Transcript Permen 14/2013 - Surabaya 2 Excellence

PERATURAN TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
1. Undang- Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
2. Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah
terakhir dengan PP 92/2010
7. PP 29/2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana diubah dengan
PP 59/2010
8. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
terakhir dengan Perpres 70/2012
9. Perpres 84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
10. Perka No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Terakhir Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
PERATURAN TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
11. Permen PU 05/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan usaha
Jasa Konstruksi Asing.
12. Permen PU 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Permen PU 14/2014
13. Permen PU 08/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
Konstruksi
ETIKA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tertib dan bertanggungjawab
Profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
Tidak saling mempengaruhi
Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai
kesepakatan tertulis para pihak;
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam PengadaanBarang/Jasa;
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
KKN
Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan,terkait PBJ
DASAR
PERUBAHAN PERMEN 07/2011
1.
2.
3.
4.
5.
Menyesuaikan dengan Perpres 70/2012
Menyesuaikan dengan ketentuan baru
Menyederhanakan proses pengadaan
Mendukung penyerapan anggaran
Menghilangkan terjadinya multitafsir
PEMAKETAN PEKERJAAN
1. Pemaketan sebanyak-banyaknya untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
2. Dalam melakukan pemaketan dilarang:
• menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa
lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
• menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan
oleh usaha kecil;
• memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari pelelangan; dan/atau
• menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif
dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2013
1. Segmentasi
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar, diperuntukkan bagi usaha kecil,
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak
dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
b. Paket pekerjaan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecil.
c. Paket pekerjaan jasa konsultansi perorangan ≤ Rp 250 juta.
2. Penerbit Jaminan
a. Paket pekerjaan konstruksi ≤ Rp 2,5 Miliar dan jasa konsultansi ≤ Rp 750 juta
menggunakan
surat
jaminan
→
Bank
Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi dengan substansi sesuai yang tercantum
dalam standart dokumen Permen 14/2013. (akan direvisi)
b. Paket pekerjaan konstruksi > Rp 2,5 Miliar dan jasa konsultansi > Rp 750 juta
menggunakan surat jaminan → Bank Umum. (akan direvisi)
3. Metode Pelelangan dan Kriteria Evaluasi
a. Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
b. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, terintegrasi,
dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia
Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas
dengan prakualifikasi.
c. Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks,
terintegrasi, atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah), harus menggunakan persyaratan/kriteria evaluasi
teknis yang ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait
untuk menghindari persyaratan/ kriteria yang diskriminatif dan/ atau
pertimbangan yang tidak obyektif.
EVALUASI
PENAWARAN
4. Evaluasi Penawaran
Harga
NO
a. Evaluasi dokumen
penawaran harus
berdasarkan pada
pedoman evaluasi
penawaran yang
ditetapkan dalam
Dokumen
Pengadaan.
b. Harga penawaran
yang nilainya di
bawah 80% HPS.
Penetapan
Harga Penawaran
<80% HPS
WAJAR
YES
Klarifikasi
Kewajaran
Harga
TIDAK
WAJAR
Gugur
MENOLAK
TERIMA
Jaminan Pelaksanaan
dinaikan sebesar 5% dari
HPS
Gugur
Penetapan
Evaluasi Kewajaran Harga di bawah 80% HPS :
1) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan,
dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata
pembayaran utama;
2) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan
peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
3) Hasil penelitian butir 1) dan butir 2) digunakan untuk menghitung harga satuan
yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
4) Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung total harga
penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf d. dihitung berdasarkan volume
yang ada dalam daftar kuantitas dan harga.
Apabila hasil evaluasi > harga penawaran → tidak wajar dan gugur.
Apabila hasil evaluasi ≤ harga penawaran → wajar, tidak gugur, jaminan
pelaksanaan menjadi
sebesar 5% dari HPS
5. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)
 Dalam dokumen pengadaan, PPK harus menyampaikan identifikasi bahaya
yang akan timbul akibat pekerjaan tersebut.
 Dalam dokumen penawaran, Penyedia harus mengisi bentuk pengendalian
dari identifikasi bahaya dan membuat sasaran serta program K3
 Evaluasi teknis Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
(RK3K) dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian
risiko bahaya K3.
Catatan :
Evaluasi teknis terhadap RK3K :
 RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara
umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3;
 Diharapkan masing-masing Direktorat Jenderal membuat pedoman dalam
penilaian terkait evaluasi teknis K3;
 Penerapan SMK3 berdasarkan Permen PU no.9 tahun 2008 tentang SMK3.
6. Penetapan Pemenang Pek. Konstruksi
(alat/personil sama untuk penawaran beberapa paket)
a. Mengikuti beberapa paket pek. konstruksi dalam waktu bersamaan &
menawarkan peralatan sama, hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada
1 paket → klarifikasi menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan,
sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan
dinyatakan gugur.
b. Dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis
dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 paket.
c. Mengikuti beberapa paket pek. Konstruksi/jasa konsultansi dalam waktu
bersamaan & menawarkan personil sama, hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 paket → klarifikasi menentukan personil tersebut akan
ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan
tidak ada dan dinyatakan gugur.
7. Sanggahan
banding
dan
sanggahan
a. Dalam hal jawaban sanggahan
banding
menyatakan
pelelangan/seleksi gagal dan
harus dilakukan evaluasi
ulang, maka tidak ada
sanggahan dan sanggahan
banding
terhadap
hasil
evaluasi ulang.
b. Apabila peserta keberatan
terhadap hasil evaluasi ulang
dapat mengajukan pengaduan
yang ditujukan kepada APIP
K/L/D/I bersangkutan.
8. Penunjukan Langsung (Lelang Ulang Gagal)
Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Pokja ULP dapat
melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
b. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan
Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.
9. Keterlambatan (Melewati Tahun Anggaran)
a. Keterlambatan & akan melampaui TA berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat
diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 dari
nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan
menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari tersebut dapat melampaui TA berjalan.
b. Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui TA berjalan, diterbitkan
adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa
pekerjaan yang akan diselesaikan.
c. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan, dinilai Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan
pekerjaan.
Catatan:
Sesuai Permenkeu No 25/PMK05/2012 tanggal 7 Februari 2012
10. Material On-Site
Besaran yang akan dibayarkan dari material on site berkisar antara 50% sampai dengan 70%, dengan
ketentuan:
a. Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan
uji fungsi (commisioning) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
2) Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3) Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4) Disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
5) Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak
manapun; dan
6) Keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan
fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
b. Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa, butir a.2) dan butir
a.3) tidak diperlukan;
c. Pembayaran untuk item atau kontrak harga satuan.
11
Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
EVALUASI PENAWARAN :
o Harus berpedoman pada tata cara/ kriteria yang mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
o Dilarang mengubah, menambah dan/ atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah
batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran/ Kualifikasi.
o Pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dilaksanakan secara
full elektronik (e-procurement)
o Jawaban sanggah banding oleh Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi untuk
pelelangan sederhana/ pemilihan langsung ( ≤ Rp. 5 miliar) dan seleksi sederhana ( ≤ Rp. 200
juta ).
o Kriteria evaluasi yang menggunakan sistem gugur ambang batas atau sistem nilai harus
mendapat persetujuan dari Eselon I yang bersangkutan.
o Penyedia pekerjaan konstruksi yang mengajukan penawaran dibawah 80% HPS dapat ditunjuk
sebagai pemenang pelelangan apabila harga penawaran dapat dibuktikan wajar.
“ Billing Rate ”
(SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013)
BESARAN MAKSIMAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERASI) UNTUK TENAGA AHLI
BERPENDIDIKAN (S1, S2, S3) BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI & SERTIFIKASI
PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )
Klasifikasi
1
AHLI MUDA
AHLI MADYA
AHLI UTAMA
Tahun
Pengalaman
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rupiah Per
Bulan
S1
3
21,100,000
22,900,000
24,600,000
26,400,000
28,200,000
30,000,000
31,700,000
33,500,000
35,300,000
37,100,000
38,800,000
40,600,000
42,400,000
44,100,000
45,900,000
47,700,000
49,500,000
51,200,000
53,000,000
54,800,000
Tahun
Pengalaman
Rupiah Per
Bulan
4
S2
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29,500,000
31,600,000
33,600,000
35,800,000
37,800,000
39,800,000
41,900,000
43,900,000
46,100,000
48,100,000
50,100,000
52,200,000
54,200,000
56,200,000
58,400,000
60,400,000
Tahun
Pengalaman
Rupiah Per
Bulan
6
S3
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
41,400,000
43,700,000
46,000,000
48,200,000
50,400,000
52,800,000
55,000,000
57,200,000
59,400,000
61,800,000
64,200,000
66,800,000
• Sebagai acuan penyusunan HPS/RAB Pekerjaan Konsultansi
di Kementerian PU
• Biaya langsung personil Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Maksimal
TABEL BESARAN INDEKS WILAYAH PROVINSI DI INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA (BENCHMARK )
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Kepulauan Bangka Belitung
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI. Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Indeks
1.010
0.935
0.935
0.921
0.892
0.907
0.904
0.968
0.871
0.880
0.909
1.000
0.781
0.760
0.816
0.772
0.861
0.913
0.897
0.857
0.952
0.969
0.992
0.929
0.869
0.882
0.927
0.932
0.826
0.882
0.867
1.117
1.064
Permen 14/2013
Permen 07/2014
Semula
Dirubah
Pasal 4b
Pasal 4
① Penggunaan surat jaminan untuk paket ① Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi
pekerjaan konstruksi s/d Rp. 2,5 M dan Jasa
diatur sebagai berikut :
Konsultansi s/d Rp. 750 juta menggunakan
a) Surat jaminan penawaran, surat jaminan
surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank
pelaksanaan, surat jaminan pemeliharaan, atau
Umum/Perusahaan
surat jaminan sanggahan banding untuk paket
Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat
pekerjaan s/d Rp. 50 M dapat diterbitkan oleh
mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan
Bank
Umum/Perusahaan
diserahkan oleh Penyedia barang/jasa kepada
Penjaminan/Perusahaan Asuransi, bersifat
PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya
mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan
kewajiban Penyedia barang/jasa dengan
diserahkan oleh Penyedia barang/jasa Kepada
substansi sesuai yang tercantum dalam
PPK/ Kelompok Kerja ULP.
dokumen Pengadaan.
② Penggunaan surat jaminan untuk paket
pekerjaan konstruksi diatas Rp. 2,5 M dan
jasa konsultansi diatas Rp. 750 juta
menggunakan
surat
jaminan
yang
dikeluarkan oleh Bank Umum, bersifat
mudah dicairkan dan tidak bersyarat dan
diserahkan oleh Penyedia B/J kepada
PPK/Pokja ULP.
b) Surat jaminan penawaran, surat jaminan
pelaksanaan, surat jaminan uang muka, surat
jaminan pemeliharaan atau surat jaminan
sanggahan banding untuk paket pekerjaan
diatas Rp. 50 M diterbitkan oleh Bank Umum
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
dan diserahkan oleh Penyedia B/J kepada
PPK/Pokja ULP.
Tidak ada
Permen 14/2013
Permen 07/2014
Semula
Pasal 4b
Dirubah
Pasal 4
① Penggunaan surat jaminan pekerjaan konstruksi
diatur sebagai berikut :
c) Ketentuan (a) dapat dikecualikan dalam hal
menggunakan sistem e-procurement s/d
Rp.2,5 M tidak diperlukan surat jaminan
penawaran.
Permen 14/2013
Permen 07/2014
Pasal 6d
Pasal 6d, ditambahkan 2 ayat yaitu ayat 4 dan 5
④ Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat
dikecualikan pada paket pekerjaan jasa
konsultansi apabila tenaga ahli yang
diusulkan, penugasannya tidak tumpang
tindih (overlap) antara paket yang satu
dengan paket lainnya dalam kurun waktu
bersamaan.
① Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan
konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan
peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan
dalam eavaluasi memenuhi persyaratan pada masingmasing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan
sebagai pemenang pada 1 paket pekerjaan dengan cara
melakukakn klarifikasi untuk menentukan peralatan
tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan
dinyatakan gugur.
② Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada
1 paket pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1, dapat
dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas
peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan
lebih dari 1 paket.
③ Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan
konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu bersamaan
dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa
paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi
persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka
hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 paket
pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk
menentukan personil tsb akan ditempatkan, sedangkan
untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada
dan dinyatakan gugur.
⑤ Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai
diatas Rp. 2,5 M s/d Rp. 30 M dapat
dipersyaratkan hanya untuk pelaksana
konstruksi dengan kualifikasi Usaha
Menengah yang kemampuannya dasarnya
(KD) memenuhi syarat
1. Data Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PU
SANGGAHAN BANDING BENAR TA.2010 - 2014
Rp1,200
83
80
Rp1,000
JUMLAH PAKET
70
60
Rp800
47
50
43
Rp600
40
30
30
26
20
Rp400
Rp200
10
0
NILAI PAKET (MILIAR)
90
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET
Rp0
2010
2011
2012
2013
2014
TAHUN ANGGARAN
SANGGAHAN BANDING TIDAK BENAR TA. 2010 - 2014
128
Rp4,500.00
Rp4,000.00
120
JUMLAH PAKET
Rp3,500.00
100
Rp3,000.00
80
Rp2,500.00
59
60
Rp2,000.00
Rp1,500.00
39
40
14
20
Rp1,000.00
3
0
Rp500.00
Rp0.00
2010
2011
2012
TAHUN ANGGARAN
2013
2014
NILAI PAKET (MILIAR)
140
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET
No. Data Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diatas > Rp. 100 M
dan Jasa Konsultansi diatas > Rp. 10 M oleh Menteri PU
2.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rp12,000
71
Rp10,000
64
Rp8,000
Rp6,000
35
21
14
Rp4,000
Rp2,000
Rp0
2010
2011
2012
TAHUN ANGGARAN
2013
2014
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET
PENETAPAN PEMENANG LELANG DAN SELEKSI TOTAL MENTERI PU
TAHUN 2010 - 2014
NILAI PAKET (MILIAR)
JUMLAH PAKET