang
Ketua
merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang Sekretaris
merangkap anggota;
3. paling kurang 1 (satu) orang
anggota.
tidak boleh berpangkat atau
memangku jabatan yang lebih
rendah dari PNS yang diperiksa.
Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc)
tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang
menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain
diduga
melakukan
pelanggaran
disiplin
dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat, PNS yang diperiksa dapat di bebaskan sementara
dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya
PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya,
tetap masuk kerja
dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundangundangan
• Pada perinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada
yang dihukum (Psl. 31 ayat 2).
• Paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan;
• Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup;
• Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada dikantor, atau tidak bersedia
hadir untuk menerima SK Hukuman Disiplin, maka dibuat surat
panggilan secara tertulis;
• Apabila PNS tidak hadir, atau tidak bersedia hadir ke kantor,
keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui
alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya, dengan
demikian dianggap telah diterima
PNS yg dijatuhi hukuman disiplin
pemberhentian, sejak menerima SK
atau dianggap telah diterima, tidak
dapat bekerja dan tidak dapat
dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi
yang
mengajukan
banding
dan
mengajukan permohonan izin untuk
dapat tetap bekerja selama banding
serta mendapat izin dari PPK.
Upaya Administratif : prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
Hukuman Disiplin yg dijatuhkan
• DIAJUKAN TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN YANG BUKAN
DIJATUHKAN OLEH PPK DAN BUKAN TINGKAT RINGAN;
• 14 HARI KERJA SEJAK KEPUTUSAN DITERIMA DAN DITUJUKAN
KEPADA ATASAN PEJABAT YANG MENGHUKUM
• PEJABAT YG MENGHUKUM WAJIB MENANGGAPI KEBERATAN
DALAM TEMPO 6 HARI KERJA SEJAK MENERIMA TEMBUSAN
KEBERATAN
•ATASAN PEJABAT YANG MENGHUKUM HARUS MENGAMBIL KEPUTUSAN
DALAM TEMPO 21 HARI KERJA SEJAK MENERIMA KEBERATAN
•APABILA DALAM TEMPO 21 HARI KERJA ATASAN PEJABAT YANG MENGHUKUM
TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YANG DITERIMANYA, MAKA
HUKUMAN DISIPLIN YANG TELAH DIJATUHKAN BATAL DEMI HUKUM
• Surat Banding Administratif Harus Ditujukan dan Disampaikan kepada
BAPEK dan Tembusan Ke PYBM (Pejabat yang Berwenang Menghukum).
• Bisa Diserahkan Langsung ke BAPEK atau Melalui Jasa Pengiriman
• Tenggang Waktu 14 Hari Sejak SK Diterima
• Perhitungan 14 hari, sejak SK Diterima s.d Tanggal Diterima BAPEK
Bagi yang Disampaikan Langsung atau Sejak SK Diterima s/d Cap
Pos Bila Disampaikan Melalui Pos
• Surat Banding Administratif Harus Memuat Alasan Banding yang
Berkaitan Tuduhan Pelanggaran Disiplin Disertai Bukti-Bukti yang Sah
• PPK Menerima Tembusan Banding Administratif Wajib Memberikan
Tanggapan / dan Bukti Pelanggaran Disiplin Ybs. Paling Lama 21
Hari Kerja Sejak Tanggal Diterima Tembusan Banding Administratif
• Tanggapan PPK Harus Menanggapi Satu Persatu Alasan Sanggahan
Pelanggaran Disiplin yang Disampaikan dalam surat Banding
Administratif.
• Tanggapan dan / Atau Bukti Pelanggaran Disiplin
Kepada BAPEK.
Disampaikan
• PNS yang mengajukan Banding Administratif dapat mengajukan Izin
Bekerja selama Banding Administratif
• Di Izinkan Kerja Atau Tidak Pada Masa Banding Administratif Ke
BAPEK Menjadi Kewenangan PPK dengan Memperhatikan
Dampaknya Terhadap Lingkungan Kerja.
• PNS Meninggal Pada Saat Mengajukan Keberatan atau Banding
Administratif Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS
• Mencapai BUP:
Keberatan : Maka Dianggap Telah Selesai Hukumannya
• Banding Administratif : Harus Menunggu Keputusan BAPEK
• PNS yang Sedang Menunggu Keputusan BAPEK, Tetapi Kemudian
Meninggal Dunia Maka Ybs Diberhentikan Dengan Hormat
• PNS yang Sedang Mengajukan Keberatan
Administratif Tidak Boleh Diberikan KP & KGB.
• Sifat Keputusan BAPEK  Final dan Mengikat.
• Jenis
Keputusan BAPEK
Memperingan, Membatalkan.
:
Memperkuat,
Atau
Banding
Memperberat,
Dapat di izinkan
apabila;
• keahliannya
sangat
dibutuhkan atau;
• sedang
mengerjakan
pekerjaan yang
tdk
mungkin
dilanjutkan pns
lain.
Tidak dapat di izinkan apabila :
- tdk memenuhi syarat yg dpt di izinkan,atau
- Tidak dapat di izinkan apabila memenuhi syarat
yg dpt di izinkan,tetapi;
• apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan ybs
akan melanjutkan/mengulangi perbuatannya.
• apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan ybs
akan menghilangkan bukti pelanggarannya.
• apabila ybs tetap bekerja, ada kemungkinan
meresahkan pns lain dan kemungkinan merusak
citra pns,atau citra unit kerja, instansi/Pemerintah
• PNS dalam proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan
KP & Pindah Instansi;
• PNS sedang menjalani Hukuman Disiplin tidak dapat diberikan
KGB & KP;
• PNS sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan
KGB & KP dan Pindah Instansi s/d ada keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
• CPNS yg dijatuhi HD sedang/berat dinyatakan tidak memenuhi
syarat untuk diangkat menjadi PNS & Diberhentikan Dengan
Hormat /Tidak Dengan Hormat.