Transcript PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) PENTINGNYA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENTINGNYA
PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
23 Juli 2012
1
Ringkasan Eksekutif
D rangka menjaga kesinambungan pendidikan sebagai
alam
konsekuensi logis keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun, memanfatkan priode bonus demografi, mendukung
tercapainya target MP3EI, memperkuat daya saing bangsa, serta
menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, Pemerintah perlu
mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Pendidikan
Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang
mencakup SMA, MA dan SMK. PMU pada dasarnya merupakan
pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga
negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah
yang bermutu.
Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas penduduk
Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya
saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta
kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah pada tahun 2020
angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurangkurangnya mencapai 97%.
Selama lima tahun terakhir angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan jenjang menengah terus mengalami peningkatan, yaitu
dari 52,20% pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53% pada tahun
2010/2011. Namun demikian, disparitas APK jenjang menengah
antar wilayah masih relatif tinggi, pertumbuhan APK setiap
tahunnya relatif kecil, dan dibandingkan dengan APK negaranegara Asia lainnya, APK Indonesia masih relatif tertinggal.
Oleh karena itu, penyelenggaraan PMU menjadi sangat
penting untuk melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu,
penurunan disparitas antar wilayah, serta sekaligus penguatan
daya saing bangsa.
Melalui upaya percepatan tersebut, sasaran nasional APK
pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai
pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya
percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru
akan tercapai pada tahun 2040.
Dengan demikian,
penyelenggaraan PMU perlu segera dimulai.
Beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU adalah (a)
mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya
penambahan daya tampung, (b) perimbangan SMA – SMK
sesuai potensi dan kebutuhan daerah, (c) pemerataan
distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau
yang tidak terjangkau, (d) peningkatan kebekerjaan
(employability) lulusan (khususnya SMK), dan (e) pencapaian
target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
secara bertahap. Strategi pencapaian PMU mencakup 4
komponen utama, yaitu (i) satuan pendidikan, (ii) pendidik
dan tenaga kependidikan, (iii) peserta didik dan (iv) sistem
pembelajaran.
Perencanaan kebutuhan PMU antara lain meliputi
sarana pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan
yang didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia
pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota.
Selanjutnya, dalam skenario pencapaian sasaran PMU ini
telah diidentifikasi perkiraan kebutuhan anggaran; pembagian
peran antara
Pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat; serta perimbangan komposisi SMA dan SMK
sesuai dengan potensi daerah.
Dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 6,5% per tahun dan anggaran pendidikan
yang meningkat, maka dimungkinkan dukungan anggaran
untuk penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal
mulai tahun 2013.
02
Daftar Isi
A
B
C
D
E
F
Halaman
Pengertian
4
Pentingnya Pendidikan Menengah Universal (PMU)
6
Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program
15
Kondisi Pendidikan Menengah Saat Ini
20
Rencana Implementasi PMU
26
Skenario Pencapaian PMU
38
Lampiran
43
3
A
Pengertian
4
Wajib Belajar




Diamanatkan oleh Undang-Undang
Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah
Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah
Sanksi bagi yang tidak mengikuti
Pendidikan Menengah Universal (PMU)





Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK
Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh
warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah
yang bermutu
Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua
penduduk usia sekolah
Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat
Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti
5
B
Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
6
Pentingnya Pendidikan Menengah Universal
1
Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal
Sumberdaya Manusia
2
Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib
belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
3
Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan
ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan
4
Mendukung pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan
persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan
5
Pendidikan menengah memiliki
kehidupan bersosial dan berpolitik
6
Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila
tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik
kontribusi
positif
terhadap
7
Modal Sumber Daya Manusia
B.1
Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan
produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik...
100 tahun kemerdekaan
"Bonus Demografi"
Sumber: Menko Perekonomian
Dependency Ratio semakin kecil (2010-2035):
Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi
meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi
kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster.
Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci.
8 8
B.2
Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010
APK
SD/
MI
APK
SMP/
MTs
APK
SMP/
MTs
APK
SMA/MA/SMK
Masih terdapat
selisih APK 28%
antara
SMP/Sederajat
dengan
SMA/Sederajat
≈ 3,5 juta siswa
APK SM/MA?SMK
Nasional sebesar
70.53%
APK SD/MI Nasional
sebesar 115.33%
APK SMP/MTs
Nasional
sebesar 98.20%
APK SMP/MTs
Nasional sebesar
98.20%
9
B.3.1 Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan
Wajib Belajar vs PDB per Kapita
35000
Wajib Belajar vs GCI
6.00
25000
r = 0,93 (Koef. Korelasi)
20000
15000
10000
5000
0
Indonesia (dibawah
rata-rata)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
Wajib Belajar (tahun)
1.
2.
3.
5.00
Y = -26025,17 + 4251,5 x
Indeks GCI
PDB per Kapita (USD)
30000
Indonesia
(diatas rata-rata)
4.00
3.00
2.00
Y = 2,27 + 0,22 x
r = 0,96 (Koef. Korelasi)
1.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wajib Belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
10
Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
1.
2.
Wajib Belajar vs IPM Pendidikan
0.8
1
0.9
0.7
0.8
0.6
0.7
0.5
Indonesia
0.6
(dibawah rata0.4
0.5
rata)
0.4
0.3
0.3
0.2
Y = 0,43 + 0,019 x
0.2
r = 0,97 (Koef.
0.1
0.1
Korelasi)
0
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314
0
Wajib belajar (tahun)
Indeks HDI Total
Indeks HDI Pendidikan
B.3.2
Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan
Pendapatan)
Wajib Belajar vs IPM Total
Indonesia
(dibawah
rata-rata)
Mengapa koefisien
korelasi (r) wajib
belajar terhadap
IPM total 0.99?
Hal ini menunjukan
bahwa wajib
belajar memiliki
Y = 0,23 + 0,052 x
multiplier effects
r = 0,99 (Koef.
yang sangat kuat
Korelasi)
terhadap ekonomi,
daya saing dan
kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314
Wajib belajar (tahun)
Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master
http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
11
B.4
Pentingnya SDM Berpendidikan dalam Mendukung MP3EI dan
Menghadapi Tantangan Persaingan Global
Gross National
Duration of
Mean years
Income (GNI)
COUNTRY
Compulsory
of schooling
per capita
Education
(USD/year)
Indonesia
5,8
9
3.716
India
4,4
9
3.468
Singapore
8,8
6
52.569
Malaysia
9,5
9
13.685
Philippines
8,9
7
3.478
Japan
11,6
9
32.295
Korea Rep.
11,6
9
28.230
China
7,5
9
7.476
Thailand
6,6
9
7.694
Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP
MP3EI
(6 Koridor Ekonomi)
12
B.5
Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan
Tidak Lulus
SMA
Lulusan
SMA/K
Lulusan
Diploma-2
Lulusan
Universitas
Perbandingan Gaji
(Internasional, OECD)
80
100
125
170
Perbandingan Gaji
(Nasional, Kemnakertrans)
50
100
130
190
Tingkat Kesehatan (%)
60
75
-
82
Minat Berpolitik (%)
33
48
-
63
Rasa saling Percaya (%)
33
41
-
52
Kriteria
Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011
13
B.6
Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
dalam rupiah
Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Gaji rata-rata / bulan
≤ SD/MI/Paket A
691.425
SMP/MTs/Paket B
870.608
SMA/SMK/MA/Paket C
1.527.238
Diploma I/II/III/Akademi
2.105.304
Universitas
2.914.768
Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)
… Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji
rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp. 1.303.221…..
14
C
Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program
15
Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan
kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.
Sasaran
Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah
sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui :
Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau)
Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja)
Keterjangkauan Biaya
Keterjagaan Kualitas
Keterbukaan bagi semua
Kepastian bagi yang berminat
16
Manfaat 1:
Peningkatan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja
BOS
Efektif
Pendidikan
Semua
Siswa
sampai
SMA/K/MA
Wajar 9
Tahun
Sukses
2010
(BPS)
≥ S1/D4 :
Diploma I/II/III:
SMK:
SMA/MA :
SMP/MTs :
≤ SD/MI :
Catatan: (..) tahun 2011
Kebijakan
PMU
Input Calon
Mahasiswa
di PT Naik
Lulusan PT ↑
 Naker Lebih
Kompetitif
Tidak ada
Tambahan
Naker ≤
SMA/K/MA
Naker lulusan
SMA/K/MA ↑
 Naker Lebih
Kompetitif
2025
2015
(Perkiraan)
4,8% (5%)
2,8% (3%)
(Perkiraan)
6%
8%
4%
8%
8,2%
8,2
(8,7%)
10%
19.5%
14,7% (14,7%)
21%
19,1% (19,1%)
16%
20%
19.5%
50,4% (49,5%)
44%
20%
17
Manfaat 2 : Peningkatan IPM
... Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama
sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....
18
Skema Program PMU
Meningkatkan IPM
Meningkatkan RLS
(25 Tahun Keatas)
Tujuan
Meningkatkan HLS
Menggairahkan
Pendidikan Vokasi Bagi
yang sudah Bekerja
Sasaran
Pelaksanaan
Paket C Vokasi
Progra
m
Pendidikan Vokasi di
SMK Malam dan BLK
Penuntasan Pendidikan
Menengah Universal
[97% Penduduk Usia
Pendidikan Menengah]
Penuntasan
Pendidikan Khusus dan
Layanan Khusus [3%
Penduduk Usia
Pendidikan Menengah]
Penyiapan Sarana Prasarana
Penyiapan PTK
Penyiapan Anggaran
19
D
Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini
20
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Tahun 2010/2011
Perkembangan APK Dikmen
2005/2006-2010/2011 (Persen)
80.00
70.00
60.00
52.20
56.22
60.51
69.60
70.53
2009/2010
2010/2011
64.28
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Distribusi APK Dikmen
Kabupaten/Kota 2010/2011
52.7%
47.3%
(235 Kab/Kota)
(262Kab/Kota)
Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional
Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Maluku
Kalimantan Timur
Bali
Kepulauan Riau
Sumatera Utara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Bengkulu
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Aceh
Maluku Utara
Jawa Timur
Jambi
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Selatan
Jawa Tengah
Kalimantan Selatan
Papua
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
Kalimantan Barat
Papua Barat
Riau
Banten
Jawa Barat
Sulawesi Barat
Lampung
119.22
102.75
93.54
91.78
90.58
87.63
86.55
85.51
84.25
83.37
81.74
79.45
78.59
Rata-Rata
77.34
Nas APK SM
75.59
70,53 %
72.85
72.41
70.86
69.57
66.52
65.29
64.93
64.45
64.42
63.22
63.19
62.93
62.42
61.28
60.64
59.56
58.25
58.04
0.0
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0
21
Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010/2011 dan Sasaran Prioritas
140
Jakarta Timur, DKI
Jakarta Selatan, DKI
Kota Yogya, DI Yogyakarta
Kota Balikpapan, Kaltim
120
262 Kab/
Kota
APK (%)
100
Rata-rata
Nasional = 70,53%
80
PRIORITAS 2
(240 Kab/Kota)
60
40
PRIORITAS 1
(71 Kab/Kota)
235 Kab/
Kota
20
Sampang, Jatim
0
Tanah Tidung, Kaltim
Labuhanbatu Utara, Sumut
Manggarai Timur, NTT
Sorong, Papua Barat
Kabupaten/Kota
22
Profil Pendidikan SMA dan SMK
Jumlah Sekolah
Siswa
SMK
57%
59%
41%
43%
SMA
46%
54%
55%
54%
45%
46%
52%
48%
Penjenjangan
Pendidikan
Menengah
23
Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah
% Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4
Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi
JENJANG
KUALIFIKASI
SMA
SMK
TOTAL
SMA
6.588
6.936
13.524
D1
952
941
1.893
D2
1.621
1.144
2.765
D3
12.694
14.262
26.956
S1/D4
234.523
147.839
382.362
S2
8.044
4.500
12.544
S3
90
34
124
TOTAL
264.512
175.656
440.168
Rata-rata
Nasional: 92 %
Sumber data : Data NUPTK Tahun 2011
24
...pendidikan menengah universal
harus segera dimulai untuk memanfaatkan
momentum bonus demografi, mendukung
pencapaian target MP3EI dan menyongsong
100 tahun Indonesia Merdeka...
25
E
Rencana Implementasi PMU
26
Rencana Implementasi PMU
1
Prinsip Dasar Implementasi PMU
2
Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
3
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
4
Sasaran Program dan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
5
Target Pencapaian PMU per Provinsi
6
Strategi Pencapaian PMU
27
E.1
Prinsip Dasar Implementasi PMU
1
Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya
tampung
2
Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah
3
Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau
yang tidak terjangkau
4
Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK)
5
Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
secara bertahap.
28
E.2.1
Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia
pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota .....
Putusan
Strategis
Proyeksi 2013-...
Kondisi 2011
Penduduk Usia Sekolah:
Jumlah dan Sebaran
Target APK
Target Peserta Didik: Jumlah
dan Sebaran
Tambahan Peserta Didik:
Jumlah dan Sebaran
Peserta
Didik
Standar
Pelayanan
Minimal
Kebutuhan USB/RKB: Jumlah
dan Sebaran
Tambahan USB/RKB: Jumlah
dan Sebaran
Unit Sekolah
Kebutuhan PTK Minimal:
Jumlah dan Sebaran
Tambahan PTK Minimal: Jumlah
dan Sebaran
Kebutuhan PTK Ideal:
Jumlah dan Sebaran
Tambahan PTK Ideal: Jumlah
dan Sebaran
SNP
Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum
Pendidik Tenaga
Kependidikan
Optimasi distribusi: penyimpangan minimum
Proses Pengambilan Putusan Taktis
Standar
Biaya
Kebutuhan Anggaran (Investasi
dan Operasi)
Tambahan Anggaran (Investasi
dan Operasi)
Anggaran
SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)
29
E.2.2
Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU
Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota
30
E.3.1
100
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
Perbandingan APK Program Wajar 12 Tahun dan APK Normal
80
...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..
APK
120
60
APK 97,0%
(2020)
100
APK 97,0%
(2040)
40
80
APK
20
60
z
0
40
Tahun
20
0
Reguler
APK
Program
Normal Wajar 12 Tahun
Program
APK
WajarPercepatan
12 Tahun
APK
Normal
.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan
tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional
tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040......
31
Target
APK
Nasional
Target Jumlah Peserta Didik Nasional
Target
Target
Target
APK
APK
APK
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Target
Target
Target
APK
APK
APK
Provinsi
Provinsi
Kab/Kota
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Target
Jumlah
Peserta
Didik
setiap
Provinsi
Provinsi
Kabupaten/Kota
Potensi Ekonomi Lokal
Proyeksi Jumlah Penduduk
Usia SM Nasional
Jumlah
JumlahPenduduk
Penduduk
Usia
Sekolah
setiap
Proyeksi
Jumlah
Penduduk
Usia
Sekolah
setiap
Usia
SM Per Provinsi
Provinsi
Provinsi
Jumlah Penduduk
Proyeksi
Jumlahsetiap
Penduduk
Usia
Sekolah
Usia SM per Kab/Kota
Provinsi
Kebutuhan Sistem Pembelajaran
dengan Potensi Ekonomi Lokal per
Kab/ Kota
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Nasional
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Per Provinsi
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Per Kab / Kota
Kondisi dan Sebaran SM Eksisting
Per Kab/Kota
Proporsi SMA-SMK Per Kab/Kota
Kebutuhan USB per Kecamatan
Proporsi SM Negeri dan Swasta
Per Kab/Kota
Kebutuhan RKB per Kecamatan
Kondisi dan Sebaran Penduduk
Usia SM Per Kab/Kota
Kebutuhan Guru per Kecamatan
Kebutuhan
Anggaran
Operasional
Per Kecamatan
Framework PMU
E.4.1
No
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
Komponen
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
Satuan
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
13,983,134
14,103,026
14,222,919
14,342,811
A. Data Dasar
a. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun
orang
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM
persen
c. Siswa Sekolah Menengah (SM)
siswa
d. Penambahan Siswa
siswa
585,196
606,422
650,099
606,000
301,235
304,493
256,726
187,410
e. Penambahan Rombel
f. Penambahan Rombel Kemdikbud
(90%)
g. Penambahan Rombel Kemdikbud
APBN (60%)
kelas
16,255
16,845
18,058
16,833
8,367
8,458
7,131
5,205
14,630
15,161
16,252
15,150
7,530
7,612
6,418
4,685
8,778
9,096
9,751
9,090
4,518
4,567
3,851
2,811
h. Penambahan Rombel SMA (40%)
kelas
3,511
3,639
3,901
3,636
1,807
1,827
1,540
1,124
i. Penambahan Rombal SMK (60%)
kelas
5,267
5,458
5,851
5,454
2,711
2,740
2,310
1,686
APK SMA/SMK/MA
100
95
90
85
80
75
70
65
60
70.5
2010
NO
74.1
2011
JUMLAH PENDUDUK 2010
1
PENDUDUK USIA 16-18
2
SISWA USIA 16-18
13,516,594
81.38%
10,414,946
11,000,142
kelas
kelas
77.8
2012
81.4
2013
85.2
2014
13,625,526
13,743,349
85.18%
11,606,564
89.18%
12,256,663
89.2
2015
13,863,242
92.78%
12,862,662
94.14%
13,163,897
95.50%
13,468,390
96.50%
13,725,116
97.00%
13,912,527
92.2
94.0
95.2
96.1
97.0
2016
2017
2018
2019
2020
JUMLAH
13,169,628
9,288,539
PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2020
33
E.4.2
No
Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020
Komponen
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
siswa
9,900,128
10,445,907
11,030,996
11,576,396
11,847,507
12,121,551
12,352,605
12,521,274
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
(20%)
Sarana-Prasarana Pendidikan
Kemdikbud
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA
(30%)
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
(30%)
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
(70%)
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
(70%)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA (16)
siswa
1,980,026
2,089,181
2,206,199
2,315,279
2,369,501
2,424,310
2,470,521
2,504,255
unit
176
182
195
182
90
91
77
56
unit
263
273
293
273
136
137
116
84
ruang
2,458
2,547
2,730
2,545
1,265
1,279
1,078
787
ruang
3,687
3,820
4,096
3,818
1,898
1,918
1,617
1,180
guru
2,816
2,912
3,120
2,912
1,440
1,456
1,232
896
b. Penyediaan Guru USB SMK (18)
guru
4,740
4,912
5,266
4,909
2,440
2,466
2,079
1,518
7,163
7,679
7,158
3,558
3,597
3,032
2,213
B. Sasaran
1
2
3
Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Menengah (90%)
c. Penyediaan Guru tambahan
RKB (1/32)
d. Tunjangan Sertifikasi Guru
4
e. Pengembangan Profesi melalui
Program Induksi
Sistem Pembelajaran
guru
/siswa
guru
7,556
14,987
16,065
14,979
7,438
7,519
6,343
4,627
guru
7,556
14,987
16,065
14,979
7,438
7,519
6,343
4,627
439
455
488
455
226
228
193
140
sekolah
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan
Sistem Evaluasi
34
E.4.3
No
1
2
3
4
Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
Komponen
Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Menengah
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Biaya
Satuan
1.025
1.025
Sarana-Prasarana Pendidikan
Kemdikbud
Kebutuhan Pembiayaan PMU (dalam Juta Rupiah)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12,177,157
12,848,466
13,568,126
14,238,967 14,572,434
14,909,508
10,147,631
10,707,055
11,306,771
11,865,806
12,143,695
12,424,590 12,661,420
2,029,526
2,141,411
2,261,354
2,373,161
2,428,739
2,484,918
2,532,284
2,566,861
2,401,861
2,488,030
2,666,917
2,486,595
1,234,777
1,248,261
1,053,139
768,170
15,193,704 15,401,167
12,834,306
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
2,600
457,600
473,200
507,000
473,200
234,000
236,600
200,200
145,600
2,600
684,661
709,511
760,603
709,006
352,418
356,251
300,358
219,235
205
503,840
522,128
559,726
521,756
259,344
262,164
221,032
161,334
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
205
755,760
783,191
839,589
782,634
389,015
393,246
331,549
242,001
370,244
734,379
787,193
733,982
364,465
368,419
310,829
226,744
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA
b. Penyediaan Guru USB SMK
c. Penyediaan Guru tambahan RKB
10
28,160
29,120
31,200
29,120
14,400
14,560
12,320
8,960
10
47,400
49,120
52,660
49,090
24,400
24,660
20,790
15,180
71,633
76,792
71,582
35,581
35,968
30,325
22,134
d. Tunjangan
Sertifikasi
Guru melalui
e. Pengembangan
Profesi
e Program Induksi
Sistem Pembelajaran
34
5
75
256,904
509,569
546,216
509,294
252,894
255,638
215,678
157,332
37,780
32,950
74,937
34,117
80,326
36,565
74,896
34,102
37,190
16,916
37,594
17,101
31,717
14,439
23,137
10,524
Total
10
14,982,212
16,104,993
17,058,801
17,493,647 16,188,592
16,543,290
16,572,111 16,406,605
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi
35
E.5
Target Pencapaian PMU per Provinsi
36
E.6
Strategi Pencapaian PMU
Unit Sekolah Baru
(USB) dan Ruang
Kelas Baru (RKB)
Ruang Belajar
lainnya
Rehab Ruang
Kelas
Asrama Guru
dan Siswa
Peralatan
Pendidikan
Manajemen
dan kultur
sekolah
Satuan Pendidikan
Peserta Didik
Beasiswa
BOP Paket C
Penghargaan
dan
Perlindungan
Karir dan
Kesejahteraan
Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sertifikasi
Sistem Evaluasi
Bantuan Siswa
Miskin
Pengembangan
Bakat dan Minat
Kualifikasi
Penyelarasan
Distribusi
Kewirausahaan
Pendidikan
Menengah Universal
(PMU)
Penyediaan
Bahan Pembelajaran
(termasuk yang
berbasis TIK)
BOS SM
Sist. Pembelajaran
Kurikulum +
Pendidikan Karakter
37
F
Skenario Pencapaian
Pendidikan PMU
38
Pengembangan PMU
Model
Pendataan dan
Perhitungan
APK
Pengembangan
Pendidikan
Menengah
Universal
Model Sekolah
Menengah Atas
/Kejuruan
Berbagi
Pembiayaan
antara
Pemerintah,
Pemda dan
Masyarakat
39
Pengembangan PMU
40
Model Berbagi Pembiayaan
Pemerintah-Pemda-Masyarakat
(dalam persen)
No
Jenis Biaya
Pemerintah
Pemda
Masyarakat
1
Biaya Investasi Sarana/Prasarana
50 - 60
20 - 30
10 - 30
2
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
50 - 70
20 - 40
10
3
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
60 - 100
0 - 40
0
4
Gaji Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
-
100
(PNS)
100
(Non PNS)
5
Tunjangan Profesi, Fungsional dan
Khusus
100
-
-
6
Biaya Peningkatan Kualifikasi dan
Kompetensi
50 - 60
20 - 30
10 - 30
41
Model Sekolah
No
Kriteria
Ukuran Sekolah
Kecil
Sedang
Besar
1
Ukuran Sekolah
3-6 kelas
9-27 kelas
>27 Kelas
2
Jumlah Sekolah
Banyak
Banyak
Sedikit
3
Jarak ke Sekolah
Dekat
Dekat
Jauh
4
Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah
Guru (Rasio Siswa Guru)
Kecil
Sedang
Besar
5
Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar
Minimal bagi Guru
Sulit
Mudah
Mudah
6
Efisiensi Biaya Operasional
Rendah
Sedang
Tinggi
7
Variasi Mata Pelajaran Pilihan
Rendah
Sedang
Tinggi
8
Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang
disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas
adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah
dengan 6 kelas)
Sempit
Luas
Luas
42
LAMPIRAN
43
5
Percepatan PMU di Propinsi Jawa Timur
44
Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah
Propinsi Jawa Timur
No
Komponen
%
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
APK SMA/SMK/MA
A. Data Dasar
a. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun
orang
b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SM
persen
85.60%
93.00%
95.50%
96.50%
97.00%
97.00%
c. Siswa Sekolah Menengah (SM)
siswa
1,665,771
1,765,436
1,840,059
1,906,006
1,942,620
1,969,428
1,986,171
2,002,913
d. Penambahan Siswa
siswa
101,853
99,664
74,623
65,947
36,614
26,808
16,742
16,742
e. Penambahan Rombel
f. Penambahan Rombel Kemdikbud (90%)
kelas
2,829
2,768
2,072
1,831
1,017
744
-
-
90%
kelas
2,546
2,491
1,865
1,648
915
670
-
-
g. Penambahan Rombel Kemdikbud APBN (60%)
60%
kelas
1,528
1,495
1,119
989
549
402
-
-
h. Penambahan Rombel SMA (40%)
40%
kelas
611
598
448
395
220
161
-
-
i. Penambahan Rombal SMK (60%)
60%
kelas
917
897
671
593
330
241
-
-
100
96.50
90.00
94.14
92.78
85.60
1,995,818
2,013,078
2,030,338
97.00%
2,047,599
2,064,859
97.00
97.00
97.00
95.50
96.50
97.00
2018
2019
2020
89.18
85.18
81.38
75
2013
NO
90.00%
1,978,558
93.00
85
80
1,961,595
95.50
95
90
1,945,913
JUMLAH PENDUDUK 2010
2014
JUMLAH
1
USIA 16-18 NASIONAL
13,169,628
2
USIA 16-18 PROPINSI
1.895.962
2015
2016
2017
Nasional
Jawa Timur
PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun
2018
45
Sasaran Program PMU Tahun 2013-2020
Propinsi Jawa Timur
No
Komponen
Sasaran Pemenuhan Kebutuhan
% Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
siswa
1,499,194
1,588,892
1,656,053
1,715,406
1,748,358
1,772,485
1,787,554
1,802,622
siswa
299,839
317,778
331,211
343,081
349,672
354,497
357,511
360,524
B. Sasaran
1 Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah (90%) 90%
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM) (20%)
20%
2 Sarana-Prasarana Pendidikan Kemdikbud
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA (30%)
30%
unit
31
30
22
20
11
8
-
-
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK (30%)
30%
unit
46
45
34
30
16
12
-
-
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA (70%)
70%
ruang
428
419
313
277
154
112
-
-
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK (70%)
70%
ruang
642
628
470
415
231
169
-
-
16
guru
496
480
352
320
176
128
-
-
18
guru
825
807
604
534
297
217
-
-
1,177
881
779
432
316
-
-
3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA (16)
b. Penyediaan Guru USB SMK (18)
c. Penyediaan Guru tambahan RKB (1/32)
d. Tunjangan Sertifikasi Guru
e. Pengembangan Profesi melalui Program Induksi
4 Sistem Pembelajaran
1/32
guru
/siswa
guru
1,321
2,464
1,837
1,633
905
661
-
-
guru
1,321
2,464
1,837
1,633
905
661
-
-
77
75
56
50
27
20
-
-
sekolah
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan
Sistem Evaluasi
46
Kebutuhan Anggaran PMU Tahun 2013-2020
Propinsi Jawa Timur
No
Komponen
1 Peserta Didik Kemdikbud
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah
b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)
2 Sarana-Prasarana Pendidikan Kemdikbud
a. Unit Sekolah Baru (USB) SMA
b. Unit Sekolah Baru (USB) SMK
c. Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
d. Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud
a. Penyediaan Guru USB SMA
b. Penyediaan Guru USB SMK
c. Penyediaan Guru tambahan RKB
d. Tunjangan Sertifikasi Guru
e e. Pengembangan Profesi melalui Program Induksi
4 Sistem Pembelajaran
Total
Biaya
Satuan
Kebutuhan Pembiayaan PMU (dalam Juta Rupiah)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,844,009
1,954,337
2,036,945
2,109,949
2,150,481
2,180,157
2,198,691
2,217,225
1.025
1,536,674
1,628,614
1,697,454
1,758,291
1,792,067
1,816,798
1,832,243
1,847,687
1.025
307,335
325,723
339,491
351,658
358,413
363,360
366,449
369,537
418,977
409,080
305,032
271,006
150,243
109,790
-
-
2,600
80,600
78,000
57,200
52,000
28,600
20,800
-
-
2,600
119,157
116,588
87,273
77,122
42,836
31,337
-
-
205
87,688
85,797
64,224
56,754
31,523
23,061
-
-
205
131,532
128,695
96,336
85,131
47,284
34,592
-
-
64,729
120,741
90,019
79,999
44,368
32,408
-
-
10
4,960
4,800
3,520
3,200
1,760
1,280
-
-
10
8,250
8,070
6,040
5,340
2,970
2,170
-
-
11,771
8,811
7,786
4,325
3,164
-
-
10
34
5
44,914
83,779
62,462
55,510
30,786
22,487
-
-
6,605
12,320
9,186
8,163
4,527
3,307
-
-
75
5,762
5,613
4,167
3,725
2,061
1,504
-
-
2,436,163
2,464,678
2,347,153
2,323,859
2,198,691
2,217,225
2,333,477
2,489,771
Catatan :
• Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK
• 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa)
• Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran , Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi
47
Terima Kasih