Transcript PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KONSEP 1

KONSEP
PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL
1
PENENTU DAYA SAING NASIONAL
STRATEGI
PERUSAHAAN,
STRUKTUR, DAN
PERSAINGAN
KONDISI
PERMINTAAN
KONDISI FAKTOR
INDUSTRI TERKAIT
DAN INDUSTRI
PENDUKUNG
MICHAEL PORTER, 1990
PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL
POLITISI DAN
BIROKRAT
PEKERJA
LINGKUNGAN
BISNIS
SUMBERDAYA YG
DIANUGERAHKAN
DAYA SAING
INTERNASIONAL
Dong-Sung Cho, 1994
PERMINTAAN
DOMESTIK
INDUSTRI TERKAIT
DAN INDUSTRI
PENDUKUNG
MANAGER
DAN INSINYUR
PROFESIONAL
PARA
WIRAUSAHA
WAN
PERISTIWA
PELUANG
JANGAN HAMBURKAN
SUMBERDAYA ALAM KITA,
SEBELUM RAKYATNYA
MENGERTI
4
PEMBANGUNAN WILAYAH
TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
Masyarakat
Tradisional
Masyarakat
Berkembang
Masyarakat
Maju
Peningkatan Kapabilitas
(Daya Saing, Daya Tarik
dan Daya Lestari)
SDM
Teknologi
Prasarana
Tanah
SDA
dan LH
Papua, Mauku, NTT
Kalimantan dan NTB
Berburu dan
Pengumpul
Berpindah
dan Bertani
Sumatera, Kalimantan Jawa-Bali dan
Sulawesi dan Jawa
Sumatera
Pertanian dan
Pertambangan
Manufaktur
dan Jasa
MANAJEMEN SUMBERDAYA
Sintesis dan
Daur Ulang
Arah Pengembangan
Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
 Partisipatif

stakeholders kunci
 Bottom-up
 Memiliki Logframe
(Heksagonal PEL)
pelibatan
yg
jelas
KELOMPOK
SASARAN
PROSES
MANAJEMEN
FAKTOR
LOKASI
Mengintegrasikan sistem nilai yg
disepakati bersama seluruh
stakeholders
Terukur
Terintegrasi ke dlm SPPN
Berkelanjutan
PENGEMBANGAN
EKONOMI WILAYAH
BERKELANJUTAN
TATA
PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUT
AN
KESINERGIAN
DAN FOKUS
KEBIJAKAN
6
6
Definisi PEL
World Bank

PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah,
usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang
lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di
tingkat lokal.
Blakely and Bradshaw

PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat
terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk
menciptakan lapangan pekerjaan
International Labour Organization (ILO)

PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha
dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan
kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara
umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif
dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan
yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
A. H. J. Helming

PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah
daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber
daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang
(pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada
kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan
dan sumber daya fisik.
7
N
o
Pembuat
Definisi
Fokus
1.
The World Bank
2.
Blakely
Bradshaw
dan
Kelebihan
Kelemahan
Meningkatkan daya saing
Pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan
Meningkatkan kualitas
pertumbuhan ekonomi
Berorientasi kepada
pemerataan
Berorientasi bukan
hanya kepada tujuan
yaitu
pertumbuhan
ekonomi
dan
kesempatan
kerja
akan
tetapi
juga
kepada proses
Tidak dijelaskan:
aspek kelokalannya
Kelayakan lapangan
kerja
bagaimana proses
pelibatan stakeholder
tersebut apakah harus
partisipatif atau tidak.
aspek lokasi dimana
PEL tersebut
dilaksanakan atau terjadi.
Menciptakan lapangan
pekerjaan
Berorientasi bukan
hanya kepada tujuan
akan
tetapi
juga
kepada proses
Tidak dijelaskan:
Kelayakan lapangan
kerja
keberlanjutan dari
penciptaan lapangan
pekerjaan tersebut.
Aspek pemerataan
aspek kelokalannya
bagaimana proses
pelibatan stakeholder
tersebut apakah harus
partisipatif atau tidak
Tidak menjelaskan
aspek lokasi
8
N
o
Pembuat Definisi
Fokus
Kelebihan
Kelemahan
3.
ILO
Proses
harus
partisipatif
Lokasi PEL pada
wilayah tertentu
Menciptakan
lapangan pekerjaan
yang layak
Merangsang
kegiatan ekonomi
Berorientasi kepada
output dan proses.
Pelibatan
stakeholder harus
partisipastif
Sifat kelokalan
ditunjukkan dari
penggunaan sumber
daya local
Aspek lokasi
ditunjukkan bahwa
PEL dilakukan pada
wilayah tertentu.
Tidak menjelaskan
keberlanjutan
pembangunan
aspek pemerataan
aspek lokasi dimana
PEL tersebut
dilaksanakan atau terjadi.
4.
A. H. J. Helming
Kemitraan
antar
stakeholder
Kontrol lokal
Merangsang
pertumbuhan
ekonomi
dan
lapangan pekerjaan
Berorientasi kepada
output dan proses.
Aspek lokasi
ditunjukkan bahwa
PEL dilakukan pada
wilayah tertentu.
Sifat kelokalan
ditunjukkan dari
penggunaan sumber
daya lokal
Tidak mencantumkan
keberlanjutan
pembangunan
Tidak menjelaskan
aspek pemerataan
bagaimana proses
pelibatan stakeholder
tersebut apakah harus
partisipatif atau tidak
Kelayakan lapangan
kerja tersebut
9
Definisi PEL
 Berdasarkan analisis thd kelebihan dan
kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL
(a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll)
dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL
didefinisikan sbb.
PEL adalah usaha mengoptimalkan
sumber daya lokal yang melibatkan
pemerintah, dunia usaha, masyarakat
lokal dan organisasi masyarakat
madani untuk mengembangkan
ekonomi pada suatu wilayah.
10
Fokus PEL
Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada:
Peningkatan kandungan lokal;
Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu
kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan bekeberlanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar
masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat,
antar sektor dan antar daerah;
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi
11
terhadap lingkungan.
1.
2.
Dimensi PEL
Dimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut:
(1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk
pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan
kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya lokal.
(2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.
(3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan
pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.
(4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara
langsung.
(5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi
yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan
komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.
12
Tujuan dan Sasaran PEL
1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui
pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi
masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam
upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder
secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya
percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis
dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya
pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar
sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
13
Heksagonal PEL
Kelompok
Sasaran
Proses
Manajemen
Faktor
Lokasi
Tata
Kepemerintahan
Pengembangan
Ekonomi
Wilayah
Berkelanjutan
Kesinergian dan
Fokus Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan
14
Faktor 3
Faktor 1
Faktor 1
Indikator 1
Indikator …
Indikator n
Faktor 2
15
Kelompok Sasaran
Pelaku usaha lokal
Investor Luar
Pelaku usaha baru
16
Kelompok Sasaran
• Investor luar:
– Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi
prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum,
keamanan, kampanye, pusat pelayanan
investasi
• Pelaku Usaha Lokal :
– Modal, promosi, peningkatan teknologi,
manajemen & kelembagaan
• Pelaku Usaha Baru:
– Pelatihan kewirausahaan, pendampingan &
monitoring, insentif, kecepatan ijin
17
Faktor Lokasi
Faktor Lokasi
Terukur
Faktor Lokasi Tidak
Terukur Individual
Faktor Lokasi Tidak
Terukur Pelaku
Usaha
18
FAKTOR LOKASI
• Faktor lokasi terukur:
– Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan
udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi,
infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja
trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal,
• Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha:
– Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian
• Faktor lokasi tidak terukur individual:
– Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan
dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum,
etos kerja SDM
19
KETERKAITAN DAN FOKUS
KEBIJAKAN
Perluasan Ekonomi
Pembangunan
Wilayah
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan
Komunitas
20
Keterkaitan dan
Fokus Kebijakan
• Perluasan Ekonomi:
– Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran
Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga
kerja, pengembangan keahlian
• Pemberdayaan Masy. & Pengembangan
Komunitas
– Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis
kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan
• Pembangunan Wilayah
– Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb.
Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL,
jaringan usaha antar sentra, sistem industri
berkelanjutan
21
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial
Lingkungan
22
Pembangunan Berkelanjutaan
• Ekonomi:
– Pengembangan Industri pendukung,
perusahaan dgn Business Plan, perusahaan
dgn inovasi
• Sosial
– Kontribusi thd kesejahteraan, PEL &
adat/kelembagaan lokal
• Lingkungan
– Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan
Konservasi Sumber Daya Alam
23
TATA KEPEMERINTAHAN
Kemitraan Pemerintah
dan Dunia Usaha
Reformasi
Sektor Publik
Pengembangan
Organisasi
24
Tata Kepemerintahaan
• Kemitraan Pemerintah & dunia usaha:
– Kemitraan: infrastruktur,promosi &
perdagangan, pembiayaan
• Reformasi Sektor Publik
– Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi
organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan
publik
• Pengembangan Organisasi
– asosiasi industri: status, peran, manfaat
25
PROSES MANAJEMEN
Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan
Evaluasi
Partisipatif
Perencanaan
dan
Implementasi
Partisipatif
26
Proses Manajemen
• Diagnosa secara partisipatif
– Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing,
kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder
• Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif
– Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder,
sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs
perencanaan
• Monev secara partisipatif
– Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi:
monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs
perencanaan yg akan datang
27
Pengembangan
dan Penguatan
Kemitraan
Identifikasi
Stakeholder
Penetapan
Faktor
Pengungkit
PEL
Pemetaan
Status
PEL
Pengumpulan
Data
Analisis
Data
Penyusunan
Rencana
Tindak dan
Pembiayaan
TAHAP
I
TAHAP
II
Adopsi dalam
Dokumen
Rencana Daerah
Penyusunan
Rencana Bisnis
RPJMD
TAHAP
III
RKPD
APBD
Pelaksanaan
PEL
TAHAP
IV
Monitoring dan
Evaluasi
TAHAP
V
28
Tahapan Revitalisasi PEL
1. Pengembangan dan Penguatan
Kemitraan Strategis PEL.
2. Kajian Cepat Status PEL.
3. Penyusunan Rencana dan Anggaran.
4. Pelaksanaan.
5. Monitoring dan Evaluasi.
29
Langkah 1 Identifikasi Stakeholder
• Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci
yang berperan dalam mempengaruhi dan yang
terkena dampak suatu kebijakan dalam
pengembangan ekonomi lokal
• Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam
pengembangan ekonomi lokal
• Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau
Bappeda dan asosiasi/forum bisnis
30
Langkah 2
Pembentukan dan Pengembangan Forum
Kemitraan PEL
•
•
•
Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada
daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas
keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum
kemitraan PEL
Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL
Peran forum adalah;
– Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg
berkaitan dgn PEL
– Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
ekonomi lokal
– Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun
kebijakan PEL
31
Tahap II Kajian Cepat Status PEL
Langkah 3 Pengumpulan Data
• Tujuan:Mengumpulkan data dasar
PEL maupun data yang sesuai
dengan kuesioner
• Output:Terkumpulnya data dan
informasi tentang PEL
• Caranya : melalui FGD mengisi
instrumen tersedia
32
Langkah 4 Analisis Data
• Tujuan:Menganalisis data dengan
menggunakan Rapid Assessment
Techniques for Local Economic
Development (RALED)
• Output:Hasil Analisis PEL
33
Langkah 5 Pemetaan Status PEL
• Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah
ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah
• Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL
suatu komoditi pada suatu wilayah
• Hasilnya:
– Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75%
sangat baik.
– Peta status PEL komoditas/wilayah
34
Langkah 6
Identifikasi Faktor Pengungkit PEL
• Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit
dari setiap aspek/komponen dari
Heksagonal PEL
• Output: Faktor pengungkit dari setiap
aspek/komponen Heksagonal PEL
35
Tahap III Penyusunan Rencana dan
Anggaran
Langkah 7 Penyusunan Rencana
Tindak dan Pembiayaan PEL
Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya
berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku
kepentingan lainnya secara partisipatif.
Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif
terutama faktor pengungkit menjadi prioritas.
Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD
menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD
lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.
36
Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis
• Tujuan: Menyusun rencana bisnis
berdasarkan faktor pengungkit PEL yang
dilaksanakan oleh dunia usaha dan
organisasi masyarakat madani
• Output: Rencana bisnis PEL
37
Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen
Perencanaan Daerah
•
•
Tujuan: Memasukkan rencana tindak
dan rencana bisnis ke dalam dokumen
perencanaan daerah baik dalam jangka
pendek maupun jangka menengah
Output: Dokumen perencanaan daerah
yang telah memuat rencana tindak dan
rencana bisnis PEL
38
Langkah 10 Pelaksanaan PEL
• Tujuan: Melaksanakan rencana tindak
dan rencana bisnis PEL yang telah
disusun oleh seluruh pemangku
kepentingan kunci sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi mereka
• Output: Kebijakan yang mendukung
PEL
39
Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL
Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL
• Tujuan: Melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan PEL secara
partisipatif oleh seluruh pemangku
kepentingan kunci
• Output: Pembangunan ekonomi wilayah
yang berkelanjutan
40
Contoh Analisis
Kab. Serang
41
KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat
1. KELOMPOK SASARAN
No
Indikator
1.
Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka.
SKPD) tentang kemudahan investasi
dalam bentuk (item);
a. Insentif fiskal
b. Penyederhanaan perijinan
c. Penyediaan lokasi/lahan
d. Ketenagakerjaan
0 = 0 - 1 item peraturan
1 = 2 - 3 item peraturan
2 = ? 4 item peraturan
Informasi prospek bisnis
(buku/booklet/leaflet peluang
investasi, official web site)
0 = tidak tersedia
1 = tersedia tetapi kurang
informatif/lengkap/tidak
mutakhir
2 = tersedia dan
informatif, lengkap dan
mutakhir
0 = tidak ada (sering
terjadi perubahan
kebijakan, lemahnya
penegakan hukum)
1 = ada (tidak terjadi
perubahan kebijakan,
ada penegakan hukum)
2.
3.
4.
Kepastian berusaha dan hukum (a.l.
ijin lokasi usaha, tata ruang,
arbitrase, persaingan usaha,
peradilan niaga)
Keamanan (penjarahan, konflik
sosial, premanisme dan buruh
mogok)
Skala
0 = Tidak ada
1 = ada intesitas 2x/thn
2 = ada intensitas > 2x/th
Buruk
Baik
0
2
0
2
0
1
2
0
Nilai
42
KELOMPOK SASARAN
Kecepatan pengurusan ijin bagi
investasi baru
Insentif pemda dalam bentuk
pemberian dana stimulan, dan
keringanan biaya perijinan
Pendampingan dan monitoring
bisnis pelaku usaha baru
Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan
bagi Pelaku Usaha Baru
Upaya Pemda untuk Peningkatan
Teknologi, Manajemen dan
Kelembagaan Lokal
Promosi Produk UKM dari Pemda
Upaya Fasilitasi Permodalan dari
Pemda
Pusat Layanan Investasi
Kampanye Peluang Berusaha
Keamanan
Kepastian Berusaha dan Hukum
Informasi Prospek Bisnis
Peraturan tentang Kemudahan
Investasi
>
KELOMPOK SASARAN
Attributes
V
Abbreviation
PEL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
2
2
1
2
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
0
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
0
0
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
0
0
0
2
2
1
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
2
2
1
0
2
2
1
1
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
2
1
2
0
0
0
2
0
0
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
2
0
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
Reference PEL
GOOD - best attribute values
BAD - worst attribute values
UP - half good, half bad
DOWN - opposite to UP
Anchor PEL
User-entered scoring error limits per attribute:
(score is expected to be in interval score-Emin to score+Emax)
Emin
Emax
DEFAULT 95% probability scoring error limits:
set at 20% of full attribute scale
Error limit above or below score
(assumes 0 mean Normal error distribution)
0.2476 0.2649 0.2394
0.209 0.2598 0.2435 0.2615 0.2136
0.28095 0.2811
43
RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
60
Other Distingishing Features
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
-20
-40
-60
Fisheries Sustainability
44
Diagram Layang Layang Hasil Analisis
PEL
No
Dimensi/Aspek
PEL
1
2
3
4
5
6
Nilai
Indeks
Kelompok Sasaran
Faktor Lokasi
Kesinergian dan Fokus Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan
Tata Pemerintahan
Proses Manajemen
Status Pengembangan Ekonomi Lokal
Kab/Kota
Kelompok Sasaran
100
80
60
Proses Manajemen
Faktor Lokasi
40
20
0
Tata Pemerintahan
Kesinergian dan Fokus Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan
45
Diagram Layang Layang Hasil
Analisis PEL
KASUS KABUPATEN SERANG
Status Pengembangan Ekonomi Lokal
Kabupaten Serang
Kelompok Sasaran
100
80
62.78
60
Proses Manajemen
Faktor Lokasi
40
51.13
57.43
20
0
48.21
57.99
Tata Pemerintahan
Kesinergian dan Fokus Kebijakan
65.16
Pembangunan Berkelanjutan
Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian
dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas)
46
47
48
Leverage of Attributes
(Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)
Leverage of Attributes
Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru
Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya perijinan
Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru
Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Baru
Upaya Pemda untuk Peningkatan Teknologi, Manajemen dan Kelembagaan Lokal
Attribute
Promosi Produk UKM dari Pemda
Upaya Fasilitasi Permodalan dari Pemda
Pusat Layanan Investasi
Kampanye Peluang Berusaha
Keamanan
Kepastian Berusaha dan Hukum
Informasi Prospek Bisnis
Peraturan tentang Kemudahan Investasi
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
49
1. Aspek Kelompok Sasaran
No
1
2
3
Thn Pelaksanaan
Faktor
Pengungkit
Promosi produk
UKM dari Pemda
Upaya Pemda
untuk peningkatan
teknologi,
manajemen dan
kelembagaan
Upaya fasilitasi
permodalan dari
Pemda
Strategi
Rencana Tindak
0
8
0
9
1. Menyusun rencana
komunikasi pemasaran
produk unggulan daerah
2. Kampanye produk
unggulan daerah secara
terpadu
• Menyusun rencana kerja komunikasi
pemasaran dan implementasi pemda
dan dunia usaha
• Kampanye melalui media elektronik,
cetak dan pameran dagang tunggal
• Temu usaha secara periodik antara
stakeholder dunia usaha dan
pemerintah
• Labeling dan standarisasi produk
UKM
√
√
√
√
• Pelatihan teknis dan pendampingan
bagi peningkatan teknologi UKM
• Pendampingan dan konsultasi
manajemen usaha UKM
• Program Pemberdayaan Masyarakat
• Pelibatan tokoh masyarakat untuk
merubah pola pikir masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
• Memberikan bantuan modal kepada
para pelaku usaha
• Memperluas jaringan sentra-sentra
produksi
√
√
√
√
1.
2.
Fasilitasi
pengembangan
teknologi dan
manajemen UKM
Peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah
dan pemberdayaan
organisasi bisnis
masyarakat
Pengembangan sentrasentra UKM dan IKM
1
0
1
1
1
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
50
Thn Pelaksanaan
No
4
5
Faktor Pengungkit
Pusat pelayanan
investasi
Kampanye peluang
berusaha
Strategi
Rencana Tindak
0
8
0
9
1. Memberikan pelayanan
yang prima bagi investor
2. Penguatan Investor
Outreach Office (IOO)
3. Meningkatkan dukungan
pemerintah setempat
dalam menarik investor
4. Menciptakan sistem
lembaga keuangan dan
pasar yang sehat,
dengan fokus pada
potensi produk lokal
• Membuat Investor Outreach Office
(IOO)
• Perbaikan sistem lembaga dan
pelayanan keuangan
• Pembuatan sistem informasi
pelayanan investasi dengan
komputer
• Meningkatkan kemampuan SDM
pada instansi pemerintah dan Kadin/
Asosiasi tentang regulasi dan potensi
usaha
√
√
√
√
√
√
√
√
1. Menciptakan perubahan
paradigma berpikir
masyarakat untuk
meningkatkan taraf
hidup melalui
peningkatan ekonomi
produktif
2. Mengembangkan
publikasi potensi usaha
unggulan berbasis
kerajinan tangan
3. Menciptakan pekerjaan
baru dan merangsang
kegiatan ekonomi
daerah
• Mengadakan kampanye ekonomi
produktif kepada masyarakat
• Kerjasama Pemda dan LSM dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat
• Mengadakan kampanye potensi
usaha di tingkat lokal/regionl/nasional
dan internasional
• Pembentukan klaster-sentra industri
kecil
1
0
1
1
1
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
51
No
6
7
8
9
Faktor
Pengungkit
Keamanan
Kepastian
berusaha dan
hukum
Fasilitasi pelatihan
kewirausahaan
bagi pelaku usaha
baru
Insentif Pemda
dalam bentuk
pemberian dana
stimulan, dan
keringanan biaya
Strategi
Thn
Pelaksanaan
Rencana Tindak
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1. Menciptakan lingkungan
yang aman bagi
pengembangan bisnis
2. Pengawasan lingkungan
yang terpadu
• Pembangunan posko keamanan di
berbagai kawasan pusat usaha
• Terbentuknya petugas keamanan
ramah-tanggap lingkungan
√
1. Menciptakan stabilitas
yang kondusif
2. Menjamin kepastian
berusaha bagi para
investor
• Adanya peraturan yang jelas bagi
investor
• Pengadaan sarana dan prasarana
keamanan
• Melakukan penyuluhan-penyuluhan
hukum bagi masyarakat lokal
√
1. Meningkatkan
kemampuan masyarakat
bagi pemberdayaan
ekonomi
2. Menyelenggarakan
pelatihan kewirausahaan
bagi pelaku usaha baru
3. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
kewirausahaan
• Menyiapkan tenaga pendamping
(fasilitator) bagi pelaku usaha baru
• Fasilitasi pelatihan kewirausahaan
bagi pelaku usaha baru
• Pelatihan pemberdayaan kelompok
UKM melalui pembentukan sentra
UKM
√
√
√
1. Menciptakan
kesempatan kerja bagi
dunia usaha baru
2. Mendukung
pengengembangan
kewirausahaan oleh
masyarakat
• Fasilitasi dana stimulan kepada
UKM/IKM
• Regulasi insentif untuk produk
unggulan
√
√
√
√
√
√
√
√
52
Thn Pelaksanaan
No
Faktor Pengungkit
10
Informasi prospek
bisnis
11
12
Pendampingan dan
monitoring bisnis
pelaku usaha baru
Peraturan tentang
kemudahan
investasi
Strategi
Rencana Tindak
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1. Membuat gambaran
rencana bisnis untuk
kegiatan pengembangan
UKM dan industri kecil
dan jasa serta pariwisata
2. Meningkatkan efektivitas
pelaksanaan kegiatan
promosi bisnis melalui
berbagai jenis layanan
informasi dan kerjasama
promosi
• Temu bisnis
• Membuat gambaran peluang
investasi
• Mengikuti dan menyelenggarakan
Pameran
• Membuat booklet dan leaflet
• Pembuatan video prospek peluang
investasi
• Membuat dan up dating website
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1. Mendorong partisipasi
masyarakat untuk
membuka usaha sesuai
dengan potensi
2. Menerapkan sistem
monitoring dan evaluasi
bagi pelaku usaha baru
dengan pendampingan
• Sosialisai antar pelaku bisnis lama
dan baru
• Kemitraan dan pendampingan oleh
perusahaan besar dengan usaha
baru
• Publikasi perkembangan usaha
secara periodik
• Pertemuan secara berkala
membahas perkembangan
lingkungan usaha
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Menciptakan peraturan
yang jelas dan mudah
dipahami
• Kaji ulang & Penyusunan peraturan
tentang investasi
• Publikasi buku-buku peraturan
tentang investasi
• Sosialisasi peraturan tentang
investasi
√
√
√
√
√
53
No
13
Faktor
Pengungkit
Kecepatan
pengurusan ijin
bagi investasi baru
Strategi
Thn
Pelaksanaan
Rencana Tindak
0
8
1.
2.
3.
4.
Menciptakan sistem
perizinan terpusat
Memberikan
kemudahan bagi
investor dalam
pengurusan perizinan
Memberikan
pelayanan perizinan
yang tidak berbelitbelit, transparan,
mudah dan cepat
Meningkatkan
kemampuan SDM
yang terlibat dalam
bidang perizinan
• Pengembangan pusat pelayanan
perizinan (KPT).
• Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung
• Penyusunan SOP
• Sosialisasi SOP
• Pelatihan bagi staf pelayanan
pengurusan izin investasi
0
9
1
0
1
1
√
√
√
√
√
√
√
√
54
1
2