Transcript PELUANG DAN TANTANGAN PROYEK KONSTRUKSI SWASTA SEMINAR NASIONAL LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

PELUANG DAN TANTANGAN
PROYEK KONSTRUKSI SWASTA
oleh:
KELOMPOK KEAHLIAN MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
BANDUNG, 31 MARET 2007
1
IKHTISAR
1. Peluang Industri/Sektor Konstruksi.
2. Sistem Industri Konstruksi Nasional.
3. Tantangan Sektor Konstruksi
Swasta.
4. Upaya Strategis Mendorong Sektor
Swasta.
2
PELUANG INDUSTRI/SEKTOR KONSTRUKSI (1)
Kontribusi dan Pertumbuhan
Sektor/Industri Konstruksi Negara Berkembang
PDB/kapita (US$)
Kontribusi sektor konstruksi
dalam PDB (%)
 350
350 - 700
700 - 2000
 2000
3,6
5,2
5,4
7,3
Pertumbuhan/
PDB
3,5
4,4
5,9
5,0
tahun (%)
Industri konstruksi
5,9
5,2
8,6
3,6
Industri manufaktur
5,5
6,4
7,7
6,4
Sumber: Berbagai studi
3
PELUANG INDUSTRI/SEKTOR KONSTRUKSI (2)
NASIONAL (2006):
1.
2.
PDB:
APBN/APBD:
Rp. 3.000 T.
Rp. 750 T.
SEKTOR KONSTRUKSI:
1.
2.
Kontribusi sektor (5-6%) terhadap PDB:
Anggaran Pemerintah:
Lapangan Kerja (5% dari 105 juta):
Rp. 165 T.
Rp. 65 T.
5 juta.
4
NILAI KONSTRUKSI BERDASARKAN SUMBER DANA
THN
Pemerintah
(T. Rp.)
Swasta
(T. Rp.)
APBN
APBD
BUMN
Total
Total Nilai
Konstruksi
(T. Rp.)
Persentase Terhadap
Total Nilai Konstruksi
Swasta
(%)
Pemerintah
(%)
2002
51,67
17,27
4,81
14,03
36,11
87,78
59
41
2003
58,67
20,84
5,99
21,14
47,97
106,64
55
45
2004
84,13
31,07
34,47
10,33
75,87
160,00
53
47
Sumber: Departemen PU (2005)
Catatan:
1. Mencakup: sektor transportasi; energi listrik dan SDA; perumahan dan
permukiman; migas, air minum dan sanitasi; telekomunikasi; properti belum
termasuk.
2. Berdasarkan BCI Asia: Proyek Pemerintah 8,5%, Proyek Pribadi 9%, dan Proyek
5
Swasta 82%.
SISTEM INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL
(UU 18, 1999)
PEMERINTAH
PENGGUNA
JASA
Dana
Swasta
(+ 85 T)
LEMBAGA
INDEPENDEN
(REG., FAS., WAS.)
LPJK
APBN/
APBD
(+ 75 T)
BPJT
BPPSPAM
Proc.
Proc.
MASYARAKAT PROF.
PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI
Asosiasi
Perusahaan
Asosiasi
Profesi
PT
LSM
6
TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA
(UMUM - 1)
1. Struktur demand (playing field) belum terbentuk: asosiasi
badan usaha dan database belum lengkap.
2. Sektor konstruksi swasta relatif tertutup:
-
Informasi tidak terbuka; regulasi pemerintah tidak mampu
menjangkau;
Seleksi oleh investor luar negeri sangat ketat; tidak banyak
pemain lokal yang bisa masuk.
3. Struktur supply yang kurang menguntungkan:
-
Kemampuan Small and Medium Enterprise (SME) rendah.
General Contractor orientation; bukan Specialist Contractor
orientation.
4. Kontraktor Indonesia sebagian besar mengandalkan proyek
pemerintah (BCI Asia; data statistik tidak diketahui).
5. Terdapat masalah yang struktural di sektor swasta yaitu
aspek hukum tidak terjamin karena kepastian hukum di
sektor swasta lemah; resiko tinggi bagi badan usaha.
7
TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA
(UMUM - 2)
6. Tingkat suku bunga kredit perbankan (dinilai pelaku jasa
konstruksi nasional) terlalu tinggi.
7. Kompetisi dengan kontraktor asing semakin meningkat:
-
adanya kebebasan bagi pihak asing untuk berbisnis di
Indonesia; ekivalensi standar kompetensi (badan usaha
dan tenaga kerja) belum ada.
8. Faktor eksternal kurang mendukung:
a.
b.
Situasi politik dan keamanan tidak sepenuhnya stabil;
kepastian hukum rendah  country risk factor tinggi; minat
investasi luar negeri kurang.
Pembebasan lahan sukar; karakteristik/budaya lokal (hak
atas tanah, dll.) misal tanah adat tidak boleh diganggu
gugat.
8
TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA
(KHUSUS PPP)
1. Sistem untuk mendorong investasi swasta belum terbentuk.
2. Ketidak-konsistenan strategi partisipasi investasi swasta:
a. Market mechanism vs pengendalian pemerintah;
b. Jalan tol = jalan pemerintah.
3. Deregulasi beberapa sektor terlambat  misalnya industri
infrastruktur (jalan tol, air bersih); pemahaman,
kemampuan, dan kesempatan belajar terbatas (financial
engineering – pemanfaatan dana nasional, risk
management, contractual system, dll.).
4. Peraturan dan Kelembagaan (pendanaan dan penjaminan)
belum berkembang.
5. Fasilitas/insentif belum mendukung  khususnya dalam ijin
usaha, pembebasan lahan, pembiayaan, penjaminan, dll.
9
UPAYA STRATEGIS
MENDORONG SEKTOR SWASTA
2. Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas supply
1.Mengelola
Demand
UPAYA STRATEGIS
MENDORONG
SEKTOR SWASTA
3. Mengembangkan
fasilitas/insentif
4. Memperbaiki
sistem perlindungan
hukum bagi usaha
konstruksi swasta
10
1. MENGELOLA DEMAND
a. Mengenal sektor swasta nasional.
b. Memperluas/mengembangkan lapangan
permainan.
c. Membina lapangan permainan:
-
Mengembangkan asosiasi profesi/asosiasi perusahaan;
Mengembangkan informasi mengenai potensi dan pelaku;
Merumuskan masukan kebijakan; mewujudkan ko-operasi
dan kompetisi; iklim usaha yang sehat; pemerataan
kesempatan; dsb.nya.
d. Meningkatkan koordinasi antara sub-sektor
infrastruktur serta memperjelas arah, kebijakan,
dan strategi pengembangan.
11
2. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN
KUALITAS SUPPLY
a. Pembinaan oleh asosiasi profesi dan pemerintah:
-
Pelatihan kepada perusahaan dan tenaga kerja (ahli
dan terampil); meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme;
Kemampuan untuk memenuhi persyaratan pasar
(pemahaman internasional kontrak, client satisfaction
orientation, dll).
b. Melalui kegiatan pemerintah (APBN/APBD),
membangun kemampuan bertahap pelaku
nasional (kecil/menengah/besar).
12
3. MENGEMBANGKAN FASILITAS/INSENTIF
a. Mempermudah kredit usaha konstruksi.
b. Mengembangkan insentif perpajakan yang bisa mendorong
sektor swasta.
c. Memfasilitasi kemitraan SME – usaha besar, dan kemitraan
pemerintah – swasta dalam mengembangkan SME.
d Memperbaiki/mempermudah sistem penyelesaian sengketa
antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.
e. Memperkuat right action pemerintah agar investor luar
negeri membuka kesempatan bagi badan usaha lokal;
affirmative action policy supaya pemain Indonesia bisa
mengikuti pelelangan.
f. Mengembangkan persyaratan sertifikasi badan usaha dan
tenaga kerja asing untuk memenuhi ’karakteristik lokal’.
13
TERIMA KASIH
14
KLUSTER INFRASTRUKTUR
Infrastruktur
Domain
Pemerintah
Domain
Swasta
Fasilitas rekreasi
Bandara
Public Building
Property (Gedung
Telekomunikasi
perkantoran & komersial;
Residential: Apartemen,
Real Estate, dll.)
Pelabuhan
Social
Residential
Building
Jalan tol dan Jembatan
Fasilitas kesehatan &
pendidikan
Energi
Pengelolaan limbah
Jalan non tol
Water supply
Industrial Facilities
(Pabrik,Oil&gas, Refinery,
dll.)
Informal sektor (Perbaikan
Rumah pribadi/toko, dll.)
15
MENGEMBANGKAN LAPANGAN PERMAINAN
KUALIFIKASI (Manajemen, Keuangan, Teknik)
Besar
Menengah
Kecil
Bangunan
Gedung
Gagasan
PeRENcanaan
A
Bangunan
Sipil
S
M
Konstruksi
Spesifik
E
T
BIDANG
(CPC)
Perancangan
Pengadaan
PeLAKsanaan
KLASIFIKASI
PengWASan
Demolisi
O&M
JENIS (Siklus Proyek)
16
INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK SME (1)
1.
2.
INDONESIA
a. Pemberian kompensasi/insentif kepada investor yang ingin
mengelola ruas jalan tol yang tidak diminati.
b. Pembebasan fiskal bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan
melakukan pekerjaan di luar negeri.
c. Pelatihan-pelatihan secara gratis, misalnya pelatihan Sistem
Manajemen Mutu untuk SME yang diikuti oleh perwakilannya.
CINA:
State Economic and Trade Commision memberikan kredit untuk
pengembangan SME melalui Experimental Work Plan for The
Construction of SMEs Credit Guaranteeing System.
3.
TAIWAN:
a. Pengembangan SME oleh pemerintah melalui peningkatan
b.
construction public.
Pemberian insentif pajak untuk merangsang resource and
development, manpower training, dsb.nya.
17
INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK SME (2)
4.
FILIPINA:
a.
b.
c.
d.
e.
Pemerintah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak
yang terlibat (Pemerintah, Lembaga, Perusahaan) untuk mendorong SME;
program-program saling melengkapi.
Departemen Perdagangan dan Industri mengkoordinasikan program
pengembangan SME, yang mencakup program: HRD and entrepreneurship
training, market development, product development and technology
intervention, advocacy for enabling environment, dan financing.
Government Financial Institution (GFI) menggunakan prosedur dan standar
pinjaman yang sederhana untuk memberikan kemudahan SME memiliki
modal.
Pemerintah mengembangkan program pemasaran untuk produk SME di pasar
dalam dan luar negeri.
Pemerintah secara terus-menerus mendukung SME dengan dengan cara:
creating a conducive business environment, improving acces to financing,
providing adequate business support, providing training on enterpreneurship
and worker skills, providing linkage between SME and large firms,
strengthening government-private sector partnership in SME development.
18
INSENTIF YANG DIBERIKAN PEMERINTAH UNTUK SME (3)
5.
MALAYSIA:
a. Pengembangan SME di Malaysia didukung oleh banyak
kementerian dan institusi.
b. Untuk menjamin fokusnya rencana pengembangan SME,
pemerintah Malaysia membentuk National SME Development
Council (NSMEDC)yang diketuai oleh Perdana Menteri.
c. NSMDC bertanggung-jawab menyusun kebijakan dan strategi
untuk memfasilitasi pengembangan SME, dan untuk menjamin
agar implementasi dari kebijakan dan tindakan dilakukan secara
effektif.
d. Pertemuan secara rutin yang dihadiri oleh pihak yang terkait
(agencies, ministries, banks and financial institution yang
mendukung SME); mekanisme pelaporan untuk memonitor
outcome dan memberikan feedback telah disiapkan.
19